Claim Missing Document
Check
Articles

Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Peran Perempuan di Pengadilan Agama DKI Jakarta) Kamarusdiana, Kamarusdiana; Hidayati, Sri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i1.7905

Abstract

Abstract:The purpose of this study was to find out the position of women in law enforcement in Indonesia and the role of women in the Jakarta Special Capital District Religion Court. This research is a normative juridical study with a normative juridical approach and empirical juridical. Based on the results of the study, two conclusions were obtained. First, that the position of women in the realm of law enforcement in Indonesia, especially in the Religious Courts, is the same as that of men. Second, the role of women in the Special Capital District of Jakarta in accordance with Law Number 50 of 2009 is the same as the role of men in terms of the profession of a judge, clerk and bailiff even when being a structural officer.Keywords: Women, law enforcement, role Abstrak:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Perempuan dalam penegakan hukum di Indonesia dan peranan Perempuan di Pengadilan Agama daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empirik. Berdasarkan hasil penelitian, didapat dua kesimpulan. Pertama bahwa kedudukan wanita dalam ranah penegakan hukum di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama sudah sama dengan laki. Kedua, peran wanita di Pengadilan Agama daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sudah sama dengan peran laki-laki dalam hal profesi seorang hakim, panitera maupun juru sita bahkan ketika menjadi pejabat di structural.Kata kunci: Perempuan, penegakan hukum, peran. 
The Constitutionality of State Authority Over Water Resources Management Based on Human Rights Principles Ricko Anas Extrada; Kamarusdiana Kamarusdiana
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v5i1.20769

Abstract

This study intends to investigate the contrast between the private sector's implementation of water privatization in Indonesia and the state's responsibility for managing water resources in light of human rights standards. In accordance with the mandate of the constitution, which states in Article 33, paragraph 3, that "Earth and water, as well as the natural resources contained therein, are under the control of the state and used for the greatest prosperity of the people," the state controls and uses all natural resources for the benefit of the people. This research employs normative legal research methods, while its methodology is a statutory approach, library research methods, and a conceptual approach that will be harmonized with statutory provisions. According to the findings of this study, the state is responsible for managing water resources in compliance with the constitutional requirement to ensure, defend, and fulfill human rights to water. Water administration by the private sector (water privatization) that is monopolistic, exclusive, and materialistic is contrary to the spirit of the Indonesian constitution and the foundation of the nation. In addition, based on the decision of the Constitutional Court to invalidate the Water Resources Law, it mandates that the state manage water resources for the sake of societal welfare.
Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Azhary Ramadhan; Kamarusdiana Kamarusdiana; Soefyanto Soefyanto
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i1.19581

Abstract

This study aims to determine the application of restorative justice in Indonesia in child criminal cases. This study aims to answer whether the principles of restorative justice can be applied in Indonesia with the prevailing legal system, as well as to answer whether the application of diversion against juvenile justice in Indonesia is in accordance with the principles of restorative justice. This research is a normative legal research using the statue approach or the law approach with primary data sources, namely the Law on the Juvenile Criminal Justice System Number 11 of 2012, with data processing based on data on the application of diversion in Indonesia, then analyzed in the form of statements and diagrams. This study uses the theory of Lawrence M. Friedman which is associated with Islamic law, as well as the theory of Restorative Justice and the theory of legal benefits. The results showed that the application of restorative justice in Indonesia found that law enforcers in implementing diversion were still quite low, because according to records there were still many law enforcers at the level of the police, prosecutors and courts who had not been effective in implementing diversion in juvenile justice.Keywords: Restorative Justice, Diversion, Children Facing the Law
Penerapan Diversi Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan Siti Aniza Rahmah; Kamarusdiana Kamarusdiana; Mara Sutan Rambe
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i1.19705

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan diversi dan peran penyidik pada kurun waktu 2018-2019 dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengkajian bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan penelitian di Polres Metro Jakarta Selatan, pengkajian bahan sekunder yaitu dengan buku-buku, jurnal, dan literasi yang berhubungan dengan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses diversi pelaksanaan yang dilakukan dalam peran penyidik belum sepenuhnya dapat dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 27 dan Pasal 29 dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat faktor penghambat yakni adanya intervensi atau paksaan dari pihak korban untuk tidak adanya proses diversi. Kata Kunci : Penyidikan, Diversi, Tindak pidana Anak 
PERAN PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN Siti Aniza Rahmah; Kamarusdiana Kamarusdiana; Mara Sutan Rambe
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i6.15875

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan diversi dan peran penyidik pada kurun waktu 2018-2019 dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian yang dilakukakan dengan melakukan pengkajian bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan penelitian di Polres Metro Jakarta Selatan, pengkajian bahan sekunder yaitu dengan buku-buku, jurnal, dan literasi yang berhubungan dengan skripsi ini. Peneliti juga meneliti mengenai implementasi ketentuan hukum (normatif) dalam kenyataan.Hasil penelitian menunjukan bahwa penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses diversi pelaksanaan yang dilakukan dalam peran penyidik belum sesuai dengan aturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 27 dan Pasal 29 dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai hasil penelitian terdapat faktor penghambat, dimana faktor penghambat terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Dalam penelitian yang menjadi faktor eksternal adalah adanya tokoh masyarakat yang membantu dalam musyawarah dan pelaksanaan diversi. Dalam faktor penghambat yaitu adanya intervensi atau paksaan dari pihak korban untuk tidak adanya proses diversi.
Wacana Debat Inklusif: Menyoal Jadal Sebagai Perdebatan Dalam Al-Qur’an Kamarusdiana
Al Ashriyyah Vol. 5 No. 1 (2019): Al Ashriyyah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/alashriyyah.v5i1.48

Abstract

Debate cannot be avoided and denied in the reality of the reality of today's social life. Because basically human conditions and situations are in an inequality or different sociologically and psychologically. Included in the Koran also illustrates the dialogue process and debate that is quite serious about the truth. The position of debate in the Qur'an is called Jadal. Jadal was born from the interaction and historical dynamics in the process of the decline of the Qur'anic teachings. On the other hand, debate is not and can be carried out without a method. If that happens, the hope of the debate process will not be reached. The forerunner to success in the debate is due to the implementation of the right method. However, the debate should be built on the basis of togetherness in order to create an inclusive debate. It has become an ideal in the Qur'an about the process of debate and an inclusive diaologist.
Wacana Debat Inklusif: Menyoal Jadal Sebagai Perdebatan Dalam Al-Qur’an Kamarusdiana Kamarusdiana; Amiruddin Nahrawi
Al Ashriyyah Vol. 6 No. 2 (2020): Al Ashriyyah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/alashriyyah.v6i02.132

Abstract

Debate cannot be avoided and denied in the reality of the reality of today's social life. Because basically human conditions and situations are in an inequality or different sociologically and psychologically. Included in the Koran also illustrates the dialogue process and debate that is quite serious about the truth. The position of debate in the Qur'an is called Jadal. Jadal was born from the interaction and historical dynamics in the process of the decline of the Qur'anic teachings. On the other hand, debate is not and can be carried out without a method. If that happens, the hope of the debate process will not be reached. The forerunner to success in the debate is due to the implementation of the right method. However, the debate should be built on the basis of togetherness in order to create an inclusive debate. It has become an ideal in the Qur'an about the process of debate and an inclusive diaologist.
Configuration of Costomary Law Related to Economy (Economic Adat Law Study in North Sumatera, Indonesia) Kamarusdiana Kamarusdiana; Mustapa Khamal Rokan
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v18i2.8889

Abstract

Tis paper wants to see the confguration of various forms ofcustomary law relating to the economy as a living law in society. Tis paperis based on research using qualitative methods with a historical approach.Te data was obtained from the feld and the interview which was thenprocessed analytically descriptive. Te results of this study obtained four (4)confgurations of customary law relating to the economy with the form, frst,the customary law of economic confguration of philanthropy in order touphold the teachings of religion (Islam) and habits found in society. Secondly,the confguration of semi-economic customary law in which businesses(capital owners) conduct business are accompanied to assist the farmers.Tird, the confguration of pure economic customary law in doing business.Fourth, the confguration of economic customary law in protecting nature.Tis research also strengthens socio-economic assumptions and impacts onthe social dimension in economic law.
Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia Kamarusdiana Kamarusdiana
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v16i2.4445

Abstract

The Jinâyat Qânûn of Aceh in the Perspective of Indonesian Legal State. Act Number 18 Year 2001 on Specific Autonomy for Aceh as the province of Nanggroe Aceh Darussalam and Act Number 11 Year 2006 on Aceh Government further confirm that the existence of Islamic law in Aceh has become national law, in terms of legal materials, law enforcement officers, as well as increasing public awareness of Islamic law in Aceh. Jinayat Qanun in Aceh province is a renewal of criminal law in Indonesia because a good law must reflect the living law in the society. Therefore, the applied law in Aceh today can be used as a model of the national legal development in Indonesia.DOI: 10.15408/ajis.v16i2.4445
POSISI AL-QUR’AN DALAM EPISTIMOLOGI HERMENEUTIKA Kamarusdiana Kamarusdiana; Ahmad Zaki M
Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam Vol 2, No 01 (2019): Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam
Publisher : STIT AL-AMIN KREO TANGERANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.474 KB) | DOI: 10.36670/alamin.v2i1.18

Abstract

Penafsiran teks-teks kitab Suci, termasuk Alquran didalamnya mendapat perhatian lebih dalam dinamika keilmuan. Perhatian ini lahir atas ditemukannya ketidakbakuan makna dalam teks Kitab Suci. Terlebih lagi hasil dari penafsiran yang bersifat relatif dapat menimbulkan spekulasi makna baru yang pada dasarnya akan terus berkembang tergantung pada siapa penafsirnya. Dalam persoalan ini, hermeneutika hadir merespon problem penafsiran teks Kitab Suci. Al-Quran sebagai teks suci juga mendapat tempat didalam hermeneutika. Akan tetapi, persoalan yang mucul kemudian adalah kemelut didalam Islam sendiri yang mempersoalkan metode hermeneutika, di mana dianggap sebagai produk barat. Dalam hal ini, terjadi kontroversi penolakan dan penemerimaan hermeneutika. Tulisan ini akan mencoba mengupas hermeneutika dalam Islam, di mana mensketsakan posisi Alquran dalam penafsiran hermeneutika, serta mencoba menggagas hermeneutika sebagai alternatif baru dalam penafsiran.