JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
140 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024"
:
140 Documents
clear
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MODUS ARISAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Arigo, Muhammad]]>;
<![CDATA[Tambunan, Marnasar]]>;
<![CDATA[Siregar, Gomgom T.P]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1733
<![CDATA[Kejahatan penipuan berkembang dengan sangat pesat didukung oleh perkembangan IPTEKS yang sangat cepat yang mengakibatkan pelaku lebih mudah meyakinkan para korban dalam melakukan aksinya. Studi ini bertujuan untuk akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan online melalui modus arisan online di media sosial elektronik. Tipe riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka( library research). Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, seiring perkembagan jaman dan teknologi, kejahatan penipuan berkembang cara dan modus para pelaku dengan memanfaatkan media teknologi untuk melakukan perbuatan kejahatannnya. Media yang digunakan adalah jaringan komuniasi dan internet, yang digunakan untuk memudahkan para pelaku kejahatan menyakinkan para korban. Kedua, Faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online: 1) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan; 2) Ingin mendapatkan uang dengan mudah (melakukan penipuan); 3) Sulit terlacaknya pelaku; 4) Mudahnya menghilangkan jejak; 5) Minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan; 6) Kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik. Ketiga, Kemenkominfo terus memberikan edukasi pentingnya literasi digital agar kegiatan masyarakat di ruang digital bisa berlangsung dengan baik sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Selain itu, pihak kepolisian melalu polisi siber akan terus melakukan patroli siber dan menegakan hukum pidana bagi pelalu penipuan online.]]>
<![CDATA[KAJIAN ANALISIS JAMINAN NASABAH DAN INFLASI TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PT.PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL MEDAN ]]>
<![CDATA[Irwansyah, Eco]]>;
<![CDATA[Rusiadi, Rusiadi]]>;
<![CDATA[Efendi, Bakhtiar]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2055
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah nasabah dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil Medan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode asosiatif/kuantitatif dengan bantuan program SPSS. Data dalam penelitian dari tahun 2000 sampai tahun 2019. Pengambilan data sekunder menggunakan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah nasabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil Medan. Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil Medan. Jumlah nasabah dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil Medan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH LAUT INDONESIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dalimunthe, Ahmad Ridwan]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Sumitro]]>;
<![CDATA[Sinaga, Lestari Victoria]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1723
<![CDATA[Wilayah laut merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan bermanfaat bagi masyarakat. Di bulan Januari tahun 2021, Kementrian KKP Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah melakukan penyidikan terhadap Tiga kapal ikan berbendera Malaysia yaitu KM. SLFA 5227, KM. PKFB 1845 dan KM. SLFA 5177 ditangkap oleh Kapal Negara milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia KN. BINTANG LAUT-401 yang dinakhodai oleh Kapten Margono. Studi ini bertujuan untuk mencari kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangaan tindak pidana pencurian Bagaimana upaya penegakan hukum pidana oleh Lembaga Penegak Hukum di Indonesia terhadap praktik illegal fishing; dan hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan laut Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Upaya Penegakan Hukum Pidana Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia Terhadap Praktik Ileegal Fishing Selain penerapan KUHAP, dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, dapat juga dilakukan dengan Pendekatan Multi Door Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Laut Indonesia karena lemahnya peraturan perundang undangan yang mengaturnya, serta terbatasnya pengadilan yang ada untuk menangani tindak pidana perikanan. Kurangnya kordinasi antara aparat penegak hukum juga menjadi penghambat penegakan hukum tindak pidana perikanan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI ]]>
<![CDATA[Semarta PA, Harianto Frans]]>;
<![CDATA[Medaline, Onny]]>;
<![CDATA[Zarzani, T. Riza]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1997
<![CDATA[Dimasalalu,hukumananak-anaksamadenganhukumanorangdewasa.Halinimenyebabkankondisipsikologisanakmulaidaripenyelidikan,penyidikandanpersidanganterganggukarenaseringkalidiintimidasiolehaparatpenegakhukum.Denganketentuantersebut,lahirlahUndang-UndangNomor11Tahun2012tentangSistemPeradilanAnak.SalahsatureformasidalamUUSistemPeradilanPidanaAnakmensyaratkanpenyelesaianperkarapidanaanakdengandiversi.Berdasarkanhasilpenelitianbahwakonsepsitindakpidanaterhadapanak-anakyangberkonflikdenganhukumdiIndonesiaberbedadengantindakpidana dengan tindak pidanakepadaorangdewasa.Anak-anakdiberihukuman yang palingringandansetengahdarihukumanpidana atas tindakpidanaorangdewasa.Bahwapertanggungjawabanpidanabagianak-anakyangterjeratdalamperkarapidanamenurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Untuk Anak masih dilakukan tetapi dengan sanksi hukum yang berbeda dari orang dewasa. Pidana penjara terhadap anak adalah upaya ultimumremedium, yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak-anak adalah upaya hukum terakhir setelah tidak ada upaya hukum lain yang menguntungkan anak. Bahwa konsep penegakan hukum pidana terhadap anak-anak yang terjebak dalam perkara pidana melalui diversi sebenarnya tidak semua sudah menerapkannya. Beberapa kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, dalam proses pengadilan masih ada hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada anak-anak yang berurusan dengan hukum.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PERJANJIAN PERTANGGUNGANASURANSI ]]>
<![CDATA[Yenni, Yenni]]>;
<![CDATA[Ginting, Firnando]]>;
<![CDATA[Novita, Rini]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1741
<![CDATA[Di Indonesia terdapat dua sistem yang dipakai dalam peransuransian, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah, Undang – undang No.40 Tahun 2014 tentang usaha peransuransian mendeskripsikan asuransi secara konvensional sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan asuransi dalam perjanjian pertanggungan asuransi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yangdifokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi yang diatur oleh didalam Undang – undang perlindungan konsumen harusnya sudah sangat bisa melindungi oleh para pemegang polis, ditambah lagi pada UU Perasuransian juga diatur juga mengenai perlindungan konsumen. Dengan demikian harusnya minat masyarakat Indonesia untuk ikut asuransi tinggi namun faktanya dilapangan minat rakyat indonesia untuk ikut menggunakan jasa asuransi sangat lah rendah. Asuransi harus tetap bertanggung jawab kepada pemegang polis asuransi meski perusahaan tersebut juga dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga. Setelah Pailit maka harta yang pailit akan diambil alih oleh Kurator untuk dilakukan pemberesan harta pailit dan pembagian asset ke pemegang polis atau kreditur. Namun faktanya terkadang aset yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tidak pernah cukup untuk mempertanggung jawabkan hak dari pemegang polis, selain itu padahal para pemegang polis juga harus didaftarkan oleh pihak asuransi ke penjamin asuransi]]>
<![CDATA[ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERAWAL DARI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) ]]>
<![CDATA[Anwar, Muhammad Syahrul]]>;
<![CDATA[Fadlian, Aryo]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2109
<![CDATA[Bersumber pada pertumbuhan sejarah tipologi pencucian duit menampilkan kalau perdagangan narkotika tipe shabu ialah sumber yang sangat dominan serta asal kejahatan (predicate crime) yang utama melahirkan kejahatan pencucian duit. Organized Crime senantiasa memakai tata cara pencucian duit ini buat menyembunyikan, menyembunyikan ataupun mengaburkan hasil bisnis haram itu supaya nampak seolah - olah ialah hasil dari aktivitas yang sah / legal. Sehingga duit yang dihasilkan dari penjualan narkotika tipe shabu ini yang sudah dicuci tersebut dipergunakan lagi buat melaksanakan tindak kejahatan yang seragam ataupun dapat membuat pertumbuhan kejahatan - kejahatan yang baru. Tata cara riset yang digunakan merupakan yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang - undangan (statute approach) serta pendekatan permasalahan (case approach). Tipe informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan informasi sekunder. Pada informasi sekunder ini dibagi jadi 3 bahan hukum ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN ADVOKAT TERHADAP KLIEM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT ]]>
<![CDATA[Panjaitan, Jeriko Mangara Tua]]>;
<![CDATA[Butar Butar, Leonardo Hasurungan]]>;
<![CDATA[Sinaga, Muhammad Iqbal]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1728
<![CDATA[Perkembangan masyarakat yang cukup pesat dan makin kompleksnya relasi – relasi yang terjalin diantara mereka, baik di bidang sosial maupun ekonomi perlu diikuti dengan keluarnya berbagai aturan hukum guna untuk menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat sehingga kode etik di perlukan untuk menjaga agar advokat mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan dari organisasi advokat terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian jasa hukum terhadap klien oleh advokat; dan bagaimana itikad baik dalam Pasal 16 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode Library Research. Kewajiban advokat dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya dilarang melainkan perlakuan kepada konsumen bersumber pada tipe kemaluan, agama, politik, generasi, suku bangsa, ataupun kerangka balik sosial serta adat; Advokat tidak bisa diidentikkan dengan kliennya dalam membela masalah konsumen oleh pihak yang berhak serta atau ataupun warga; Advokat harus melindungi seluruh suatu yang dikenal ataupun didapat dari Kliennya sebab ikatan pekerjaannya, melainkan didetetapkan lain oleh Hukum; Advokat dilarang menggenggam kedudukan lain yang berlawanan dengan kebutuhan kewajiban serta derajat pekerjaannya; Advokat yang melaksanakan kewajiban dalam konferensi majelis hukum dalam menanggulangi masalah kejahatan harus menggunakan ciri cocok dengan peraturan perundang- undangan; Advokat harus angkat tangan serta menaati isyarat etik pekerjaan advokat serta determinasi mengenai Badan Martabat Badan Advokat, dll. Pasal 16 Undang- undang Nomor 18 tahun 2003 mengenai advokat tidak menata dengan nyata mengenai penafsiran itikad bagus yang menyebabkan advokat salah pengertian. Seorang advokat bisa dimintai pertanggungjawaban pekerjaan serta pertanggungjawaban kejahatan bila dalam melaksanakan pekerjaannya itu.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN PEKERJA SEKS ]]>
<![CDATA[Br Sitepu, Srywinda astika]]>;
<![CDATA[Purba, J.E. Melky]]>;
<![CDATA[Tanjung, Indra Utama]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2051
<![CDATA[Didalam penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain bahwasanya penelitian ini akan dilakukan analisis dan pembedahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 mengenai tindak pidana perdagangan orang bahwa praktik seksualitas atau pelacuran di Indonesia pada umumnya dilarang keras oleh Undang-Undang, namun secara sembunyi-sembunyi tetap dilakukan dan bahkan terkadang tanpa mengindahkan batasan usia. Sehingga dalam praktik nya sering dilatar belakangi oleh tindak pidana perdagangan orang. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdangan Orang?. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), masih sangat lemah. Selama ini aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menjerat pelaku perdagangan manusia lintas batas (trafficking) yang jaringannya semakin kompleks.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Prasetya, Imam]]>;
<![CDATA[Hombing, Florentina Br.]]>;
<![CDATA[Silaban, Rudolf]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1707
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui unsur materil dan unsur formil tindak pidana pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Riset ini ialah jenis riset yuridis normatif, dengan melaksanakan pencarian materi kepustakaan (library research) bagus yang berbentuk peraturan perundang- undangan yang resmi. Bahan hukum primer ialah Hukum No 1 Tahun 1946 mengenai Buku Hukum Hukum Kejahatan( KUHP), Hukum No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Kegiatan Kejahatan( KUHAP), Hukum No 32 Tahun 2009 mengenai Proteksi Serta Pengurusan Area Hidup. Bahan hukum sekunder adalah pangkal informasi yang mencakup buku- buku, postingan, kesusastraan rujukan, harian objektif, doktrin- doktrin, teori- teori. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 ketentuan Pidana Hukum Lingkungan diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan Delik Lingkungan di kualifikasikan dalam Delik Materiel dan Delik Formal. Rumusan Delik Materiel ini terdapat dalam Pasal 98, 99 dan 112. Sementara rumusan Delik Formil terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115. 2) Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencemaran lingkungan merujuk pada prinsip keberhati-hatian (precautionary principle) yaitu prinsip ke 15 dalam Deklarasi Rio sebagai dasar untuk pemecahan masalah.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) ATAS TANAH BERSERTIFIKAT ]]>
<![CDATA[Silitonga, Chandra Satrya]]>;
<![CDATA[Waruwu, Fita Mawarti]]>;
<![CDATA[Hamonagan, Alusianto]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1737
<![CDATA[Studi ini membahas analisis yuridis mengenai kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah bersertifikat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normative yang bersumber pada studi kepustakaan dan wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Hasil yang diperoleh adalah apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibatalkan akan berakibat padapembatalan (pemutusan) perjanjian, membayar ganti rugi yang di derita, melaksanakan perjanjian sekaligus membayar ganti rugi ataumembatalkan perjanjian disertai pembayaran ganti rugi sehingga para pihak dapat dikenakan denda yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli dan penjual wajib mengembalikan uang yang telah dibayarkan pembeli dengan berbagai ketentuan. Apabila salah satu pihak melakukanwanprestasi maka akan mendapat perlindungan hukum secara preventif /pencegahan yakni sebelum terjadinya wanprestasi. Perlindungan hukum bagi para pihak juga sangat bergantung kepada kekuatan dari Perjanjian Pengikatan Jual beli yang dibuat, yaitu apabila di buat oleh atau di hadapan Notaris maka dengan sendirinya Aktanya menjadi Akta Notaril sehingga kekuatan perlindunganya sesuai dengan perlindungan terhadap akta otentik.]]>
