JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
27 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI"
:
27 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Zulkifli, Akhmad]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.3919
<![CDATA[Perusahaan memiliki dampak terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan usaha perusahaan dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis sejauh mana perusahaan memiliki kewajiban hukum dalam merawat lingkungan di sekitarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur diperoleh dari peraturan undang-undang, jurnal, buku dan informasi lain yang relevan dengan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan terhadap lingkungan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap investor untuk menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial. Selain itu, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Namun, koordinasi antara undang-undang tersebut masih belum sejalan. Pada saat implementasinya kebijakan ini diawasi oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.]]>
<![CDATA[HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Cindani, Salsabilla Gita]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4391
<![CDATA[Terdapat pro dan kontra di masyarakat terhadap penerapan dan pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia khususnya dalam prespektif HAM. Hukuman kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan tata cara pelaksanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Penulisan ini hendak menelaah bagaimana pengaturan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia dan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pengaturan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak kejahatan seksual telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tata cara pelaksanaannya diatur secara terpisah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pelaksanaan tindakan kebiri dilakukan oleh tenaga medis, melalui tahap pemeriksanaan fisik, penyampaian kesimpulan, serta pelaksanaan tindakan kebiri oleh dokter. Dintinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, hukuman kebiri bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana di dalam pengaturan HAM mengatur larangan dalam bentuk penyiksaan, merendahkan harkat martabat manusia. Karena bila disesuaikan dengan sifat hakiki dan kondrat HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapapun termasuk penguasa negara karna kebiri kimia termasuk dalam bentuk penyiksaan dan merendahkan derajat manusia.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi) ]]>
<![CDATA[Kusmayanti, Suci]]>;
<![CDATA[Singgih, Mohammad Wahyu]]>;
<![CDATA[Atma Negara, Monica]]>;
<![CDATA[Sukmariatul Janah, Nurul]]>;
<![CDATA[Fadlian, Aryo]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.3964
<![CDATA[Dalam proses penegakan hukum di bidang tindak pidana nomor korupsi pemerintah telah mencanangkan bahwa Indonesia harus bebas dari korupsi. Akan tetapi, pada faktanya kasus korupsi di Indonesia masih merajalela. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan penyelesaian tidak pidana korupsi terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik analisis bahan hukum preskriptif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia putusannya tidak dapat di eksekusi berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP DATA PRIBADI PADA JUAL BELI ONLINE-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Siregar, Mediana Romaito]]>;
<![CDATA[Sinaga, Gregorius Eben Roy Rumayo]]>;
<![CDATA[Marbun, Jaminuddin]]>;
<![CDATA[Taufiqurrahman, Mhd]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4086
<![CDATA[Pengaturan hukum Perlindungan data pribadi pengguna marketplace secara normatif terdapat pada UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menjadi payung hukum tertinggi atas perlindungan data pribadi, UU No. 11/2018, PP No. 71/2019, PP No.52/2000 dan Permenkominfo No.20/2016. Dan Faktor – faktor data konsumen tersebar luas dimasyarakat adalah karena kurangannya pengamanan dari pihak pemilik platform e-comerrce yang tidak memiliki pengamanan lebih disaat masyarakat memberikan data pribadi mereka dan juga kurangnnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya melindungi data privasi. Untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi untuk pengadilan (Court Connected Mediation) selalu diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, dimana dikatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melalui cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli.]]>
<![CDATA[HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ]]>
<![CDATA[Pustaka, Reza]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4359
<![CDATA[Sejarah hukum kepailitan di Indonesia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh hukum Belanda yang dimulai sejak pemerintahan penjajahan Belanda di masa silam. Semula hal-hal terkait kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan atau Faillissements-Verordening yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, yang kemudian disesuaikan dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan yang mencabut Van de Voorzinigen in geval van onvermogen van Kooplieden; dan Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (BRV). Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, terdapat beberapa ketentuan yang sudah dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Hal ini membuktikan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah usang dan perlu dilakukan penyesuaian. Sehingga, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perlu dilakukan penyesuaian mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA KANDUNG TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 235/PID.SUS/2021/PN KLK) ]]>
<![CDATA[Simamora, Tri Putri]]>;
<![CDATA[Ediwarman, Ediwarman]]>;
<![CDATA[Marlina, Marlina]]>;
<![CDATA[Trisna, Wessy]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3901
<![CDATA[Ekploitasi seksual terhadap anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang di mana anak dijadikan objek seks pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kajian hukum pada tindak pidana eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Kuala Kapuas Nomor: 235/Pid.Sus/2021/Pn.Klk. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseacrh), kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif. Eksploitasi seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akibat yang timbul atas tindak kejahatan eksploitasi anak menimbulkan masa depan anak sudah hancur dan kerusakan fisik/fisikis terhadap anak yang sebagai korban eksploitasi oleh orang tua kandungnya. Pelaku eksploitasi anak dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kata kunci : Kajian Hukum, Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Orang Tua Kandung.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM ACARA PENUNTUTAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG ]]>
<![CDATA[Nirmawati, Loly Eva]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.4094
<![CDATA[Upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak yang beberapa di antaranya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan hak-hak anak yang salah satunya adalah hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan. dan diskriminasi. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Indonesia menyatukan undang-undang tentang proses atau mekanisme penyelesaian kasus anak yang melanggar hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan diversi sebagai pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi dimulai pada tingkat kepolisian, penuntutan, hingga peradilan dan dilakukan oleh masing-masing petugas pada masing-masing instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan diversi tersebut. Tata cara hukum terhadap anak adalah sebagai berikut:Sistem peradilan pidana anak dengan jelas menyatakan: Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang melanggar hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan, orientasi setelah menjalani hukuman. Ketentuan mengenai tindakan pemidanaan terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya mengatur bahwa pidana penjara dapat dikenakan pada anak-anak sebagai upaya terakhir dan dilaksanakan secara terpisah dari penjara dewasa. Kedua, upaya perlindungan anak dilakukan dengan menerapkan restorative justice dan diversi apabila memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (ABH) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Prasetyawati, S. Endang]]>;
<![CDATA[Anita, Okta]]>;
<![CDATA[Putrri, Mira Silviana Sintia]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4358
<![CDATA[Kemajuan teknologi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, namun, juga meningkatkan insiden pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai korban atau pelaku. Penelitian ini menyoroti perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku pelecehan seksual di Indonesia.Studi ini menekankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif bagi ABH, termasuk pemahaman psikologis, edukasi seksual yang sehat, peran keluarga dalam lingkungan yang mendukung, dan kontrol sosial. Analisis kasus nyata di Indonesia menyoroti kompleksitas situasi serta perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi ABH tanpa stigma masa lalu mereka sebagai mantan narapidana.Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap ABH sebagai pelaku pelecehan seksual memerlukan pendekatan rehabilitasi yang menyeluruh, menggabungkan penegakan hukum dan upaya mendukung agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan aman dan memperbaiki kehidupan mereka ke depannya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MURTAD ]]>
<![CDATA[Rizki, Rizki]]>;
<![CDATA[Tobing, Nastity Aiko Desintha]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4083
<![CDATA[Perkawinan merupakan pemberian legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Setiap orang pasti sangat ingin melangkahkan kakinya untulk ke jenjang. Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitul saja, kecuali ada yang mengajukan pembatalannya melalui pengadilan. Tujuan dari penelitian mengetahui pemutusan perkawinan menurut hukum di Indonesia dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keladaan atau gejala lainnya yang berpatokan pada (PUTUSAN NOMOR 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg). Perkawinan yang dimaksudkan diajukan pelmbatalannya oleh pihak-pihak yang dinyatakan memiliki wewenang dan diputuskan oleh pengadilan tentang batalnya perkawinan tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 ]]>
<![CDATA[Devi, Ria Sintha]]>;
<![CDATA[Hasibuan, Golan]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4099
<![CDATA[Terjadinya PHK terhadap 4 (empat) orang pekerja/buruh seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 atas nama Adi Muliyono, Agung Muliyono, Adrian Fajar Syahputra dan Aris Fauzi bila dilihat dari kronologis terjadinya kasus tersebut maka terlihat pengusaha CV. Mestika Jaya Abadi seperti tidak memahami aturan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, karena hampir semua hak normatif pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan tersebut tidak dipenuhi seperti upah tidak sesuai aturan, tidak didaftarkannya para pekerja/buruh menjadi peserta bpjs kesehatan dan peserta bpjs jamsostek, tidak adanya cuti haid, tidak adanya cuti sebelum melahirkan dan tidak adanya hak cuti sesudah melahirkan serta hak cuti lainnya. Penerapan hukum ketenaga kerjaan pada Pengadilan Negeri dan penerapan hukum pada Mahkamah Agung RI haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dimana putusan perkara atas 4 (empat) pekerja/buruh yang menggugat CV. Mestika jaya Abadi baik tingkat Pengadilan Negeri Medan dan pada tingkat Mahkamah Agung RI ada perbedaan yang dirasa kurang mencerminkan keadilan.]]>
