cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 27 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI" : 27 Documents clear
PENGATURAN KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN AHLI BERKEWARGANEGARAAN ASING DALAM PROSES PERSIDANGAN DI INDONESIA Anggraini, Dwi Oktavia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4261

Abstract

Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang menyangkut dengan pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang menyangkut dengan kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia. Berpedoman kepada tujuan itu, maka dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia? Untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah tersebut, selanjutnya dilakukan penganalisisan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil : 1) Untuk pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia belum ada yang mengatur tentang hal tersebut di dalam KUHAP. Ahli berkewarganegaraan asing yang di pekerjakan di Indonesia harus menggunakan syarat–syarat administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berhubungan dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mana pihak pemberi kerja memberikan rekomendasi secara langsung bagi ahli asing agar visa yang digunakan dapat dipakai sesuai jenis nya yaitu visa tertinggal. 2) Untuk kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia perlu adanya pengaturan khusus bagi ahli berkewarganegaraan asing untuk dapat hadir di persidangan dengan membuat syarat – syarat khusus di dalam KUHAP yang mengatur dari sistem administrasi, dokumen pendukung penunjang keahlian untuk dapat memperkuat kedudukan hukum bagi warga negara asing yang akan menjadi ahli di dalam persidangan di Indonesia.
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI UU NO. 37/2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Laia, Feberman; Laia, Desrianus; Hamonangan, Alusianto; Simangunsong, Elman
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4089

Abstract

Penelitian ini mengulas konsekuensi hukum dari proses kepailitan terhadap hartakwarisan dalam konteks UU No. 37/2004 mengenai Kepailitan dan Penundaani Kewajiban Pembayaran Hutang. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak hukum kepailitan terhadap hak dan pembagian harta warisan bagi pihak-pihak terkait. Metode yang diterapkan adalah analisis normatif dengan mengamati ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa harta warisan bisa menjadi bagian dari aset Debitur yang terlibat dalam proses kepailitan. Pembagian harta warisan dalam situasi kepailitan diatur sesuai prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU, yang berpotensi mempengaruhi hak dan klaim para ahli waris. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme hukum ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, baik pengurus kepailitan maupun ahli waris, untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka dalam situasi kepailitan.
KEMANFAATAN SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI HAK TANGGUNGAN DALAM PINJAM MEMINJAM UANG UNTUK MODAL USAHA Ndruru, Andi putra perjuangan; Laia, Anolifa; Siregar, Syawal Amry; Marbun, Jaminuddin
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4087

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keuntungan utama yang terkait dengan penggunaan sertifikat hak atas tanah dapat digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman modal usaha, yang menguntungkan baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Dalam konteks pinjaman ini, hipotek berfungsi sebagai pengaturan jaminan dimana peminjam menjaminkan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang mengatur tentang kerangka kerja mekanisme penjaminan yang dikenal dengan hak tanggungan, protokol yang mengatur penerapan hak tanggungan atas kepemilikan properti dalam transaksi kredit pada bank umum didasarkan pada prinsip jaminan hipotek. Prinsip ini memfasilitasi pengikatan jaminan utang yang ditunjuk, biasanya dalam bentuk tanah atau aset, pada pengaturan pinjaman.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA. STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/Pdt.G.S/2023/PN.Liw) Rusli, Tami; Anggraini, Priskalia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4098

Abstract

Pada era modernisasi ini, pembiayaan multiguna menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perjanjian pembiayaan, berbagai aspek hukum KUHPerdata menjadi dasar penting. Namun, implementasi perjanjian sering mengalami kendala, seperti wanprestasi dari debitur. Penelitian ini mengeksplorasi kasus PT Mandala Multifinance Tbk yang mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Yeni Anggraini dan Zulpian. Dimana fokus dalam penelitian ini yakni pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna, khususnya pada putusan Nomor: 6/Pdt.G.S/2023/PN Liw.a. Penelitian ini membahas aspek hukum KUHPerdata terkait sahnya perjanjian, khususnya dalam pembiayaan multiguna. Dengan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menangani kasus wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna, dan mengacu pada proses hukum yang berlaku.
TINJAUAN PIDANA MENGUASAI, MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I ( SATU ) MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 277/Pid.Sus/2022/PN. Mdn) Thio, Wenny Prata Surya; Fauzi, Mhd. Iqbal; Lubis, Mhd. Ansori; Nasution, Yasid
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4091

Abstract

Penelitian ini berupaya menjelaskan alasan di balik penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan mempelajari faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam memutuskan nomor perkara. 277/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Melalui hasil penelitian serta pembahasan menyatakan jika 1.) JPU menggunakan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor. 35 Tahun 2009 didalam dakwaan sudah dikatakan terbukti dari jaksa penuntut umum, pada nomor putusan. 277/Pid. Sus/2022/PN. Mdn. Yakni, Dari penulis, penerapan hukum pidana didalam situasi ini sesuai hukum pidana Indonesia karena perbuatan dan unsur materi pasalnya saling bersesuaian. 2.) Menurut penulis, pengadilan keliru dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a pada putusan perkara nomor. 277/Pid.Sus/2022/PN. Mdn karena persyaratan artikel dipenuhi dalam hal ini, Majelis hakim keliru karena tidak mempertimbangkan keterkaitan Pasal 54, 55, dan 127 ayat (2) serta (3) ketika memutuskan tindakan selanjutnya setelah terdakwa dijatuhi hukuman penjara, seperti memerintahkan terdakwa menjalani perawatan serta rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi di Medan.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN BARU) Telaumbanua, Nova Adil Ranto; Telaumbanua, Hendra Abadi; Simbolon, Nanci Yosepin; Zulkarnain, Novi Juli Rossani
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4088

Abstract

Perjudian online adalah permainan untung-untungan yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan dapat diakses melalui internet. . Sebagai aparat negara yang melaksanakan penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, kepolisian juga bertugas untuk mencegah dan memberantas kejahatan perjudian tersebut. Sekarang ini judi online sangat marak di indonesia, perjudiantersebut tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga kalangan remaja seperti anak-anak yang masih sekolah, perjudian akan membuat orang kecanduan, jika sering dilakukan akan menjadi kebiasaan buruk yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, keluarga, maupun orang-orang yang berada dilingkungan sekitarnya. Bentuk-bentuk perjudian online di wilayah hukum polsek medan baru ialah: Togel online, higs domino/scatter, poker online. Upaya kepolisian dalam memberantas perjudian online di wilayah hukum polsek medan baru ialah: upaya preventif, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pengawasan di wilayah keramaian, mengadakan patroli yang rutin serta berkesinambungan, melakukan pengintaian untuk mengungkapkan perjudian. Ada juga upaya represif, yaitu melakukan penyelidikan, melakukan penyamaran, menangkap tersangka dan menyita barang bukti. Adapun kendala yang dialami polsek medan baru ialah: kurangnya reaksi masyarakat atas sosialisasi yang dipimpin polisi, karena adanya pembackingan perjudian dari oknum tertentu, tidak ditemukannya barang bukti, sulitnya menagkap bandar.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ABUSE OF POWER DALAM PENINGKATAN TINDAK PELECAHAN SEKSUAL Butarbutar, Tri Marno; Deswina, Lailatul Fajri; Widiyani, Heni
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.3995

Abstract

Memiliki kekuasaan mencerminkan kemampuan untuk mengubah perilaku atau sikap orang lain sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan. Dengan kepemilikan kekuasaan, individu tersebut secara otomatis memiliki pengaruh, sebuah harapan bagi banyak orang yang menginginkan legitimasi untuk memperoleh pengaruh dari kekuasaan yang dimilikinya. Penyalahgunaan kekuasaan seringkali menyebabkan korupsi yang meluas. Beberapa penyebabnya termasuk bahwa hukuman dari penyalahgunaan kekuasaan sering dirasa lebih ringan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, kemampuan untuk memanipulasi dan merancang pertanggungjawaban fisik, persyaratan modal materi yang besar untuk memperoleh kekuasaan, dan kurangnya keseimbangan dalam sistem check and balance dalam pemerintahan.
URGENSI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH Putra, Muhammad Rafsanjani; Syam, Fauzi; Priskap, Ridham
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4390

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu dan acuan dalam pemekaran daerah baru. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga menggunakan Pendekatan Konseptual. Tataran Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedemikian luas sangat diperlukan pembagian daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka dibentuk dan disusun daerah tingkat Provinsi dan daerah tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beberapa bagian daerah yakni antara lain tingkatan Provinsi dan tingkatan Kabupaten/Kota. Kaidah hukum tentang pembentukan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Intinya pada penelitian ini tidak membahas secara komprehensif penataan daerah dan fenomena morotarium pemekaran daerah, akan tetapi yang diteliti dalam konteks pembahasan pengesampingan atau pengabaian amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perlu dilakukan kajian komprehensif dalam rangka revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hal ini terkait ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan dengan dinamika saat ini dan tidak berdaya guna dalam praktiknya. Bahwa Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah diharuskan untuk ada atau untuk dilaksanakan tindak lanjut oleh Pemerintah Pusat. Namun, pada realitanya belum tampak tindakan maksimal untuk menyelesaikan rancangan Peraturan Pemerintah tersebut. Ini mengartikan bahwa penetapan Peraturan Pemerintah tersebut dikesampingkan dan dipandang tidak diperlukan lagi untuk adanya regulasi mengenai acuan proyeksi jumlah daerah yang di Indonesia.
SISTEM PIDANA TERPADU UNTUK PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Ginting, Yuspita Indah Br.
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.4092

Abstract

Penerapan hukum pidana untuk menciptakan system peradilan pidana yang terpadu,System peradilan pidana yang terpadu memerlukan sinkronisasi yang menyeluruh. Dari sudut pandang administrasi peradilan, integrasi dapat dicapai jika ada kebijakan yang komprehensif dan sistematis. Ada kajian yang mendalam yang memerintahkan penguatan integritas system peradilan pidana khususnya bagi system penegakan hukum pidana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai efisiensi yang optimal. Kesimpulan dari hasil penelitian ini relevan dengan system peradilan pidana terpadu, organisasi atau Lembaga yang bergerak dibidang penegakkan hukum, biarpun funsingnya berbeda dan secara internal memiliki tujuan masing-masing, namun pada hakikatnya setiap subsistem pada peradilan pidana saling bekerjasama dan terikat pada sasaran yang sama. Peraturan hukum tidak menjamin hubungan antara subsistem seperti yang disebutkan di atas akan menyebabkan penegakkan hukum masih terfragmentasi dan mengarah pada situasi dimana Lembaga atau instansi sangat terganggu dan kemungkinan terselenggaranya system peradilan pidana yang terpadu. Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai tugas pokok dan peran penuntutan berbagai perkara pidana dan penegakkan putusan pengadilan dan penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Zalukhu, Persatuan Putra; Laia, Ivan Trimanjaya; Sinaga, Lestari Victoria; Siregar, Gomgom TP
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4085

Abstract

Perkembangan teknologi memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya dimana pun dia berada. Teknologi juga membawa keuntungan seperti memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi juga merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang ada saat ini semakin hari semakin bervariasi. Penghinaan merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial, untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengadili Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn atas nama ZAHARA AS.

Page 2 of 3 | Total Record : 27

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue