Mendapo: Journal of Administrative Law
Mendapo: Journal of Administrative Law published by the Special Program for State Administrative Law, Faculty of Law, Jambi University. This journal is a publication medium for academics, researchers, and practitioners in the field of law to publish research results or conceptual study articles. The scope of articles published in this journal covers various topics, including (but not limited to): Natural Resources Law; Environmental law; Employment Law; Governmental Law; Local Government Law; Health Law; Agrarian Law; Public Policy Law; Tax law.
Articles
87 Documents
<![CDATA[MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD ]]>
<![CDATA[Padli, Edoar]]>;
<![CDATA[Syam, Fauzi]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.11023
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, untuk mengetahui kelemahan dari materi muatan dan praktik pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 bahwa dalam pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya, Provinsi Jambi masih berpedoman dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dan juga Pasal 83 sampai dengan Pasal 84, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tentang bagaimana penyusunan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, kelemahan dari materi muatan dan praktik pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yakni kelemahan materi muatan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tidak mengatur bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut di atas; Kelemahan praktik dalam pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain: Kelemahan Sumber Daya Manusia, Tanggapan Fraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak tajam, dan tidak substansial dan karena mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diatur dalam Peraturan Tata Tertib.]]>
<![CDATA[SANKSI ADMINISTRASI BAGI PERAWAT YANG BEKERJA TANPA MEMILIKI SIPP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI ]]>
<![CDATA[Rahman Setiadi, Fazlur]]>;
<![CDATA[Budhiartie, Arrie]]>;
<![CDATA[Fitria]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.11024
<![CDATA[Perawat dalam melakukan peraktik keperawatannya di pusat pelayanan kesehatan pribadi maupun pusat pelayanan kesehatan seperti di Rumah Sakit wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, izin tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan yang berbentuk STR dan izin dari Pemerintah daerah yang berbentuk SIPP. Penelitian dengan judul “Sanksi Administrasi Bagi Perawat Yang Berperaktik Tanpa Surat Izin dI Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambiâ€, memiliki rumusan masalah Bagaimana Mekanisme Pengawasan Terhadap Perawat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Bagaimana Bentuk sanksi Administrasi Bagi Perawat yang Berperaktik di Rumah Sakit Tanpa Memiliki SIPP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagai mana penerapan pengawasan terhadap perawat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administrasi bagi perawat yang berprakrik di rumah sakit tanpa memiliki SIPP. Penelitian ini berbentuk Yuridis Empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder serta melakukan analisis Deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap perawat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan sangat kurang, karena masih banya perawat yang belum memiliki izn yang berbentuk STR dan SIPP berperaktik di Rumah Sakit. Walaupun sudah ada pengaturan sanksi administrasi di perundang-undangan tapi sankis tersebut belum ada yang diberikan pada perawat. Karena pengawasan yang kuranglah perawat tanpa memiliki izin dapat berkerja di Rumah Sakit.]]>
<![CDATA[FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RUMAH SAKIT ]]>
<![CDATA[Hayati Lubis, Prima]]>;
<![CDATA[Hartati]]>;
<![CDATA[Noviades, Dhil's]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.11025
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit, untuk mengetahui kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit. berdasarkan perumusan masalah dan tujuan Penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan karena tugas dan wewenangnya dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit sudah terlaksana namun pelaksanaannya belum maksimal karena terkendala kekurangan pengawai yang melakukan pengawasan sehingga pengawasan terhadap rumah sakit hanya dapat dilakukan dua tahun sekali. Penerapan sanksi administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) belum ada yang diberikan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi baik sanksi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin maupun pencabutan izin. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki kewenangan dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun rumah sakit yang bersumber dari melalui delegasi yang diberikan oleh Walikota Jambi.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Ismi Hasanah, Bi]]>;
<![CDATA[Amir, Latifah]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.11063
<![CDATA[Direktorat Kesejahteran Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk pengawasan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Jambi dan untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah dalam upaya penanggulangan anak jalanan yang bermasalah sosial di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, informan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Hasil penelitian bahwa Bentuk pengawasan Dinas Sosial Kota Jambi terhadap anak yaitu pengawasan yang dilakukan secara preventif yaitu Pemerintah Dinas Sosial memantau dan mengawasi anak jalanan, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberi sejumlah uang kepada anak jalanan. Pengawasan represif yang dilakukan yaitu dengan merazia, bimbingan agama/konseling. Tindakan pemerintah dalam upaya penanggulangan anak jalanan yang bermasalah di kota Jambi yaitu dengan melakukan tindakan nyata yang dilakukan Dinas Sosial yaitu menampung gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di kota Jambi serta anak Jalanan yang bermasalah dikumpulkan dirumah singgah untuk dilakukan pemeriksaan yang mengkonsumsi narkoba akan di tindak lanjuti seperti menghubungi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Sedangkan tindakan hukum yang dilakukan Dinas Sosial yaitu fungsi pencegahan dilakukan dengan cara sosialisasi kepada anak jalanan melalui kerjasama dengan Lembaga Sosialisasi Masyarakat, fungsi rehabilitasi, anak jalanan yang dirazia kemudian didata dan ditampung di rumah singgah yaitu tempat yang memang disediakan untuk membina anak-anak jalanan yang terjaring dalam razia, fungsi pemberdayaan dimaksudkan agar nantinya anak-anak jalanan tersebut dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja, hal inilah yang diharapkan secara perlahan dapat membuat mereka berhenti menjadi anak jalanan.]]>
<![CDATA[FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA ]]>
<![CDATA[Syuhada, Zikri]]>;
<![CDATA[Hartati, Hartati]]>;
<![CDATA[Nopyandri, Nopyandri]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.11064
<![CDATA[Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi kepala desa Teluk Ketapang dalam pelaksanaan pembangunan, melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang digunakan. Dan Bagaimana penguatan kelembagaan untuk meningkatkan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan. dengan upaya merangsang masyarakat berpatisipasi dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Desa Teluk Ketapang.Informan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala desa itu sendiri sebagai informan kunci, dan perangkat desa sebagai informan utama, serta masyarakat desa sebagai informan pelengkap, denga nmetode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, masih didasarkan pada program yang telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang telah diterima oleh desa melalui dana desa, baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembinaan kemasyarakatan yang meliputi, pemuda dan masyarakat desa]]>
<![CDATA[REFORMASI BIROKRASI DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PERIZINAN ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Yoga Surya]]>;
<![CDATA[Fitria, Fitria]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v2i2.11400
<![CDATA[The writing of this article is a research using the normative method (doctrinal), which aims to describe how the direction of public service policy reform, especially in regulating the operation of permits in Indonesia. who issued the permit. Policies related to licensing issued by the government are a guide in the implementation of licensing services. Provisions regarding licensing issues are very broad because of the diversity of types of licenses issued according to the position of each agency itself, so over time there will continue to be reforms in public service policies, especially in terms of licensing policies. These reforms are of course aimed at creating the conditions for public services desired by the community, namely licensing services that are easy, fast, and efficient.]]>
<![CDATA[PEMBUKAAN RAHASIA MEDIS PASIEN COVID-19 SEBAGAI IMPLEMENTASI DI ERA NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Eria Blencisca, Tara]]>;
<![CDATA[Nuriyatman, Eko]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v2i2.11402
<![CDATA[Dalam era modern seperti sekarang ini, semua hal menjadi layak untuk dikonsumsi termasuk informasi kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan dikenal adanya rahasia medis pasien, rahasia medis pasien berisi data pribadi kesehatan seseorang yang termsuk informasi yang dikecualikan untuk dapat dibuka kepada public. Namun, dalam situasi pandemic seperti sekarang segala informasi di bidang kesehatan sangat diperlukan untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19, dalam hal ini tidak terkecuali informasi tentang rahasia medis seseorang. Dari artikel ini dapat diketahui bahwa ternyata rahasia medis seseorang dapat dibuka kepada public, hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19. Undang-Undang tentang Kesehatan dan Praktek Kedokteran memberikan pengecualian terhadap kerahasian data pasien apabila berhubungan dengan kepentingan umum maka kerahasiaan pasien dapat dibuka kepada public. Namun, keterbukaan rahasia medis pasien Covid-19 hanya sebatas identitas lengkap sepeti nama dan alamat sebagai syarat untuk mengetahui contact tracing pasien, sedangkan mengenai riwayat penyakit yang selama ini dialami oleh pasien tetaplah menjadi ranah hukum private antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan, sehingga tidak dibenarkan bagi masyarakat umum untuk menyebarluaskan informasi mengenai riwayat kesehatan pasien Covid-19.]]>
<![CDATA[UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Ayu Tantri, Novia]]>;
<![CDATA[Budhiartie, Arrie]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v2i2.11422
<![CDATA[This paper was written to find out how the one-stop integrated service system at the Jambi City Investment Agency can improve the process of better licensing services. Reform of public service policies, especially in matters of licensing, is an activity that encourages the development of the formal economic sector. Therefore, it is necessary to know how to regulate the one-stop integrated licensing service procedure at the Jambi City One Stop Integrated Investment Service, to know what are the constraints in the implementation of one-stop integrated services at DPMPTSP Jambi City, and how the efforts to increase licensing are carried out at the One Integrated Investment Office Jambi City Door.]]>
<![CDATA[PERAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Br Sebayang, Regina Angelita]]>;
<![CDATA[Hartati, Hartati]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v2i2.11428
<![CDATA[This study aims to determine the role of the Ombudsman as an oversight body for the delivery of public services in Indonesia. The Ombudsman of the Republic of Indonesia as an institution that helps the delivery of public services has an important role in the implementation of effective and efficient public services. However, it is realized that they still exist in the implementation of supervision of public services. First, they still represent the Ombudsman of the Republic of Indonesia who cannot be transferred by the invited party because many think that the ombudsman should not be invited. Second, it is constrained by the absence of regulations related to Ombudsman approval and the sanctions that must be applied. Third, there is no punishment execution by the Government for the cancellation of public services to Regional Heads that has been proclaimed by the Indonesian Ombudsman. Both the government and the community must support the implementation of oversight of governance by the Ombudsman in order to create public welfare.]]>
<![CDATA[PERMASALAHAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TATA RUANG ]]>
<![CDATA[Habibullah Tarigan, B.M.]]>;
<![CDATA[Meilani Putri, Ranty]]>;
<![CDATA[Budhiartie, Arrie]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.11448
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja permasalahan penataan ruang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang memiliki ciri untuk menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa permasalahan penataan ruang terdiri dari permasalahan dalam proses penyusunan rencana tata ruang (prosedur penyusunan rencana tata ruang dan prosedur penetapan rencana tata ruang), permasalahan dalam implementasi rencana tata ruang, dan permasalahan dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Dapat dijelaskan bahwa penataan ruang belum optimal menjadi instrumen keterpaduan program dalam mendorong terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien; penataan ruang belum sepenuhnya dijadikan instrumen yang mampu menjawab isu-isu dan permasalahan pembangunan wilayah dan kota; penataan ruang belum didukung oleh kelembagaan yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor termasuk pembiayaan pembangunan; dan masih kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum efektifnya penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi pada pemanfaatan ruang.]]>
