cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Nuriyatman
Contact Email
ekonuriyatman@unja.ac.id
Phone
+6282380245589
Journal Mail Official
mendapo@unja.ac.id
Editorial Address
Jl.Raya Jambi-Ma.Bulian KM.15, Desa Mendalo Indah
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Mendapo: Journal of Administrative Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27747840     EISSN : 27747905     DOI : https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/20102#
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mendapo: Journal of Administrative Law published by the Special Program for State Administrative Law, Faculty of Law, Jambi University. This journal is a publication medium for academics, researchers, and practitioners in the field of law to publish research results or conceptual study articles. The scope of articles published in this journal covers various topics, including (but not limited to): Natural Resources Law; Environmental law; Employment Law; Governmental Law; Local Government Law; Health Law; Agrarian Law; Public Policy Law; Tax law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 90 Documents
 1   2   3   4   5 
PELINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA JAMBI Andika, M.; Claresa, Yolanda; Rahmi, Elita
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.11450

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengkaji, dan memahami kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari aspek normatif, lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak dan peran serta masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara normatif kebijakan dan strategis pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Jambi berdasarkan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013, dan untuk menganalisis perlindungan hukum dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif.Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan historis (historical approach).  Hasil penelitian setelah dianalisis secara normatif dan kualitatif, menunjukkan bahwa secara konseptual hak-hak individu dan masyarakat telah diatur dan dilindungi oleh Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945 maupun oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur tentang Penataan Ruang (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010). Selain itu juga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan masyarakat. Demikian pula halnya dengan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013 telah mengatur dan melindungi secara jelas hak dan kewajiban masyarakat, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW  hanya sebatas konsultasi publik saja. Padahal bentuk partisipasi masyarakat menurut Undang-undang dan Peraturan Pemerintah bukan hanya sebatas konsultasi publik akan tetapi peran serta  dalam menyusun dan merencanakan penataan ruang tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi dalam rangka memberikan perlindungan hukum hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dengan baik, maka perlunya melakukan peninjauan kembali, dan keikutsertaan masyarakat harus diutamakan.
PENGATURAN PEMBANGUNAN RUMAH DAN TOKO ATAU RUKO DI KOTA JAMBI BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG PERKOTAAN Afriyana Usman, Nursina; Fanny Inayah, Rts.; Nuriyatman, Eko
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.11454

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas mengenai Pengaturan Pembangunan Rumah dan Toko atau Ruko di Kota Jambi berdasarkan konsep Tata Ruang Perkotaan. Permasalahan yang di bahas dikarenakan banyaknya bangunan rumah dan toko atau ruko yang pemanfaatan kurang efektif dan efisien serta letaknya yang sering kali tidak sesuai dengan konsep Tata Ruang Perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui peraturan pembuatan izin mendirikan bangunan rumah dengan toko atau ruko berdasarkan konsep tata ruang wilayah perkotaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji adanya kekosongan hukum, konflik hukum, dan/atau ketidak jelasan/kekaburan suatu norma hukum, isu hukum atas penelitian ini adalah kekaburan hukum atau yang biasa disebut dengan ketidak jelasan suatu aturan. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa adanya ketidak jelasan norma tentang izin mendirikan bangunan ruko berdasarkan konsep tata ruang wilayah perkotaan. Sebagaimana yang tercantum di dalam rangkuman pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan megapolitan harus memuat tujuan, arah kebijakan, startegi penataan ruang, rencana struktur ruang kawasan, rencana pola, arah pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang serta sanksi. Namun, kenyataanya dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 tidak ada penjelasan atau pasal terkait dengan arahan seperti dalam Undang-Undang Tata Ruang, yaitu terkait seperti apa izin lokasi, lokasi seperti apa yang tidak membahayakan atau yang tidak menimbulkan gangguan kepada masyarakat serta tidak adanya arahan penempatan lokasi yang baik dan benar.
PERATURAN TATA RUANG DALAM MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA RUMAH IBADAH Theresia Simanullang, Berty; Tobing, Maria; Helmi, Helmi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.11461

Abstract

The Indonesian state is obliged to facilitate the people living within its territory so that they can live harmoniously side by side. Pancasila as the basis of the state strives to create harmony in the population including harmony in religion. Pancasila has been agreed to be the basis of the state and functions to protect religious plurality in Indonesia, one of which is in establishing houses of worship as stated in the 1945 Constitution Article 29 paragraph (2) which reads: "The state guarantees the independence of every citizen to embrace their respective religions and to worship according to that religion and belief ”. Therefore, houses of worship and the implementation of religious worship are important and fundamental matters for every religious community guaranteed by the state. But in reality, there are still many houses of worship that are not built in accordance with existing regulations in Indonesia, causing many conflicts and conflicts in the community.
KEWENANGAN PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Halim, Fajri; Satoto, Sukamto; Fauzani Raharja, Ivan
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.12584

Abstract

Artikel ilmiah ini diperuntukan mengkaji bagaimana kewenangan pejabat pembina kepegawaian dan KASN dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi dan untuk mengkaji apakah upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam artikel ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, bagaimana pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi. Kedua, upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Hasil penelitian ini bahwa, pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini keseluruhan aspek pada pengisian tersebut tidak dapat dikatakan sesuai dengan harapan, yang pertama adanya indikasi cacat hukum pada penunjukan tim penilai evaluasi sehingga berpotensi dapat dibatalkan atau batal demi hukum, kedua pembatalan rekomendasi yang telah dikeluarkan KASN melampaui kewenangan yang telah diatur sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang.
FUNGSI BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 Fitri Irawan, Nadia; Syarif, Afif
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i2.13222

Abstract

Results of the Authority of the Financial and Development Supervisory Agency Based on Presidential Regulation Number 192 of 2014 concerning the Financial and Development Supervisory Agency. Supervision of the planning and implementation of programs and/or activities that may hinder the smooth development, audits of price adjustments, audits of claims, audits of investigations on cases of irregularities indicating financial loss to the state/region, audits of calculating state/regional financial losses, providing expert information and efforts to prevent corruption. Whereas to carry out the supervisory function as stated in Article 3 letter e, in accordance with Article 27 of the Presidential Regulation Number 192 of 2014 it is carried out through the Deputy for Investigation of the BPKP. which reads that the Deputy for Investigation carries out the task of assisting in the field of monitoring the smooth running of development including cross-sectoral programs, prevention of corruption, audits of price adjustments, audits of claims, investigative audits of cases of irregularities with indications of harming state finances, audits of calculating state financial losses and giving expert testimony. Mechanism of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Determines State Financial Losses Based on Presidential Regulation Number 192 of 2014 concerning BPKP. The authority of BPKP in laws and regulations is based on the function of BPKP as stated in Article 3 letter e, then BPKP is an institution authorized to calculate (assess) state financial losses, In particular, BPKP is also authorized to assess state financial losses in an effort to prevent corruption because BPKP is also authorized to conduct investigative audits on cases that are indicated to be detrimental to state finances (corruption), When reviewing the source of authority owned by BPKP, then the authority possessed by BPKP is included in the delegative authorit.
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipin Kota Jambi: Public Information Disclosure in Population Administration Services at the Jambi City Population and Civil Registry Office Zulkarnain, Iskandar; Zalia Maghfira, Alissa
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.13412

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keterbukaan informasi publik dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi . Manfaat penulisan untuk memberikan pengetahuan tentang peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi mengenai kendala yg dialami terkait keterbukaan informasi publik dalam pelayanan administrasi kependudukan dan telah diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik . Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sebagai dukungan data yang digunakan yaitu dari data skunder dan data primer dikumpulkan melalui keperpustakaan dan penelitian lapangan . Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dalam menjalankan peran nya harus berdasarkan tugas dan fungsinya masih terdapat beberapa kendala yaitu karena adanya faktor seperti keluhan masyarakat tentang  permasalahan proses pembuatan produk layanan seperti akta kelahiran , KK, dan KTP Elektronik menjadi tidak optimal nya informasi yg diterima oleh masyarakat dan lama pembuatan nya memperlihatkan bahwa petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi belum memberikan informasi yg jelas dan menyeluruh kepada masyarakat Kota Jambi.
Konsep Pelayanan Publik Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Regulasi Putri Ayu, Endang; Nuriyatman, Eko
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.11358

Abstract

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang (masyarakat) yang mempunyai kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata cara yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan instrumen regulasi yang berlaku. Artikel ini akan membahas bagaimana regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 diera new normal. penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diamati. Kesimpulan dari artikel ini yaitu: Pertama, komponen standar pelayanan publik yang terdapat pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus dapat disesuaikan dengan kondisi new normal. kedua, pemerintah daerah harus menindaklanjuti keputusan pemerintah tingkat pusat yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik diera new normal sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di daerah masing-masing.
Menciptakan Aparatur Yang Profesional Untuk Penyelenggaraan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Anugrah, Dwinda; Satoto, Sukamto; Hartati, Hartati
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.11377

Abstract

Artikel ini dibuat untuk mengetahui permasalahan mengenai aparatur yang tidak profesional dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mengetahui bagaimana cara menciptakan aparatur yang profesional. Aparatur sipil negara adalah para pegawai yang berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur yang Profesional artinya menekankan kepada kemampuan,  keterampilan  dan  keahlian aparatur pemerintah  dalam  memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien.
Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Jambi Yuhana, Ersa; Budhiartie, Arrie; Nuriyatman, Eko
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i1.11379

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memaparkan tentang kualitas pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini terjadi dikarenakan masih banyak di temukannya pelayanan yang kurang maksimal dan bahkan masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan baik petugas itu sendiri maupun oleh masyarakatnya. Meskipun pemerintah telah merancang peraturan perundang-undangan terkait prosedur yang harus di taati oleh semua pihak, namun ternyata hal tersebut belum mampu mengatasi masalah yang terjadi. Beberapa permasalahan tersebut di sebabkan karena minimnya pengawasan, kurang ketatnya sistem pengendalian kinerja petugas dan lain sebagainya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pembuatan Surat Izin Mengemudi serta didukung dengan cara menerapkan asas transparansi agar sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan tersebut dapat di ketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kewenangan Lembaga Ombudsman Terhadap Kategori Rumah Sakit Publik Dan Rumah Sakit Privat di Bidang Kesehatan Tumangger, Elfi Nola; Satoto, Sukamto; Hartati, Hartati
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i1.11396

Abstract

Artikel ini membahas mengenai kewenangan ombudsman sebagai pengawas pelayan publik di bidang kesehatan (Studi Undang-Undang NO. 37 TAHUN 2008 Tentang Ombudsman Terhadap Rumah Sakit  Publik dan Rumah Sakit  Privat). kategori pelayanan kesehatan tidak lepas dengan fasilitas tempat yang namanya rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Nomor Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  Rumah sakit merupakan organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik, secara khusus kesehatan. Dalam perbuatan maladamisnistrasi maka dibutuhkan keberadaan dari lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik secara khusus dibidang kesehatan. Dalam artikel ini akan di bahas mengenai kewenangan Ombudsman dalam konsep rumah sakit publik dan rumah sakit privat sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal   1   angka   1 Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2008  tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Page 3 of 9 | Total Record : 90

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025): Oktober 2025 (In Progress) Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Juni 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 4 No. 3 (2023): Oktober 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Februari 2023 Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022 Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021 Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 More Issue