Journal of Judicial Review
JJR is a journal which aim to publish the manuscripts of high-quality research as well as conceptual analysis that studies in any fields of Law. Articles submitted to this journal discuss contemporary legal discourses in the light of theoretical, doctrinal, multidisciplinary, empirical, and comparative studies. The scope of the paper submissions includes constitutional and administrative law, corporate law, business law, criminal justice, adat law, Islamic law, law and society, international law, international economic law, human rights law, and intellectual property law.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 22 No 2 (2020)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik ]]>
<![CDATA[Zidna Aufima]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 22 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v22i2.1224
<![CDATA[Sejak 8 Juli 2020, pelaksanaan Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik wajib diterapkan secara nasional oleh seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia. Pelayanan ini bertujuan untuk mewujudkan kemudahan pelayanan HT-el kepada masyarakat. PPAT memiliki peran penting dalam layanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Metode yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Peran PPAT selaku pengguna layanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik setelah diterbitkannya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 adalah mulai dari pembuatan perjanjian kredit, pengecekan sertifikat tanah secara elektronik sebelum membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan sampai mengupload Akta Pemberian Hak Tanggungan beserta data pendukungnya kepada Kantor Pertanahan setempat melalui Aplikasi Mitra Kerja PPAT pada https://mitra.atrbpn.go.id. Kemudian, PPAT akan menyerahkan salinan minuta Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada debitor dan kreditor. Sementara, Akta Pemberian Hak Tanggungan yang asli disimpan oleh PPAT.]]>
<![CDATA[Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ahmad Syaifudin]]>;
<![CDATA[Elisatin Ernawati]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 22 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v22i2.1502
<![CDATA[Pemulihan dan pengembangan ekonomi nasional dimasa pandemic covid-19 tidak bisa tidak harus menjadi fokus pemerintah, selain program stimulus ekonomi yang dirumuskan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditetapkan melalui PP 23 tahun 2020 adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia dengan mengeluarkan Undang-undang dan peraturan pelaksana yang memberikan rasa aman dan kemudahan dalam perijinan dalam berinvestasi di Indonesia dengan keluarnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode dalam penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis Normatif. Landasan hukum yang kuat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip kedaulatan hukum akan dapat melindungi kepentingan nasional, perumusan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan idealisme konstistusi ekonomi yang tertuang dalam Amandemen IV UUD 1945 harus dijunjung tinggi. Dampak dari dibukanya kesempatan investasi tentunya memiliki 2 (dua) sisi yang berbeda positif dan negatif. Apapun konskwensinya dampak pertumbuhan ekonomi nasional, keterserapan teknologi dan tenaga kerja tentunya akan memunculkan kesejahteraan.]]>
<![CDATA[Penanganan Kasus Kemanusiaan Melalui Lembaga Peradilan International Criminal Court : Perbudakan Seksual Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Oleh ISIS ]]>
<![CDATA[Candra Ulfatun Nisa]]>;
<![CDATA[Asiyah Jamilah]]>;
<![CDATA[Kartika Sasi Wahyuningrum]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 22 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v22i2.1495
<![CDATA[Salah satu wujud kasus kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) yang menuai banyak perhatian masyarakat internasional adalah berupa kejahatan perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi yang dilakukan oleh Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Penelitian ini difokuskan pada peran International Criminal Court (ICC) dalam menangani masalah kejahatan kemanusiaan dalam kasus perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi oleh ISIS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa ICC tetap dapat mempunyai yurisdiksi dalam mengadili dan menghukum kelompok ISIS, dengan berdasarkan adanya rujukan atau rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Namun, Dewan Keamanan PBB belum mengusulkan rekomendasi terhadap pihak Penuntut Umum ICC, sehingga belum ada penyelidikan terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan kelompok ISIS.]]>
<![CDATA[Penerapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administrasi: Perbandingan Indonesia, Australia Dan Belanda ]]>
<![CDATA[Syafrijal Latief]]>;
<![CDATA[Anna Erliyana Chandra]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 22 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v22i2.1497
<![CDATA[Paradigma penyelesaian sengketa tata usaha negara berubah sejak ditetapkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, upaya administratif dipilih sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Seluruh kasus yang berkaitan dengan pemerintahan, harus diupayakan secara administratif terlebih dahulu sebelum naik banding dan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Penerapan upaya administratif ini dapat menekan sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara dan menumbuhkan kepercayaan terhadap internal pemerintahan karena dapat menyelesaikan sengketa melalui mekanisme internal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis dan sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh dari penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara dan membandingkan bagaimana penerapan penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif ini di terapkan di negara Australia dan Belanda.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini ]]>
<![CDATA[Ali Ismail Shaleh]]>;
<![CDATA[Shabirah Trisnabilah]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 22 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v22i2.1494
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia ditujukan supaya dapat melindungi hak merek yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang sama pada usaha tertentu dan Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak toko Bossini Tangerang kepada Pihak Bossini Inggris. Metode yang di gunakan adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian tersebut adalah gugatan yang di masukkan pihak bossini inggris dan bossini tangerang diakhiri dengan putusan Peninjuan Kembali No 111PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang isinya bahwa pihak tergugat (Bossini Tangerang) beriktikad tidak baik dan menyatakan pembatalan merek sehingga merek dagang Bossini milik Jusi dalam hal ini bossini tangerang sudah tidak berlaku secara hukum. Kesimpulan dari penelitian ini perlunya pendaftaran merek oleh pihak bossini inggris sebelum mendirikan cabang di Indonesia melalui Dirjen HKI supaya terhindar dari pengambilan merek oleh pihak lain.]]>
<![CDATA[Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19 ]]>
<![CDATA[Wawan Fransisco]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 22 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v22i2.1483
<![CDATA[Hukum yang berlaku dalam masyarakat, pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri agar terciptanya keamanan, keselamatan dan secara sengaja pula dibebankan kepadanya, agar masalah/konflik kesehatan serta keselamatan dapat diminimalisirkan. Metode dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hukum yang diterapkan selalu memperhatikan kaidah yuridis, kaidah filosofis, kaidah sosiologi sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang dibuat dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum dapat dirasakan secara komprehensif dalam masyarakat, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dan masyarakat mempunyai korelasi yang sangat signifikan. Masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau serta terjadi tindakan yang sewenang-wenang, begitu pula sebaliknya hukum tanpa ada masyarakat, maka hukum itu tidak berarti sama sekali. Bukan negara yang membatasi, tapi COVID-19 yang sulit dilihat dengan mata melukiskan derita kita yang diterjang tiga krisis: medis (epidemi itu sendiri), ekonomi (yang terpukul keras apapun dampak epidemi) dan psikologis.]]>
<![CDATA[Makna “Pemilihan Yang Bersifat Ketatanegaraan” Sebagai Alasan Kehilangan Kewarganegaraan ]]>
<![CDATA[Moh Rizaldi]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 22 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v22i2.1477
<![CDATA[Indonesia adalah salah satu dari 15 negara penyuplai imigran terbanyak di dunia. Fenomena ini tidak lepas dari pengaruh HAM dan globalisasi. Terhadap hak imigran, sejumlah negara telah memperluas hak untuk memilih kepada penduduk bukan warga negara. Di Indonesia, salah satu alasan hilangnya kewarganegaraan RI adalah apabila warga negara, tanpa diwajibkan, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing. Ketentuan itu sangat multitafsir dan tidak memenuhi asas kejelasan rumusan akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan hal itu diajukan dua identifikasi masalah pertama apakah makna pemilihan yang bersifat ketatanegaraan dan kedua apa pentingnya keikutsertaan WNI dalam pemilihan tingkat lokal di negara asing. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa makna pemilihan bersifat ketatanegaraan adalah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih pejabat-pejabat di lingkungan lembaga kenegaraan yaitu legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Selain itu pentingnya keterlibatan WNI dalam pemilihan di tingkat lokal di negara asing disebabkan dua hal pertama keterlibatan mereka dapat meningkatkan kualitas pemerintahan demokratis; dan Kedua, mereka adalah salah satu pemangku kepentingan di negara tersebut.]]>
<![CDATA[Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Elsa Libella]]>;
<![CDATA[Fatimah Zulfa Salsabila]]>;
<![CDATA[Regika Pramesti Echa Marsanto Putri]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 22 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v22i2.1498
<![CDATA[Negara menjadi subjek terpenting dan utama dalam hukum internasional di antara banyaknya subjek hukum internasional yang lainnya. Negara merupakan badan organisasi yang terdiri dari sekelompok individu dan terdapat peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta bersifat mengikat bagi setiap individu yang tinggal di dalam wilayah tersebut. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara apabila telah memenuhi syarat pembentukan negara yang salah satunya yaitu pengakuan. Pengakuan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang baru lahir atau baru terbentuk berupa pernyataan, persetujuan dan penerimaan yang mana negara baru tersebut sebelumnya telah memenuhi tiga unsur berdirinya negara yaitu adanya penduduk, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Dengan adanya pengakuan dari negara lain menandakan bahwa negara yang telah diakui tersebut memiliki kedaulatan dan telah merdeka. Pengakuan dari negara lain membuat keberadaan suatu negara terlihat dan memiliki kedudukan yang setara dengan negara-negara lain di kancah internasional. Selain itu, apabila suatu negara telah mendapatkan pengakuan dari negara lain maka negara tersebut dapat melangsungkan hubungan kerja sama antarnegara baik dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Dimana bentuk hubungan kerja sama tersebut dapat berupa kerja sama regional, bilateral maupun multilateral.]]>
<![CDATA[Urgensi Implementasi Kebijakan Afirmatif Action Terhadap Pemenuhan Hak Berpolitik Masyarakat Adat Dalam Pemilihan Umum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fira Saputri Yanuari]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 22 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v22i2.804
<![CDATA[Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan pesta demokrasi rakyat adalah salah satu parameter utama untuk mengukur keberhasilan penerapan demokrasi di suatu negara. Namun, ternyata belum semua rakyat Indonesia mengambil peran memilih dalam pemilu. Permasalahan timbul karena banyaknya masyarakat adat yang tidak memiliki domisili sehingga tidak mempunyai E-KTP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang tidak melupakan isu-isu yang ada di masyarakat. Melihat permasalahan yang terjadi, Penulis memiliki gagasan untuk menerapkan metode Afirmatif Action dengan cara memberikan kebebasan kepada setiap masyrakat adat yang belum terakomodir oleh KPU sebagai DPT melalui pemerintah daerah, sebagaimana yang tertera pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Atas bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya permasalahan terkait masyarakat dapat teratasi dengan diberikannya kewenangan di setiap KPU Kabupaten/Kota untuk mendata setiap masyarakat adat yang ada di wilayahnya dan memberikan metode afirmatif action yang tepat untuk melakukan sendiri mekanisme pemilu.]]>
<![CDATA[Kebijakan Kedudukan Staf Khusus Dalam Kegiatan Administrasi Pemerintahan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Putri Wanda Nisyah Bela]]>;
<![CDATA[Anna Erliyana Chandra]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 22 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v22i2.1496
<![CDATA[Staf khusus merupakan jabatan tambahan yang ada di Kementerian dan kepresiden yang ada untuk mendukung kelancaran tugas Presiden dan Menteri. Sejak pengangkatan staf khusus milenial presiden, jabatan staf khusus yang telah ada sebelumnya, menjadi perhatian publik. Selain karena umur yang masih muda, staf khusus presiden menjadi perhatian karena latar belakangnya yang menjadi pendiri ataupun CEO perusahaan swasta. Hal tersebut memunculkan adanya dugaan konflik kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis dan sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan antara Staf Khusus dengan jabatan tambahan lain. Hasil penelitian untuk mengetahui tugas dan fungsinya Staf Khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta akan menunjukkan kedudukan Staf Khusus struktur organisasi pemerintahan dan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.]]>
