cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tri Imam Munandar
Contact Email
imamtri@unja.ac.id
Phone
+6285266101878
Journal Mail Official
pjc@unja.ac.id
Editorial Address
Jl. Lintas Jambi - Ma. Bulian KM. 15, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi, Indonesia 36122
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
PAMPAS: Journal of Criminal Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27217205     EISSN : 27218325     DOI : https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PAMPAS: Journal of Criminal Law (ISSN Print 2721-7205 ISSN Online 2721-8325) is a periodical scientific publication in the field of Criminal Law. The word Pampas comes from the Malay language which means Compensation, Pampas is a traditional Jambi sanction as a law to injure people. This journal is published by the Faculty of Law, Jambi University as a medium for discussing Criminal Law. First published in February 2020, PAMPAS: Journal of Criminal Law is published three times a year, namely in February, June and October. In each of its publications, PAMPAS: Journal of Criminal Law publishes 8-10 articles on the results of research or research on criminal law. PAMPAS: Journal of Criminal Law publishes articles on the results of research or studies of criminal law, including: (1) criminal law (2) criminal procedural law (3) criminology (4) victimology (5) special crimes (6) criminal law enforcement (7) criminal law reform (8) penal policy (9) comparative criminal law (10) criminal law and punishment (11) international criminal law (12) criminal customary law (13) criminal justice system (14) Islamic Criminal Law (15) military crime and the study of Indonesian criminal law which is global in nature in accordance with the latest developments in the dynamics of criminal law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 183 Documents
 15   16   17   18   19 
Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Belanda) Fikri, Ahmad; Usman, Usman; Arfa, Nys
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i3.48426

Abstract

This study aims to determine, analyze, and compare the provisions of social work punishment in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) with the social work punishment system implemented in the Netherlands. This research is a normative juridical legal study using a statutory, conceptual, and comparative approach. Social work punishment is a form of alternative punishment given to perpetrators of minor crimes as a substitute for short-term imprisonment or fines. The results of the study indicate that both Indonesia and the Netherlands recognize social work punishment as an alternative punishment instrument. However, the Netherlands has a more mature system through implementing regulations and a structured supervisory mechanism, while Indonesia has not yet established detailed implementation and supervision provisions. Therefore, it is necessary to immediately formulate implementing regulations and an adequate supervisory system in Indonesia so that social work punishment can be implemented effectively and the objectives of punishment, such as rehabilitation and social reintegration of prisoners, can be optimally achieved ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan membandingkan pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sistem pidana kerja sosial yang diterapkan di Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan alternatif yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ringan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek atau pidana denda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Belanda sama-sama mengakui pidana kerja sosial sebagai instrumen pemidanaan alternatif. Namun, Belanda telah memiliki sistem yang lebih matang melalui peraturan pelaksana dan mekanisme pengawasan yang terstruktur, sedangkan Indonesia belum menetapkan ketentuan pelaksanaan dan pengawasan secara rinci. Oleh karena itu, perlu segera dirumuskan peraturan pelaksana dan sistem pengawasan yang memadai di Indonesia agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara efektif dan tujuan pemidanaan, seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, dapat tercapai secara optimal.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Reformulasi Batasan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Berat Simanjuntak, Goklas Christian; Siregar, Elizabeth; Monita, Yulia
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i3.48521

Abstract

The increasing frequency of crimes committed by children not only threatens public order, but will also have the potential to threaten the future of the nation if there is no preparedness in dealing with crimes committed by children. The research method used is normative juridical research with legislative, conceptual, case, and comparative approaches. The results of the study show that the regulation of criminal sanctions against children who commit serious crimes can only be imposed with a maximum criminal sanction of 10 (ten) years in accordance with the provisions of the Law on the Juvenile Criminal Justice System. The application of unstrict criminal sanctions to children who are the perpetrators of serious crimes causes the sense of justice for the victim to not be fulfilled and will open up the potential for other children to commit the same or more serious criminal acts in the future. Thus, it is necessary to implement a criminal law policy against Article 81 of the Law on the Juvenile Criminal Justice System which is no longer relevant to the development of types of criminal acts committed by children, especially if the child commits a serious criminal act that has a social impact on society. ABSTRAK Semakin seringnya kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga akan berpotensi mengancam masa depan bangsa jika belum adanya kesiapan dalam menghadapi perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, serta perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat hanya bisa dijatuhkan sanksi pidana maksimum 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan sanksi pidana yang tidak tegas kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana berat menyebabkan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan akan membuka potensi bagi anak-anak lain untuk melakukan tindak pidana yang sama atau lebih serius di kemudian hari. Dengan demikian, perlu dilaksanakannya kebijakan hukum pidana terhadap Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah tidak relevan dengan berkembangnya jenis-jenis perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terlebih lagi jika anak melakukan tindak pidana berat yang menimbulkan dampak sosial di masyarakat.
Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika Golongan Tiga Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan imanuel, imanueljeremypane; Najemi, Andi; Munandar, Tri Imam
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i3.48672

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pasal 127 ayat 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait dengan pemidanaan yang dilakukan bagi penyalah  guna narkotika golongan tiga. Metode yang digunakan pada penelitian ini Adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait penyalah gunaan narkotika golongan tiga, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pasal 127 anka (1) huruf (c) terdapat sanksi pemidanaan kepada penyalah guna narkotika golonag tiga selama 1 tahun. Penjatuhan pidana penjara kepada penyalah guna narkotika golongan tiga yang terdapat di dalam pasal 127 Undang-Undang tentang Narkotika tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Hal ini karena sangsi pidana akan menyampingkan  hak kesehatan, karena yang seharusnya dikedepankan adalah penyembuham zat adiksi narkotika kepada pada penyalah guna narkotika golongan tiga. Maka, penelitian ini menyimpulkan bahwa haruslah dilakukan dekriminalisasi untuk melakukan perubahan pemaknaan kepada penyalah guna narkotika golongan tiga, dengan cara pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi sebagai sanksi utama dan tidak lagi menerapkan sanksi pidana berupa penjara kepada penyalah guna narkotika golongan tiga. Saran dari penelitian ini adalah pengaturan terkait dengan pemberian sanksi rehabilitasi seharusnya wajib dilakukan kepada penyalah guna narkotika golongan tiga, hal ini di harapkan di wujudkan pada Undag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan melakukan dekriminalisasi kepada pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi kepada penyalah guna narkotika golongan tiga tersebut dengan cara menghapus norma terkait dengan pemberian sanksi pemidanaan kepada penyalah guna narkotika golongan tiga. ABSTRACT This study aims to analyze and evaluate article 127 paragraph 1 of Law number 35 of 2009 concerning Narcotics, related to the criminalization carried out for third-party narcotics abusers. The method used in this study is normative juridical using legislative and conceptual approaches. The results of the study show that the legal arrangements related to the abuse of third class narcotics, based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, in article 127 anka (1) there are criminal sanctions for third narcotics abusers for 1 year. The imposition of prison sentences on group three narcotics abusers contained in article 127 of the Law on Narcotics is something wrong. This is because criminal sanctions will set aside the right to health, because what should be put forward is the cure of narcotic addiction substances to third-party narcotics abusers. Therefore, this study concludes that decriminalization must be carried out to change the meaning of third-class narcotics abusers, by imposing sanctions in the form of rehabilitation as the main sanction and no longer applying criminal sanctions in the form of imprisonment to third-class narcotics abusers. The suggestion from this study is that the regulation related to the provision of rehabilitation sanctions should be mandatory for third-party narcotics abusers, this is expected to be realized in Undag-Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics by decriminalizing the provision of sanctions in the form of rehabilitation to third-party narcotics abusers by removing norms related to the provision of criminal sanctions to group three narcotics abusers three.
Victim Precipitation Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Analisis Kebijakan Hukum Pidana: terhadap Putusan Nomor 565/PidSus/2023/PN Jmb Shafira, Pinkan Tania; Hafrida, Hafrida
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v7i1.49846

Abstract

The practice of prostitution in the context of human trafficking (TPPO) raises questions regarding the legal position of Commercial Sex Workers (CSWs) in the criminal justice system. This study aims to analyze legal policies regarding CSWs from the perspective of criminal law reform and examine the involvement of CSWs in Decision Number 565/Pid.Sus/2023/PN Jmb through the theory of victim precipitation. The novelty of this study lies in the simultaneous integration of the analysis of CSWs in prostitution practices, TIP, and victim precipitation theory, making the decision a reflection of the legal vacuum regarding the contribution of CSWs to TIP. This research is a normative juridical study with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results show that provisions in the Criminal Code and laws and regulations are more restrictive for prostitution service providers, while regulations regarding CSWs tend to be limited to regional regulations. The analysis of the decision indicates the dominance of intention and situational factors over repulsion in determining involvement. This study concludes the need for criminal law reform that clarifies the legal position of CSWs and the application of a victimological approach by law enforcement officials to achieve fairer and more consistent law enforcement. Praktik prostitusi dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menimbulkan persoalan mengenai posisi hukum Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum terhadap PSK dalam perspektif pembaruan hukum pidana serta mengkaji keterlibatan PSK dalam Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Jmb melalui teori victim precipitation. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis PSK dalam praktik prostitusi, TPPO, dan teori victim precipitation secara bersamaan dengan menjadikan putusan tersebut sebagai refleksi kekosongan hukum terkait kontribusi PSK dalam TPPO. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lebih menjerat penyedia jasa prostitusi, sedangkan pengaturan terhadap PSK cenderung terbatas pada peraturan daerah. Analisis putusan menunjukkan dominasi faktor niat dan situasi dibandingkan daya tolak dalam menentukan keterlibatan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan hukum pidana yang memperjelas posisi hukum PSK serta penerapan pendekatan viktimologis oleh aparat penegak hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil dan konsisten.
Penegakan Hukum Pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam kekerasan jalanan di wilayah Polresta Jambi Hadian, Iyad Rizqul; Lasmadi, Sahuri; Rahayu, Sri
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v7i1.52126

Abstract

This article discusses the enforcement of criminal law against children as perpetrators of street violence (gangsters) in the Jambi Police area. This research method is empirical juridical, this study dissects the field reality and the implementation of applicable regulations. The results of the study indicate that the enforcement of criminal law against children as perpetrators of street violence has not been running optimally because the application of diversion and restorative justice has not been implemented optimally. This is caused by the less than optimal implementation of the principles of diversion and restorative justice in the investigation process. This is caused by 4 factors, namely: (1) There are significant obstacles in reaching an agreement or consent between the parties involved; (2) The characteristics of street violence crimes which are often classified as serious crimes, making it difficult to meet the qualifications for diversion; (3) lack of support from victims and the community for the implementation of diversion; and (4) weak coordination between related institutions. The main obstacle in the enforcement of criminal law against children as perpetrators of street violence lies in the less than optimal application of the principles of diversion and restorative justice in the investigation process. ABSTRAK Artikel ini membahas penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam kekerasan jalanan (gangster) di wilayah Polresta Jambi metode penelitian ini bersifat yuridis empiris, studi ini membedah realitas lapangan serta implementasi regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam kekerasan jalanan belum berjalan secara optimal karena penerapan diversi dan keadilan restoratif belum dilaksanakan secara maksimal. hal tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya implementasi prinsip diversi dan keadilan restoratif dalam proses penyidikan. Hal tersebut disebabkan oleh 4 faktor, yaitu: (1) Adanya hambatan signifikan dalam mencapai kesepakatan atau persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat; (2) Karakteristik tindak pidana kekerasan jalanan yang sering kali tergolong kejahatan serius, sehingga sulit memenuhi kualifikasi diversi; (3)kurangnya dukungan dari korban dan masyarakat terhadap pelaksanaan diversi; serta (4)lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Kendala utama dalam penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kekerasan jalanan terletak pada belum optimalnya penerapan prinsip diversi dan keadilan restoratif dalam proses penyidikan.
Penerapan Double Track System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak Syahputra, Rendi; Monita, Yulia; Erwin, Erwin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v7i1.51255

Abstract

Drug abuse by children is a serious problem that requires special handling within the juvenile criminal justice system in Indonesia to provide effective legal protection. This research aims to analyze the extent to which the double track system rules are accommodated in the Juvenile Criminal Justice System Law and to assess the suitability of its application with the principle of child protection. In addition, this research also examines how the application of the double track system can provide legal protection for children who become perpetrators of drug abuse. The research method used is normative juridical with a statutory, case, conceptual, comparative approach and court decision. The research findings reveal a normative conflict between the Narcotics Law and the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law, where the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law should be positioned as lex specialis. In addition, a normative vacuum was also found in the law which does not regulate the technical implementation of the double track system for children if applied simultaneously. This condition is dominated by the tendency of judges who are fixated on the quantitative threshold in the Supreme Court Circular No. 4 of 2010 which does not provide special exceptions for children. As a result, inconsistent decisions occur that tend to prioritize imprisonment and make it difficult for children to obtain their rehabilitation rights guaranteed by law, so that the goal of restorative justice has not been achieved. Therefore, a separation is needed between adult and child drug perpetrators in the Narcotics Law to ensure legal certainty and child rights protection. ABSTRAK Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia guna memberikan perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana aturan mengenai double track system diakomodasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menilai kesesuaian penerapannya dengan prinsip perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana penerapan double track system dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konsep, perbandingan dan Putusan Pengadilan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa adanya konflik norma antara Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, yang mana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak seharusnya diposisikan sebagai lex specialis. Selain itu ditemukan pula kekosongan norma dalam undang-undang yang tidak mengatur mengenai teknis pelaksanaan double track system bagi anak, jika hal tersebut diterapkan secara bersamaan. Kondisi ini didominasi oleh kecenderungan hakim yang terpaku pada ambang batas kuantitatif dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang tidak memberikan pengecualian khusus bagi anak. Akibatnya, terjadi inkonsistensi putusan yang cenderung mengutamakan pidana penjara dan membuat anak sulit untuk mendapatkan hak rehabilitasinya yang dijamin dalam undang-undangnya, sehingga tujuan keadilan restoratif belum tercapai. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemisahan antara pelaku narkotika dewasa dan anak yang ada dalam Undang-undang Narkotika untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.
Dilema Pidana Mati Bersyarat Antara Kepastian Hukum dan Fenomena Deret Tunggu Kematian Lim, Arron Jonatan; Siregar, Elizabeth; Wahyudhi, Dheny
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v7i1.52729

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a paradigm shift in Indonesia's sentencing system by introducing a conditional death penalty through a 10-year probationary period. This policy is intended as a middle ground between retributive and rehabilitative justice. However, this research argues that such judicial innovation triggers new legal problems due to the normative ambiguity in Article 100 of the Criminal Code, specifically regarding the criteria for "commendable attitude and actions" which lack objective parameters. Utilizing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the results indicate that the absence of measurable indicators creates extreme legal uncertainty and poses a risk of administrative abuse of discretion. This condition further exacerbates the death Row Phenomenon, which contradicts humanitarian principles. Furthermore, the author criticizes the absence of integrated restitution for victims as a commutation requirement, suggesting that the spirit of restorative justice in the new Criminal Code has not been substantively achieved. This study concludes the urgent need for implementing regulations containing quantitative assessment indicators and the establishment of an independent multidisciplinary body to ensure evaluation transparency. Strengthening the restitution aspect must be a primary pillar to achieve a sentencing system that is truly fair and balanced for all parties ABSTRAK Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia dengan memperkenalkan pidana mati bersyarat melalui masa percobaan 10 tahun. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai jalan tengah antara keadilan retributif dan rehabilitatif. Namun, penelitian ini berargumen bahwa inovasi yuridis tersebut justru memicu problematika baru akibat kekaburan norma pada Pasal 100 KUHP, khususnya mengenai kriteria "sikap dan perbuatan terpuji" yang tidak memiliki parameter objektif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil studi menunjukkan bahwa ketiadaan indikator terukur menciptakan ketidakpastian hukum yang ekstrem dan berisiko pada penyalahgunaan diskresi administratif. Kondisi ini juga memperburuk fenomena deret tunggu kematian (Death Row Phenomenon) yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Lebih lanjut, penulis mengkritik absennya integrasi restitusi bagi korban sebagai syarat komutasi, sehingga semangat keadilan restoratif dalam KUHP baru belum tercapai secara substantif. Penelitian ini menyimpulkan perlunya peraturan pelaksana yang memuat indikator penilaian kuantitatif serta pembentukan lembaga independen multidisipliner untuk menjamin transparansi evaluasi. Penguatan aspek restitusi harus dijadikan pilar utama guna mewujudkan sistem pemidanaan yang benar-benar adil dan seimbang bagi seluruh pihak.
Pidana Mati Bersyarat: Pergeseran Filosofi Pemidanaan Dari Retributif Ke Rehabilitatif Dalam KUHP Nasional Aditia, Fanita; Setiawan, Beni; Kusuma Sumantri, Aditya; Ambron Ritonga, Wildan
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v7i1.52904

Abstract

Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduced the concept of conditional death penalty as a radical innovation in the Indonesian penal system. This study aims to analyze the normative construction of conditional death penalty as a manifestation of the shift in the paradigm of punishment from a retributive to a rehabilitative orientation. The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and philosophical approach. Primary legal materials include the National Criminal Code and related laws and regulations, while secondary legal materials include doctrine, punishment theory, and relevant scientific literature. This study reveals that conditional death penalty is the result of a dialectical synthesis between the retributive and rehabilitative paradigms that produces a fundamental philosophical paradox. The main findings of the study indicate: First, the construction of conditional death penalty creates an ambiguous ontological status for convicts—"living in the shadow of death" during a ten-year probationary period, which is contrary to the principle of human dignity. Second, there is an epistemological contradiction in the parameters of "commendable attitudes and actions" as the basis for criminal conversion, considering that moral transformation is not something that can be verified objectively and scientifically. Third, efforts to transform the "death row phenomenon" from a torturous waiting period into a hopeful probationary period actually creates prolonged uncertainty that violates the principle of legal certainty. Fourth, this retributive-rehabilitative synthesis fails to achieve systemic coherence because it is impossible to rehabilitate someone back into society while the threat of execution remains. This study concludes that the conditional death penalty, rather than being a progressive solution, actually creates juridical-philosophical complexity that questions the ability of the national criminal justice system to realize dignified justice and true legal certainty. ABSTRAK Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengintroduksi konsep pidana mati bersyarat sebagai inovasi radikal dalam sistem pemidanaan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif pidana mati bersyarat sebagai manifestasi pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi retributif menuju rehabilitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum primer meliputi KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup doktrin, teori pemidanaan, dan literatur ilmiah relevan. penelitian ini mengungkap bahwa pidana mati bersyarat merupakan hasil sintesis dialektis antara paradigma retributif dan rehabilitatif yang menghasilkan paradoks filosofis fundamental. Temuan utama penelitian menunjukkan: Pertama, konstruksi pidana mati bersyarat menciptakan status ontologis terpidana yang ambigu—"hidup dalam bayang-bayang kematian" selama masa percobaan sepuluh tahun, yang bertentangan dengan prinsip martabat manusia. Kedua, terdapat kontradiksi epistemologis dalam parameter "sikap dan perbuatan terpuji" sebagai basis konversi pidana, mengingat transformasi moral bukanlah sesuatu yang dapat diverifikasi secara objektif-ilmiah. Ketiga, upaya mentransformasi "death row phenomenon" dari masa tunggu yang menyiksa menjadi masa percobaan penuh harapan justru menciptakan ketidakpastian berkepanjangan yang melanggar asas kepastian hukum. Keempat, sintesis retributif-rehabilitatif ini gagal mencapai koherensi sistemik karena mustahil merehabilitasi seseorang untuk kembali ke masyarakat sementara ancaman eksekusi tetap menggantung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana mati bersyarat, alih-alih menjadi solusi progresif, justru menghasilkan kompleksitas yuridis-filosofis yang mempertanyakan kemampuan sistem pemidanaan nasional dalam mewujudkan keadilan bermartabat dan kepastian hukum yang hakiki.
Implementation of Chemical Castration Sanctions: Legal Obstacles and a Human Rights Based Reconstruction Rumesten, Iza; Muntaqo, Firman; Yuningsih, Henny; Rakhma Banjarani, Desia
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v7i1.49308

Abstract

There are various pros and cons of the chemical castration sanctions implementation, which raises various ideas so that the implementation of this sanction is more equitable and reduces the pros and cons. The purposed that will be discussed in this research are related to analyze the implementation of chemical castration sanctions in court decisions and what the obstacles in that implementation. Then another purpose is to formulated the idea of implementing chemical castration sanctions is based on the concept of human rights. The findings of this study propose the idea of enforcing chemical castration based on human rights, an idea previously unproven in research related to chemical castration. This research is normative legal research that uses a case approach and a statutory approach. The implementation of chemical castration sanctions against court decisions is based on three decisions that impose chemical castration sanctions on defendants who commit sexual violence against children. So, it can be seen that the judge's considerations in imposing chemical castration sanctions are due to several considerations. Inhibiting factors in the implementation of chemical castration sanctions are the rejection from various parties in Indonesia such as human rights activists and doctors. With these obstacles, it is necessary to reformulate the implementation of chemical castration sanctions in Indonesia which will be offered in this research, namely based on human rights. The application of chemical castration using a human rights approach is by implementing chemical castration oriented towards protection for perpetrators and oriented towards rehabilitation which is strengthened by a special law on chemical castration.
Problematika Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Putra Sayfan, Heggel; Liyus, Herry; Arfa, Nys
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v7i1.49726

Abstract

The phenomenon of sexual gratification has not been explicitly regulated within the Indonesian legal system, despite its practical occurrence and its potential to undermine the integrity and independence of public officials. This regulatory gap creates uncertainty in legal qualification and poses evidentiary challenges, particularly when gratification is provided in the form of non-material sexual services. This study aims to analyze the legal status of sexual gratification within Indonesian positive law and to formulate an argumentative legal construction to qualify it as a corruption offense under Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by an extensive interpretative analysis of the elements of gratification. The findings indicate that the phrase “other facilities” in Article 12B of the Anti-Corruption Law can be interpreted systematically and teleologically to encompass sexual gratification as a form of non-material benefit that may influence the independence of public officials. However, the absence of an explicit definition results in normative ambiguity and evidentiary difficulties, particularly in proving the causal relationship between the provision of sexual services and the abuse of authority. The scientific contribution of this study lies in formulating a juridical construction of sexual gratification as part of non-material gratification within the corruption framework, while also proposing qualification parameters consisting of the element of provision, positional relationship, and the intent to influence decision-making. This study concludes that sexual gratification may be qualified as a corruption offense through an extensive interpretation of Article 12B of the Anti-Corruption Law and recommends normative clarification to ensure legal certainty and enhance the effectiveness of law enforcement against non-material forms of corruption. ABSTRAK Fenomena gratifikasi seksual belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia, padahal praktiknya berpotensi merusak integritas dan independensi penyelenggara negara. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian dalam kualifikasi yuridis serta hambatan pembuktian ketika gratifikasi diberikan dalam bentuk layanan seksual yang bersifat non-materiil. Penelitian ini bertujuan menganalisis status gratifikasi seksual dalam hukum positif Indonesia dan merumuskan konstruksi argumentatif untuk mengualifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, disertai analisis penafsiran ekstensif terhadap unsur gratifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “fasilitas lainnya” dalam Pasal 12B UU Tipikor secara sistematis dan teleologis dapat ditafsirkan mencakup gratifikasi seksual sebagai keuntungan non-materiil yang memengaruhi independensi pejabat publik. Namun demikian, tidak adanya definisi eksplisit menyebabkan ambiguitas norma serta problematika pembuktian, terutama terkait pembuktian hubungan kausal antara pemberian layanan seksual dan penyalahgunaan kewenangan. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada perumusan konstruksi yuridis gratifikasi seksual sebagai bagian dari gratifikasi non-materiil dalam rezim korupsi, sekaligus menawarkan parameter kualifikasi yang meliputi unsur pemberian, relasi jabatan, dan tujuan memengaruhi keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gratifikasi seksual dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi melalui penafsiran ekstensif Pasal 12B UU Tipikor, serta merekomendasikan penegasan normatif guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap bentuk korupsi non-materiil.

Page 18 of 19 | Total Record : 183

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026) Vol. 6 No. 3 (2025) Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 3 (2024) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 3 (2023) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 3 (2022) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 3 (2021) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 3 (2020) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue