Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) (E-ISSN: 2746-7406) is a Double Blind Review Scientific Journal first launched in 2020 by Scholar Center under the administration of PT. Borneo Development Project in collaboration with Law office of SAP. JPHI publishes three times a year on February, June and October, provides with open access publication to support the exchange of global knowledge. The submission shall follow the blind peer-reviewed policy which aims to publish new work of the highest caliber across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the Philosophy of Law, Theory of Law, Sociology of Law, Socio-Legal Studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedure Law, Business Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedure Law and Customary Law. All papers submitted to this journal can be written either in English or Indonesian.
Articles
73 Documents
<![CDATA[PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN RELATIF ]]>
<![CDATA[Sutarto Sutarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v2i1.18
<![CDATA[Peredaran narkotika telah merebak disegala lapisan masyarakat. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi generasi muda. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimanakah penerapan rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu. Pengguna atau pecandu narkoba disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban (crime without victim). Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam ketertiban sosial agar tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba. Jenis penelitian Hukum ini menggunakan aspek yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik secara parsial maupun secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap korban penyalahgunaan narkotika.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp) ]]>
<![CDATA[Ahmad Syarif Fuadi]]>;
<![CDATA[Dadin Eka Saputra]]>;
<![CDATA[Munajah Munajah]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v1i1.21
<![CDATA[Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara khusus mengatur tentang akibat hukum perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) saja. Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut pada umumnya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah. Namun dalam putusan perkara nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp, Majelis Hakim mengadili putusan perkara cerai gugat menggunakan hak ex officio nya dan menghukum kepada tergugat (suami) untuk membayar nafkah Iddah dan mut’ah meskipun penggugat (istri) tidak menuntut hal tersebut dan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap putusan perkara tersebut. Metodologi yang digunakan yakni yuridis normatif dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kemudian dianalisa secara kualitatif yuridis sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Adapun hasil analisanya antara lain : 1) Penerapan hak ex officio hakim dengan menghukum suami untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah kepada mantan istri pada perkara 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam namun demikian hakim menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut sehingga menyimpangi ketentuan yang diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBg dan melanggar asas ultra petita. 2) Penjatuhan amar putusan dengan pembebanan terhadap tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak yang menimbulkan kewajiban kepada tergugat seharusnya mempertimbangkan kehadiran mantan suami dan kemampuan serta kebutuhan kehidupan yang layak bagi tergugat, sebagaimana asas audi et alteram partem dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan (illusoir).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI WAJAH UNTUK MENGATASI PENYALAHGUNAAN AKUN DRIVER GOJEK ]]>
<![CDATA[Muhammad Salman Alfarisi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v2i1.22
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifkah sistem verifikasi wajah kepada mitra gojek dalam meminimalisir tindak kejahatan atau penyalahgunaan akun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tekhusus mitra driver. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, UU atau kontrak) terhadap sistem verifikasi wajah untuk meminimalisir penyalahgunaan akun mitra gojek. Hasil penelitian ini merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 12 Tahun 2019 Pasal 3 dan 5, perjanjian kemitraan Gojek, UU ITE Pasal 32. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem verifikasi wajah kepada akun mitra driver merupakan upaya bagus pihak Gojek meminimalkan penyalahgunaan akun mitra Gojek.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK (CHILD LABOR) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nadila Oktavianti]]>;
<![CDATA[Nahdhah Nahdhah]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v2i1.29
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pekerja anak di Indonesia, khususnya aturan yang melindungi pekerja anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) yang dianalisis dengan analisis normatif. Anak-anak dilarang untuk bekerja dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja ini telah dikeluarkan berbagai peraturan perundangan, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Pada dasarnya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, salah satunya adalah perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Dengan demikian pengusaha maupun orang tua yang mempekerjakan anak di dunia dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi diancam pidana sesuai Pasal 88 UU 35/2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa pekerja anak telah mendapatkan perlindungan yang cukup dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan tersebut baik pada tingkat hukum dasar Negara dan Undang Undang, maupun pada peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri dan pemerintahan daerah.]]>
<![CDATA[PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENYIMPANG SECARA FUNDAMENTAL ]]>
<![CDATA[AMIR GIRI MURYAWAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): Edisi Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v2i2.30
<![CDATA[Pretrial hearing is designed for a simple issue, no more than to control administrative proceedings of criminal enforcement. This can be seen from the simplicity of the pretrial hearing concept in Article 77 of the Criminal Procedure Code. Demands for justice for suspects/defendant led to developments in the pretrial system. However, these developments have a negative side, resulting in idealized norms being modified in such a way as to meet sociological interests, which are not necessarily in line with their philosophical and juridical aspects. The most visible impact is that the Judicial Review against Article 77 of the Criminal Procedure Code results in broading the object of pretrial hearing that has serious implications for the procedure law. The problem in this research is whether the decision of pretrial in assessing the core issue of the case includes "pretrial decisions that are considered fundamentally deviant"? This type of legal research is a normative with a prescriptive nature that re-testing vague of norms against legal theory. The results of the research are the decision of pretrial hearings that assess the core issue of the case is fundamentally deviant, because pretrial hearing only have the authority to "examine" and "decide" meaning that they can only move within the scope / realm of administration only. It is different when a judge is given the authority to "adjudicate", then the court will be allowed to examine the subject matter of the case.]]>
<![CDATA[REKA ULANG SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW ]]>
<![CDATA[Akhmad Zubairy]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): Edisi Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this study is to discuss the urgency of re-enactment as evidence in evidence by the public prosecutor at trial and to find out whether the re-enactment reflects the principle of due process of law ? The research method used in this study is a normative research method. the results of the study can be drawn several conclusions. First, the urgency of re-enactment as evidence in evidence by the public prosecutor at trial is to give confidence to the panel of judges against the criminal events committed by the defendant. The public prosecutor tries so that the judge does not experience any more hesitation in deciding the case by representing a criminal event that actually occurred before the trial through a re-enactment mechanism. Second, the redesign has not fully reflected the principle of due process of law in general, but has not been able to fully accommodate it. This is because the regulations regarding reconstruction are still not clearly regulated, as well as which parties can follow suit. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PENAHANAN TERHADAP PELAKSANAAN PERINTAH PENAHANAN HAKIM YANG TERDAPAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN ]]>
<![CDATA[M. Ali Said Kurniawan Said]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): Edisi Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this study is to find out first, how the arrangements of detention institutions to ensure legal certainty on the implementation of the judge's detention order (Ordering the defendant to be detained immediately) contained in the Court's decision. Second, to find out the juridical implications for the defendant and the Public Prosecutor on the implementation of the judge's detention order contained in the Court's decision. The method used in this research is a normative juridical research method. The results of the study said that in the public interest detention can be done with strict conditions. Therefore, the detention made against the defendant is limited by the rights of the suspect/defendant and the legislation is carried out in a limitative manner in accordance with the provisions of the Criminal Code. The implementation of the judge's detention authority in judicial practice there is ambiguity of legal norms because it is not regulated in the Criminal Code on the rules of judge's detention authority after the verdict is pronounced by the judge so that it gives rise to different interpretations from the point of view of the Public Prosecutor and Defendant's Legal Adviser. The judge's detention order is in accordance with the Instructions from the Attorney General of the Republic of Indonesia in his letter Number: R-89/EP/Ejp/05/2002 dated 06 May 2002 states: if there is an order to detain the defendant contained in the decision, then the Public Prosecutor must immediately execute it , although the decision does not yet have permanent legal force, because the implementation of the detention of the defendant carried out by the Public Prosecutor does not execute the court's decision, but merely executes the Judge's order contained in the verdict, as referred to in article 197 paragraph (1) letter k KUHAP.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRIVATE ENFORCEMENT DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAIANGAN USAHA DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN UNI EROPA ]]>
<![CDATA[Muhammad Alim Kurniawan]]>;
<![CDATA[Siti Anisah]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): Edisi Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The study, entitled "the Application of Private Enforcement in Competition Law Enforcement in Indonesia, United State of America and European Union" raises two problem formulations, namely: how is the provision and application of private enforcement of competition law in the United States of America and European Union, and how is the provision and application of private enforcement of competition law in Indonesia? This research is a normative or doctrinal legal research, which describes, explains and analyzes legal materials that refer to the laws and regulations in Indonesia, the United States of America and European Union. Analysis of legal materials uses a qualitative descriptive approach, which is carried out by collecting legal materials, qualifying them, connecting theories related to research problems, drawing conclusions to determine the results and recommendations. The results of this study indicate that the occurrence of business competition law vacuum in Indonesia is related to the implementation of private enforcement of competition law. Thus, the authors explain the conditions and application of private enforcement of business competition law in effect in the United States of America and the European Union as well as alternatives that can be used in terms of implementing private enforcement of competition law in Indonesia based on legal principles in force in Indonesia.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYEBAR VIDEO PORNO IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI ]]>
<![CDATA[Gusti Heliana Safitri]]>;
<![CDATA[Hendy Indra Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): Edisi Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyebaran video pornografi dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran video pornografi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripitif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa perbuatan Pornografi merupakan kejahatan yang bersifat privasi sehingga penegakan hukum terhadap pemberantasan pornografi ada banyak kesulitan. Salah satu faktor penghambat pemberantasan pornografi antara lain karena kurangnya kerjasama dari masyarakat dan berbagai pihak dalam melaporkan kejahatan ini. Penerapan hukum pidana memiliki kecenderungan untuk dipengaruhi oleh struktur masyarakat, yang merupakan kendala yang memungkinkan Penerapan hukum pidana dapat dijalankan dan dapat memberikan hambatan yang mengarah pada penerapan hukum pidana tidak dapat dijalankan atau tidak dapat memaksimalkan. unsur-unsur tindak pidana pornografi terdiri dari unsur Subyektif yaitu Kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya perbuatan tersebut dilakukan serta Unsur objektif yaitu Perbuatan (menjadi) yang artinya objek atau model yang mengandung muatan pornografi. (2) Tindak pidana pornografi dilaksanakan tetap berdasarkan atas Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. ]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM MEMANGGIL DAN MEMERIKSA SAKSI A DE CHARGE ]]>
<![CDATA[Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): Edisi Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Investigators also have an obligation to serve the interests of the the suspect, when they ask to be presented with a witness who according to their version can help to break the elements or discharge them from the suspicion, this kind of witness is known as A De Charge (Exoneration Witness). The problem arises how to assess and screen and summon an a de charge witnesses. Investigators must have a clear and complete ground for implementing this provision. Based on that issue, the problem formulations in this study are as follows: (1) What are the criteria for a de charge witnesses who can be examined by investigators? (2) What are the sanctions for investigators when refusing to call and examine a de charge witnesses? The research method used in this paper is a normative research method with a statutory and conceptual approach. The results show that the neglect of the a de charge witness examination has made the norms governing the examination of a de charge witnesses becomes less crucial, which should receive serious attention in investigations for the realization of a criminal justice that upholds the principle of fair trial.]]>
