cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zul Anwar
Contact Email
zulanwar17@gmail.com
Phone
+62817259116
Journal Mail Official
mandalikaindo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Candi Pawon No. 7, Getap Barata, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB. 83238 Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Cahaya Mandalika
Published by Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27214796     DOI : https://doi.org/10.36312/jcm
Core Subject : Humanities, Education,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media
This journal is a means of scientific publication to develop knowledge and information. This journal specifically contains the results of research carried out in all scientific fields. Apart from publishing research results, this journal also accepts manuscripts from literature reviews and other reports for publication
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 204 Documents
 17   18   19   20   21 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 3 (2022)" : 204 Documents clear
Comparison of Climate Education Policies: Lessons for Indonesia from Australia, the US, and the UK Siahaan, Grace Natalia Bornok
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3447

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi perbandingan kebijakan pendidikan iklim di beberapa negara yaitu Australia, AS, dan Inggris, dengan tujuan menggali pelajaran untuk Indonesia. Bagi Indonesia, penerapan kebijakan pendidikan iklim sangat mendesak dikarenakan kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim, pencegahan konflik akibat perubahan iklim, pemberdayaan individu untuk mitigasi, adaptasi perubahan iklim, dan berpartisipasi dalam dialog serta pengambilan keputusan di tingkat lokal hingga internasional. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan untuk menganalisis kerangka hukum di negara-negara terpilih. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membandingkan kebijakan pendidikan iklim antar negara dan mengeksplorasi efektivitasnya agar sesuai dengan konteks Indonesia. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data dari berbagai sumber literatur, termasuk peraturan hukum, studi kasus, dan tinjauan akademis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pendekatan kebijakan pendidikan iklim antara negara-negara yang diteliti. Australia, misalnya, mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam kurikulumnya seperti sains, geografi, dan studi sosial. Selain itu, dukungan pemerintah Australia melalui berbagai inisiatif dan pendanaan, serta mendorong keterlibatan siswa dalam proyek pengurangan limbah dan konservasi energi. Di sisi lain, pendekatan di AS bervariasi menurut negara bagian, dimana perubahan iklim diintegrasikan ke dalam standar kurikulum sains mereka. AS juga mengakui dan memberi penghargaan kepada sekolah-sekolah atas upaya keberlanjutan mereka, sehingga mendorong partisipasi dan inovasi. Sementara itu, Inggris telah menetapkan kurikulum yang terstruktur dan standar yang mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam kurikulum nasional secara konsisten dan komprehensif, dan meningkatkan partisipasi siswa dalam proyek lingkungan. Perbandingan ini menawarkan pelajaran berharga bagi Indonesia untuk memperbaiki kebijakan lokalnya dengan mengadopsi praktik terbaik dari berbagai pendekatan hukum tersebut.
Determinan Perekonomian Aceh Pasca Dana Otonomi Khusus Zulhilmi, Muhammad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3453

Abstract

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian yang menggambarkan pergerakan ekonomi dari waktu ke waktu Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjadikan tolak ukur secara makro dan dapat dicerminkan dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) minyak dan gas bumi terhadap perekonomian Aceh pasca dana otonomi khusus berakhir ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari instansi-instansi terkait. Hasil penelitian ini yang menggunakan model ARDL menunjukkan bahwa secara parsial DBH migas berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan TDBH migas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian Aceh pasca Dana otonomi khusus berakhir. Pengalokasian DBH dan TDBH migas dialokasikan dengan konsep kepemilikan dalam Islam yang dibagikan secara merata kepada yang memiliki hak untuk memanfaatkan dana tersebut.
Eksistensi Peradilan Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Indonesia Muhibbuthabry, Muhibbuthabry; Mansari, Mansari; Dina, Diva
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3465

Abstract

Peradilan Agama di Indonesia, yang juga dikenal sebagai Peradilan Islam, memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara keluarga di kalangan umat Islam. Penelitian ini mengkaji eksistensi dan kewenangan Peradilan Islam dalam menangani perkara perceraian serta pola penyelesaian kasus keluarga yang dipraktikkan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, kewenangan Peradilan Agama mencakup bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Perkembangan hukum mengakibatkan perluasan kewenangan dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 yang menambahkan kewenangan di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan pola penyelesaian perkara keluarga di Peradilan Islam, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi penegak hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur yang jelas dalam menyelesaikan perkara keluarga, meskipun tantangan masih dihadapi dalam implementasinya, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat tentang proses hukum perceraian.
Career Decision Self-Efficacy pada Mahasiswa Tingkat Akhir Erlin, Nia Ariyani
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3481

Abstract

Mahasiswa tingkat akhir biasanya telah mulai serius memikirkan masa depan mereka, khususnya mengenai karir mereka ke depan. Transisi dari mahasiswa menjadi seorang pekerja merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan persiapan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tingkatan Career Decision Self-Efficacy (CDSE) dari mahasiswa tingkat akhir jurusan manajemen FEB UNP. Responden penelitian ini terdiri dari 80 mahasiswa yang mengisi kuesioner secara daring. Penelitian ini juga melakukan analisis crosstab untuk melihat lebih jauh apakah ada perbedaan tingkat CDSE mahasiswa dengan beberapa hal sesuai latar belakang mereka. Menggunakan bantuan dari software SPSS 21.0, hasil penelitian ini akan dijelaskan di bagian diskusi.
Perdarahan Pasca Melahirkan: Syok Hemoragis Terhadap Ibu dengan Risiko Tinggi Kehamilan di Puskesmas Kramongmongga, Fakfak Papua Barat Setiadianti, Gati; Abdat, Amira
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3650

Abstract

Perdarahan pascapersalinan (PPH) tetap menjadi penyebab utama kematian ibu secara global, bertanggung jawab atas sekitar 25% dari semua kematian ibu. Didefinisikan sebagai kehilangan darah melebihi 500 mL setelah persalinan vagina atau 1000 mL setelah operasi caesar, PPH dapat dengan cepat berkembang menjadi syok hemoragik, yang memerlukan intervensi medis segera. Di lingkungan yang terbatas sumber daya seperti pedesaan Indonesia, pengelolaan PPH sangat menantang karena terbatasnya akses ke layanan kesehatan, rujukan yang tertunda, dan pasokan darah yang tidak memadai. Laporan kasus ini meneliti seorang wanita berusia 41 tahun dengan kehamilan berisiko tinggi yang mengalami PPH dan syok hemoragik di Puskesmas Kramongmongga di Fakfak, Papua Barat. Pasien, yang memiliki riwayat hipertensi kronis dan perawatan antenatal terbatas, mengalami gangguan janin dan faktor risiko yang signifikan untuk PPH. Setibanya di sana, kondisinya memburuk, yang mengarah pada diagnosis plasenta yang tertahan setelah melahirkan. Manajemen selanjutnya melibatkan beberapa intervensi, termasuk pijat rahim, terapi farmakologis, dan kuretase, menyoroti kompleksitas keadaan darurat kebidanan di pengaturan perawatan kesehatan jarak jauh. Pemulihan pasien menekankan perlunya intervensi tepat waktu dan pentingnya meningkatkan infrastruktur perawatan kesehatan dan pelatihan bagi penyedia. Kasus ini menggarisbawahi kebutuhan kritis akan perawatan prenatal yang komprehensif dan manajemen kehamilan berisiko tinggi yang waspada untuk mencegah PPH. Sistem rujukan yang ditingkatkan dan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap sangat penting untuk meningkatkan hasil ibu. Pendidikan untuk penyedia layanan kesehatan dan pasien sama-sama sangat penting untuk mengurangi risiko PPH dan meningkatkan kualitas perawatan kebidanan secara keseluruhan di daerah yang kurang terlayani.
Severe Juvenile Open Angle Glaukoma in A Teenager: A Case Report Baihaqi, Nadya Divina; Agustanti, Rika; Noerdiyani, Niken Indah
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3651

Abstract

Juvenile open-angle glaucoma (JOAG) is a rare but severe form of glaucoma affecting individuals between the ages of 3 and 40. While it shares pathophysiological features with primary open-angle glaucoma (POAG), JOAG often progresses more rapidly and is associated with higher intraocular pressure (IOP) at diagnosis. Genetic mutations, such as in the MYOC and OPTN genes, are common in JOAG, though family history may not always be present. Early diagnosis and intervention are crucial to prevent permanent vision loss. A 15-year-old girl presented with blurry vision and frequent headaches, which had progressively worsened over two years. She experienced sudden loss of vision in the left eye a year prior and episodes of tunnel vision. She had no family history of glaucoma. Examination revealed visual acuity of 6/15 in the right eye and no light perception in the left. IOP was 23 mmHg in the right eye and 18.3 mmHg in the left, despite treatment with Timolol and Latanoprost. Optic nerve examination showed advanced glaucomatous optic neuropathy (GON), with a cup-to-disc ratio of 0.9 in the right eye and 1.0 in the left. Humphrey perimetry revealed severe visual field defects, and optical coherence tomography (OCT) showed significant retinal nerve fiber layer (RNFL) thinning in both eyes. Despite medical therapy, her condition continued to deteriorate, indicating a need for surgical intervention to better control IOP and prevent further vision loss. Gonioscopy confirmed open anterior chamber angles, consistent with JOAG. This case underscores the importance of early detection and aggressive management in JOAG. Despite medical therapy, the patient exhibited significant optic nerve damage and visual field loss, necessitating surgical consideration. Given the rapid progression, early surgical intervention may offer better outcomes in controlling IOP and preserving vision. Long-term follow-up and comprehensive management are crucial to preventing further deterioration. Genetic testing may help clarify the etiology, particularly in cases with no family history.
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Abdurrohman, Rizal; Heridadi, Heridadi; Kantikha, I Made; Jaeni, Ahmad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3659

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia berdasarkan doktrin Corporate Liability menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan bagaimana pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research) bersifat deskriptif analitis menggunakan metode pendekatan perundang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) bahan hukum/sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan menggunakan pola penalaran deduktif, sehingga dapat disimpulkan: 1. Ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia sebagaimana dalam doktrin Corporate Liability yang notabene merupakan doktrin atau pandangan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam sistem hukum common law, ternyata konsep tersebut telah teregulasi dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, akan tetapi hal tersebut sangat luas tidak terkodifikasi secara jelas dan terperinci. Pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam implementasinya dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Seharusnya ada dua hal yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Kesehatan ini mengenai pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Pertama, ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit. Kedua, sifat yang terpusat dari pola pertanggungjawaban rumah sakit. Pola pertanggungjawaban hukum secara terpusat dapat memberikan manfaat bagi rumah sakit, yaitu agar rumah sakit mengutamakan profesionalitas dalam menjalankan operasional atau bisnisnya. Sedangkan, bagi dokter dan pasien, pola pertanggungjawaban tersebut dapat memberikan kepastian hukum.
Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Suatu Sengketa Medis Daud, Komet Rama; Sagala, Parluhutan; Sutarno, Sutarno; Sutrisno, Sutrisno
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3660

Abstract

Rekam medis elektronik dalam sistem digital memiliki fungsi menyimpan, mengelola dan memfasilitasi akses informasi kesehatan pasien di tiap pelayanan kesehatan. Dukungan yang tidak memadai yang diberikan oleh rekam medis elektronik untuk memenuhi kebutuhan informasi, komunikasi dan koordinasi dokter berdampak pada peningkatan beban kognitif peningkatan peralihan tugas dan waktu dokumentasi yang mengakibatkan lebih banyak rekam medis yang tidak lengkap dan gangguan alur kerja, khususnya, komunikasi dan koordinasi di antara dokter. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggaraan rekam medis elektronik dan menganalisis kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam suatu sengketa medis. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian rekam medis elektronik merupakan alat bukti yang bukti yang sah secara hukum diperkuat oleh UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedudukan partner sistem adalah sebagai bentuk dari PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam menghindari suatu sengketa medis dalam membuat sistem rekam medik elektronik rumah sakit harus mempercayakan kepada orang atau lembaga yang kompeten membuat sistem rekam medik yang dapat diakses secara elektronik. Ketidaklengkapan dalam pengisian semua field dalam RME dapat dikarenakan faktor perilaku klinisi yang belum memahami kepentingan data pasien dan aspek hukum bahwa RME memiliki kekuatan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi tuntutan kesalahan medis. Rekam medik elektronik bisa menjadi penyaji kebenaran data pasien yang baik, apabila didukung oleh kelengkapan dan konsistensi klinisi memasukkan informasi itu di dalam RME selama aktivitas pelayanan kesehatan sehari-hari.
Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Telemedicine untuk Menjawab Perkembangan Perusahaan Teknologi Kesehatan di Indonesia Littik, Tenggudai Petronella; Sugianto, Sugianto; Prasetyo, Teguh; Agus, Tri
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3661

Abstract

Indonesia perlu segera melakukan peng-harmonisasian peraturan dan perundang-undangan tentang layanan Telemedicine, sehubungan dengan perkembangan market bisnis perusahaan teknologi kesehatan / Start-up sebagai penyedia layanan Telemedicine yang meningkat sangat signifikan. Namun belum ada pengaturannya secara khusus. Meskipun Undang-undang Kesehatan nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 mengatur tentang Telemedicine, hanya sebatas antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Sedangkan start-up bukanlah fasyankes. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk Mengkaji dan Menganalisis bagaimana tanggungjawab hukum pemerintah dan perusahaan teknologi kesehatan terhadap pelaksanaan peraturan layanan telemedicine. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual, menggunakan data sekunder yang akan dianalisis secara Kualitatif baik itu deskriptif maupun Preskriptif Analisis. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pemerintah sudah menjawab situasi era disrupsi teknologi dan mengatur layanan Telemedicine walau hanya pada fasilitas pelayanan kesehatan saja, namun bukan berarti provider Telemedicine berupa start-up / perusahaan teknologi kesehatan dianggap illegal di Indonesia. Kementrian Kesehatan di awal tahun 2020 telah bekerjasama dengan mereka pada saat terjadinya pandemic COVID-19 dan market bisnis telemedicine terus berkembang maka pengharmonisasian Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 dengan kebijakan bisnis para Provider Telemedicine sangat diperlukan agar tercipta kepastian hukum bagi perlindungan pasien / pengguna dan pihak-pihak yang terlibat ikut bertanggungjawab terutama perusahaan teknologi kesehatan/start-up. Kesimpulan: Kementrian Kesehatan-RI telah mengeluarkan kebijakan Program Sand Box Regulatory untuk monitoring dan evaluasi semua provider, namun ini perlu didukung dengan peraturan pemerintah sebagai hukum yang mengikat semua provider telemedicine.
Kajian Yuridis Pelayanan Telemedisin Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Pasien Wulan, Damasus Darma; Tambun, Jerry G.; Efrila, Efrila; Toruan, Anggiat Lumban
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3664

Abstract

Transformasi digital dalam layanan kesehatan memasuki era disruptif, Pelayanan kesehatan berfokus pada penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga menjadikan dokter dan pasien tidak lagi harus bertatap muka pada suatu ruang klinik yang sama tetapi bisa melakukan pelayananan kesehatan jarak jauh menggunakan Telemedisin. pengaturan hukum tentang pelayanan telemedisin menurut hukum positif di indonesia sudah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan telemedisin Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dalam pasal 1 Ayat (22) telah mencantumkan dan mengatur tentang Telemedisin. Pengaturan teknis yang ada saat ini lebih fokus pada pelayanan Telemedisin antar fasilitas pelayanan kesehatan sedangkan pelayanan Telemedisin yang dilakukan oleh beberapa aplikasi platform kesehatan saat ini yang diberikan secara lansung antar pemberi layanan kesehatan dan pasien secara digital belum memiliki instrumen atau regulasi yang mengatur sehingga akan berdampak pada masalah hukum, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO mengingatkan: “Perlu disadari bahwa penggunaan telemedisin berpotensi menimbulkan berbagai masalah antara lain: terjadinya kebocoran data medis pasien, adanya pihak yang tidak berhak dapat mengakses data medis pasien, staf yang tidak terampil atau belum terlatih, perangkat yang digunakan kurang aman dari pencurian data, lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap pengguna sistim. Persoalan perlindungan data pribadi muncul karena keprihatinan terhadap pelanggaran Data Pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. pelangaran tersebut dapat menimbukan kerugian materil dan non materil, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dalam memberikan perlindungan data pribadi pasien dalam melakukan pelayanan Telemedisin.

Page 20 of 21 | Total Record : 204

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025) Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 3 (2024) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 1: Jurnal Cahaya Mandalika Vol. 4 No. 3 (2023) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2: Jurnal Cahaya Mandalika Vol. 3 No. 3 (2022) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 3 (2021) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 3 (2020) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue