cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Azmi
Contact Email
alazzamazmi@gmail.com
Phone
+6282391413190
Journal Mail Official
jurnalkemunting@gmail.com
Editorial Address
Jl. Canggai Putri, Kecamatan Tebing, Kab. Karimun 29661
Location
Kab. karimun,
Kepulauan riau
INDONESIA
JURNAL KEMUNTING
Published by Universitas Karimun
ISSN : -     EISSN : ISSN2720     DOI : 10.0506
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kemunting ini disediakan sebagai wadah publikasi hasil penelitian-penelitan dari Mahasiswa, Guru dan Dosen untuk memenuhi salah satu unsur Tridarma Perguruan Tinggi. Adapun yang menjadi fokus publikasi Jurnal Kemunting ini adalah Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Politik, Ekologi Administrasi Negara, Kepemimpinan, Hukum, Manajemen, Organisasi dll
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2020): JULI" : 7 Documents clear
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: PEMIMPIN DAN WAKIL RAKYAT YANG IDEAL Rendi Prayuda; Khairul Rahman
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v1i2.134

Abstract

Pemilihan umum pada subtansinya adalah merupakan wadah untuk mendapatkan seseorang pemimpin dan wakil rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Kehadiaran seorang pemimpin dan wakil rakyat dari proses pemilihan umum diharapkan mampu mengisi dan memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pemilihan umum baik di tingkat pusat dan daerah tidak bisa dipungkiri telah menjadi faktor penghambat dalam menciptkan kepemimpinaan dan wakil rakyat yang dicita-citakan. Masyaraka Indonesia belum sesungguhnya berada pada subtasi pemilu dalam rangka melahirkan kepemimpinan dan perwakilan yang ideal dan bermartabat. Jika situasi ini terus berlangsung maka kegagalan dalam pembangunan atau kemunduran suatu negara yang menjadi kekhawatiran banyak pihak bisa saja terjadi. Penyelenggaraan pemilihan umum semestinya menjadi tolak ukur perubahan pembangunan disegala bidang. Oleh karena itu ada empat hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni, penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah dan masyarakat pemilih. Keempat elemen tersebut merupakan satu kesatuan dalam pemilihan umum untuk mencitpkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal.
NILAI STRATEGIS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA INTERNASIONAL DI KAWASAN PERBATASAN Hafzana Bedasari; Rendi Prayuda; Andrean Dwi Saputra
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang pengembangan pariwisata yang ada di kabupaten Anambas. Pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas masuk dalam kawasan strategis pariwisata internasional, hal itu tidak terlepas dari potensi wisata bahari Kabupaten Anambas yang ekslusif. Pengembangan pariwisata Kabupaten Anambas merupakan kelanjutan dari program kerja yang dibuat oleh presiden Jokowi, dalam salah satu program kerjanya dijelaskan pentingnya pengembangan wilayah perbatasan. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Anambas sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Anambas. Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Anambas perbaikan infrastruktur pun dilakukan, diantaranya dengan dibangunnya Bandar udara Letung sebagai gerbang masuknya wisatawan asing. Teori yang digunakan adalah teori pariwisata kebudayaan dan strategi pengembangan wilayah perbatasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau literatur. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan infrastruktur diberbagai bidang untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Anambas, perbaikan yang perlu diperhatikan adalah infrastruktur bandara, kantor imigrasi, transportasi menuju objek wisata, dan penyedian pemandu wisata. Selain itu perlunya promosi yang lebih guna menarik hati wisatawan, misalnya dengan bekerjasama dengan Artis Ibukota sebagai Brand Ambasador
POLITIK MUTASI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR Eko P Purnomo; Zaili Rusli; Muchid
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mutasi Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu dinamika manajemen kepegawaian pada pemerintah, pemerintah daerah yang menimbulkan fenomena professional maupun politis. Tujuan penelitian ini untuk mendesksripsikan politik mutasi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah. Metode penelitian mengunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan analisis data kualitatif mengunakan model spradley. Hasil penelitian menunjukkan masih terjadi politisasi mutasi jabatan karena adanya faktor profesional masih lemah, regulasi masih ada celah, mekanisme hanya ceremonial, kekuatan sumber daya dalam menggerakkan organisasi untuk kepentingan politik. Selain itu juga ada faktor administrasi dan faktor psikologis yang masing-masing faktor ini berdampak pada individu pegawai baik secara karir maupun psikologis berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pegawai terutama jenjang karir dan kompetensi jabatan serta dampak organisasional dengan tidak berfungsinya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan oleh penelitian tentang politisasi birokrasi dan kepegewaian pemerintah daerah. Kata penutup peneliti dalam penelitian masih terjadi politisasi birokrasi oleh pihak yang berkuasa sehingga mengurangi prinsip-prinsip kepegawaian secara praktis dan teoritis.
Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepualauan Meranti Eko Handrian; Hendry Andry; Azmi
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu dan permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan baik daerah perbatasan laut maupun daerah perbatasan darat adalah aspek kebijakan, ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, kelembagaan, dan kewenangan pengelolaan serta kerjasama antar negara. Sebagai prioritas pembangunan sesuai dengan Nawa Cita Presiden, maka perlu adanya penguatan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara berwawasan lingkungan sebagai beranda depan negara yang berdaya saing tinggi. Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah otonom secara geografis berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT ) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan studi literatur dalam rangka identifikasi upaya-upaya untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah pinggiran, terutama kawasan perbatasan negara. Identifikasi kebijakan yang tepat dalam rangka penerapan kebijakan di kawasan perbatasan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai beranda depan negara diharapkan dapat merumuskan konsep program-program yang dapat membantu kawasan perbatasan melaksanakan urusan daerahnya dalam pengelolaan daerah perbatasan
MODEL ALTERNATIF KEBIJAKAN PENYALURAN DANA FEE ALAM DI DESA SUNGAI ARA KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU Rosmita Mita; Herman; Ema Fitri Lubis
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanaman kehidupan merupakan tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan. Dengan dana fee alam besar yang digelontorkan oleh perusahaan, sangat disayangkan apabila dana tersebut hanya sebagai dana habis pakai, dalam arti tidak ada nilai ekonomi berkelanjutan oleh masyarakat. Jika dana tersebut dikelola dengan sedemikian rupa maka masyarakat Desa Sungai Ara akan produktif dibidang ekonomi. Misalnya ada pemberdayaan berupa bantuan modal UMKM, membangun/memperbaiki pasar, kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan, pariwisata, olahraga, pertanian, peternakan dan kegiatan lainnya. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu model laternatif kebijakan untuk mengelola penyaluran dana fee alam di Desa sungai ara tersebut. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi kepustakaan. Hasil analisis yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut penulis menggunakan Model Alternatif Kebijakan dalam rangka penyaluran dan pengelolaan dana fee alam tersebut yang terdiri dari Technical Feasibility, Economic and Financial Fossibility, Political Viability dan Administrative Operability dimana model alternatif kebijakan diatas sangat baik digunakan dalam rangka penyaluran dana fee alam tersebut
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2007 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3KILOGRAM BAGI RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KABUPATEN KARIMUN Rolly Sambuardi; Deska Zurkarnain; Muhammad Taufiq Razali
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari penyediaan dan pendistribusian gas Lpg 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat.Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan wawancara, kuesioner dan observasi. Lokasi penelitian di Kelurahan Sungai Lakam Barat. Dalam melihat bagaimana implementasi peraturan presiden nomor 104 tahun 2007 yang dilaksanakan, peneliti menggunakan teori-teori yang dikembangkan oleh George C Edward III. Dalam penelitian implementasi yang akan dilihat adalah pada aspek penyediaan dan pendistribusian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan dan pendistribusian gas Lpg 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat sudah berjalan cukup baik.. Penelitian ini melihat Implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh empat variable. Dimana empat variable kebijakan terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Setelah diadakan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun telah berjalan cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan atau hambatan dalam proses pengimplementasian.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN UMUMDI KELURAHAN PASIR PANJANG KECAMATAN MERAL BARATKABUPATEN KARIMUN Azmi; Hafzana Bedasari; Said Nuwrun
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berawal dari masalah minimnya fasilitas alat penerangan jalan umum (PJU) di kelurahan pasir panjang. Penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum. Pengelolaan PJU sepenuhnya wewenang Pemda melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan (PERKIM). Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum bahwa untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan. Guna mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu lintas seta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Alat penerangan jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Teori yang digunakan dalam peneitian ini adalah teori menurut George C Edward III. Yang didalamnya memiliki 4 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan, Implementasi suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Penelitian dilakukan dua siklus dimulai pada bulan mei dan juni 2020. Data penelitian diperoleh dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah untuk memaksimalkan Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Koordinasi antara Dinas PERKIM dan Masyarakat Kelurahan Pasir Panjang unutk alat penrangan jalan umum seharusnya lebih efektif dan efisien, supaya tercapainya tujuan dari Dinas PERKIM. Faktor pendukung pada penertiban PJU ini adalah perlunya izin yang dilakukan sesuai prosedur yang benar.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2024): JURNAL KEMUNTING Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Kemunting Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Kemunting Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Kemunting Vol 2 No 02 (2021): JULI 2021 Vol 2 No 01 (2021) Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2020): JULI