cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Yanto
Contact Email
muhamadyanto622@unisla.ac.id
Phone
+6282234535339
Journal Mail Official
muhamadyanto622@unisla.ac.id
Editorial Address
Jalan Veteran No53A Gedung Utama Kota : Lamongan Propinsi : Jawa Timur Negara : Indonesia Telephone : (0322)-324706 Handphone : 08123094496 E-Mail: fh@unisla.ac.id
Location
Kab. lamongan,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Independent
Published by Universitas Islam Lamongan
ISSN : 27752011     EISSN : 27751090     DOI : https://doi.org/10.30736/ji.v13i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Jurnal Independet is a peer-reviewed academic journal focusing on the development of legal studies and practices in national and international contexts. It publishes scholarly articles, research findings, case studies, and critical analyses covering various fields of law, including constitutional law, criminal law, civil law, administrative law, international law, human rights, and legal philosophy. This journal seeks to provide a platform for academics, legal practitioners, policymakers, and students to exchange ideas, foster dialogue, and contribute to the advancement of legal knowledge. With an interdisciplinary approach, the journal emphasizes both theoretical perspectives and practical implications in addressing contemporary legal challenges. The journal is published [periodically—e.g., twice a year/quarterly] and welcomes submissions in English and Bahasa Indonesia, ensuring accessibility to a wide range of readers. Its mission is to strengthen legal scholarship and support the development of just and sustainable legal systems.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent" : 9 Documents clear
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP JALANNYA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN Munif Rochmawanto
Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i1.42

Abstract

Sebagai wakil rakyat di daerah, maka DPRD mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengemban aspirasi rakyat yang diwakilinya. Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah dapat pula dikatakan sebagai perwujudan dari Pasal 18 UUD 1945 yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang organiknya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menekankan pentingnya otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan hingga kedaerah-daerah, demikian juga di daerah Kabupaten Lamongan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa masyarakat daerah yang bersangkutanlah yang lebih tahu dan lebih mengerti dinamika daerahnya.Bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kita ketahui bahwa peranan DPRD sangatlah minim. Artinya seakan-akan pengawasan pelaksanaan DPRD hanya diberi cap persetujuan oleh para anggota DPRD tanpa adanya suatu pertimbangan. Dengan adanya Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan peranan atau kinerja para anggota DPRD khususnya Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat Lamongan.Keywords : Dewan Perwakilan Rakyat Daearah, Pengawasan, Otonomi Daerah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP Prasetyo Margono
Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i1.47

Abstract

Hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, di mulai dari sejak kita dalam kandungan sampai kita mati semuanya sudah diatur oleh hukum. Proses Pidana yang dibahas dalam tulisan ini adalah tentang penangkapan yang eror in persona (kesalahan mengenai orangnya) dalam hal ini tidak lepas dari tahapan-tahapan penangkapan, pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang-Undang ini.Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah prosedur penangkapan dalam tindak pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap menurut KUHAP. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undang (statute approach) pendekatan tersebut melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang yang berhubungan dengan pokok permasalahan.Keywords : Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Ahmad Royani
Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i1.43

Abstract

Jurnal ini berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam kitab undang undang hukum pidana dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Latar belakang jurnal ini diawali dengan pertanyaan -pertanyaan mengenai pertama, kategori pencemaran nama baik dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang inforasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan pro dan kontra atas penerapan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi dalam kehidupan masyarakat.Kedua, sanksi atau akibat hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana elektronik khususnya pencemaran nama baik. Untuk masalah pertama dari penelitian sebenarnya secara norma pencemaran nama baik di KUHP itu sama dengan apa yang ada dalam UU ITE, namun bila dilihat dari ancamanya akan nampak perbedaanya. Untuk permasalahan yang kedua mengingat asas lex specialis lex generalis apabila kejahatan dilakukan melalui media internet penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE harus didahulukan mengingat bahwa undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan peraturan khusus tapi tanpa mengesampingkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) karena keduanya saling melengkapi, hal itu dilakukan karena dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang  informasi dan transaksi elektronik tidak menjelaskan secara rinc i tentang kategori pencemaran nama baik. Untuk bentuk dan jenis pencemaran nama baik bisa melihat buku II bab XVI kitab undang-undang hukum pidana, tetapi untuk penerapan ancamanya secara concrit menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.Keywords : tindak pidana, pencemaran nama baik melalui media informasi dan transaksi elektroni
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DALAM KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.9 TAHUN 1998 Joejoen Tjahjani
Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i1.48

Abstract

Tujuan saya meneliti ini untuk mengetahui apakah kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum dapat dikategorikan tindak pidana, mengetahui kriteria kebebasan berekepresi dan  menyampaikan pendapat dimuka umum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dan metode penelitian yang saya gunakan adalah yuridis normative dengan bahan hukum yang saya gunakan adalah data sekunder dengan cara studi kepustakaan dan data yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:Berdasarkan pembahasan yang telah saya uraikan pada bab sebelumnya maka  terhadap permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dimuka umum; Demonstrasi, Unjuk rasa, mimbar bebas, rapat terbuka, pawai dan bentuk protes lainnya adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Piagam Hak-hak asasi Dunia dan UUD 1945, tetapi pelaksanaanya harus  dilakukan secara bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi nilai - nilai agama, kesusilaan dan tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, agar tidak mengganggu  hak  dan kebebasan orang lain serta kepentingan masyarakatKeywords : Tinjauan, Yuridis, Tindak pidana, Kemerdekaan
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Dhevi Nayasari Sastradinata
Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i1.44

Abstract

Fidusia sebagai jaminan kebendaan sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan objek jaminan hutang secara fisik masih tetap dalam penguasaan debitur. Selain itu, dengan mengunakan jaminan fidusia dapat mempermudah kreditur karena selain prosedur pemasangan fidusia itu lebih sederhana, namun juga ketentuan bahwa tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga kreditur tidak perlu menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda yang dijaminkan.Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan bagaimana penyelesaian kredit macet pada pembiayaan konsumen. Tipe penelitiaan hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif. Penelitiaan hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan,bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks,jurnal,pendapat sarjana dan kasusu hukum dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mengarah pada petujuk atau penjelasan bermakna terhadap data primer dan sekunder.Keywords : Fidusia, yuridis normatif
URGENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI Enik Isnaini
Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i1.49

Abstract

Tidak dapat lagi kita menutup mata bahwa saksi adalah, salah satu instrumen penting dalam terungkapnya suatu tabir kejahatan, Dalam sebuah proses peradilan pidana, saksi adalah salah satu kunci untuk memperoleh kebenaran materiil. Dasar hukumnya adalah pasal 184 - 185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)-UU No. 8 tahun 1981 yang secara tegas mengambarkan hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, Saksi termasuk pelapor sering mengalami ancaman atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Tidak sedikit pula saksi yang menjadi tersangka bahkan terpidana. Ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan di pengadilan, biasanya terjadi untuk kasus-kasus antara lain seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam Rumah Tangga, korupsi dan pelanggaran HAM berat. Selain daripada itu, saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut dan khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk menjadi saksi, atau, kalau pun dia dipaksa, kesaksiannya adalah bohong karena, barangkali ia tidak mau mempertaruhkan kedudukannya, nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa.Keywords : Saksi pelapor, Tindak Pidana, Korupsi
PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK Bambang Eko Muljono
Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i1.45

Abstract

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari amanat yang ditetapkan dalam pasal 19 ini adalah PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan PP nomor 10 Tahun 1961. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan melalui Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematik dan Sporadik. Mengingat pentingnya sertipikat hak milik sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat maka penulis tertarik untuk meneliti syarat, pelaksanaan dan bagaimana kekuatan dan kepastian hukum sertipikat yang diterbitkan melalui Pengakuan Hak dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Jenis penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, sedangkan untuk mendukung penelitian dilakukan observasi dan wawancara. Bahan utama dari penelitian ini adalah data kepustakaan dan data empiris yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan, dan kemudian dievaluasi sehingga diketahui validitasnya, lalu dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan logika deduksi dengan menggunakan perangkat normatif. Dari kegiatan interprestasi data kepustakaan maupun data empiris yang diperoleh, diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui lembaga konversi, hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA disesuaikan dengan hak yang ada di UUPA. Proses pendaftaran tanahnya dilaksanakan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik, sedangkan proses penerbitan sertipikatnya dilakukan melalui penegasan konversi dan/atau pengakuan hak sebagaimana disebut pada pasal 88 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.Keywords : UUPA, Pendaftaran Tanah Pertama Kali
PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA Suisno Suisno
Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i1.50

Abstract

Penyelesaian suatu tindak pidana sebagai perkara pidana merupakan rangkaian proses, akan tetapi selesai tidaknya suatu kasus pidana, sangat bergantung pada hasil Pemeriksaan Hakim di persidangan Pengadilan Negeri, Dalam acara pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP).Sebagaimana bunyi pasal 184 KUHP diatas, ada lima(5) alat  bukti  yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan perkara Pidana, akan tetapi peranan alat bukti dari alat- alat bukti tersebut hanya deperuntukan dalam proses pemeriksaan pengadilan.Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian kuat, utamanya dialami usaha untuk membuktikan perbuatan materiil pelaku tindak pidana, apabila saksi meninggal dunia sebelum perkara yang bersangkutan dimasukkan ke Pengadilan Negeri oleh Jaksa  Penuntut Umum, maka kemungkinan besar Jaksa tidak lagi dapat membuat surat dakwaan.Demikian pula apabila saksi belum memberikan keterangan di Persidangan ternyata meninggal dunia.Keywords : Keterangan Saksi, Alat Bukti,Proses Pidana.
PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 04 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN Jatmiko Winarno
Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i1.46

Abstract

Dalam Undang - Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa pengertian bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta benda - benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Salah satunya adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur tentang perjanjian antara pihak piutang dan berhutang, sebagaimana telah diketahui, kredit macet merupakan persoalan serius yang dihadapi industri perbankan di Indonesia untuk itu, praktik pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dalam kegiatan perbankan hendaknya dapat pula dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang – Undang Hak Tanggungan. Permasalahan yang akan diteliti adalah “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang - Undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang  Hak Tanggungan”, serta hambatan - hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet beserta cara mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Penelitian yuridis normatif (hukum normative). Setiap bank hendaknya menilai secara mendalam kelima faktor prinsip dasar sebelum memberikan keputusan kredit pada calon kreditur, sehingga dapat diperoleh keyakinan dari itikad baik nasabah dan kesanggupan untuk melunasi hutangnya. Dari penelitian yang dilakukan ini diperoleh hasil mengenai tata cara menyelesaikan kredit macet yang dijamin dengan sertifikat atas tanah sebagai jaminan pelunasan utang tertentu.Keywords : Hak Tanggungan, Kredit Macet

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Independent Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Independent Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Independet Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Independent Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Independent Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Independent Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Independent Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Independent Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Independent Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Independent Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Independent Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Independent Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Independent Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Independent Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Independent Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Independent Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Independent Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Independent Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Independent Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Independent Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Independent Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Independent Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Independent Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Independent Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Independent Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Independent More Issue