cover
Contact Name
Dr. Kaswanto, SP, MSi
Contact Email
kaswanto@apps.ipb.ac.id
Phone
+628121939739
Journal Mail Official
jkebijakan@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, Bogor 16129, Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
ISSN : 23556226     EISSN : 24770299     DOI : https://doi.org/10.29244/jkebijakan
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Articles 191 Documents
DESAIN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN MENDUKUNG PROGRAM KAWASAN PERTANIAN SEJAHTERA (SAPIRA) DI KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG Fauziah Yulia Adriyani
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 8 No 2 (2021): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v8i2.28040

Abstract

Pelaksanaan program pembangunan pertanian membutuhkan peran penyuluh sebagai pendamping yang memiliki kinerja baik. Akan tetapi, penyelenggaraan penyuluhan belum dirancang untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan pertanian. Hal ini menyebabkan penyuluh sebagai ujung tombak dan pendamping yang berinteraksi langsung dengan sasaran dan pelaksana program, belum dapat bekerja dengan optimal. Berdasarkan potensi dan kendala yang dihadapi, desain penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Pringsewu pada tahap awal difokuskan pada peningkatan kemampuan pos penyuluhan pedesaan dan kelompok tani sebagai kelas belajar petani dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga penyuluh serta meningkatkan kemampuan penyuluh dalam aspek manajemen. Selain sinergitas antar instansi dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian juga diperlukan sinergitas metode penyuluhan yang digunakan.
ALIRAN PERDAGANGAN LADA INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL Eka Miftakhul Jannah; Rita Nurmalina; Ratna Winandi Asmarantaka
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 8 No 2 (2021): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v8i2.28042

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan eksportir lada terbesar di dunia. Namun pertumbuhan volume ekspor lada Indonesia memiliki pertumbuhan lebih rendah dari pertumbuhan produksinya. Rendahnya ekspor lada Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi perdagangan lada Indonesia di pasar internasional. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan lada Indonesia di pasar internasional dan menjelaskan potensi perdagangan lada Indonesia di negara tujuan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan gravity model dan analisis potensi perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran perdagangan ekspor lada Indonesia secara signifikan sangat dipengaruhi oleh nilai GDP riil per kapita Indonesia, GDP riil per kapita negara tujuan ekspor, jarak ekonomi Indonesia dengan negara tujuan ekspor, nilai tukar rupiah terhadap negara tujuan ekspor, dan nilai RCA Indonesia. Namun demikian tarif impor negara tujuan ekspor tidak memiliki pengaruh signifikan. Indonesia memiliki potensi untuk terus meningkatkan perdagangan lada terhadap negara China, Malaysia, Taiwan, Belanda, Perancis, dan Jerman. Hal ini disebabkan perdagangan lada Indonesia dengan mitra dagang masih mengalami under trade. Sementara China merupakan negara yang memiliki potensi perdagangan paling tinggi.
ANALISIS RAPFISH DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENANGKAPAN GLASS EEL (Anguilla spp.) DI MUARA SUNGAI CIMANDIRI, JAWA BARAT Triyanto Triyanto; Ridwan Affandi; Mohammad Mukhlis Kamal; Gadis Sri Haryani
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 8 No 2 (2021): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v8i2.28043

Abstract

Penelitian untuk menyusun kebijakan pengelolaan penangkapan glass eel ikan sidat dilakukan dengan menerapkan analisis RAPFISH. Penelitian dilakukan pada Desember 2017-November 2018 di Sungai Cimandiri Jawa Barat. Analisis RAPFISH untuk menilai status keberlanjutan penangkapan glass eel dilakukan pada lima dimensi keberlanjutan, yaitu dimensi ekologi, teknologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Status keberlanjutan penangkapan glass eel adalah cukup berlanjut. Dimensi teknologi berada pada kondisi sangat berlanjut, dimensi ekologi, sosial dan kelembagaan cukup berlanjut dan dimensi ekonomi kurang berlanjut. Kebijakan pengelolaan penangkapan glass eel ditentukan dari keberlanjutan dimensi ekologi, dimana hasil tangkapan glass eel telah mengalami penurunan yang signifikan. Pengaturan upaya tangkap dan pembatasan jumlah tangkapan glass eel yang sesuai dengan kemampuan lestarinya perlu dijadikan sebagai regulasi kebijakan dalam mengelola sumberdaya tersebut.
PENDEKATAN PARTISIPATORI UNTUK STRATEGI PENGEMBANGAN DESA PENYANGGA TAMAN HUTAN RAYA RADEN SOERJO Erwin Ismu Wisnubroto; Gerardus Jova; Yohanes Roni
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 8 No 3 (2021): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v8i3.28062

Abstract

Daerah penyangga merupakan daerah yang berada pada batas kawasan hutan lindung dan merupakan kawasan yang berfungsi untuk melindungi hutan dari aktivitas manusia yang dapat mengganggu ekosistem hutan lindung dan taman nasional. Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo merupakan salah satu kawasan lindung yang secara administratif berada pada beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Beberapa permasalahan yang timbul pada kawasan desa penyangga Tahura Raden Soerjo berkaitan dengan pengelolaan kawasan pertanian dan sumberdaya hutan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang alternatif strategi dan arahan pengembangan desa penyangga hutan di Tahura Raden Soerjo yang dapat mengurangi permasalahan pengelolaan sumberdaya hutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif kepada stakeholder dan pakar terkait strategi pengembangan desa penyangga hutan yang berada di Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, dan pengambilan data dilakukan sebagai input pada model MULTIPOL untuk merancang berbagai alternatif strategi pengembangan desa Wiyurejo sebagai daerah penyangga Tahura Raden Soerjo. Hasil penelitian ini mengajukan prioritas kebijakan/policy yang berfokus pada pertanian multifungsi dengan prioritas program kerja membangun kawasan agrowisata, perbaikan infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia melalui pelatihan dan pendidikan terkait pertanian ramah lingkungan dan agrowisata berbasis edukasi pertanian dan lingkungan.
KELEMBAGAAN PROGRAM CITARUM HARUM DALAM PENGELOLAAN SUB DAS CIRASEA, CITARUM HULU Farhana Nurysyifa; Kaswanto
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 8 No 3 (2021): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v8i3.28064

Abstract

Sub DAS Cirasea merupakan daerah hulu DAS Citarum. Area ini memiliki indeks erosi yang sangat buruk akibat masifnya aktivitas pertanian, sehingga landuse hutan semakin terancam dari tahun ke tahun. Padahal daerah hulu DAS memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas air di daerah yang lebih rendah. Oleh karena itu, penempatan sektor Satgas Kodam III dalam menunjang program Citarum Harum terdapat di beberapa kecamatran di kawasan Sub DAS Cirasea. Namun, pelaksanaan program Citarum Harum yang hanya dibatasi 7 tahun justru menimbulkan persoalan baru terkait keberlanjutan pengelolaan. Kawasan yang menjadi prioritas dalam penempatan sektor khusus menangani ppermasalahan erosi memiliki beberapa kriteria, seperti status lahan sebagai hutan lindung dan atau hutan konservasi, luasnya area lahan kritis, elevasi diatas 1000 m, dan memiliki topografi curam. Motivasi ekonomi, sebagai salah satu faktor agar masyarakat memiliki inisiatif dalam mengelola sungai, dipengaruhi oleh seberapa pentingnya fungsi sungai sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Analisis SWOT menghasilkan beberapa prioritas rekomendasi, yaitu perlu adanya kepastian koordinasi antarprogram maupun antarsektor secara riil di lapangan dan kepastian pascapanen untuk meningkatkan motivasi petani dalam menanam kopi.
KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BANTARAN SUNGAI DENGAN KEGIATAN BUDIDAYA KERAMBA IKAN ARUS DERAS (KASUS SUNGAI PESANGGRAHAN DI DKI JAKARTA) Rizky Muhartono; Nurlaili
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 1 (2022): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i1.28065

Abstract

Jakarta merupakan daerah dengan wilayah yang dilintasi 13 sungai. Namun demikian, pada sungai-sungai tersebut kerap dijumpai sampah. Salah satu penghasil sampah di sungai (diduga) berasal dari limbah domestik masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana masyarakat bantaran sungai peduli dengan tidak membuang sampah ke sungai. Salah satu tema penting yang dapat dilakukan sebagai konsep pemberdayaan masyarakat bantaran sungai adalah bersahabat dengan sungai. Program ini tidak bertujuan untuk mencegah banjir yang datang ke Jakarta tetapi konsep ini dimunculkan sebagai jawaban untuk melawan kebiasaan masyarakat bantaran sungai yang sudah terlanjur menganggapnya sebagai lahan milik pribadi sehingga dibolehkan membuang sampah di sungai. Memahami karakteristik masyarakat dan individu dengan mempertimbangkan unsur budaya dan norma setempat menjadi penting, sehingga hambatan program berupa rendahnya saling percaya dan minimnya inovasi dan kreativitas bisa diatasi.
POTENSI PENANGANAN LIMBAH DAUN KAYU PUTIH SISA PENYULINGAN DI PMKP KRAI-GUNDIH Novinci Muharyani; Erlangga Abdillah
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 1 (2022): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i1.28066

Abstract

Perum Perhutani memiliki kelompok produk barang dan jasa unggulan, diantaranya adalah forest chemical product, salah satunya adalah minyak kayu putih. Proses penyulingan daun kayu putih memberikan rendemen minyak kurang lebih 0,8-1 % dimana selebihnya adalah berupa limbah biomassa daun kayu putih. Pemanfaatan limbah biomassa ini, hanya sebagian kecil digunakan kembali sebagai bahan bakar proses penyulingan dan selebihnya akan tertumpuk disekitar pabrik. Prospek pengolahan limbah biomassa daun kayu putih ini diantaranya adalah dengan mengelola secara intensif limbah menjadi kompos daun. Proses pembuatan kompos sendiri belum dilakukan oleh Perum Perhutani. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis prospek penanganan limbah daun kayu putih secara intensif menjadi kompos daun. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pengomposan limbah daun kayu putih dapat dilakukan dengan baik dalam waktu 60 hari (lebih singkat dibandingkan dekomposisi secara alami) dan biaya produksi pada skala percobaan adalah Rp. 346,- /kg kompos.
PEMAKAIAN BIOGAS: HEMAT BIAYA BAHAN BAKAR DAN TAMBAHAN PENDAPATAN RUMAHTANGGA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI Roosganda Elizabeth
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 8 No 3 (2021): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v8i3.28067

Abstract

Biogas diperoleh dari hasil olahan berbagai materi berbasis pertanian-terna merupakan bioenergi terbarukan (renewable energy), solusi substitusi migas (BBM) hingga ke tingkat industri. Semakin menyusutnya minyak bumi mengharuskan akselerasi penciptaan sumber energi alternatif yang mampu memenuhi kebutuhan energi migas yang semakin meningkat seiring pesatnya pertambahan penduduk dan sektor industri. Manajemen pengolahan dan pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan dilakukan juga untuk meminimalisir dampak negatifnya dan memaksimalkan dampak keuntungan serta tetap memperhatikan keseimbangan sistem produksi dengan lingkungan hidup (biogas tidak mengeluarkan asap). Sludge sebagai hasil ikutan merupakan biofertilizer, yang tidak lagi mengundang parasit dan biji gulma, dan pupuk alternatif solusi pencegahan berbagai dampak pencemaran logam berat pada tanah. Dengan metode deduktif kualitatif, tulisan ini bertujuan mengemukakan secara komprehensif perlunya akselerasi penggunaan biogas sebagai pemanfaatan bioenergi untuk dalam rangka mendukung ketahanan energi, pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan. Realisasi akselerasi dan efektivitas pengaplikasian biogas sebagai sumber energi alternatif yang relatif ekonomis dan efisien, bahkan dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari pendistribusian energi listrik yang dihasilkan biogas ke pengguna lain yang membutuhkannya. Penggunaan biogas memungkinkan pengembangan konsep zero wasted management (dalam SITT) dan pengembangan konsep pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan berbagai aspek sosial ekonomi masyarakat pertanian dan aspek lingkungan. Penggunaan biogas merupakan pilihan tepat sebagai bioenergi dan pupuk, serta diperolehnya keuntungan ganda (multi margin), pemberdayaan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
KONTRIBUSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PANEN AIR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI Popi Rejekiningrum; Budi Kartiwa
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 1 (2022): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i1.28073

Abstract

Pembangunan infrastruktur panen air (embung dan bangunan air lainnya) merupakan upaya mengatasi permasalahan penyediaan air irigasi di lahan pertanian di Indonesia. Sesuai Direktif Presiden RI pada acara Rakernas Pembangunan Pertanian di Hotel Bidakara, Jakarta tanggal 5 Januari 2017 dan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-15, di Aceh tanggal 6 Mei 2017, Presiden mengamanatkan untuk membangun embung dan penampung air lainnya sebanyak 30.000 unit. Direktif tersebut ditindaklanjuti dengan rencana diterbitkannya Inpres tentang percepatan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya tahun 2017. Pembangunan ditujukan untuk tanaman padi sangat bermanfaat dan menguntungkan karena tidak membutuhkan investasi besar. Pembangunan infrastruktur panen air dengan layanan seluas 4 juta ha akan diperoleh keuntungan kotor Rp 81,7 T, sehingga pendapatan bersih mencapai Rp. 59,1 T. Tanaman jagung diperoleh keuntungan kotor Rp 72,96 T dan pendapatan bersih mencapai Rp. 50,37 T. Demikian pula manfaatnya untuk bawang merah akan menghasilkan penerimaan kotor sebesar Rp. 324,25 T sehingga pendapatan bersih mencapai Rp. 301,67 T.
ANALISIS PENETAPAN HARGA KAYU JATI PLUS PERHUTANI BERDASARKAN STUMPAGE COST DAN WILLINGNESS TO PAY Arga Pramudita; Suryanaji Suryanaji
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 8 No 2 (2021): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v8i2.28140

Abstract

Jati Plus Perhutani (JPP) sebagai salah satu hasil program pemuliaan pohon memiliki beberapa keunggulan komparatif dibandingkan dengan jenis jati yang dikembangkan melalui perbanyakan konvensional dengan biji. Keunggulan dalam hal keliling batang dan produktivitas yang tinggi dalam jangka waktu yang relatif singkat akan memberikan biaya pembangunan tegakan yang minimal sehingga harga juga tidak terlalu tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harga pokok produksi kayu JPP hasil penjarangan melalui pendekatan biaya selama daur dan pendekatan pasar (market value). Metode yang digunakan adalah pendekatan nilai tegakan (stumpage cost) dan metode Willingness to Pay (WTP) yang terdiri dari survei pelanggan dengan kuisioner dan in depth interview dengan sistematik random sampling. Hasil penelitian menunjukkan nilai pembangunan tegakan JPP selama 9 tahun sebesar Rp. 20.024.309,-/ha, dengan harga pokok penjualan sortimen AI sebesar Rp. 642.538,- dan sortimen AII sebesar Rp. 881.214,-. Sedangkan berdasarkan pendekatan pasar, konsumen menginginkan harga kayu JPP tidak jauh berbeda dengan kayu jati asal hutan rakyat atau penurunan harga sebesar 13% - 22%. Rekomendasi kebijakan yang disarankan terhadap penentuan harga kayu JPP adalah perlu pemisahan dan pembedaan harga jual dasar kayu JPP supaya dapat bersaing dengan harga kayu rakyat dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan perusahaan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Page 11 of 20 | Total Record : 191