Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Articles
191 Documents
<![CDATA[IMPLIKASI PERUBAHAN HUTAN RAKYAT MENJADI KAWASAN LINDUNG BAGI PETANI (Studi Kasus : Desa Cikondang Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka) ]]>
<![CDATA[Iding Supriatna]]>;
<![CDATA[Meti Ekayani]]>;
<![CDATA[Eva Anggraini]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 1 (2017): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan 45% wilayahnya menjadi kawasan lindung. Sebagian kawasan lindung di luar kawasan hutan merupakan hutan rakyat yang berubah fungsi dari fungsi produksi menjadi fungsi lindung. Hal tersebut berimplikasi pada property rights petani terhadap kawasan hutannya. Sehingga perlu untuk mengidentifikasi perubahan property rights dan implikasinya dari penetapan hutan rakyat menjadi kawasan lindung dan mengestimasi nilai manfaat dan kerugian bagi petani dan lingkungan dari penetapan hutan rakyat menjadi kawasan lindung. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di Desa Cikondang Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka. Metode Pengambilan data dilakukan dengan observasi lapang, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik probability sampling, jumlah responden sebanyak 116 petani. Analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi perubahan property rights dan implikasinya sedangkan mengestimasi nilai manfaat dan kerugian diestimasi dengan metode nilai pasar, replacement cost dan benefit transfer. Hasil penelitian menunjukan penetapan hutan rakyat menjadi kawasan lindung mengakibatkan perubahan property right yang mengakibatkan hilangnya sebagian manfaat langsung bagi petani dari kawasan hutan rakyat. Oleh karena itu perlu insentif bagi petani minimal sebesar nilai manfaat yang hilang.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN RESTORASI LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Ramdhan]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 1 (2017): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ekosistem lahan gambut mempunyai peran penting dalam penyimpanan unsur karbon di permukaan bumi ini. Indonesia beruntung memiliki luas lahan gambut terluas ke-4 di dunia ini, yaitu sekitar 14,9 juta hektar. Keberadaan lahan gambut saat ini terancam oleh pertambahan penduduk yang menuntut alih fungsi lahan gambut menjadi lahan pertanian atau pemukiman. Makalah ini akan memaparkan salah satu upaya pemerintah, melalui Badan Restorasi Gambut, dalam merangkul pihak masyarakat sekitar lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih menjaga keberadaan ekosistem lahan gambut disana. Upaya tersebut memerlukan informasi mengenai persepsi masyarakat di wilayah lahan gambut dalam pengelolaan lahan gambut ini sekarang dan masa yang akan datang. Hasil analisis menunjukkan bahwa diperlukan sosialisasi yang lebih gencar untuk melaksanakan program pengelolaan lahan gambut secara bekelanjutan kepada masyarakat Kalimantan Tengah.]]>
<![CDATA[INTERNALISASI LIMBAH CAIR INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) TAPIOKA MELALUI IPAL BIOGAS UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK ]]>
<![CDATA[Rita Rahmawati]]>;
<![CDATA[Eka Intan Kumala Putri]]>;
<![CDATA[Meti Ekayani]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 1 (2017): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Industri tapioka merupakan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran karena limbah cair yang dihasilkan dari industri ini mengandung bahan organik yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, perlu mengetahui dampak dari buangan limbah cair tapioka dan juga nilai kesediaan membayar (willingness to pay) industri kecil menengah (IKM) tapioka untuk mengelola limbahnya. Limbah cair tapioka memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi biogas dan digunakan sebagai pembangkit listrik, agar usaha pemanfaatan limbah cair tapioka dapat berkelanjutan, perlu dilakukan analisis kelayakan finansial. Penelitian dilakukan di Desa Sentul dan Desa Kadumangu Kecamatan Babakan Madang, serta Desa Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Pengambilan data dilakukan dengan observasi lapang, wawancara, dokumentasi, dan study literature. Responden dalam penelitian ini sebanyak 100 pengrajin tapioka yang berada di Desa Kadumangu serta 40 kk di Desa Nanggewer dan 30 kk di Desa Sentul. Analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi dampak dari buangan limbah cair tapioka. Nilai willingness to pay (WTP) dilakukan melalui metode contingen valuation method sedangkan untuk mengetahui kelayakan pengusahaan biogas dilakukan uji net present value, internal rate return dan net benefit/cost. Hasil penelitian menunjukan nilai WTP IKM tapioka belum cukup untuk mendanai biaya investasi pembangunan biogas sebagai pembangkit listrik, namun secara finansial pengolahan limbah tapioka menjadi biogas layak untuk dijalankan, sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk penyediaan alat baik itu dalam bentuk hibah maupun dalam bentuk kredit lunak.]]>
<![CDATA[STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI ZONA TRADISIONAL TAMAN NASIONAL UJUNG KULON ]]>
<![CDATA[Aldila Paramita]]>;
<![CDATA[Leti Sundawati]]>;
<![CDATA[Dodik Ridho Nurrochmat]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 1 (2017): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi. Zona tradisional merupakan zona lainnya yang Sumber Daya Alam (SDA) dapat dimanfaatkan secara turun temurun. Pemanfaatan SDA berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tidak terlepas dari adanya persoalan terkait akses. Faktor yang mempengaruhi akses kawasan adalah kebijakan yang terkait dalam pengelolaan Taman Nasional (TN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akses zona tradisional yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan mengidentifikasi aktor yang mempunyai pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan Taman Nasional (TN). Data penelitian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan masyarakat dalam pengaturan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sudah diatur dalam perundang-undangan. Dalam PP 28 tahun 2011 pasal 35 bahwa pemanfaatan tradisional berupa pemungutan HHBK, budidaya terbatas, dan perburuan tradisional terbatas. Namun akses yang diberikan kepada masyarakat masih bersifat tertulis dalam peraturan tanpa implementasi yang jelas. Aktor yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi berdasarkan self assesment dan penilaian aktor lainnya adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). KLHK mempunyai peran yang sangat berpengaruh karena perumus kebijakan, serta mempunyai program-program di dalam kawasan.]]>
<![CDATA[KELAYAKAN USAHA BUDIDAYA KOPI CIBULAO DALAM PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Aceng Hidayat]]>;
<![CDATA[Arya Had Dharmawan]]>;
<![CDATA[Danang Pramudita]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 2 (2017): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/jkebijakan.v4i2.22028
<![CDATA[Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu program pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Cibulao Hijau berdasarkan Surat Keputusan Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009. Program ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan pencurian tegakan pada kawasan hutan lindung disekitar Kampung Cibulao. KTH Cibulao Hijau memanfaatkan kawasan semak belukar di hutan menjadi lahan untuk ditanami tanaman kopi. Program PHBM ini memberikan manfaat kepada masyarakat Kampung Cibulao dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil persepsi masyarakat Cibulao terhadap manfaat program PHBM menggunakan skala likert menunjukan bahwa program ini telah memberikan perubahan yang lebih baik. Masyarakat juga telah merasakan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung walaupun manfaat yang dirasakan belum cukup merata kepada seluruh masyarakat cibulao. Budidaya kopi Cibulao yang dijalankan oleh KTH Cibulao Hijau menunjukan bahwa program ini layak secara finansial maupun ekonomi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Cost and Benefit Analysis dengan kriteria NPV, Net B/C, dan IRR menunjukan bahwa program PHBM ini secara finansial dan ekonomi layak untuk dijalankan.]]>
<![CDATA[ANALISIS KELEMBAGAAN DAN PERAN STAKEHOLDERS DALAM PERUBAHAN STRUKTUR NAFKAH RUMAHTANGGA PETANI SAWIT DI KALIMANTAN TENGAH ]]>
<![CDATA[Eka Intan Kumala Intan Kumala Putri]]>;
<![CDATA[Arya Hadi Dharmawan]]>;
<![CDATA[Danang Pramudita]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 2 (2017): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perubahan peruntukan lahan yang semula hutan di Kalimantan Tengah menjadi perkebunan Kelapa Sawit, baik perkebunan rakyat (smallholders) maupun perkebunan besar negara ataupun perkebunan besar swasta terjadi secara besar-besaran. Ekspansi Kelapa Sawit membawa perubahan sosial-budaya dan ekonomi masyarakat setempat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi peran kelembagaan dalam tata kelola Kelapa Sawit di Desa Beringin Agung Kabupaten Kotawaringin Timur dan Desa Pendahara Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah; dan (2) Menelaah kebijakan stakeholder dalam menghadapi perubahan struktur nafkah rumah tangga. Penelitian dilakukan di Desa Beringin Agung Kabupaten Kotawaringin Timur - merepresentasikan wilayah yang telah terkonversi Kelapa Sawit secara masiv oleh rumahtangga petani migran (Suku Jawa) dan di Desa Pendahara Kabupaten Katingan – merepresentasikan wilayah terkonversi Kelapa Sawit oleh petani lokal (Suku Dayak). Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis stakeholder. Pengaruh dan kepentingan stakeholders di lokasi penelitian mempunyai karakteristik berbeda antara Desa Pendahara di Kabupaten Katingan dengan Desa Beringin Agung di Kabupaten Kotawaringin Timur. Di Desa Pendahara, terdapat 4 (empat) stakeholder yaitu Damang, Kelompok Tani, Pemerintah Desa dan UPTD Pertanian. Semenntara di Desa Beringin Agung 3 (tiga) stakeholder yang terlibat dalam tata kelola Kelapa Sawit yaitu Pemerintah Desa, Balai Penyuluhan Pertanian dan Koperasi. Stakeholder yang ada di Desa Pendahara, perlu mempersiapkan diri untuk bisa turut memberdayakan golongan masyarakat lapisan bawah. Dari segi struktur kelembagaan di Desa Beringin Agung dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sudah lebih stabil dibandingkan dengan Desa Pendahara. Sistem yang ada terkait dengan pengelolaan lahan kelapa sawit juga sudah lebih kuat di Desa Beringin Agung.]]>
<![CDATA[ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN DAS CITARUM DAN LIMBAH INDUSTRI ]]>
<![CDATA[Juju Junengsih]]>;
<![CDATA[Eka Intan Kumala Putri]]>;
<![CDATA[Ahyar Ismail]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 2 (2017): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sungai Citarum adalah salah sungai terbesar di Jawa Barat dengan panjang sekitar 300 km. Salah satu potensi DAS Citarum adalah sebagai sumber air baku, irigasi pertanian dan pembangkit listrik tenaga air di tiga waduk besar (waduk Jatiluhur, Saguling dan Cirata). Kondisi Citarum saat ini masuk kategori tercemar berat, salah satu sumber pencemar berasal dari limbah industri. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Utama, Melong dan Leuwigajah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran para pihak dalam pengelolaan DAS Citarum. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Penelitian ini menggunakan analisis analisis Stakeholder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sejumlah pihak yang berkepentingan dan berpengaruh besar dalam keberhasilan pengelolaan DAS. Besarnya pengaruh dan kepentingan para pihak tergantung pada tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi menentukan besarnya pengaruh dan kepentingan institusi. Koordinasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih, duplikasi, dan tercapainya tujuan.]]>
<![CDATA[MERUMUSKAN KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS TAMBANG NIKEL DI KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN ]]>
<![CDATA[La Maga]]>;
<![CDATA[Ahyar Ismail]]>;
<![CDATA[A. Faroby Falatehan Falatehan]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 2 (2017): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kerusakan lingkungan merupakan hal yang sering dihadapi bagi masyarakat utamanya di sekitar lokasi tambang dan menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi petani padi sawah disekitar lokasi tambang. Upaya untuk mengatasi kerusakan tersebut dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel yang dikelola oleh PT. X di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dianalisis dengan menggunakan metode Analytical Hierarchi Proces (AHP). Terdiri atas tiga hirarki yaitu sumber kerusakan, pelaku kerusakan, kendala dan alternatif kebijakan. Menggunakan empat alternatif kebijakan berupa pajak lingkungan, penyediaan lokasi pembuangan limbah, membatasi izin usaha pertambangan dan reklamasi. Berdasarkan hasil analisis, sumber kerusakan lingkungan adalah konversi lahan dan limbah tambang dengan bobot mencapai 0,402. Pelaku kedua sumber kerusakan tersebut adalah pihak perusahaan tambang nikel dengan bobot masing-masing sebesar 0,547 (konversi lahan) dan 0,640 (limbah tambang). Kendala yang dihadapi dalam mengatasi kerusakan lingkungan yaitu kurangnya sistem pengawasan dan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan adalah reklamasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DAN KESESUAIAN KONTEN PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN DI KABUPATEN LEBAK ]]>
<![CDATA[Rio Firmansyah]]>;
<![CDATA[Dodik Ridho Nurrochmat]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 2 (2017): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Daerah Kabupaten Lebak merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum masyarakat adat kasepuhan dalam mengelola wilayah adatnya secara lestari. Implementasi kebijakan belum optimal, dilihat dari hanya satu kasepuhan yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) penetapan hutan adat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari total 522 kasepuhan yang tercantum di Peraturan Daerah. Tujuan penelitian adalah mengategorikan masyarakat Kasepuhan Pasireurih dan Kasepuhan Cirompang berdasarkan kepatuhannya terhadap ketentuan adat, mengevaluasi kesesuaian konten Peraturan Daerah (rule in law) dan aturan adat (rule in use) untuk mendorong pengelolaan wilayah adat secara lestari. Berdasarkan hasil penelitian, Kasepuhan Pasireurih dikategorikan masyarakat yang patuh, sedangkan Kasepuhan Cirompang sudah luntur dalam mempraktikkan ketentuan adat. Kesesuaian rule in law dan rule in use terjadi pada aspek pengakuan masyarakat, batas sumber daya alam yang dikelola adat, tujuan pengelolaan dan jangka waktu pengelolaan. Ketidaksesuaian terjadi pada aspek objek yang dikelola dan mekanisme pengelolaan. Rekomendasi kebijakan pemungkin yaitu pembuatan peraturan Bupati yang lebih operasional, mendorong penataan tata batas dan mendorong penetapan hutan adat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS KELEMBAGAAN KEMITRAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI KABUPATEN REMBANG ]]>
<![CDATA[Akhmad Solihin]]>;
<![CDATA[Benny Osta Nababan]]>
<![CDATA[ RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 2 (2017): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Usaha perikanan tangkap senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian, sehingga berdampak terhadap keberlanjutan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan. Kelembagaan kemitraan dalam usaha perikanan tangkap merupakan salah satu strategi yang perlu diadaptasi masyarakat nelayan dalam menghadapi ketidakpastian tersebut. Kemitraan dalam sistem usaha telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesenjangan peraturan perundang-undangan dalam mengatur kemitraan, dan menganalisis tingkat perkembangan kemitraan berdasarkan indikator dalam peraturan perundang-undangan tersebut, serta menyusun strategi kemitraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum meliputi analisis yuridis normatif dan yuridis empiris, serta analisis kerangka logis (LFA). Analisa hukum melalui peraturan perundang-undangan dengan mengungkapkan indikator kemitraan harus memperhatikan aspek pemasaran, pembinaan, permodalan, manajemen dan teknologi. Analisa LFA merekomendasikan penguatan kemitraan usaha perikanan tangkap, melalui (1) membantu akses perbankan; (2) penguatan permodalan koperasi; (3) penguatan peran bakul; (4) revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan; (5) intensitas pendampingan teknis penyuluh; dan (6) pembentukan dan intensitas forum KUB.]]>
