cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Kaswanto, SP, MSi
Contact Email
kaswanto@apps.ipb.ac.id
Phone
+628121939739
Journal Mail Official
jkebijakan@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, Bogor 16129, Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : 23556226     EISSN : 24770299     DOI : https://doi.org/10.29244/jkebijakan
Core Subject : Economy, Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 191 Documents
 11   12   13   14   15 
MEMBANGUN TATA KELOLA GARAM BERDAYA SAING Yonvitner; Surya Gentha Akmal
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 8 No 1 (2021): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v8i1.28765

Abstract

Negeri bahari impor garam, sungguh sebuah ironi ketika duapertiga wilayah kita adalah laut. Kenapa hal ini terjadi, jawabnya sederhana, yaitu karena tidak adanya keberpihakan kepada petambak garam atau nelayan skala kecil. Untuk itu perlu sebuah telaah yang substansial untuk penyelesaian persoalan garam nasional ini. Setidaknya ada 5 langkah intervensi untuk menyelesaikan persoalan garam nasional dengan 3 dimensi tata kelola untuk menjadikan petambak garam lebih berdaya. Hanya dengan merubah konsep tata kelola ini, kita akan mampu mendorong sistem usaha tambak garam dan petambak yang berdaya saing. Kata Kunci: Garam, Intervensi, Tata Kelola, Dimensi Usaha, Berdaya Saing
RENCANA KEBIJAKAN ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI BALI Muhammad Ramdhan Siregar; August Daulat; Nasir Sudirman
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 8 No 1 (2021): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v8i1.28992

Abstract

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu tiap provinsi diwajibkan untuk memiliki suatu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14. Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk suatu provinsi memerlukan deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil beserta kegiatan pemanfaatannya, isu-isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana alokasi ruang, peraturan pemanfaatan ruang dan indikasi program. Tulisan ini akan mendeskripsikan bagian dari rencana kebijakan zonasi di wilayah perairan pesisir Provinsi Bali.
EVALUASI RENCANA AKSI MITIGASI DENGAN PENDEKATAN EKONOMI HIJAU DI KABUPATEN JAYAPURA Martha Christina Yufuai; Dodik Ridho Nurrochmat; Suyanto Suyanto
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 8 No 1 (2021): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v8i1.31963

Abstract

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura bertumpu pada sektor berbasis lahan seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan. Kondisi ini harus dikelola dalam kerangka ekonomi hijau (green economy) sehingga dapat menjadi jalan tengah antara peningkatan populasi dan penurunan sumber daya lahan. Kabupaten Jayapura memiliki luas kawasan hutan sebesar 1.225.505 ha atau 70,73% dari luas Kabupaten Jayapura. Kawasan hutan terdiri dari Hutan Lindung 661.799 ha (38,04%), Cagar Alam 8.262 ha (0,74%), Hutan Suaka Marga Satwa 160.163 ha (9,23%) dan Hutan Budidaya 395.281 ha (22,72%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak aksi mitigasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura dan membangun strategi kebijakan bagi Kabupaten Jayapura dalam Green Growth Economy. Penelitian ini menggunakan perangkat LUMENS dalam menganalisi input-output ekonomi Kabupaten Jayapura untuk mengetahui dampak aksi mitigasi dan trade off analysis dalam pertumbuhan ekonomi, dan membangun strategi pertumbuhan ekonomi hijau di Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura dapat memanfaatkan sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi, sepanjang pemerintah menjadikan sumberdaya alam sebagai penghasil devisa dan dapat mencipatakan kesejahteraan masyarakat, maka kawasan yang dapat dijadikan sumberdaya stock carbon adalah kawasan konservasi (9,70%) dan kawasan hutan lindung (38,04%). Makna dari pembangunan ekonomi hijau di Kabupaten Jayapura adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, menjadi investasi dalam modal sosial, sehingga pemanfaatan sumberdaya alam dalam bentuk formal maupun informal. Memberikan ruang bagi pemerintah untuk menciptakan investasi sesuai dengan fungsi kawasannya. Strategi pembangunan ekonomi hijau Kabupaten Jayapura dapat dicapai dengan dukungan kebijakan (policy making), kerjasama serta koordinasi (patnership) dan pemerataan pembangunan.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN UNTUK MENDORONG MOTIVASI GENERASI MUDA BERWIRAUSAHA DI BIDANG PERTANIAN Mariyah; Rita Mariati; Agung Enggal Nugroho
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 2 (2022): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i2.32810

Abstract

Regenerasi petani dengan penguatan jiwa kewirausahaan dibutuhkan untuk menghadapi tantangan usaha yang semakin kompetitif. Penurunan jumlah generasi muda yang masuk ke dunia pertanian perlu diantisipasi melalui pendidikan formal bidang pertanian. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan minat generasi muda ke bidang pertanian dan faktor-faktor yang memengaruhi motivasinya berwirausaha dibidang pertanian. Penelitian dilakukan melalui survei terhadap mahasiswa baru Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dengan pertimbangan salah satu capaian pembelajaran yang direncanakan adalah wirausaha pertanian. Hasil penelitian menunjukkan minat ke bidang pertanian masih menunjukkan peningkatan berdasarkan trend jumlah mahasiswa, motivasi berasal dari keinginan sendiri, dan sebagian besar merupakan pilihan pertama program studi, serta memiliki keinginan untuk berwirausaha dibidang pertanian. Faktor yang dan memengaruhi motivasinya adalah pendidikan sebelumnya, latar belakang orangtua (jenis pekerjaan, usaha, kepemilikan lahan), serta pengalaman ke lokasi pertanian. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penetapan prioritas pendidikan wirausaha pertanian, dukungan, dan komitmen dalam pendampingan dan pembinaan generasi muda agar mampu berwirausaha.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PETANI MENGIKUTI ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP) DI KECAMATAN KALIORI, REMBANG Indah Sayugyaningsih; Suprehatin; Naufal Nur Mahdi
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 2 (2022): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i2.33746

Abstract

Pelaksanaan Asuransi Usahatani Padi (AUTP) merupakan program yang relatif baru di Indonesia yaitu sekitar tahun 2015. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi petani dalam program asuransi pertanian ini, akan tetapi sampai saat ini keikutsertaan petani dalam AUTP masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan AUTP dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi petani mengikuti AUTP di Kecamatan Kaliori, Rembang. Penelitian ini menggunakan data primer dari 70 petani (35 peserta mengikuti AUTP dan 35 tidak mengikuti AUTP) di tiga desa di Kecamatan Kaliori, Rembang. Analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap keikutsertaan petani dalam program AUTP adalah umur, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usahatani, pengalaman gagal panen, informasi AUTP dan kehadiran petani dalam sosialisasi AUTP.
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TUMPANG SARI KENTANG DI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Santi Sulistya Nugraheni; Netti Tinaprilla
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 2 (2022): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i2.34843

Abstract

Pertanian menggunakan berbagai sistem untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanaman. Efisiensi lahan dapat ditingkatkan dengan teknologi dan pola tanam. Polikultur merupakan salah satu sistem tanam untuk meningkatkan produktivitas buah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan usahatani kentang dengan sistem monokultur dan tumpang sari yang berlokasi di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani kentang dengan pola tanam tumpang sari memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya monokultur. Pendapatan total biaya yang diperoleh pada pola monokultur adalah Rp 105.563.346 dengan nilai R/C total biaya sebesar 2.24/ha dalam satu musim tanam. Sedangkan pada pola tanam tumpang sari dengan tanaman cabai total biaya yang diperoleh sebesar Rp 135.345.150 dengan nilai R/C dari total biaya sebesar 2.55/ha dalam satu musim tanam. Kesimpulannya adalah penanaman kentang dengan pola tanam tumpang sari lebih menguntungkan dari pada monokultur di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
ALTERNATIF KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN PENDEKATAN CLUSTER ANALYSIS Oki Wijaya; Wangsit Juniawan; Widodo
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 3 (2022): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i3.32799

Abstract

Pangan merupakan salah satu kebutuhan paling dasar dan menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. Kekurangan pangan berdampak pada instabilitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga ketahanan pangan menjadi salah satu penyokong ketahanan nasional suatu negara. Pembangunan ketahanan pangan memerlukan perencanaan yang strategis sehingga kebijakan yang dijalankan akan tepat sasaran. Untuk itu penelitian ini bertujuan melakukan perencanaan kebijakan ketahanan pangan dengan menganalisis status ketahanan pangan kecamatan berdasarkan indikator ketahanan pangan pada tingkat kecamatan, serta menyusun alternatif kebijakan berbasis klaster. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan data sekunder. Analisis status ketahanan pangan dilakukan dengan pendekatan indikator Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia (FSVA). Sedangkan alternatif kebijakan disusun berdasarkan karakteristik wilayah berdasarkan hasil cluster analysis. Hasil analisis status ketahanan pangan menunjukkan bahwa terdapat 5 kecamatan dengan kondisi sangat tahan, 16 kecamatan dengan kondisi tahan, dan 6 kecamatan dengan kondisi cukup tahan. Fokus kebijakan yang dapat dilakukan pada wilayah klaster 1 adalah penyediaan pangan wilayah kota melalui program urban tani. Fokus kebijakan pada klaster 2 adalah program pengentasan kemiskinan melalui penambahan akses ekonomi seperti pasar. Fokus kebijakan pada klaster 3 adalah peningkatan status gizi masyarakat melalui sosialisasi kesehatan dan bantuan pangan sehat pada balita.
ANALISIS PENDAPATAN USAHATERNAK SAPI POTONG COMMUNAL DAN NON COMMUNAL DI DESA AEK LEDONG KABUPATEN ASAHAN SUMATERA UTARA M Ardian Fadly; Netti Tinaprilla
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 3 (2022): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i3.33888

Abstract

Kelompok tani atau yang biasa disebut dengan communal, adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sapi di Desa Aek Ledong Kabupaten Asahan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membandingkan struktur penerimaan dan biaya, serta pendapatan peternak communal dan non communal. Metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung peternak communal dan non communal. Metode analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan. Agar perbandingan antara peternak communal dan non communal setara, sapi dikategorikan menjadi pedet, dara, dan indukan. Nilai R/C ratio terhadap biaya total menunjukkan hasil lebih dari satu. Artinya, usahatani sapi potong yang dijalankan oleh peternak communal dan non communal layak dijalankan dan menguntungkan. Nilai R/C ratio untuk peternak communal ialah 1,64 sedangkan nilai R/C untuk peternak non communal ialah 1,09.
ESTIMASI NILAI PAJAK EMISI KENDARAAN ANGKUTAN KOTA DI KOTA BOGOR Indah Risyani; Rizal Bahtiar
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 3 (2022): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i3.34830

Abstract

Kota Bogor merupakan kota penyangga Ibukota DKI Jakarta sehingga menyebabkan mobilitas masyarakat untuk bepergian sangat tinggi. Mobilitas masyarakat yang tinggi mengakibatkan kebutuhan akan transportasi semakin meningkat, sehingga tidak jarang menimbulkan kemacetan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi bahan bakar dan meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengestimasi jumlah emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh angkutan kota di Kota Bogor; 2) mengestimasi luas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibutuhkan untuk menyerap sisa emisi CO2 kendaraan yang dihasilkan oleh angkutan kota di Kota Bogor; 3) mengestimasi nilai pajak emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh angkutan kota di Kota Bogor; 4) merumuskan implikasi kebijakan penerapan pajak emisi kendaraan untuk angkutan kota di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode TIER-1, analisis deskriptif kuantitatif, biaya penanganan emisi, dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan total emisi yang dihasilkan oleh angkot di Kota Bogor adalah sebesar 231.845 ton/tahun. Sisa emisi gas CO2 angkot yang tidak dapat terserap oleh RTH adalah sebesar 47.790 ton/tahun, sehingga dibutuhkan pembangunan RTH baru seluas 1.253 ha untuk menyerap sisa emisi yang dihasilkan oleh angkot. Berdasarkan hasil estimasi nilai pajak emisi bagi angkot adalah sebesar Rp29.412.916/unit/tahun dengan asumsi 1 atau Rp12.457.407/unit/tahun dengan asumsi 2. Implikasi kebijakan dari pajak emisi yaitu pengemudi angkot dapat melakukan internalisasi biaya eksternal dengan melakukan program konversi bahan bakar dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas.
PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN KEHUTANAN TERHADAP PENGURUSAN HUTAN RAKYAT DI PROVINSI JAWA BARAT DAN CDK WILAYAH VI KABUPATEN CIANJUR Muthi'ah Nur Fadhilah; Yulius Hero
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 9 No 3 (2022): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i3.34833

Abstract

Hutan rakyat mempunyai peran penting terhadap petani hutan rakyat di Provinsi Jawa Barat. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap sektor kehutanan. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi pengaruh perubahan peraturan perundangan tersebut terhadap pengurusan hutan rakyat. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, CDK Wilayah IV Kabupaten Cianjur, serta Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan analisis isi dan analisis perbandingan. Analisis isi terhadap perundangan yang berhubungan dengan hutan rakyat, tupoksi instansi terkait, dan tupoksi CDK Wilayah IV Kabupaten Cianjur dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peraturan perundangan dan tupoksi yang secara jelas menyatakan tentang hutan rakyat. Berdasarkan analisis perbandingan jumlah kegiatan dan anggaran hutan rakyat sangat sedikit dibandingkan dengan kegiatan dan anggaran untuk hutan Negara. Pemerintah lebih memperhatikan hutan negara dibanding hutan rakyat.

Page 13 of 20 | Total Record : 191

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Agustus Vol 12 No 1 (2025): April Vol 11 No 3 (2024): Desember Vol 11 No 2 (2024): Agustus Vol 11 No 1 (2024): April Vol 10 No 3 (2023): Desember Vol 10 No 2 (2023): Agustus Vol 10 No 1 (2023): April Vol 9 No 3 (2022): Desember Vol 9 No 2 (2022): Agustus Vol 9 No 1 (2022): April Vol 8 No 3 (2021): Desember Vol 8 No 2 (2021): Agustus Vol 8 No 1 (2021): April Vol 5 No 1 (2018): April Vol 4 No 3 (2017): Desember Vol 4 No 2 (2017): Agustus Vol 4 No 1 (2017): April Vol 3 No 3 (2016): Desember Vol 3 No 2 (2016): Agustus Vol 3 No 1 (2016): April Vol 2 No 3 (2015): Desember Vol 2 No 2 (2015): Agustus Vol 2 No 1 (2015): April Vol 1 No 3 (2014): Desember Vol 1 No 2 (2014): Agustus Vol 1 No 1 (2014): April More Issue