Garuda - Garba Rujukan Digital

Pendekatan Yuridis-Empiris Bagi User Apmk Terdampak Surcharge Pada Transaksi Elektronic Data Captured Uliyatul Mu’awwanah
Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 2 No 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : INAIFAS Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This paper intends to approach using studies juridical-empirical on the implementation of the provisions of the normative legal basis in action at every event certain law that occur within communities to explore on the factual issues that occurred related to the imposition of a surcharge(Surcharge)to consumers by Merchant as well as its correlation with the legal consequences arising from these events. As technology developed, cashless payment systems improved. Card-Based Payment Instrument (APMK) is a payment instrument in the form of a credit card (Credit Card),card Automated Teller Machine (ATM) and / or debit cards, APMKs are issued by banks as acquirers, while customers as card holders are legitimate APMK users. Merchants as entrepreneurs or merchants collaborate with banks by providing payment system services in the form of EDC (machinesElectronic Data Captured)as a tool for processing transactions. In accordance with Bank Indonesia Regulation Number 11/11 / PBI / 2009, the surcharge is prohibited because it is detrimental to the customer as the card holder . Tulisan ini bermaksud melakukan pendekatan menggunakan kajian yuridis-empiris tentang pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mengeksplorasi tentang isu faktual yang terjadi terkait pembebanan biaya tambahan (Surcharge) kepada konsumen oleh Merchant serta korelasinya dengan akibat hukum yang timbul atas peristiwa tersebut. Seiring berkembangnya teknologi, sistem pembayaran non-tunai meningkat. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit (Credit Card), kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/atau kartu debet, APMK diterbitkan oleh perbankan selaku acquirer, sedangkan nasabah sebagai pemegang kartu adalah pengguna APMK yang sah. Merchant sebagai pengusaha atau pedagang melakukan kerjasama dengan bank dengan menyediakan pelayanan jasa sistem pembayaran berupa mesin EDC (Electronic Data Captured) sebagai alat untuk memproses transaksi. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, pembebanan surcharge adalah sesuatu yang dilarang karena merugikan nasabah sebagai card holder (pemegang kartu).

Pengaruh Etika Kerja, Etika Bisnis Dan Etos Kerja Terhadap Persaingan Entrepreneur Pada Organisasi Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Banyuwangi Muhammad Syarofi
Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 2 No 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : INAIFAS Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Work ethics as a critical and rationalist reflection on moral values and norms in determining attitudes and behavior of human life, as well as business ethics values that will encourage values of goodness, and actualized morality in human behavior, as well as work ethic values that promote the totality of personality. someone in encouraging himself to act and achieve good deeds so that the relationship between humans can be well established, in social and economic behavior in running his business which does not rule out competition between entrepreneurs with one another. This study aims to examine empirically the variables in the research that have been formulated in the formulation of the problem, namely whether work ethics, business ethics and work ethics have a significant effect on thecompetition of entrepreneurial members female entrepreneurialof DPC Banyuwangi, simultaneously and partially. This research is in the form of quantitative explanatory research to analyze the effect of work ethics, business ethics and work ethics oncompetition entrepreneurial, using a survey method. Sampling using sampling techniques nonprobability Sampling withtechnique sampling the most appropriateis saturated sampling pursuant to which all members of the DPC Banyuwangi women entrepreneurs numbering as many as 49 people. Multiple linear regression analysis tools, with the help of Statistical Package for the Sciences (SPSS) software version 22. The results of the analysis show that work ethic variables have a significant effect oncompetition entrepreneurial, with (Standardized Coefficients) 0.092. The variable of business ethics has a significant effect oncompetition entrepreneurial, with (Standardized Coefficients) 0.081. Work ethic variable has a significant effect oncompetition entrepreneur, with (Standardized Coefficients) 0.864. Meanwhile, (Simultaneously) work ethics, business ethics and work ethic variables have a significant effect oncompetition entrepreneurial with a calculated F value of 724.101 ≥ F table 3.20 and a significance of 0.000 ≤ 0.05. Then to test R2 (coefficient of determination) amounted to 0,990, or 99%, while the remaining 1% is influenced by other variables not examined by the authors in this study. Etika kerja sebagai refleksi kritis dan rasionalis mengenai nilai moral dan norma dalam menentukan sikap dan perilaku hidup manusia, sekaligus nilai etika bisnis yang akan mendorong nilai-nilai kebaikan, dan moralitas yang diaktualisasikan dalam perilaku manusia, begitu juga nilai etos kerja yang mengedepankan totalitas kepribadian seseorang dalam mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal kebajikan sehingga hubungan antara manusia dapat terjalin dengan baik baik, dalam perilaku sosial dan ekonomi dalam menjalankan usahanya yang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya persaingan antara entrepreneur satu dengan yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris variabel-variabel dalam penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu apakah etika kerja, etika bisnis dan etos kerja berpengaruh signifikan terhadap persaingan entrepreneur anggota wirausaha perempuan DPC Banyuwangi, secara simultan dan parsial. Penelitian berbentuk kuantitatif explanatory research untuk menganalisis pengaruh etika kerja, etika bisnis dan etos kerja terhadap persaingan enterpreneur, dengan metode survei. Pengambilan sampel menggunakan tekhnik sampling Nonprobability Sampling dengan teknik sampling yang paling cocok adalah sampling jenuh yaitu seluruh anggota wirausaha perempuan DPC Banyuwangi yang berjumlah sebanyak 49 orang. Alat analisis regresi linier berganda, dengan bantuan software Statistical Package for the Sciences (SPSS) versi 22. Hasil analisis menunjukkan variabel etika kerja berpengaruh signifikan terhadap persaingan entrepreneur, dengan (Standardized Coefficients) 0,092. Variabel etika bisnis berpengaruh signifikan terhadap persaingan entrepreneur, dengan (Standardized Coefficients) 0,081. Variabel etos kerja berpengaruh signifikan terhadap persaingan entrepreneur, dengan (Standardized Coefficients) 0,864. Sedangkan (Simultan) variabel etika kerja, etika bisnis dan etos kerja berpengaruh signifikan terhadap persaingan entrepreneur dengan nilai F hitung sebesar 724,101 ≥ F tabel 3,20 dan Signifikansi 0,000 ≤ 0,05. Kemudian untuk uji R2 (koefisien determinasi) sebesar 0,990 atau 99%, sedangkan sisanya sebesar 1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini

Mekanisme Pricing And Product Display Toko Klontong Pesantren Salaf : Studi Kasus Pondok Pesantren Panyeppen Pamekasan Madura Kamali Kamali; Mansur Mansur; Fitria Nur Masithoh; Sukamto Sukamto; Aang Kunaifi
Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 2 No 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : INAIFAS Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The pricing and display of products at the grocery store at the Panyeppen Pamekasan Islamic Boarding School are separate uniqueness. This descriptive study found new things that were happening in the salaf pesantren. Pricing is based on mutual benefits between buyers and sellers on the principle of deliberation between managers and the trade principle "the important thing is not to lose". Product displays prioritize closeness and interaction with potential buyers. Provide trust and comfort but maintain the tidiness and cleanliness of the product. Penetapan harga dan pemajangan produk pada toko klontong di Pondok Pesantren Panyeppen Pamekasan merupakan keunikan tersendiri. Penelitian kualitatif-deskriptif ini menemukan hal baru yang terjadi di pesantren salaf. Penetapan harga didasarkan pada keuntungan bersama antara pembeli dan penjual dengan asas musyawarah antar pengelola dan prinsip dagang ‘yang penting tidak rugi’ walaupun labanya sangat sedikit. Pemajangan produk lebih mengutamakan kedekatan dan interaksi dengan calon pembeli. Memberikan rasa nyaman dan aman dalam memilih barang dengan menyentuh langsung bahkan dapat mencobanya untuk barang tertentu.

Analisa Sikap Dan Kepuasan Konsumen Dalam Pemasaran Produk Retno Syafitri
Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 2 No 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : INAIFAS Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Lifestyle in society in a region or country that differentiates consumer attitudes and follows current trends. Understanding Consumer Attitudes or Consumer Behavior is an important task for marketers. Marketers must understand consumer purchasing behavior that follows trends from time to time which continues to change according to the times. The goal in this article is to increase knowledge about consumer attitudes and satisfaction in product marketing. using theoretical research research methods obtained from books, articles, and websites. the product becomes the reason for consumers in determining their attitudes and satisfaction.

Analisis Waqf Linked Sukuk Untuk Memberdayakan Tanah Yang Tidak Produktif Nur Dinah Fauziah; Amalia Tulmafiroh
Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 2 No 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : INAIFAS Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Waqf has a higher flexibility compared to zakat so that the scholars perform ijtihad by developing a form of waqf according to the needs of the times. There are so many donated land in Indonesia, but the quality of empowerment has not been maximized. Given, there are still a lot of abandoned land due to lack of funds and guidance to the managers. The presence of sukuk in 2002 was a breakthrough in the development of the capital market in Indonesia because it became an alternative bond instrument for companies that were a source of external funds. Waqf is defined as the retention of property rights over material objects (al-'ain) for the purpose of providing benefits or benefits (al-manfa'ah). And waqf serves to realize the potential and economic benefits of waqf property for the benefit of worship and to advance the welfare of the people. Meanwhile, a sukuk is a long-term securities based on sharia principles issued by the issuer to sukuk holders which obliges the issuer to pay income to sukuk holders in the form of profit sharing / margin /fee as well as repaying the sukuk at maturity. This research approach is a qualitative approach with a literature approach. To empower unproductive land waqf nadzir waqf in collaboration with financial institutions in Indonesia to turn unproductive land into productive land, such as building hospitals, mosques, madrasas, Islamic boarding schools, roads, and other infrastructure. So that the land becomes more beneficial for all mankind. Wakaf memiliki fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan dengan zakat sehingga para ulama berijtihad dengan mengembangkan bentuk wakaf sesuai kebuthan zaman. Tanah wakaf di indonesia begitu banyak tapi belum maksimal kwalitas pemberdayaannya. Mengingat, masih banyak tanah yang terbengkalai karena kekurangan dana serta pembinaan pada para pengelolanya. Kehadiran sukuk pada tahun 2002 merupakan terobosan dalam perkembangan pasar modal di Indonesia karena menjadi alternatif instrumen obligasi bagi perusahaan-perusahaan yang merupakan sumber dana eksternal. Wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa’ah). Dan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat. Sedangkan Sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegan sukuk berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dan sukuk pada saat jatuh tempo. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan literatur. Untuk meberdayakan wakaf tanah yang tidak produktif nadzir wakaf bekerjasama dengan lembaga keuangan di indonesia untuk menjadikan tanah yang tidak produktif menjadi tanah yang produktif seperti pembanguna rumah sakit, masjid, madrasah, pesantren, jalan, dan untuk infrastruktur lainnya. Sehingga tanah tersebut menjadi lebih bermanfaat bagi semua umat manusia.

Aplikasi Akad Kafalah Bi Al- ’Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Fiqih Muamalah Di Bmt Capem Randuagung Rusmini Rusmini
Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 2 No 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : INAIFAS Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In solving the take-over in the form of a cooperative, it is carried out by means of field research that aims to answer this question, which in this question includes how to practice the use of the kafalah bil ujroh contract in takeover financing at BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung and the reasons for its use and perspective. fiqih muamalah against the practice of carrying out kafalah bil ujroh. Methods of data collection in the form of observation and interviews were analyzed using descriptive analysis methods. The practice of taking over financing in BMT UGT Sidogiri uses the kafalah bil ujroh contract because it is considered easier and simpler, and it does not need to involve makful ilaih (conventional finance) in the contract.The contract will only be made between BMT and the Customer, apart from guaranteeing the Convention's financial payments and this is done by the customer. The use of the kafalah bil ujroh the takeover of the contract carried out by BMT UGT Sidogiri was not valid because it did not meet the requirements in the kafalah contract which was carried out without the presence and knowledge of makful ilaih.On the other hand, the use of the kafalah bil ujroh contract is also not in accordance with the provisions of the fatwa with the National Sharia Number 31 / DSN-MUI / VI / 2002 concerning debt transfer because the kalalah bi al-'ujrah contract is not included in the 4 alternative contracts that can be used for financing. the takeover mentioned in the fatwa, so that the contract is not recommended, but together with the kafalah contract the bil ujroh can be applied by way of debt takeover. In addition, in the case of ujrah it must be voluntary and cannot be determined because the kafalah contract is a type of tabarru contract. Dalam memecahkan take over dalam bentuk koperasi deilakukan dengan cara, penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang mana dalam pertanyaan tersebut meliputi bagaimana praktek penggunaan akad kafalah bil ujroh di pembiayaan pengambil alihan di BMT UGT Sidogiri capem Randuagung dan alasan penggunaannya serta cara sudut pandang fiqih muamalah terhadap praktek melaksanakan kafalah bil ujroh.Metode pengumpulan data berupa observasi, dan wawancara kemudian di analisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Praktik pengambilalihan pembiayaan dalam BMT UGT Sidogiri menggunakan akad kafalah bil ujroh karena dianggap lebih mudah dan simpel, dan itu tidak perlu melibatkan makful ilaih (keuangan konvemsioanl) dalam kontrak.Kontraknya hanya akan dilakukan antara BMT dan Pelanggan, selain menjamin pembayaran keuangan Konvensioanl dan ini dilakukan pelanggan. Penggunaan kafalah bil ujroh itu pengambilalihan akad yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri tidak berlaku karena tidak memenuhi persyaratan dalam akad kafalah yang dilakukan tanpa kehadiran dan pengetahuan makful alaih. Di sisi lain penggunaan akad kafalah bil ujroh tidak juga sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut dengan syariah Nasional Nomor 31 / DSN-MUI / VI / 2002 tentang pengalihan hutang karena akad kalalah bi al-'ujrah tersebut tidak termasuk dalam 4 kontrakalternatif yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengambilalihan yang disebutkan dalam fatwa tersebut, sehingga dalam akad tersebut tidak dianjurkan, namun bersamaan dengan akad kafalah bil ujroh tersebut bisa di aplikasikan dengan cara pengambilalihan hutang. Di Selain itu, dalam kasus ujrah harus sukarela dan tidak boleh ditentukan karena akad kafalah adalah jenis kontrak tabarru’

Walisongo, Halal Tourism Dan Perekonomian Masyarakat Amin Awal Amarudin
Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 2 No 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : INAIFAS Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Walisongo is known for his struggle to spread Islam in Indonesia, so that his meaning was targeted as a remembrance of his struggles, the victory can be realized through tourism. Because the term Halal Tourism is very broad, in this study only observing the purpose, namely the purpose of the tomb of Walisongo. The SWOT analysis is used as the main discussion in this study, then an analysis of how to improve the community's economy is then carried out. The internal factors that most play a role in the walisongo tomb are visitors, almost all of them are Muslims and the activities of the surrounding community are dominated by immigrants as well, while the external factor is the lack of variability of trade products in the tomb area. released from government support Walisongo dikenal masyarakat dalam perjuangan mereka menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Makam peristirahatan mereka dijadikan sebagai obyek bersejarah sekaligus wahana untuk mengambil pelajaran dan suri tauladan dalam rangka mengenang perjuangan mereka. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan dengan kunjungan wisata. Hal ini membuktikan bahwa terminologi “Halal Tourism” memiliki makna yang luas. Penelitian ini berupaya mengamati tentang motif wisata religious ke makam Walisongo, impact secara ekonomi bagi masyarakat sekitar makam dan faktor yang mempengaruhinya. Analisis SWOT dijadikan sebagai pembahasan utama dalam penelitian, dilengkapi dengan analisis tentang bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian masyarkat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor internal yang paling berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitar makam walisongo adalah pengunjung hampir keseluruhannya merupakan muslim dan aktifitas masyarakat sekitar didominasi oleh masyarakat pendatang, sedangkan faktor eksternal adalah kurang bervariasinya produk dagang di daerah makam, dengan demikian maka dianggap perlu adanya variasi dagang berupa produk maupun jasa yang tidak bisa dilepaskan dari dukungan pemerintah

Internalisasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Naily El Muna
Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 2 No 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : INAIFAS Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The development of Islamic banking has experienced significant growth. A survey by the financial services authority (OJK) stated that the assets of the Islamic banking industry increased 14 times from Rp. 21.5 trillion in 2005 to Rp. 296, 2 trillion in 2015. Islamic Banking I should implement the values of Islamic Business Ethics (EBI) according to the compilation of Islamic economic law called KHES. These values are divine values, balance (justice), freedom and responsibility. Furthermore, research is needed on EBI Internalization for Islamic Banking Employees with a Focus on Problems; (1) How is the process of internalizing EBI values? (2) How is the process of internalizing the EBI value from the KHES perspective? Researchers used a qualitative approach to normative juridical case studies. The findings and theories were developed using snowball sampling, which is the process of searching for data from and according to needs. Data collection was carried out by: interviews, observation, and documentation. Data analysis used: data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of this study include: (1) EBI Internalization Process: (a) As a spirit, (b) The existence of emotional ties, equality of managers and users of customer funds, (c) The principle of the object is halal, mutual acceptance, needs, habits, and existential, ( d) Being accounted for in a balanced manner in the form of scope of work, (2) The internalization process for employee EBI in accordance with KHES and Law no. 21 of 2008. Perkembangan Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan signifikan. Survey otoritas jasa keuangan (OJK) menyebutkan, aset industri perbankan syariah meningkat 14 kali dari Rp. 21,5 triliun tahun 2005 menjadi Rp. 296, 2 triliun tahun 2015. Perbankan Syariah sayogyanya melaksanakan nilai-nilai Etika Bisnis Islam (EBI) sesuai kompilasi hukum ekonomi syariah disebut KHES. Nilai tersebut yaitu nilai ketuhanan, keseimbangan (keadilan), kebebasan dan tanggung jawab. Selanjutnya diperlukan penelitian Internalisasi EBI Pada Pegawai Perbankan Syariah dengan Fokus Masalah; (1) Bagaimana proses internalisasi nilai EBI? (2) Bagaimana proses internalisasi nilai EBI perspektif KHES?. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus yuridis normatif. Temuan dan teori dibangun dengan snowball sampling, yaitu proses pencarian data dari dan disesuaikan kebutuhan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan: Wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data digunakan: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini meliputi: (1) Proses Internalisasi EBI: (a) Sebagai ruh, (b) Adanya ikatan emosional, kesederajatan pengelola, dan pengguna dana nasabah, (c) Prinsip objeknya halal saling ridho, kebutuhan, kebiasaan, dan eksistensial, (d) Dipertanggungjawabkan seimbang dalam bentuk ruang lingkup pekerjaan, (2) Proses Internalisasi EBI pegawai sesuai dengan KHES dan UU No. 21 tahun 2008.

Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat) Nur Dinah Fauziah Nunuk; Arba’atin Mansyuroh
Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 2 No 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : INAIFAS Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to discuss and determine the extent of the role of productive zakat in the context of empowering the poor, distributing and allocating it for the welfare of the people. One of the roles of productive zakat is that it can create jobs because part of the zakat funds can be channeled to build free schools, etc. Related to sustainable development goals (SDGs), one of which is in sync with the goal of zakat, namely the elimination of poverty. It can be combined with the zakat system so that in order to achieve its objectives the right instrument is to use the zakat system. Where zakat is taken from the obligations of wealthy Muslims to underprivileged people, whose withdrawals are in accordance with their assets. The research methodology used is a qualitative research method with a literature approach. What is used in this research is literature study, which is a type of research where the data is obtained from books, books, magazines, newspapers, journals and other notes that have relevance to the problems discussed. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam konteks pemberdayaan masyarakat kurang mampu, pendistribusian, pengalokasiannya untuk kesejahteraan umat. Peran zakat produktif salah satunya bisa membuka lapangan pekerjaan karena sebagian dana zakat bisa disalurkan untuk membangun sekolah gratis, dll. Terkait dengan sustainable developments goals (SDGs) yang salah satu tujuannya sinkron dengan tujuan zakat yaitu penghapusan kemiskinan. Dapat digabungkan dengan sistem zakat bahwa agar dapat mencapain tujuannya instrumen yang tepat adalah menggunakan sistem zakat. Yang mana zakat diambil dari kewajiban umat islam yang kaya atas orang-orang yang kurang mampu, yang pengambilannya sesuai dengan harta kekayaan yang dimiliki.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Yang digunakan dalam penilitian ini adalah studi kepustakaan yaitu jenis penelitian yang data-datanya diperoleh dari buku, kitab, majalah, surat kabar, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki relevensi dengan permasalahan yang dibahas.

Implementasi Fiqh Al-Awlawiyah pada Prioritas Kebutuhan Mustahik dalam Pendistribusian Zakat Uyayyinah, Uyayyinah; Bari, Abdul
Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3 No 1 (2021): Mei
Publisher : INAIFAS Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/al-tsaman.v3i1.483

ABSTRACT This research is a descriptive-verification qualitative research thatlevel of implementation of compares thefiqh al-awlawiyyah in three zakat institutions, namely, BAZ Pamekasan, BMH Pamekasan and LAZISMU Pamekasan. The data collection technique was done by means of observation, interview and documentation. The data analysis technique used istechnique deductive-verification. The results of the comparison of the implementation of fiqh al-Awalawiyyah in the three institutions were different. BAZ Pamekasan as a whole implements the principle of fiqh al-Awalawiyyah on the priority needs of mustahik in the distribution of zakat, where the poor group is the main priority and the fi sabilillah group is the second priority with the allocation of funds that is fairly balanced with the number of programs realized and according to the scale of priority. Whereas BMH Pamekasan implements it only on the priority scale of mustahik needs and not the distribution of funds, where the poor and the fisabilillah are the priority groups for ZIS recipients, but the allocation of funds and programs that are realized is relatively the same for both groups. In fact, the poor groups in reality in Paemkasan need more ZIS funds. Meanwhile, LAZISMU is not yet fully compatible priority scale in the principle of fiqh al-Awalawiyyah because Zakat funds are only distributed for training preachers who in fact are a fi sabilillah group, while in reality in Pamekasan the poor are more in need. However, infaq-shadaqah funds have been distributed to the poor as a top priority. Keywords: Fiqh Al-Awlawiyah, Prioritas, BAZ, BMH and LAZISMU, Zakat Distribution ABSTRAK Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif-verifikatif yang mengkomparasikan tingkat implementasi fiqh al-awlawiyyah di tiga institusi zakat yakni, BAZ Pamekasan, BMH Pamekasan dan LAZISMU Pamekasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deduktif-verifikatif. Hasil komparasi implementasi fiqh al-awalawiyyah di tiga lembaga tersebut berbeda-beda. BAZ Pamekasan secara keseluruhan mengimplementasikan prinsip fiqh al-awalawiyyah pada prioritas kebutuhan mustahik dalam distribusi zakat, di mana kelompok fakir miskin menjadi prioritas utama dan kelompok fi sabilillah pada prioritas kedua dengan alokasi dana terbilang seimbang dengan jumlah program yang direalisasikan dan sesuai dengan skala ukuran prioritasnya. Sedangkan BMH Pamekasan mengimplementasikannya hanya pada skala prioritas kebutuhan mustahik dan tidak pada pendistribusian dananya, yang mana fakir miskin dan fisabilillah menjadi kelompok prioritas penerima ZIS, namun alokasi dana serta program yang direalisasikan relatif sama untuk kedua kelompok tersebut. Padahal kelompok fakir miskin dalam realita di Paemkasan lebih membutuhkan dana ZIS. Sedangkan LAZISMU belum sepenuhnya sesuai dengan skala prioritas dalam prinsip fiqh al-awalawiyyah dikarenakan dana zakat hanya didistribusikan untuk pelatihan da’i yang notabene merupakan kelompok fi sabilillah, sedangkan dalam realitas di Pamekasan fakir miskin lebih membutuhkan. Namun untuk dana infaq-shadaqah telah didistribusikan pada fakir miskin sebagai prioritas utama. Kata Kunci: Fiqh Al-Awlawiyah, Prioritas, BAZ, BMH dan LAZISMU, Distibusi Zakat

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Khurin'In Ratnasari

Contact Email
altsaman10@gmail.com

Phone
+6282331288750

Journal Mail Official
altsaman@uas.ac.id

Editorial Address
Jalan Semeru No.09 Kencong Jember

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Khurin'In Ratnasari

Contact Email altsaman10@gmail.com

Phone +6282331288750

Journal Mail Official altsaman@uas.ac.id

Editorial Address Jalan Semeru No.09 Kencong Jember

Location Kab. jember, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Khurin'In Ratnasari

Contact Email
altsaman10@gmail.com

Phone
+6282331288750

Journal Mail Official
altsaman@uas.ac.id

Editorial Address
Jalan Semeru No.09 Kencong Jember

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA