Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektifitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Sahardian, Ikbal; Thalib, Hambali; Badaru, Baharuddin
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang120

Penelitin ini di latar belakangan oleh fenomena bahwa efektif tidaknya penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi dikabupaten jayapura papua kebanyakan korupsi terjadi pada lingkup pemerintah maupun swasta tetapi kebanyakan juga korupsi yang terjadi di bidang pertanian terutama dampak negative pada sector perekonomian serta kehidupan pada petani sehingga menghambat kemajuan dan pertumbuhan disektor pertanian. Penelitian ini dilaksakan di kabupaten jayapura papua pada kantor polres jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura dan Pengadilan Negeri jayapura dengan alas an bahwa instansi yang terjadi di kabupaten jayapura selama tiga tahun terakhir. Hasil penelitian ini menukkan bahwa dalam waktu tiga tahun terakhir ini. Tingkat efektifitas penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi mengalami peningkatan. Hal ini di sebabkan karena kekurangna kepekaan apparat penegak hokum dalam hal mencegah serta mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi disamping itu pula kesadaran hukum dan oknum pemerintah sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi yang seharusnya ia mengetahui hukum sebagai unsur pemerintah tetapi malah ia sendiri yang melakukan perbuatan korupsi. Padahal yang melakukan korupsi diancam dengan sanksi penjatuhan yang berat. This study was in the background by the phenomenon that the effective absence of the rationing of corruption criminal sanctions in the district Jayapura Papua most corruption occurs in the scope of the government and private but most of the corruption in the field of agriculture, especially negative impact on the economic sector and life on the farmers, thereby inhibiting progress and growth of agricultural disetor. This research was established in Jayapura Papua District at the Jayapura Police Office, Jayapura state Attorney and the District Court of Jayapura with the base that the agency occurred in Jayapura district for the last three years. The results of this study have been inserted in the last three years. The level of effectiveness of criminal offence sanctions has increased. This has been caused by the Kekurangna sensitivity apparat the law enforcement in preventing and reducing the corruption of criminal acts besides the legal awareness and the Government itself who committed criminal acts of corruption that he should know the law as an element of the government but instead he himself doing corruption. In fact, corruption is threatened with heavy allotment sanctions.

Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia Wahyudin, Wahyudin; Sampara, Said; Baharuddin, Hamza
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang122

Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim di Indonesia sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia secara bertahap. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Pemerintah didalam Konvensi Perubahan Iklim, protocol Kyoto , Paris Agremeent , dan Bali Roadmap. berkomitmen bersama Negara-negara anggota PBB menandatangani Komitmen didalam forum Internasional untuk ikut menanggulangi pemanasan global. Komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan pengejawantahan komitmen tersebut di tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 2) Upaya Pengendalian Krisis Iklim di Indonesia dilakukan melalui adaptasi dan mitigasi, Upaya adaptasi, difokuskan pada area yang rentan terhadap perubahan iklim, yakni: sumber daya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan pemukiman, kesehatan, dan kehutanan. Upaya mitigasi dengan cara menghemat penggunaan listrik dan air, Melakukan 5R (Rethink, Reduce, Reuce, Recycle, Replace), Memanfaatkan energi alam semaksimal mungkin, Menggunakan peralatan ramah lingkungan, Melakukan kegiatan penghijauan, Efektivitas penggunaan kendaraan, Mengajak orang-orang sekitar Anda untuk melakukan hal yang sama. The Environmental Law Policy on Overcoming the Climate Crisis in Indonesia to date has been carried out by the Government of Indonesia in stages. This is evidenced by the Government's participation in the Climate Change Convention, the Kyoto protocol, the Paris Agremeent, and the Bali Roadmap. commit with the United Nations member states to sign a commitment in an international forum to help combat global warming. The commitment is outlined in the Law, Government Regulation and the manifestation of that commitment is contained in Presidential Regulation No. 61 of 2011 concerning the National Action Plan for Reducing Greenhouse Gas Emissions. 2) Efforts to Control the Climate Crisis in Indonesia are carried out through adaptation and mitigation. Adaptation efforts are focused on areas that are vulnerable to climate change, namely: water resources, agriculture, fisheries, coastal and marine, infrastructure and settlement, health and forestry. Mitigation efforts by saving electricity and water use, Performing 5R (Rethink, Reduce, Reuce, Recycle, Replace), Utilizing natural energy as much as possible, Using environmentally friendly equipment, Conducting greening activities, Effectiveness of vehicle use, Inviting people around you to do the same thing.

Efektivitas Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik Nurmiati, Nurmiati; Rahman, Sufirman; Yunus, Ahyuni
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang123

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses pendaftaran tanah hak milik dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Populasi penelitian ini adalah semua pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar yang akan diwawancarai dan masyarakat sebagai responden pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 belum sepenuhnya efektif akibat dari pengaruh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana/prasarana. Untuk itu diperlukan adanya penyuluhansubstansi hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pendaftaran tanah, pembentukan budaya hukum, serta pembenahan secara prioritas sarana/prasarana sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Dalam rangka keefektifan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafatran Tanah, diharapkan kantor pertanahan untuk lebih sering mengadakan penyuluhan ke desa/kelurahan secara menyeluruh guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pendafatran tanah, agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya pendaftaran tanah. Bagi kantor pertanahan, perlu meningkatkan sumber daya manusia dan komputer, jaringan internet serta perangkat lainnya dilakukan secara teliti dan cermat dimasa depan agar lebih meningkatkan pelayanan dan keahlian. This research aims to know the effectiveness of land registration process of proprietary rights and factors that affect the effectiveness of land registration of property rights in the land Office of Makassar. The population of this research is all employees of the land office of Makassar that will be interviewed and the community as respondents in the land office of Makassar.The results showed that the implementation of government Regulation number 24 year 1997 has not been fully effective as a result of the influence of legal substance, legal structure, legal culture, public law awareness and facilities/infrastructure. Therefore, there is a need for legal counseling to increase public law awareness about land registration, the establishment of legal culture, and the prioritization of facilities/infrastructure in accordance with the budget capability available in the Land Office of Makassar. In the framework of the effectiveness of government Regulation number 24 year 1997 on the implementation of the land, it is expected that land office to more often conduct counseling to the village/Kelurahan thoroughly to increase public awareness about the implementation of the land, so that the community better understand the importance of land registration. For land offices, need to improve human resources and computers, Internet network and other devices are done carefully and carefully in the future to further improve service and expertise.

Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Makassar Ahmad, Muhammad Al Habsy
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang132

Tujuan Penelitian untuk menganalisa implementasi Peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan daerah di Kota Makassar. Metode penelitian adalah Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiric. Hasil Penelitian, implementasi peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan daerah di Kota Makassar belum terimplementasi dengan baik. Hal ini didasarkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terhitung sejak 2010 sampai dengan 2015 sebanyak 46 peraturan daerah telah dibentuk dan hanya 3 peraturan daerah yang melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan daerah di Kota Makassar adalah faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor pengetahuan masyarakat. Faktor tersebut menjadi hal utama dalam teralisasinya suatu peraturan daerah dengan baik khususnya peraturan daerah kota Makassar. Research Objectives to analyze the implementation of the community in the formation of regional regulation in the city of Makassar The approach is writing it uses research methodology empirical. The result of the research, research methodology is writtend for implementation the role of the community in the formation of regulation areas in the city makassar not allowed well. The results of the study, the implementation of community participation in the formation of local regulations in Makassar City has not been implemented well. This is based on that in the past 5 years from 2010 to 2015 46 regional regulations have been formed and only 3 regional regulations have involved the community in the formation of these regional regulations. Factors that influence the implementation of community participation in the formation of local regulations in Makassar City are education, employment, legal substance, legal structure and community knowledge. These factors become the main thing in the realization of a local regulation properly, especially the Makassar city regional regulation

Kedudukan Hak Angket sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara Muin, Sri Amlinawaty
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang134

Tujuan Penelitian untuk menganalisis kedudukan hak angket sebagai fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitan hukum mormatif. Hasil penelitian bahwa Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20A ayat (2)) mengatur dan merekomendasikan diatur dengan Undang-Undang dengan asumsi dan dengan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Presidensil adalah juga Parlemen harus punya hak sebagai bagian dari Fungsi Pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil Penelitian menunjukkan penggunaannya cenderung royal bahkan sasarannya melebar menjadi alat penekan terhadap Pemerintah. Ini terjadi sebagai akibat belum diaturnya dalam Undang-Undang tentang Hak Angket. The purpose of the study was to analyze the position of the questionnaire right as a function of supervision of state administration. The research method used is a normative legal research method. The results of the study that the House of Representatives' Questioning Rights (Article 20A paragraph (2)) regulates and recommends are regulated by law with the assumption and with the wishes of the House of Representatives in the Presidential Government System that the Parliament must have the right as part of the Oversight Function owned by the Council House of Representatives. Research results show that their use tends to be royal even the target is widening to be a pressure tool on the Government. This happened as a result of not having been regulated in the Law on Questionnaire Rights.

Revitalisasi Peran Srategis Sekretaris Daerah Dalam Mengakselerasi Reformasi Birokrasi Ilyas, Ilyas
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang146

Penelitian ini mengkaji revitalisasi peran strategis Sekretaris Daerah dalam akselerasi reformasi birokrasi, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan desain penelitian evaluatif, analitik, eksploratif, eksplanatif dan komparative, serta teknik analisis kualitatif. Hasilnya, secara umum dan keseluruhan, ada 8 (delapan) dimensi pokok dan utama satu kesatuan kelompok peran strategis seorang Sekretaris Daerah dalam birokrasi pemerintahan yaitu: (1) Pemimpin (Leader) birokrasi dan ASN. (2) Manajer (Manager) birokrasi dan ASN, (3) Konseptor, konsultan, desainer, formulator kebijakan daerah, organisasi birokrasi dan ASN, (4) Administrator birokrasi, ASN dan pelayanan public, (5) Koordinator, komunikator, fasilitator, mediator, motivator, dinamisator, energisator organisasi birokrasi, ASN dan pelayanan public, (6) Supervisor, educator, trainer, learner, advocator, promotor dan empower organisasi birokrasi, ASN dan pelayanan public, (7) Implementor dan eksekutor kebijakan organisasi birokrasi, ASN dan pelayanan public, (8) Controller, monitor dan evaluator organisasi birokrasi, ASN dan pelayanan publik. Model revitalisasi peran strategis Sekretaris Daerah dalam akselerasi reformasi birokrasi adalah revitalisasi peran Sekda sebagai aktor Reinventer Government, Leader Manager birokrasi, Entrepreuner birokrasi, aktor New Public Management (NPM), aktor Strategi Banishing Bureucracy reformasi birokrasi, dan aktor reformasi birokrasi berbasis kearifan budaya lokal. Disarankan untuk mempertimbangkan penerapan model revitalisasi peran strategis Sekretaris Daerah dalam akselerasi reformasi birokrasi tersebut. This research explore revitalization a strategic role of Local Secretary owned Local Government to accelerate bureaucracy reformation, by use a qualitative descriptive as method, and an evaluative, analytic, explorative, explanative and comparative as investigation design, and a qualitative as analyses. Results, by all dan generally, there are eight main dimensions as unity at strategic role played by Local Government Secretary within government bureaucracy include: (1) Leader, (2) Manager, (3) Conseptor, consultant, designer and formulator for local policy and officer or employment, (4) Administrator for public service and employment, (5) Coordinator, communikator, facilitator, mediator, motivator, dynamisator, energizer, (6) Supervisor, educator, trainer, learner, advocator, promotor and empower for bureaucracy, public service and employment, (7) Implementor and executor, (8) Controller, monitor and evaluator. Revitalization model of strategic role of Local Government Secretrary to accelerate bureaucracy reformation are revitalization as Reinventer Government actor, Leader Manager, Entrepreuner, New Public Management (NPM) actor, Banishing Bureucracy Strategy actor, and actor bureaucracy reformation based local wisdom. Recommended to actualize those revitalization model as mentioned above in order to accelerate any strategic role of Local Government Secretary into bureaucracy reformation it.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara Alam, Syamsul; Arif, Mohammad
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang154

Kedudukan Hukum Pekerja dan Pengusaha adalah setara. Namun pada penerapannya cenderung menempatkan pengusaha pada posisi yang lebih diuntungkan Mendasari hal tersebut, paper ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dari aspek tanggungjawab konstitusional negara. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan Analisis Isi (Content Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya. The legal position of workers and entrepreneurs is equal. However, in practice, it tends to put employers in a more advantageous position. Based on this, this paper aims to analyze legal protection for workers from the aspect of state constitutional responsibility. The research method used is a type of research with Content Analysis. The results of the study show that legal protection for workers is intended to guarantee basic rights and guarantee equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers / laborers and their families.

Perlindungan Hukum Konsumen Pada Perjanjian Baku (Standar Contract) PT. Telkomsel Terhadap Penggunaan Kartu Pasca Bayar (Halo Kick) Yunus, Ahyuni; Bilondatu, Agustina Ali
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang160

Penelitian ini bertujuan, pertama Bentuk perlindungan hukum konsumen pada perjanjian baku (Standart Contract) PT Telkomsel Terhadap Penggunaan Kartu Pasca Bayar (Halo Kick), kedua Upaya hukum konsumen Konsumen tindakan sepihak yang dilakukan oleh pihak Telkomsel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Perlindungan pekerja tersebut hanya dapat tercapai jika adanya peran serta Negara secara aktif dalam menjaga stabilitas iklim industrialisasi dengan perindungan terhadap pekerja, atau dengan kata lain ditengah gesekan perubahan zaman dan menggeliatnya pertumbuhan ekonomi maka peran serta Negara merupakan keniscayaan. This study aims, firstly, the form of consumer legal protection in the PT Telkomsel standard contract against the use of postpaid cards (Halo Kick), secondly the consumer's legal efforts for unilateral actions taken by Telkomsel. The research method used is normative legal research method. The results show that, first, legal protection for workers is intended to guarantee basic rights and guarantee equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers and their families. Protection of workers can only be achieved if there is an active role of the State in maintaining the stability of the industrialization climate with protection of workers, or in other words, amidst the friction of changing times and stretching economic growth, the participation of the State is a necessity.

Efektifitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Ikbal Sahardian; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang120

Penelitin ini di latar belakangan oleh fenomena bahwa efektif tidaknya penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi dikabupaten jayapura papua kebanyakan korupsi terjadi pada lingkup pemerintah maupun swasta tetapi kebanyakan juga korupsi yang terjadi di bidang pertanian terutama dampak negative pada sector perekonomian serta kehidupan pada petani sehingga menghambat kemajuan dan pertumbuhan disektor pertanian. Penelitian ini dilaksakan di kabupaten jayapura papua pada kantor polres jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura dan Pengadilan Negeri jayapura dengan alas an bahwa instansi yang terjadi di kabupaten jayapura selama tiga tahun terakhir. Hasil penelitian ini menukkan bahwa dalam waktu tiga tahun terakhir ini. Tingkat efektifitas penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi mengalami peningkatan. Hal ini di sebabkan karena kekurangna kepekaan apparat penegak hokum dalam hal mencegah serta mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi disamping itu pula kesadaran hukum dan oknum pemerintah sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi yang seharusnya ia mengetahui hukum sebagai unsur pemerintah tetapi malah ia sendiri yang melakukan perbuatan korupsi. Padahal yang melakukan korupsi diancam dengan sanksi penjatuhan yang berat. This study was in the background by the phenomenon that the effective absence of the rationing of corruption criminal sanctions in the district Jayapura Papua most corruption occurs in the scope of the government and private but most of the corruption in the field of agriculture, especially negative impact on the economic sector and life on the farmers, thereby inhibiting progress and growth of agricultural disetor. This research was established in Jayapura Papua District at the Jayapura Police Office, Jayapura state Attorney and the District Court of Jayapura with the base that the agency occurred in Jayapura district for the last three years. The results of this study have been inserted in the last three years. The level of effectiveness of criminal offence sanctions has increased. This has been caused by the Kekurangna sensitivity apparat the law enforcement in preventing and reducing the corruption of criminal acts besides the legal awareness and the Government itself who committed criminal acts of corruption that he should know the law as an element of the government but instead he himself doing corruption. In fact, corruption is threatened with heavy allotment sanctions.

Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia Wahyudin Wahyudin; Said Sampara; Hamza Baharuddin
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang122

Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim di Indonesia sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia secara bertahap. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Pemerintah didalam Konvensi Perubahan Iklim, protocol Kyoto , Paris Agremeent , dan Bali Roadmap. berkomitmen bersama Negara-negara anggota PBB menandatangani Komitmen didalam forum Internasional untuk ikut menanggulangi pemanasan global. Komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan pengejawantahan komitmen tersebut di tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 2) Upaya Pengendalian Krisis Iklim di Indonesia dilakukan melalui adaptasi dan mitigasi, Upaya adaptasi, difokuskan pada area yang rentan terhadap perubahan iklim, yakni: sumber daya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan pemukiman, kesehatan, dan kehutanan. Upaya mitigasi dengan cara menghemat penggunaan listrik dan air, Melakukan 5R (Rethink, Reduce, Reuce, Recycle, Replace), Memanfaatkan energi alam semaksimal mungkin, Menggunakan peralatan ramah lingkungan, Melakukan kegiatan penghijauan, Efektivitas penggunaan kendaraan, Mengajak orang-orang sekitar Anda untuk melakukan hal yang sama. The Environmental Law Policy on Overcoming the Climate Crisis in Indonesia to date has been carried out by the Government of Indonesia in stages. This is evidenced by the Government's participation in the Climate Change Convention, the Kyoto protocol, the Paris Agremeent, and the Bali Roadmap. commit with the United Nations member states to sign a commitment in an international forum to help combat global warming. The commitment is outlined in the Law, Government Regulation and the manifestation of that commitment is contained in Presidential Regulation No. 61 of 2011 concerning the National Action Plan for Reducing Greenhouse Gas Emissions. 2) Efforts to Control the Climate Crisis in Indonesia are carried out through adaptation and mitigation. Adaptation efforts are focused on areas that are vulnerable to climate change, namely: water resources, agriculture, fisheries, coastal and marine, infrastructure and settlement, health and forestry. Mitigation efforts by saving electricity and water use, Performing 5R (Rethink, Reduce, Reuce, Recycle, Replace), Utilizing natural energy as much as possible, Using environmentally friendly equipment, Conducting greening activities, Effectiveness of vehicle use, Inviting people around you to do the same thing.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
kalabbirang.journal@gmail.com

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
kalabbirang.journal@gmail.com

Editorial Address
Makassar

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hardianto Djanggih

Contact Email kalabbirang.journal@gmail.com

Phone +6285394360777

Journal Mail Official kalabbirang.journal@gmail.com

Editorial Address Makassar

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
kalabbirang.journal@gmail.com

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
kalabbirang.journal@gmail.com

Editorial Address
Makassar

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA