cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
kalabbirang.journal@gmail.com
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
kalabbirang.journal@gmail.com
Editorial Address
Makassar
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Kalabbirang Law Journal
Published by AHMAR Institute
ISSN : 26849232     EISSN : 26851385     DOI : https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kalibbaring Law Journal is a peer-review scholarly Law Journal issued by Ahmad Institute which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Kalibbaring Law Journal accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 60 Documents
 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Barat Sukmawati, Sukmawati
Kalabbirang Law Journal Vol. 1 No. 2 (2019): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hukum dan peraturan dalam mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi, upaya penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum korupsi di Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, instrumen yuridis normatif yang mengatur penegakan hukum tindak pidana korupsi sudah memadai, tetapi membutuhkan komitmen yang kuat oleh petugas penegak hukum dalam mengimplementasikan artikel yang relevan, LSM dan dukungan masyarakat untuk penegakan hukum bagi korupsi dan kurangnya pemahaman untuk semua elemen penegakan hukum. kedua, upaya penegakan hukum untuk korupsi di Sulawesi Barat terdiri dari Partisipasi Masyarakat, Profesionalisme Aparat Penegak Hukum, Kemauan Politik Pemerintah Daerah dan Dukungan DPRD Sulawesi Barat. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum korupsi di Sulawesi Barat adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, fasilitas atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. This study aims to analyze and explain the laws and regulations in supporting law enforcement of criminal acts of corruption, law enforcement efforts and the factors that influence law enforcement of corruption in West Sulawesi. The research method used is Empirical Law research. The results of this study indicate that: first, a normative juridical instrument that regulates the law enforcement of criminal acts of corruption is adequate, but it requires a firm commitment by law enforcement officials in implementing relevant articles, NGO and community support for law enforcement of corruption and lack of understanding for all law enforcement elements. second, law enforcement efforts for corruption in West Sulawesi consist of Community Participation, Professionalism of Law Enforcement Officials, Political Will of Regional Government and West Sulawesi DPRD Support. Third, the factors that influence law enforcement of corruption in West Sulawesi are legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors, and cultural factors.
Optimalisasi Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Palu Maisa, Maisa; Ambo, Irmawati
Kalabbirang Law Journal Vol. 1 No. 2 (2019): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang12

Abstract

Penelitian ini membahas, pertama menganalisa optimalisasi kinerja Bhabinkamtibmas dalam Harkamtibmas di Kota Palu. Kedua, mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Bhabinkamtibmas dalam Harkamtibmas di kota palu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris. Hasil penelitian, pertama kebedaraaan bhabinkamtibmas di kelurahan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan program-program yang telah dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas mendapat dukungan dari masyarakat tetapi masih ada beberapa tindak pidana yang terjadi, hal ini menunjukkan perlu pelaksanakan tugas bhabinkamtibmas belum dioptimalkan, kedua faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari pemerintah kota Palu dan partisipasi masyarakat menjaga lingkungannya, faktor penghambat yaitu tingkat pendidikan rata-rata SMA, sarana dan prasarana yang masih sangat minim, kurangnya pelatihan bagi bhabinkamtibmas, penempatan yang jauh dari tempat tinggal, serta belum adanya rumah Bhabin di kelurahan. Rekomendasi Penelitian mengoptimalkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam hal perekrutannya berpendidikan S1, dilaksanakan pelatihan IHT/pendidikan khususnya di bidang bhabinkamtibmas dan Pemenuhan Sarana dan prasana untuk menunjang tugas Bhabin seperti rumah kantor bhabinkamtibmas di kelurahan, alat komputer/laptop serta camera, serta penugasan Bhabinkamtibmas seusi kedekatan tempat dinggalnya dan Bhabin melaksanakan tugas rangkap
Eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam Menciptakan Hakim Agung Yang Berkualitas dan Berintegritas Mamulai, Muslim
Kalabbirang Law Journal Vol. 1 No. 2 (2019): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang15

Abstract

Kajian ini untuk mengkaji eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesa dalam menciptakan hakim agung yang berkualitas dan berintegritas. Metode peneltia yang digunaka menggunakan metode peneltian hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengalami dinamika dan perubahan dalam penafsiran baik pada tingkat legislasi di DPR, ajudikasi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maupun pada tingkat regulasi di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.Eksistensi Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan hakim agung telah mengalami perluasan makna mencakup hakim ad hoc di Mahkamah Agung serta penguatan dengan dihapuskan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung dan hanya menyetujui atau tidak menyetujui calon hakim agung usulan Komisi Yudisial. This study is to study the existence of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia in creating high-quality judges with integrity. The research method used uses normative legal research methods. The results showed that the authority of the Judicial Commission as referred to in Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution experienced dynamics and changes in interpretation both at the legislative level in the DPR, adjudication in the Constitutional Court and Supreme Court, as well as in the Supreme Court and Judicial Commission. The existence of the Judicial Commission proposing the appointment of a Supreme Court judge has broadened the meaning including ad hoc judges in the Supreme Court and strengthened by abolishing the authority of the DPR to elect candidate judges and only approving or not approving candidates for the proposed Judicial Commission.
Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Beritikad Baik Ruslan, Milawartati T
Kalabbirang Law Journal Vol. 1 No. 2 (2019): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang17

Abstract

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis konsep hukum dalam perjanjian jual beli dan untuk menganalisis upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian jual beli dari tindakan pelaku usaha yang tidak beritikad baik. Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu, bagaimanakah konsep hukum dalam perjanjian jual beli dan bagaimanakah upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian jual beli dari tindakan pelaku usaha yang tidak beritikad baik? Metode penelitian ini yaitu normatif yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kesimpulan: upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian jual beli dari tindakan pelaku usaha yang tidak beritikad baik didasarkan pada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang dialami yaitu dengan memberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (diluar pengadilan). Hal ini dapat ditinjau dari aspek hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi Negara. The purpose of this research is to find out and analyze legal concepts in the sale and purchase agreement and to analyze the legal efforts of consumer dispute resolution in the sale and purchase agreement of the actions of business actors who are not in good faith. The problems examined in this study are, how is the legal concept in the sale and purchase agreement and how are the legal efforts to resolve consumer disputes in the sale and purchase agreement of the actions of business actors who are not in good faith? This research method is normative which comes from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Conclusion: consumer dispute resolution efforts in the sale and purchase agreement of the actions of business actors who do not have good intentions are based on legal remedies that can be carried out by consumers for the losses experienced by providing space to resolve consumer disputes namely through litigation (court) and nonlitigation court). This can be viewed from aspects of civil law, criminal law, and state administrative law.
Ketentuan Hukum Perbandingan sistem Pengawasan Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa negara Patawari, Patawari; Bidja, Isnanto
Kalabbirang Law Journal Vol. 1 No. 2 (2019): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang19

Abstract

Pelaksanaan tugas dan fungsinya anggota parlemen, diperlukan adanya ketentuan pengawasan terhada anggota pada lembaga parlemen, sehingga di dalam menjalankan fungsinya maka anggota DPR berkesesuaian antara perencanaan, tugas dan fungsinya, dan tujuan yang hendak dicapai. Maka tentunya pengawas tersebut adalah memiliki kompetensi yang cukup untuk memahami tugas dan fungsi anggota DPR (yang diawasi). Paling tidak, sebagai pengawas lebih memahami dari pada tugas dan fungsi anggota DPR, hal tersebut yang dimaksud dengan kompetensi. Sedangkan kompetensi dapat tercipta dari proses akademik, pengalaman dan suatu kewenangan yang diberikan. Anggota dalam lembaga Parlemen, merupakan orang orang yang direkrut oleh partai politik untuk menjadi anggota parlemen, melalui proses seleksi sosial (konstituen) yang dipilih melalui pemilihan umum, hingga terpilih dan diberikan tugas dan fungsinya dan bekerja secara kolektifitas dengan ketentuan, yang memegang kekuasaan dalam pementukan perundang undangan, melakukan pengawasan dan melaksanakan fungsi budgeting. The implementation of the duties and functions of parliamentarians requires the provision of oversight to members of parliamentary institutions, so that in carrying out their functions the members of the House of Representatives agree between their planning, duties and functions, and the objectives to be achieved. Then of course these supervisors have sufficient competence to understand the duties and functions of DPR members (supervised). At the very least, as supervisors understand better than the duties and functions of DPR members, this is meant by competence. While competence can be created from the academic process, experience and a given authority. Members in the Parliamentary institution, are people who are recruited by political parties to become members of parliament, through a process of social selection (constituents) elected through general elections, to be elected and given their duties and functions and work collectively with the provisions, who hold power in the formation legislation, supervise and carry out the budgeting function.
Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone Askaruddin, Muh; Busthami, Dachran; Kadir, Hasan
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang26

Abstract

Tujuan penelitian mengungkap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, menunjukan bahwa mediasi belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah: Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya. Selain Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggrakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah swt., dalam QS al-Nisa>’/4: 35, tentang kedudukan dan kewenangan hakam (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga. The purpose of the study revealed the mediation method in divorce cases in the Class 1A Religious Court of Watampone. Based on the results of the analysis of mediation in divorce cases in Watampone Class 1A Religious Courts, it shows that mediation has not been effective. The contributing factors are: The level of community participation that supports the mediation process is very low. Mediation facilities and facilities in the Class 1A Religious Court of Watampone are still inadequate in terms of mediation space and supporting facilities therein. In addition to the Chairperson of Class 1A Religious Court Watampone, the judge appointed to be a mediator had fully received mediation training conducted by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Placement of mediation in the Religious Courts is not right or not in accordance with what has been outlined by God Almighty.
Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Mutmainnah, Andi; Hafidz, Ma'ruf; Bima, Mu. Rinaldy
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang27

Abstract

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Pada penlitian fokus studi pada Efektivitas pelaksanan tanggung jawab notaris. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab notaris di Kota Makassar belum berjalan efektiv karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. bentukbentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan Profesi Notaris di Kota Makassar antara lain: (1) tidak membacakan akta, (2) tidak tanda tangan di hadapan Notaris, (3) berada di wilayah kerja yang telah ditentukan, (4) plang nama Notaris terpampang akan tetapi kosong, (6) pindah alamat kantor akan tetapi tidak melapor, dan (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta. Notary Public is a certain position that contains the profession in the field of law to the public, needs to get permission and guarantee for the achievement of legal certainty. In the study, the focus of the study was on the effectiveness of carrying out notary responsibilities. The research method uses empirical juridical. The result of the research was the effectiveness of the implementation of the responsibilities of the notary in Makassar had not been effective because there were still many things that had been successfully done. forms of legal transfer that occur in the implementation of the position of Notary and Notary Profession in Makassar, including: (1) not reading the deed, (2) not signing before the Notary, (3) moving in the approved work area, (4) name The notary is displayed but is empty, (6) the office address changes but does not report, and (7) the deed is not in accordance with the minutes
Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Sulawesi Selatan Sefullah, Andi; Fahmal, A Muin; Said, Muhammad Fachri
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang28

Abstract

Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan wujud dari kelanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menuju profesionalisme pegawai. Merit sistem merupakan cerminan manajemen kepegawaian yang profesional dimana penempatan pegawai dan pejabat menggunakan kompetensi kinerja dan track record sebagai alat ukur pengangkatan Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi sistem merit dalam Manajemen ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sitem tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengetahui bagaimana implementasi sistem merit dalam manajemen ASN serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah dalam pengkajian dan pelaksanaan sistem merit kearah yang lebih baik. The implementation of the Act Number 5, Year 2014 on The Civil State Apparatus is entity of a sustainable successful implementation of bureaucracy reform head to officers professionalism. The Merit System is a reflection of professional staffing management. The merit system is performance assessment based on work performance. The purpose of this research is to evaluate the implementation of merit system to officers development according to the needs of South Celebes Regional Office the Ministry of Religions and the factors affecting of its implementations. It is a normatif-empiric method with qualitative approach. It is hoped to describe the implementation of merit system in civil state management and and the factors affecting of its implementations. So that it is expected to contribute ideas to the government in the study and implementation of a better Merit System.
Penyelesaian Sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PPTL) Pada PLN Persero Unit Pelanggan Daya Hidayat, Muhammad; Rahman, Sufirman; Purnomo, Sri Lestari
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang29

Abstract

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di kota Makassar; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian: (1) Penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di kota Makassar kurang efektif; (2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan adalah regulasi/substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum masyarakat dan ekonomi masyarakat. Faktor yang sangat berpengaruh adalah budaya hukum masyarakat dan ekonomi masyarakat. The aims are: (1) To review and analyze and explain the resolution of disputes the controlling the use of electric power (PPTL) between PT.PLN to its touch with the customers in the city of makassar; (2) To review and analyze and explain factors that affects the occurrence of a dispute over the controlling the use of electric power (PPTL) between PT.PLN with customers. The approach research is empirical legal research. The result of the research: (1) Resolution of disputes the controlling the use of electric power (PPTL) between PT. PLN with customers in the city of makassar said and done; (2) Factors affect the dispute the use of electricity (PPTL). between PT. PLN with customer is or substance, legal regulations, legal structure, facilities the laws of society and culture of the community economic.The most powerful is a culture of the community economic and community law
Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga AKibat Perselingkuhan Nugraha, Afgan; Barinong, Amiruddin; Zainuddin, Zainuddin
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang30

Abstract

Tujuan dari penelitian ini: a) Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang melatar belakangi perselingkuhan dalam rumah tangga sehingga memicu terjadinya perceraian. Penelitian ini termasuk (Case Study) dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empirik Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perselingkuhan adalah faktor ekonomi, kurangnya waktu untuk keluarga, perbedaan usia, kurang komunikasi, sosial media, maraknya reuni, adanya kesempatan dan rendahnya akhlak. Sehingga Perlu ada kesadaran pada instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan agar dimasukkan suatu mata pelajaran tentang kehidupan perkawinan dan arti perkawinan sesungguhnya agar setiap siswa dapat mengatahui pandangan tentang perkawinan dan dapat menyikapi masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga sejak dini. The purpose of this study: a) To find out and analyze the factors behind the affair in the household so that it triggers divorce. This study included (Case Study) and this study uses an empirical legal research type. The results showed that a) the factors behind the involvement of adultery were economic factors, lack of time for family, age difference, lack of communication, social media, reunion revival, opportunities and lack of morals. There is a need for assistance with government planning related to education to be included in lessons about marital life and the meaning of marriage so that each student can know the views about marriage and can address problems in domestic life early on.

Page 1 of 6 | Total Record : 60

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2022): Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 2 (2021): Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal Vol. 1 No. 2 (2019): Kalabbirang Law Journal