cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 286 Documents
 25   26   27   28   29 
Search results for , issue "Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024" : 286 Documents clear
Politik Hukum Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik Ari Ariyadi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6511

Abstract

Abstrak Pada masa demokrasi saat ini pemilu merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Partai Politik sebagai motor dalam perjuangan politik demokrasi dalam kontestasi politik memiliki peran yang sentral. Pemilihan umum di Indonesia mengenal syarat presidential threshold atau ambang batas yang harus di miliki oleh partai politik atau gabungan partai politik jika ingin mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan bagi partai politik baru atau partai politik non parlemen. Dengan syarat ambang batas (presidential threshold) yang diambil dari suara Pemilihan Umum anggota DPR terakhir (pemilu sebelumnya), justru dapat mereduksi atau mengamputasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu khususnya parta politik baru yang dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum namun tidak ikut berpartisipasi pada pemilu terakhir (sebelumnya). Maka dari itu, dalam peneliti ini penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap hak partai politik dalam pemilihan umum serta aturan tentang relevansi presidential threshold dalam pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum presidential threshold terhadap hak partai politik dan implikasinya terhadap partai politik dan pemilu di Indonesia. Kata Kunci: Politik Hukum, Presidential Threshold, Hak Partai Politik
Kewenangan Pemberian Nomor Registrasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Provinsi Bintari Widyaputri Utami; Achmad Faishal
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6512

Abstract

Abstrak Tahapan pemberian nomor registrasi rancangan peraturan daerah, gubernur bertanggung jawab untuk memberi nomor registrasi tersebut. Di mana ini diatur dalam pasal 242 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai mekanisme diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan perda sebagai bentuk pengawasan pembentukan produk hukum daerah Namun, yang menjadi masalah disini terkait Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dengan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, pasal tersebut memang telah dicabut, nama pasal 242 ayat (5) ada maksud pembatalan rancangan perda secara implisit, yang mana dalam pasal tersebut hanya menyebutkan batas waktu paling lama 7 hari untuk pemberian nomor registrasi. Menjadi masalah, bagaimana jika rancangan perda tersebut tidak diberikan nomor registrasi lebih dari 7 hari. Walaupun di dalam peraturan menteri mengatur bahwa rancangan perda itu belum dapat diundangkan, namun sampai kapan, jika tidak ada batasan maka rancangan perda tersebut akan sia-sia. Di mana rancangan perda ini sudah melalui berbagai tahapan, banyak biaya yang sudah dikeluarkan, maka ini akan membuat negara dan daerah mengalami kerugian akibat rancangan peraturan daerah yang ditunda sampai batas waktu yang tidak diketahui. Kata Kunci: Gubernur, Registrasi Rancangan Perda, Pembatalan Perda
Analisis Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Pembangunan Lokal (Studi Kasus Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang) Sri Wulan; Puja Rizqy Ramadhan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6528

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan lokal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif dan effectiveness ratio untuk membandingkan keluaran dan hasil yang dicapai. Hasil penelitian menujukkan efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan lokal di Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, dimana dalam proses pengelolaan keuangan desa meliputi tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah efektif karena dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah desa mengatur pendapatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Kata Kunci: Efektivitas, Keuangan Desa, Pembangunan Abstract The purpose of this study is to measure the effectiveness of the village financial management system in supporting local development. This study uses a quantitative descriptive method. The types of data used are primary data and secondary data. Data processing uses descriptive methods and effectiveness ratio to compare outputs and results achieved. The results of the study show the effectiveness of the village financial management system in supporting local development in Sei Mencirim Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency, where the village financial management process includes three stages, namely the planning, implementation, and accountability stages, which are effective because they are influenced by how the village government regulates revenue to meet the needs of the community and provide services that can be well felt by the community Keywords: Effectiveness, Village Finance, Development
Right To Be Forgotten Vis-À-Vis Hak Atas Informasi Heribertus Untung Setyardi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6529

Abstract

Abstract Right to be forgotten (RBF)is defined as a mechanism provided by electronic system providers to delete electronic information or electronic documents that are considered irrelevant in relation to a person. When looking at the meaning of RBF, it can be said that this is also closely related to information, because one of the things that is asked to be "forgotten" is information. Talking about information, it cannot be separated from Law Number 14 of 2018 concerning Public Information Disclosure. This law emphasizes that information is a basic need for everyone in developing themselves. Moreover, obtaining information is a right guaranteed in a country that upholds human rights. In this regard, through this paper the author will answer the question whether the presence of the RBF strengthens the right to information that has been guaranteed in Law No. 14 of 2008 or vice versa. Keywords: Right to be forgotten, right to information, human rights. Abstrak Right to be forgotten (RBF) atau yang biasa disebut dengan “hak untuk dilupakan” diartikan sebagai suatu mekanisme yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan berkaitan dengan diri seseorang. Apabila melihat sepintas dari makna RBF tersebut, dapat dikatakan bahwa hal ini juga mempunyai kaitan erat dengan informasi, sebab salah satu hal yang dimintai untuk “dilupakan” ialah mengenai informasi. Berbicara mengenai informasi, maka tidak dapat dilepas-pisahkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini menegaskan bahwa informasi merupakan suatu kebutuhan pokok untuk setiap orang dalam mengembangkan dirinya. Terlebih lagi untuk memperoleh informasi merupakan suatu hak yang dijamin dalam negara yang menunjung tinggi hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, lewat tulisan ini penulis akan menjawab suatu pertanyaan apakah kehadiran RBF ini menguatkan hak atas informasi yang selama ini dijamin dalam UU No. 14 Tahun 2008 ataukah sebaliknya. Kata Kunci: Right to be forgotten, ha katas informasi, HAM
Peran Perang Gerilya dalam Menghadapi Tantangan Kedaulatan Negara: Tinjauan atas Empat Konflik Bersejarah Suciati; Ansori Zaini; Sovian Aritonang
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6530

Abstract

Abstract Penggunaan taktik gerilya telah menjadi sarana peperangan utama bagi negara-negara dengan kedaulatan atau kemajuan teknologi yang lebih rendah. Esai ini mengkaji peran perang gerilya dalam mengatasi kesenjangan teknologi dalam empat konflik penting dalam sejarah. Pendekatan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif, dengan fokus pada pendalaman pemahaman fenomena sosial atau budaya melalui analisis naratif dan interpretatif. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang memungkinkan peneliti menyelidiki beberapa kasus tertentu secara komprehensif dan rinci dalam situasi dunia nyata. Studi kasus dalam penelitian ini antara lain perang gerilya Jenderal Sudirman, perang gerilya Tentara Vietnam Utara (Viet Cong), perang gerilya Mujahidin, dan perang gerilya Mao Tse Tung melawan agresi militer Jepang. Melalui analisis rinci mengenai strategi, taktik, dan keputusan kebijakan dalam keempat konflik tersebut, penulis menyoroti pentingnya perang gerilya sebagai alat untuk melindungi kedaulatan negara-negara yang secara teknologi lemah. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai strategi perang gerilya dalam konteks modern dan implikasinya terhadap pertahanan nasional. Keywords: Kedaulatan Negara, Perang Gerilya, Strategi Perang, Tantangan Teknologi
Menekan Politik Identitas di Pemilihan Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Melalui Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Yulius Luturmas
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6534

Abstract

Abstrak Politik identitas merupakan praktek dalam berpolitik yang memprioritaskan pendekatan emosional dalam menentukan pilihan politik. Pemilih mempertimbangkan kedekatan emosional, etnis, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nasionalisme dan cinta negara yang tidak diakomodir dalam pemilihan umum karena pemilih yang belum cerdas. Fakta memperlihatkan adanya politik identitas dari hasil Pemilihan Anggota Legislatif di tahun 2019 dan tahun 2024 bahwa mayoritas di daerah pemilihan satu Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang sekarang berubah nomenklatur menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar /KKT: 1. Peraih suara terbanyak di desa-desa dengan mayoritas agama Katolik didominasi oleh figur-figur yang beragama Katolik yaitu Desa Sifnana, Olilit, Lauran, Kabiarat, Ilngei, Wowonda, Lorulun, Tumbur, dan Bomaki 2. Peraih suara terbanyak di desa-desa dengan mayoritas agama Kristen Protestan didominasi oleh figur-figur yang beragama Kristen Protestan yaitu Desa Matakus, Lermatang, Latdalam. Urgensi penelitian ini terlihat ketika melakukan diskusi singkat dengan calon pemilih pemula yang masih sekolah, sudah tamat dan putus sekolah memperlihatkan tentang konsep berdemokrasi yang baik bahkan pilihan politik telah diatur oleh orang tua mereka sehingga menjadi penting dan diprioritas untuk menata tatanan politik bangsa lebih khusus pada pemilihan Bupati Kepulauan Tanimbar di Tahun 2024. Kata Kunci: Politik, Pemilih Pemula, Nasionalisme, Identitas
Implementasi Metode Iqro Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an di TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja Jakarta Barat Irna Awliyah; Muhammad Abdullah Darras
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6552

Abstract

Abstract This research aims (1) To implement the Iqra method in improving the ability to read the Al-Qur'an at TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja, West Jakarta. (2) To determine the supporting and inhibiting factors of the Iqra method in improving the ability to read the Al-Qur'an at TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja, West Jakarta. This research uses qualitative methodology. The research participants were teaching staff at TPQ At-Tadris. The data collection method is through the process of observing, conducting interviews, and documenting information. Researchers found that the implementation of the Iqra Methodology was effective in increasing proficiency in reading the Al-Quran. This method contains four main components: initial, core, closing activities, and assessment of the learning process. 2) Supporting factors in increasing the ability to read the Al-Qur'an through iqro are cultivating the habit of studying diligently among students, providing students with their own iqro books to increase their learning motivation, and having sincere intentions from the teacher. The presence of complete educational facilities greatly facilitates the process of learning the Koran. Without adequate facilities, the learning process will inevitably be hampered. Meanwhile, the inhibiting factor is that the influence of the environment and family is an obstacle. It is important for families, especially parents, to play an active role in developing the character of students. Consequently, students will improve their understanding of the teachings presented in TPQ by reviewing similar topics at home. As a result, the function of the family is very important, especially in reading the Koran. And there are still students who continue to chat, joke and walk around during the lesson, showing a lack of discipline among the students. Keywords: Implementation, Iqro Method, Ability to Read Al-Quran, TPQ   Abstrak Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengimplementasikan metode Iqra dalam meningkatkan kemampuan membaca  Al-Qur’an di TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja, Jakarta Barat. (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat metode Iqra dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an di TPQ At-Tadris Kampung Tanah Koja Jakarta Barat. Riset ini memakai metodologi kualitatif. Peserta riset ialah tenaga pendidik di TPQ At-Tadris. Metode pengambilan data melalui proses observasi, melakukan wawancara, dan mendokumentasikan informasi. Peneliti menemukan bahwa implementasi Metodologi Iqra efektif meningkatkan kemahiran membaca Al-Quran. Metode ini memuat empat komponen utama: kegiatan awal, inti, penutup, dan penilaian proses pembelajaran. 2) Faktor yang mendukung dalam peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an lewat iqro ialah dengan menumbuhkan kebiasaan rajin belajar di kalangan santri, membekali santri dengan buku iqro sendiri untuk meningkatkan motivasi belajarnya, dan adanya niat yang tulus dari guru. Kehadiran fasilitas pendidikan yang lengkap sangat memudahkan proses pembelajaran Al-Qur'an. Tanpa adanya fasilitas yang memadai mau tidak mau proses pembelajaran menjadi terhambat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya pengaruh lingkungan dan keluarga menjadi kendala. Pentingnya bagi keluarga, khususnya orang tua, untuk berperan aktif dalam pengembangan karakter santri. Konsekuensinya, murid akan meningkatkan pemahamannya terhadap ajaran yang disampaikan di TPQ dengan mereview topik yang serupa di rumah. Alhasil, fungsi keluarga begitu penting, terutama dalam membaca Al-Qur’an. Dan masih ada santri yang terus mengobrol, bercanda, dan berjalan-jalan selama pembelajaran berlangsung, menunjukkan kurangnya  ke disiplinan pada santri. Kata Kunci: Implementasi, Metode Iqro, Kemampuan Membaca Al-Quran, TPQ
Penjatuhan Hukuman Berupa Restitusi Untuk Korban Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Elvira Destianti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6554

Abstract

Abstrak Menurut hasil penelitian tesis yang diperoleh bahwa terdapat kekosongan hukum pada undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai restitusi tindak pidana pembunuhan oleh anak. Pengaturan terkait penggantian ganti rugi/restitusi dalam ketentuan KUHP sekarang ini, belum mengenal dalam hal penjatuhan hukuman pidana anak maupun secara umum, meskipun dalam ketentuan khusus ada mengatur terkait Permohonan restitusi diatur dalam Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun jika meninjau hal tersebut tentunya berbeda konteks perkara dengan putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm yang membahas terkait tindak pidana pembunuhan oleh anak, sehingga sebenarnya putusan tersebut merupakan suatu pembaharuan hukum yang kedepannya ketika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diimplementasikan sepenuhnya, maka juga tentunya akan menjadi langkah awal dalam aspek pembaharuan hukum pidana. Didalam Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, khususnya dipenjatuhan pidana tambahan berupa restitusi terhadap anak memiliki sejumlah problematika, diantaranya penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa restitusi dalam putusan tersebut belum diatur secara jelas dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Menurut penulis, putusan ini menimbulkan kekosongan norma hukum, yang mana majelis hakim dalam memutuskan putusan ini tidak berdasar. Kata Kunci: Restitusi, Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak, Keadilan
Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan Jenifer Tio Novalna Br Manalu
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6556

Abstract

Abstrak Untuk mengkaji dan menganalisa terkait konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dan Untuk mengkaji dan menganalisa legalitas kewenangan kepolisian dalam pemberlakuan kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif ditinjau dari teori kewenangan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori–teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Konsep keadilan restoratif karena pada dasarnya penghentian perkara berdasarkan KUHAP didasarkan pada Pasal 183. Namun diketahui dasar kebijakan tersebut ternyata diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan pada 30 Juli 2012, Sehingga ketentuan tersebut menjadi dasar lahirnya konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan hasil kedua menurut teori kewenangan sendiri menurut J.G. Brouwer “seharusnya didasarkan pada norma wewenang yang lahir pada ketentuan dasarnya”, Yang mana jika meninjau kewenangan dasar POLRI adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga jika meninjau dari legalitas ketentuan yang mengatur keadilan restoratif sendiri yang mana diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah tentunya bertentangan dengan tujuan maksud dari peraturan kepolisian itu sendiri, karena menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 4. Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian, Kebijakan Penghentian Penyidikan, Keadilan Restoratif
Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Muhammad Ghulam Reza
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6557

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian tesis adalah untuk dapat memahami konsep “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” dalam pengaturan perampasan aset yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai kajian untuk memunculkan kebijakan formulasi dalam hukum pidana terkait konsep “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” dalam system perampasan aset di Indonesia. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normative. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah regulasi perihal perampasan aset di Indonesia masih belum memadai sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang dapat mengakomodir konsep “Non-Conviction Based Asset Forfeiture” dalam melakukan perampasan aset khususnya dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Kunci: Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang

Page 28 of 29 | Total Record : 286

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue