cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Articles 1,679 Documents
HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN UU ITE DENGAN KEINGINAN MAHASISWA DALAM MENGKRITIK PEMERINTAH DI MEDIA SOSIAL Hansen Cahyadi; Joshua Levin Kurniawan; Daffa Rafi Dahana; Michelia Viki Zaneta
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.325 KB) | DOI: 10.31316/jk.v5i2.1962

Abstract

AbstrakIndonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi sehingga kehidupan demokrasi tidak pernah lepas dari kehidupan bernegara. Sistem demokrasi yang ideal adalah sistem demokrasi yang mampu menjembatani masyarakat dengan pemerintahan. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap proses pemerintahan negara adalah menyatakan kritik terhadap pemerintah. Di era digital ini, penyampaian kritik dapat dilakukan tidak hanya melalui media verbal, tetapi dapat dilakukan melalui media sosial. Meskipun media sosial dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, polemik mengenai UU ITE masih menjadi pertimbangan untuk menyampaikan kritik karena adanya beberapa aturan dalam UU ITE yang menjadi alasan absensi mereka. Hal-hal tersebut mendorong kami untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap mahasiswa sebagai bagian dari insan akademik yang sering menyampaikan opini atau kritik mereka dalam upaya demokrasi di Indonesia. Penelitian ini didasari dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi mahasiswa dalam mengemukakan kritik terhadap pemerintah di media sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif melalui penyebaran kuesioner untuk melakukan survei dalam jangka waktu satu minggu. Diketahui bahwa ternyata mahasiswa lebih memilih media sosial sebagai media penyampaian kritik, tetapi mahasiswa hampir tidak pernah menyampaikan kritik karena UU ITE masih menjadi pertimbangan mereka. Meskipun begitu, mahasiswa tetap menyetujui pemberlakuan UU ITE dalam penyampaian kritik terhadap mahasiswa di media sosial.Kata Kunci : demokrasi ; kritik ; media sosial ; UU ITE ; kuesioner AbstractIndonesia is a country that adheres to a democratic system so that democratic life is never separated from state life. The ideal democratic system is a democratic system that can bridge the community with the government. One form of community contribution to the process of state governance is to express criticism of the government. In this digital era, the delivery of criticism can be done not only through verbal media but can be done through social media. Although social media can be used as a medium to convey criticism of the government, the polemic regarding the ITE Law is still a consideration for conveying criticism because several rules in the ITE Law are the reason for their absence. These things encourage us to conduct further research on students as part of academic people who often express their opinions or criticisms in the efforts of democracy in Indonesia. This research is based on the aim of knowing the level of student participation in expressing criticism of the government on social media. This research was conducted using quantitative research methods through distributing questionnaires to survey within one week. It is known that it turns out that students prefer social media as a medium for delivering criticism, but students rarely express criticism because the ITE Law is still their consideration. Even so, students still agree with the implementation of the ITE Law in conveying criticisms of students on social media.Keywords: Democracy; Criticism; social media; ITE Act; questionnaire
PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PANDEGLANG Seftia Ira Anggraeni; Ronni Juwandi; Qotrun Nida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.429 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.1974

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif, dimana variabel independen adalah penerapan prinsip good governance dan variabel dependen adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima pelayanan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang yang diambil 100 orang untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket tertutup. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi product moment dan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance (X) sebagai variabel bebas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) sebagai variabel terikat. Hasil penenlitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip good governance (X) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut berdasarkan pengujian analisis korelasi pearson product moment, nilai pearson correlation sebesar 1,000 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Dimana, apabila nilai korelasi product moment yakni thitung lebih besar daripada ttabel atau taraf signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien determinasi bernilai menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan uji t pada Analisis Linier Regresi Sederhana yang menunjukan bahwa thitung yaitu 4,910 lebih besar > ttabel yaitu 1,984.Kata Kunci : Good Governance, Kualitas Pelayanan Publik AbstractThis research is a correlation research with a quantitative approach, where the independent variable is the application of the principles of good governance and the dependent variable is the improvement of the quality of public services. The population in this study was the service recipient community at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency, which were taken 100 people to be used as research samples. The data collection technique in this study used a closed questionnaire. The data analysis technique used to test the hypothesis is a product moment correlation analysis technique and simple linear regression analysis to determine the effect of applying the principles of good governance (X) as an independent variable to improving the quality of public services (Y) as the dependent variable. The results of this study indicate that there is a significant effect between the application of the principles of good governance (X) on improving the quality of public services (Y) at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency. This is based on the Pearson product moment correlation analysis test, the Pearson correlation value is 1,000 with a significance level of 0.000. Where, if the product moment correlation value is tcount greater than ttable or the significance level is less than 0.05 and the coefficient of determination is worth indicating that there is a significant influence between the application of the principles of good governance on improving the quality of public services. The results of this study are also strengthened by the t-test on Simple Linear Regression Analysis which shows that tcount is 4.910 greater than ttable is 1.984.Keywords : Good Governance, Public Service Quality
KAITAN SILIH ASIH, SILIH ASAH, DAN SILIH ASUH DENGAN SILA KE-3 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN FALSAFAH NEGARA Muhammad Fakhri Alhafizh; Caleb Effendi; Rouf Fathin Musthofa; Tsasyshaum Alna Najmura
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.57 KB) | DOI: 10.31316/jk.v5i2.1975

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas tentang hubungan antara kearifan lokal Sunda, yaitu pandangan orang Sunda mengenai kehidupan yang berkonsep Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh, dengan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, khususnya Pancasila sila ke-3, yaitu "Persatuan Indonesia". Konsep kearifan lokal yang berbunyi Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh ini memiliki makna yaitu saling asah (belajar), asih (peduli), dan asuh (menyayangi). Makna ini pun memiliki pesan tersirat yang sama dengan Pancasila sila ke-3, "Persatuan Indonesia", yaitu ingin menanamkan sifat persatuan pada tiap-tiap individu. Judul penelitian ini adalah Kaitan Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh dengan Sila ke-3 Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Falsafah Negara. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui hubungan antara Pancasila, khususnya sila ke-3 dengan kearifan lokal Sunda, Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif atau content analysis. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah observasi dan studi dokumen. Hasil yang kami peroleh dari riset ini adalah ada kaitan dari budaya Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh dengan Pancasila sila ke-3 yang dapat dilihat dari kesamaan makna dan tujuannya Keduanya memiliki makna untuk menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, keduanya juga memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Terakhir, manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah kita dapat mengimplementasikan budaya Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh yang berkaitan dengan Pancasila sila ke-3 di kehidupan sehari-hari.kata kunci: kaitan, kearifan lokal Sunda, Pancasila sila ke-3 AbstractThis study discusses the relations between Sundanese local wisdom which is the Sundanese people's view of life with the concepts of Silih Asih, Silih Asah, and Silih Asuh, with Pancasila as the ideology and philosophy of the state, especially the 3rd Pancasila principle, “Persatuan Indonesia". The concept of local wisdom, Silih Asih, Silih Asah, and Silih Asuh has the meaning of mutual learning (asah), caring (asih), and loving (asuh). It also has the same implied message as the 3rd Pancasila principle, "Persatuan Indonesia", which is to instill the nature of unity in each individual. The title of this research is Kaitan Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh dengan Sila ke-3 Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Falsafah Negara. Then, the purpose of this research is to analyze and find out the relations between Pancasila, especially the 3rd principle with Sundanese local wisdom, Silih Asih, Silih Asah, and Silih Asuh. The data collection method used for this research is descriptive method or content analysis. Data collection techniques used for this research are observation and document study. The results we obtained from this research, there are a link or relation between the culture of Silih Asih, Silih Asah, and Silih Asuh with the 3rd Pancasila principle which can be seen from the similarity of meanings and purpose. Both have the meaning to uphold togetherness, unity and national unity. Then, both of them also have the goal of creating a harmonious social life. Finally, the benefit that can be obtained from this research is we implement the culture of Silih Asih, Silih Asah, and Silih Asuh related to the 3rd Pancasila principle in everyday life.keywords: Relation, Sundanese local wisdom, The third Pancasila principle
PENERAPAN NILAI PANCASILA SILA KE-4 DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN KULIAH ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 Aditya Anandita Dharma; Dwiki Ananda Ananda Classirio; Sarah Hanifah; Viorella Angelica Hadi Guntoro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.635 KB) | DOI: 10.31316/jk.v5i2.1976

Abstract

AbstrakDinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara adalah suatu kewajiban agar Pancasila selalu relevan dalam fungsinya sebagai pedoman untuk pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa pandemi COVID-19 ini, dibutuhkannya kerjasama dari berbagai pihak untuk terus dapat menurunkan nilai-nilai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi selanjutnya dengan baik. Makna dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai sila ke empat dari Pancasila pada kehidupan adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasi-nya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila terdapat dinamika internal (self renewal) dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Salah satu kontribusi yang dapat dilakukan untuk mengaktualisasikan nilai tersebut adalah dengan mengajarkan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Data yang disajikan berasal dari kajian pustaka dan penelusuran literatur dari berbagai sumber yang relevan. Adapun metode yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif. Hasil yang diperoleh berdasarkan temuan kajian pustaka dan penelusuran literatur menunjukkan bahwa di era globalisasi saat ini bahkan pandemi COVID-19, banyak masyarakat, generasi muda yang tidak mengindahkan bahkan mengetahui peranan penting Pancasila dan Kewarganegaraan di kehidupan berbangsa dan bernegara.Kata Kunci: Pendidikan, Pandemi Covid-19, Kehidupan, Berbangsa, Bernegara. AbstractDynamics in actualizing the value of Pancasila into the life of the nation, and state is an obligation that Pancasila is always relevant in its function as a guideline for wisdom taking and problem solving in the life of the nation and state. During the COVID-19 pandemic, cooperation from various parties is needed to continue to be able to reduce the dynamic values of national and state life to the next generation well. The meaning of the dynamics in the actualization of the fourth precept value of Pancasila in life is always a change and renewal in transforming the value of Pancasila into living norms and practices by maintaining consistency, relevance, and contextualization. While continuous change and renewal occur when there is an internal dynamic (self renewal) and absorption of foreign values relevant to the development and enrichment of Pancasila ideology. One of the contributions that can be made to actualize these values is to teach Pancasila and Citizenship Education. The data presented comes from literature studies and literature searches from a variety of relevant sources. The method is done by qualitative method. Results obtained based on the findings of literature studies and literature searches show that in the current era of globalization even the COVID-19 pandemic, many people, young people who do not heed even know the important role of Pancasila and Citizenship in the life of the nation and state.Keywords: Education, Covid-19 Pandemic, Life, Nationhood, Statehood.
KAJIAN VALIDITAS KLAIM CHINA ATAS WILAYAH LAUT CINA SELATAN INDONESIA Patrisius Bagus Alvito Baylon; Octavianus Bagaswara Adi; Linquinn Aiko; Inditha Roulina Silalahi; Satrio Hasian Sitanggang; Dimas Naufal Al Ghifari; Bernard Susanto; Laode Muhammad Syarifizal; Alfiannisa Nur Afifah; Qoulan Thoyyibah Sulaiman; Epin Saepudin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.409 KB) | DOI: 10.31316/jk.v5i2.1986

Abstract

AbstrakLewat nine dash line, China melakukan klaim atas wilayah Laut China Selatan, termasuk di dalamnya meliputi wilayah Indonesia. Dampak dari klaim tersebut adalah peningkatan aktivitas China di Laut China Selatan, seperti meningkatnya aktivitas kapal-kapal China di wilayah laut Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk melihat validitas klaim China atas wilayah Indonesia di Laut China Selatan. Klaim China didasarkan pada klaim historis berdasarkan aktivitas kelautan nelayan tradisional China di wilayah tersebut. Dalam mengatur wilayah yuridiksi di laut, terdapat hukum internasional untuk mengaturnya, yakni United Nation Convention on The Law of The Sea. Dalam hukum tersebut, telah diatur bahwa suatu negara berhak atas beberapa wilayah laut, seperti Zona Ekonomi Ekslusif, Landas Kontinen, dan Laut Teritorial. Klaim dan aktivitas yang dilakukan China di wilayah Laut China Selatan merupakan pelanggaran terhadap berapa pasal dalam UNCLOS sekaligus pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia yang memiliki hak atas wilayahnya di laut tersebut, beserta dengan sumber daya di dalamnya.Kata kunci: Laut China Selatan, UNCLOS, Indonesia, China AbstractChina claims the majority of the South China Sea as their territory using nine-dash line, including Indonesia’s sea territory. To strengthen the claim, China increases its activity in the region by sending its ships into Indonesia’s territory. China's claims over the region are based on a historical claim from their traditional fishermen's activity in that area. There is international law to regulate jurisdiction areas in the sea, such as The United Nations Convention on The Law of The Sea. The document regulates that a nation has a right over sea territories, such as Exclusive Economic Zone, Continental Shelf, and Territorial Sea. China's claim and activity over the region are a violation to several clauses in the UNCLOS and Indonesia’s sovereignty over the region, including are the resources in it.Keywords: South China Sea, UNCLOS, Indonesia, China
PENERAPAN DEMOKRASI BERKEADABAN DALAM KEBUDAYAAN DAN TRADISI SUKU BUGIS Gabriana Akhira Malik; Muhammad Sandi Putra Pratama Maso; Muhammad Ziyad Akbar; Salsabila Fathona
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.661 KB) | DOI: 10.31316/jk.v5i2.1987

Abstract

AbstrakDalam kebudayaan Bugis kuno atau dapat disebut juga masa pra-Islam dan kolonial, terdapat suatu karya sastra yang berisi filosofi atau ajaran mengenai berbagai aspek kehidupan termasuk sistem politik dan kemasyarakatan yang dinamakan Lontarak Bugis. Pada naskah Lontarak ini banyak ditemukan hal-hal yang sebangun dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana kita kenal sekarang. Lontarak Bugis ini juga menjadi sumber referensi dan refleksi bagi para pemegang otoritas kekuasaan di era Bugis purba. Penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi kesesuaian antara demokrasi berkeadaban dengan kebudayaan salah satu suku di Indonesia, yaitu suku Bugis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur. Suku Bugis yang telah menerapkan demokrasi berkeadaban sejak abad 15 dan 16 membuktikan bahwa mereka menggunakan asas-asas demokrasi berkeadaban sebelum dunia barat menjadikannya pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Suku Bugis mempunyai sistem adat mengenai bentuk demokrasi dalam menyuarakan suara rakyat yang disebut sistem norma Pangngadereng. Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terutama mahasiswa ITB mengenai sistem demokrasi di salah satu daerah di Indonesia. Selain itu, sistem demokrasi di kebudayaan Bugis dapat menjadi contoh untuk masyarakat lain dalam menerapkan sistem demokrasi di daerahnya.Kata Kunci: Suku Bugis, Demokrasi Berkeadaban, Kebudayaan AbstractIn ancient Bugis culture or it can also be called the pre-Islamic and colonial period, there is a literature work that contains philosophy or teachings regarding various aspects of life including the political and social system called Lontarak Bugis. In this Lontarak manuscript, many things are found that are congruent with the values of democracy and human rights as we know it today. This Bugis Lontarak is also a source of reference and reflection for the authorities in the ancient Bugis era. This study aims to validate the compatibility between civilized democracy and the culture of one of the tribes in Indonesia, namely the Bugis. Data was collected by means of a literature study. The Bugis who have implemented civilized democracy since the 15th and 16th centuries have proven that they used the principles of civilized democracy before the western made them a guide in their social life. The Bugis tribe has a customary system regarding the form of democracy in voicing the people’s voice which is called the Pangngadereng norm system. From this research, it is hoped that it can increase public knowledge especially ITB students about the democratic system in one of the tribes in Indonesia. Furthermore, the democratic system in Bugis culture can be an example for other communities in implementing the democratic system in their area.Keywords: Bugis Tribe, Civilized Democracy, Culture
PENGGUNAAN SUMBER BELAJAR DENGAN PENDEKATAN MULTILITERASI SISWA KELAS IX-C SMP NEGERI 27 TEBO PADA MATA PELAJARAN PPKN Reski Wilarsih; Dona Sariani; Irwan Irwan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.309 KB) | DOI: 10.31316/jk.v5i2.1994

Abstract

AbstrakBerdasakan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 27 Tebo menunjukkan masalah pada penggunaan sumber belajar dengan pendekatan multiliterasi siswa. Masalah yang dimaksud yaitu pada penggunaan sumber belajar untuk mendukung pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PPKn, di mana siswa masih berpedoman pada Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku paket yang dimiliki siswa dari sekolah, tanpa didukung dengan referensi lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan sumber belajar dengan pendekatan multiliterasi siswa kelas IX-C SMP Negeri 27 Tebo. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 27 Tebo pada 07 September s/d 07 November 2020. Informan penelitian ini adalah guru mata Pelajaran PPKn, waka bidang kurikulum, dan siswa kelas IX-C (8 orang). Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah pengumpulan data kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sumber belajar dengan pendekatan multiliterasi siswa kelas IX-C SMP Negeri 27 Tebo pada mata pelajaran PPKn masih berpedoman pada buku cetak dan LKS dari pemerintah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Penggunaan sumber belajar dengan pendekatan multiliterasi siswa kelas IX-C SMP Negeri 27 Tebo pada mata pelajaran PPKn belum efektif. Sumber belajar yang digunakan masih berpedoman pada buku cetak dan LKS dari pemerintah.Kata Kunci: Sumber Belajar, Multiliterasi, Pembelajaran PPKn AbstractBased on the results of initial observations made by researchers at SMP Negeri 27 Tebo showed problems in the use of learning resources with a multiliteration approach of students. The problem in question is the use of learning resources to support learning, especially in VAT subjects, where students are still guided by Student Worksheets (LKS) and package books owned by students from school, without being supported by other references. The purpose of this study is to describe the use of learning resources with the multiliteration approach of students of class IX-C of State Junior High School 27 Tebo. This research was conducted at SMP Negeri 27 Tebo on September 07 to November 7, 2020. Informants of this study are teachers of PPKn subjects, waka curriculum field, and students of class IX-C (8 people). The method of data collection in this study is qualitative data collection, namely observation, interview, and documentation. This research data analysis technique is qualitative descriptive. The results showed that the use of learning resources with the multiliteration approach of students of class IX-C of State Junior High School 27 Tebo in VAT subjects is still guided by printed books and LKS from the government. The conclusion of this study is that the use of learning resources with the multiliteration approach of students of class IX-C of State Junior High School 27 Tebo on VAT subjects has not been effective. The learning resources used are still guided by printed books and LKS from the government. Keywords: Learning Resources, Multiliteration, VAT Learning
Penguatan Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu Hariyanti; Adriano Megumi; Devi Safitri Pasaribu; Emia Kezia Aginta Br. Karo-karo; Hafif Anugerah; Muhammad Fadhal Al Giffari; Nur Mahmudah; Reci Sartika; Rika Enjelina Simatupang; Vera Anjeliana Simanjuntak; Wahyu Nur Khasanah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.695 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.1995

Abstract

Abstrak Stunting merupakan prediktor rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi sangat penting. Upaya percepatan pencegahan stunting lebih efektif apabila semua program intervensinya dilakukan secara konvergen. Dengan mekanisme konvergensi akan tercipta keterpaduan proses mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah dari berbagai lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbup no.2 tahun 2021 tentang peran desa dalam konvergensi pencegahan stunting terintegrasi di desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu. Kebijakan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa merupakan program prioritas nasional, masih terdapat interpretasi implementasi peraturan terkait konvergensi stunting,dan kata lain kolaborasi yang sifatnya saling membutuhkan. Percepatan penurunan stunting di desa diharapkan dapat bebas di desa tahun 2024, tentunya sangat memerlukan mekanisme yang disepakati bersama antara desa dan supradesa dalam penetapan bersama indikator cakupan intervensi konvergensi stunting skala prioritas di desa berdasarkan kewenangan lokal desa. Metode yang diterapkan adalah melalui sosialisasi. Kegiatan sosialisasi tentang stunting dilaksanakan di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 10 Agustus 2022. Kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan dengan memberikan informasi dan edukasi mengenai stunting,gizi dan pola hidup sehat oleh mahasiswa Kukerta UNRI tahun 2022. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan melalui pendekatan dan penggunaan media yang disesuaikan dengan kondisi Obyektif yang ada di desa, dan dapat dilakukan secara informal maupun formal. Peran mahasiwa Kukerta UNRI 2022 lainnya di wujudkan dalam pembagian makanan tambahan (MT ) bergizi berupa bubur untuk menunjang pertumbuhan gizi setiap balita terbukti dengan adanya data bahwa berat badan dan tinggi balita usia 0-59 dalam keadaan normal dapat di indikasikan bahwa tidak adanya stunting pada anak di desa Tandun Barat. Hal tersebut juga didukung oleh partisipasi masyarakat yang secara rutin ikut serta posyandu. Kata Kunci: Aksi Konvergensi, Stunting, Cakupan Program Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah, Mahasiswa Kukerta UNRI 2022 Abstract Stunting is a predictor of the low quality of human resources, so stunting prevention and control is very important. Efforts to accelerate stunting prevention are more effective if all intervention programs are carried out convergently. The convergence mechanism will create an integrated process starting from the planning, budgeting, and monitoring of government programs/activities from various cross-sectors. This study aims to find out Perbup No. 2 of 2021 regarding the role of villages in the convergence of integrated stunting prevention in Tandun Barat Village, Rokan Hulu Regency. The convergence policy for the acceleration of stunting reduction in villages is a national priority program, there are still interpretations of the implementation of regulations related to stunting convergence, and in other words collaboration that is mutually necessary. The acceleration of stunting reduction in the village is expected to be free in the village by 2024, of course it really requires a mutually agreed mechanism between the village and the supra-village in the joint determination of indicators for the priority scale stunting convergence intervention coverage in the village based on the local authority of the village. The method applied is through socialization. The socialization activity about stunting was carried out in Tandun Barat Village, Rokan Hulu Regency on August 10, 2022. The socialization activity was in the form of counseling by providing information and education about stunting, nutrition and healthy lifestyles by UNRI Kukerta students in 2022. And this is done through an approach and use of media that is adapted to the objective conditions in the village, and can be done informally or formally. The role of other UNRI 2022 Kukerta students is manifested in the distribution of nutritious supplementary food (MT) in the form of porridge to support the nutritional growth of each toddler as evidenced by the data that the weight and height of toddlers aged 0-59 under normal circumstances can indicate that there is no stunting in children. in the village of West Tandun. This is also supported by the participation of the community who regularly participates in the Posyandu. Keywords: Convergence Action, Stunting, Coverage Of Nutrition Improvement Programs, Local Government, UNRI 2022 Kukerta Students.
Pembuatan Apotek Hidup Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Desa Indra Sakti Hariyanti; Fayzil Auliaswan; Gari Ardiansyah; Indah Annisa Ramadhani; Latifah Fitri Siregar; Lifeony Maharani; Luqmanul Hakim; Rahmat Hidayat; T. Nadifa Septiani; Tiara Sapta Audia; Tuti Ramadhani
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.95 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.2001

Abstract

Abstrak Desa Indra Sakti merupakan daerah dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian dibidang perkebunan. Sebagian besar masyarakat belum memahami jenis-jenis tanaman obat serta khasiatnya. Tanaman obat banyak dijumpai, namun pemanfaatannya belum optimal. Tujuan pembuatan apotek hidup adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang manfaat tanaman obat serta sarana dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Indra Sakti. Tahapan yang digunakan antara lain persiapan, survei lapangan, pembuatan apotek hidup dan pemeliharaan. Jenis tanaman obat yang dibudidaya adalah jahe (Zingiber officinale), lengkuas (Alpinia pyramidata), kencur (Kaemferia galangal), kunyit (Curcuma longa L.), temulawak (Curcuma Xanthorrhiza), serai wangi (Cymbopogon nardus (L.) Rendl), sirih (Piper battle L.), sirih merah (Piper ornatum), binahong (Anredera cordifol) dan betadine (Jatropha multifida L.) Program kerja pengabdian masyarakat di Desa Indra Sakti, Kecamatan Tapung ini menghasilkan apotek hidup sebagai sarana dalam budidaya tanaman obat. Kata Kunci: Apotek Hidup, Tanaman Obat, Indra Sakti Abstract Indra Sakti Village is an area with the majority of the population working in the plantation sector. Most people do not understand the types of medicinal plants and their properties. Many medicinal plants are found, but their utilization is not optimal. The purpose of making a live pharmacy is to provide information and knowledge about the benefits of medicinal plants and facilities in improving the health of the people of Indra Sakti Village. The stages used include preparation, field surveys, manufacture of live pharmacies and maintenance. The types of medicinal plants cultivated are ginger (Zingiber officinale), galangal (Alpinia pyramidata), kencur (Kaemferia galangal), turmeric (Curcuma longa L.), temulawak (Curcuma Xanthorrhiza), citronella (Cymbopogon nardus (L.) Rendl), betel (Piper battle L.), red betel (Piper ornatum), binahong (Anredera cordifol) and betadine (Jatropha multifida L.) This community service work program in Indra Sakti Village, Tapung District produces live pharmacies as a means of cultivating medicinal plants. Keywords: Living Pharmacy, Medicinal Plants, Magic Senses
MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBANGUN KARAKTER MASYARAKAT YANG BERLANDASKAN NILAI PANCASILA Kalisha Latifa Kartawijaya; Kyla Aisha Humaira; Marcellino Wijaya; Muhammad Gavin Wicaksono
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.558 KB) | DOI: 10.31316/jk.v5i2.2004

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai pancasila dalam penggunaan media sosial. Seiring berjalannya waktu, manusia terus menghasilkan perkembangan demi meningkatkan kemudahan dan kualitas hidup pada masyarakat. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu perkembangan dunia yang tidak dapat dihindari. Sebagai salah satu aspek paling esensial dalam masyarakat; teknologi komunikasi menjadi salah satu teknologi yang perkembangannya paling berdampak secara keseluruhan pada gaya hidup masyarakat. Media sosial merupakan sarana komunikasi dari hasil perkembangan IPTEK yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kebudayaan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui serta menganalisis bagaimana sosial media dapat menjadi sarana penyaluran dan pengembangan karakter masyarakat berbudaya sesuai dengan nilai pancasila. Dengan mengetahui pengaruh penggunaan sosial media yang dirasakan oleh masyarakat, kami dapat menentukan kesesuaian pengembangan sosial media yang ada dengan nilai pancasila. Hasil penelitian ini merupakan rumusan dari data yang diperoleh dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat bangsa Indonesia untuk menggunakan media sosial berlandaskan nilai - nilai  Pancasila.Kata kunci: Media sosial, Pancasila, IPTEK, Budaya, Masyarakat AbstractThis research aims to develop the values of Pancasila in the use of social media. Over time, humans continue to produce developments to improve the ease and quality of life in society. The development of science and technology becomes one of the world's developments that cannot be avoided. As one of the most essential aspects of society; Communication technology becomes one of the technologies whose development has the most overall impact on people's lifestyles. Social media is a means of communication from the results of the development of science and technology that has a very large influence on human culture. The purpose of this research is to know and analyze how social media can be a means of channeling and developing the character of cultured communities in accordance with the values of Pancasila. By knowing the influence of social media use felt by the community, we can determine the suitability of existing social media development with the value of Pancasila. The results of this study are a formulation of the data obtained and are expected to be a reference for the people of the Indonesian nation to use social media based on pancasila values.Keywords: Social media, Pancasila, Science and Technology, Culture, Society

Page 26 of 168 | Total Record : 1679