cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rury Febrina
Contact Email
rury.febrina@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6285263787870
Journal Mail Official
nakhoda@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Kampus Bina Widya Simpang Baru Panam KM. 12,5 Pekanbaru 28293
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Riau
ISSN : 18295827     EISSN : 26565277     DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
Core Subject : Social,
Social Sciences
Government and Local Politics Political Parties and Political Representative Systems Government Management and Bureaucratic Village Governance Study of Malay Governance
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 207 Documents
 8   9   10   11   12 
Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam Wahib Assyahri; Mercya Vaguita
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 2 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i2.7844

Abstract

Aplikasi Siskeudes ini merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh BPKP dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Pemerintah Padang Pariaman sudah menetapkan Siskeudes untuk diaplikasikan namun pada kenyataannya masih banyak nagari yang ada di Kecamatan 2x11 Kayutanam khususnya nagari kayu tanam ini mengalami kendala dalam mengaplikasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan aplikasi Siskeudes di Nagari Kayu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan nagari yang transparan dan secara akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data penelitian didapatkan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara secara mendalam, kemudian dianalisis dengan tiga tahapan untuk penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan Aplikasi Siskeudes di Nagari Kayu Tanam sudah cukup baik dalam penggunaannya, dilihat dari aspek efisiensi, efektif, dan kesesuaian dalam aplikasi tersebut melalui tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, sedangkan belum efektif dan belum ada kesesuaian pada tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban, tetapi masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu; kurangnya sumber daya manusia yang ada; pelatihan-pelatihan dari pihak kabupaten belum maksimal; keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan partisipasi masyarakat yang masih kurang. (2) Faktor-faktor penyebab kendala yang ditemukan dalam penggunaan sistem keuangan desa tersebut, yaitu adanya kesalahan teknis, adanya gangguan lingkungan, dan adanya kelalaian manusia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam sudah cukup baik diterapkan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala-kendala yang terjadi.
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru Difa Sabrina; Ishak
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 2 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i2.7829

Abstract

Penerimaan peserta didik baru dengan kebijakan sistem zonasi telah diberlakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Melalui Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 kebijakan ini berlaku di seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Indonesia. Penerapan kuota zonasi sebesar 80 persen oleh pemerintah Kota Pekanbaru menimbulkan banyak pro dan kontra. Tujuan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB yakni untuk mengurangi biaya transportasi pendidikan, mendekatkan calon peserta didik dengan domisili tempat tinggal nya, mengurangi kemacetan, serta menghilangkan persepsi sekolah favorit dan tidak favorit juga dengan utama adalah pemerataan pada kualitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian tingkat sekolah menengah atas di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, dalam mengevaluasi kebijakan sistem zonasi untuk PPDB tingkat SMA belum terlaksana secara maksimal, hal tersebut karena kurangnya sosialisasi oleh penyelenggara kebijakan sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang komprehensif terhadap masyarakat.
The Quality in Electronic Services Jogja City Government: In Case E-KTP Dody Mulyanto
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 2 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i2.7814

Abstract

This research aims to measure public service satisfaction through the electronic service in jogja city government.Tthis study is a qualitative research with descriptive analytic method. It also analyzest with normative theory as comparison. In this case, the research explore take of e-ktp, E-ktp has a profit for indonesian people who are as identity card, handle the country administration access and facilities easily, minimize dual population data, and there is no need to extend the card (for life). The jogja city government still has a lot of problem. Although 1900 society haven’t receive an E-ktp, then Jogja city government should prepare with 4.0 era in which all of system use elecetronic. The author analyze and think how to increase satisfication quality service through electronic system.
Pengembangan Political Will Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren di Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Ali Yusri; Adlin
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 2 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i2.7826

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 6 ayat 2, dinyatakan bahwa Kepala desa memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat desa. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 3 poin disebutkan bahwa pemberdayaan tersebut termasuk pemberdayaan dibidang ekonomi. Tanaman Aren mempunyai potensi memberdayakan ekonomi masyarakat desa dengan potensi hasilnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan kebun karet maupun sawit. Menurut Asosiasi Aren Indonesia Provinsi Riau, sangat sedikit pemerintah desa yang mau memberdayakan ekonomi masyarakat melalui budidaya Aren. Hal unik terlihat di desa Koto Tuo Barat, berupa sudah ada beberapa orang masyarakat Desa Koto Tuo Barat telah mulai menanam tanaman aren dan pemerintah desa Koto Tuo Barat terlihat mempunyai komitmen memberdayakan masyarakat melalui tanaman aren sebagaimana dimuat dibeberapa media massa. Dengan demikian politicall will pemerintah desa Koto Tuo Barat memberdayakan masyarakat melalui budidaya aren menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan menggambarkan sejauhmana polititicall will pemerintah desa yang diukur dengan beberapa indikator. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan mewawancara pihak terkait yaitu kepala desa dan perangkat desa serta masyarakat Koto Tuo Barat, serta Asosiasi Aren Indonesia Daerah Riau dan Asosiasi Aren Indonesia Daerah Kampar. Selain itu profil desa dan dokumen lainnya digunakan untuk memperkuat temuan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan Pemerintah desa Koto Tuo Barat telah memiliki komitmen mengembangkan budidaya aren untuk meningkatkan ekonomi masyarakat diukur dari indikator inisiatif, pilihan kebijakan. Namun masih lemah dalam hal memobilisasi para pihak, komitmen publik dan pengalokasian anggaran yang memadai untuk pengembangan budidaya aren, kemauan belajar dan beradaptasi.
Implementation of Smart Governance Concept Policy in Bantul Regency Methafiani Farikha
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 2 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i2.7809

Abstract

This aims to know about what is the implementation of smart governance concep policy in Bantul Regency. This research uses descriptive qualitative research methods. Bantul Regency Government provides a smart city application to facilitate community participation in reporting an incident that occurs in the Bantul Regency environment. This application was created to be a means of fast and effective information between the public and the government. Not many people know, and there are some features that are either not understood by the community or do not facilitate the work done by LAPOR! Staff. Most complaints in Bantul Regency are dominated by complaints about infrastructure, the environment, bureaucratic reform and governance, population administration and several other problems. What is expected from the results of this study is the LAPOR! this becomes a bridge to connect complaints and aspirations of the community with relevant agencies, so that the issues raised can be conveyed and get a quick and appropriate treatment.
Innovation Hub: Media Kolaborasi Menuju Pemerintahan Daerah Inovatif Herie Saksono
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7854

Abstract

The digital age is demanding local governments to become more innovative in their governance. Innovation is a necessity in the formulation of policies to be more qualified and implementative, service provision becomes more excellent, ultimate and optimal, accelerating public welfare, increasing investment, and creating regional independence in order to have excellence and competitiveness. The problem is, based on empirical facts there are still many local governments (LGs) that cannot be categorized as innovative LGs. What is the right strategy to change it so that local governments are more innovative? This study is an observation during the facilitation of regional innovation activities. The goal is to find solutions while simultaneously driving massive change. The method used is qualitative with descriptive-comparative analysis. Data collection is done by triangulation, while data analysis is inductive. Innovation hub (i-hub) is a solution that functions as a medium of collaboration between innovation actors, the Government, regional governments, as well as village governments, communities, and development stakeholders in the regions. Through the innovation hub, it is expected that an innovation spectrum will be held that includes leadership innovation, administrative innovation, management innovation, policy innovation, social innovation, technological innovation, and innovation disruption. In general, it can be emphasized that the innovation hub is a collaborative media that is able to shape the innovation ecosystem, accelerate innovation, create innovators, and build dynamic and sustainable local government. In due time, the innovation hub triggers innovation and changes in local government to become more dynamic, creative, adaptive, innovative, productive, futuristic, and prospective. It is recommended that each local government change immediately, encourage the institutionalization of i-hub, and manage it collaboratively to foster regional innovation.
Institution Building dalam Mengatasi Persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Khotami
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7842

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dimotivasi oleh munculnya kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah kabupaten di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang menjanjikan sehingga kegiatan tersebut dijadikan mata pencaharian. Penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masalah yang telah menjadi perbincangan di antara masyarakat Riau pada umumnya. Masalah ini harus dipecahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dampak dari kegiatan penambangan emas tidak akan membahayakan wilayah atau orang-orang yang tinggal di daerah sekitar lokasi tambang. Faktor kurangnya kesadaran publik tentang bahaya PETI telah menyebabkan pertumbuhan PETI tumbuh, di samping rendahnya tingkat keterlibatan aktor yang tertarik dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan sehingga mempengaruhi produk regulasi yang lemah yang merupakan payung hukum bagi PETI. kegiatan penambangan emas yang merugikan masyarakat setempat. Studi ini melihat bagaimana struktur kelembagaan menangani masalah penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pegawai Dinas ESDM Provinsi Riau, DPRD, Asisten III Sekretariat Daerah Kuantan Singingi, Petugas Kepolisian Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai Dinas Lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Desa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya peran kepemimpinan baik formal maupun informal dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pelaku pertambangan. Selain itu tidak ada aturan dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum terkait penambangan masyarakat. Sumber daya yang terbatas dalam bentuk biaya, fasilitas, dan jarak lokasi penambangan membuatnya sulit dikendalikan oleh polisi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dalam pengembangan kelembagaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, DPRD dan masyarakat dalam mengatasi masalah penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi.
Gerakan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Inovasi Pelayanan Lukadesi (Keluarga Berduka Desa Siaga) di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta Hendy Setiawan; Fariza Ikhsanditya
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7853

Abstract

Penelitian ini menganalisis gerakan masyarakat tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman melalui inovasi pelayanan Lukadesi dengan alat analisis teori proses inovasi De Jong dan Den Hartog yakni melihat peluang, mengeluarkan ide, mengkaji ide, dan implementasi. Rendahnya kesadaran masyarakat Sleman akan administrasi kependudukan di bidang kematian menjadi perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan ketika terjadi peristiwa kematian masyarakat enggan melaporkan ke pihak terkait sehingga data kependudukan yang ada di database tidak sesuai dengan jumlah masyarakat di lapangan. Semenjak dibentuknya inovasi Lukadesi justru keadaan berubah drastis, di mana dengan pelayanan Lukadesi masyarakat sangat partisipatif. Hasil menunjukkan bahwa inovasi Lukadesi menjadi layanan unggulan desa yang dibentuk pada pertengahan 2017 dan sampai saat ini sudah 83 desa dari 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman menjadi peserta Lukadesi. Inovasi ini mampu menumbuhkan kesadaran administrasi kematian masyarakat di Kabupaten Sleman yang mencapai 90% lebih, sehingga data yang ada pada database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akurat dibandingkan sebelum adanya inovasi Lukadesi. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Kesimpulanya ialah gerakan inovasi Lukadesi telah memenuhi tahapan proses inovasi dengan tingkat partisipasi dan respon publik yang sangat prestisius.
Provinsi “Istimewa Melayu Kepulauan Riau”: (Gagasan Permulaan) Muchid Albintani; Auradian Marta
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7833

Abstract

Esai ini berupaya menelaah hubungan kausalitas antara regulasi ketatanegaraan [keberadaan pemerintah pusat sebagai negara dalam arti sempit terhadap ‘Pemerintahan Alam Melayu’], dan corak pemerintahan daerah [berdasarkan budaya politik lokal sebagai implementasi desentralisasi] di kawasan Riau Kepulauan yang dianggap strategis secara geografis. Esai iniber tujuan, [i] Menjelaskan faktor-faktor yang mendukung urgensinya mewujudkan ‘Pemerintahan Alam Melayu’ di Kepulauan Riau sebagai kawasan strategis. [ii] Menjelaskan implemen tasi ‘Pemerintahan Alam Melayu’ di Kepulauan Riau sebagai kawasan atau wilayah strategs. Hasil penelaahan menunjukkan, [i] Berdasarkan perspektif Geo-politik dan pola Hubungan Pusat-daerah, corak pemerintahan lokal sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi di Kepulauan Riau adalah sebuah keniscayaan karena merupakan kawasan perbatasan yang strategis [ii] Berdasarkan kedua perspektif tersebut, esai ini menginisiasi studi akademis, dan formulasi kebijakan pembentukan ‘Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan’.
Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik: (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019) Fandi Sintani; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7848

Abstract

Partai politik memiliki sistem perkaderan yang berbeda untuk melakukan tahapan seleksi kader yang selektif, transparan serta demokratis. Tujuan dari rekrutmen kader dengan maksud untuk dapat memperoleh kader yang ideal dalam memperjuangan kepentingan masyarakat dan memahami visi partai. Partai politik akan terus melakukan kaderisasi secara terus menerus untuk mendapat pemimpin masa depan bangsa dan Negara. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu kualitatif untuk dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan pilihan di partai Nasdem Seram Bagian Barat. Berdasarkan hasil penilitian pada DPD II partai Nasional Demokrat (Nasdem) Seram Bagian Barat dalam melakukan proses kaderisasi dan penetapan calon legislatif Partai Belum sesuai dengan cita-cita besar Demokrasi. Kaderisasi yang dilakukan partai Nasional Demokrat Kabupaten Seram Bagian Barat ini hanya sebagai persyaratan partai menjelang Pemilu dilaksanakan. Proses seleksi calon legislatif sebaiknya pada partai politik secara terbuka dengan ketentuan mengikuti proses yang ditentukan oleh internal partai yang meliputi syarat yang ditentukan dan prosedur yang diketahui oleh masyarakat umum. Keterbukaan dalam proses seleksi menjadi uji publik calon anggota legislatif untuk masyarakat dapat menilai kemapuan dari kadidat calon yang di usulkan oleh partai politik.

Page 10 of 21 | Total Record : 207

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 2 (2025) Vol 24 No 1 (2025) Vol 23 No 2 (2024) Vol 23 No 1 (2024) Vol 22 No 2 (2023) Vol 22 No 1 (2023) Vol 21 No 2 (2022) Vol 21 No 1 (2022) Vol 20 No 2 (2021) Vol 20 No 1 (2021) Vol 19 No 2 (2020) Vol 19 No 1 (2020) Vol 18 No 31 (2019) Vol 18 No 2 (2019) Vol 17 No 30 (2018) Vol 17 No 29 (2018) Vol 16 No 28 (2017) Vol 16 No 27 (2017) Vol 15 No 26 (2016) Vol 15 No 25 (2016) Vol 14 No 24 (2015) Vol 14 No 23 (2015) Vol 13 No 22 (2014) Vol 13 No 21 (2014) Vol 12 No 20 (2013) Vol 11 No 17 (2012) Vol 10 No 16 (2011) Vol 10 No 15 (2011) More Issue