cover
Contact Name
Dr. Titi Darmi
Contact Email
jurnalmpkp123@gmail.com
Phone
+6285234332266
Journal Mail Official
titidarmi@umb.ac.id
Editorial Address
Kampus 4 UMB. Jl. H. Adam Malik Km 9, Bengkulu City, Bengkulu, Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
ISSN : 26857499     EISSN : 27458660     DOI : 10.36085/jmpkp
Core Subject : Social,
Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, diterbitkan oleh program studi Administrasi Publik , sebagai wadah forum antara para akademisi, peneliti /praktisi, bidang kebijakan publik, manajemen tata kelola pemerintahan (sector publik). Untuk, menyampaikan gagasan dan menumbuhkan keunggulan dan berbagi pengalaman dan membuat strategi dalam mengatasi permasalahan penelitian dalam bidang administrasi , kebijakan publik, manajemen dan tata kelola pemerintahan
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)" : 8 Documents clear
Analisis Pengelolaan Peninggalan Rumah Bung Karno di Kota Bengkulu M. Wirantara; Titi Darmi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.4649

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahu pengelolaan cagar budaya di Kota Bengkulu dan Kendala-kendala pelaksanaan pengelolaan cagar budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi. Model analisis data terdiri dari Pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasahnya menajemen pengelolaan cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari beberapa wawancara peneliti kepada para informan selaku pengelola cagar budaya di Kota Bengkulu dibawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi pihak pengelola cagar budaya sudah membentuk juru pelihara cagar budaya, satuan pengamanan cagar budaya, tim ahli cagar budaya, dan pembentukan beberapa program yaitu pemberian papan keterangan cagar budaya, penambahan galeri sejarah rumah Pengasingan Bung Karno, dan pembuatan nama cagar budaya. Kendala-kendala yang dihadapi berupa kekurangan sarana dan prasarana untuk menunjang pegelolaan dan kendala pada kekurangan sumber daya manusia di satuan pengamanan karena keterbatasan anggaran, serta lokasi kantor yang berada diluar provinsi menyulitkan koordinasi
Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau Dari Indeks Pembangunan Manusia Ira Haira Zulfia; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5263

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganisis menganalisis bagaimana problematika pelaksanaan otonomi khusus ditinjau dari indeks pembangunan manusia (IPM). Artikel ini dianalisis menggunakan pendekatan studi literatur, yang melibatkan pengumpulan informasi dan sumber yang relevan terkait dengan topik yang dibahas. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis isi. Hasil dari studi literatur ini mengungkap beberapa problematika pelaksanaan otonomi khusus di Papua, terutama dalam konteks indeks pembangunan manusia. Beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain terhentinya dana otonomi khusus di birokrasi pemerintahan, kurangnya layanan kesehatan yang memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, diskriminasi kebijakan pusat terhadap daerah, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah setelah pelaksanaan otonomi khusus.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman Herza Netti; Aldri Frinaldi; Asnil; Adrianto
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5368

Abstract

Biaya retribusi, terkadang disebut sebagai biaya layanan sampah/kebersihan, adalah pembayaran untuk layanan sampah masyarakat atau suatu layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kebersihan suatu tempat tertentu. Pengendalian dan pengumpulan sisa pembuangan dari sumber ke tempat pembuangan pertama, untuk membawa sampah dari sumber tempat pembuangan pertama ke lokasi tujuan pembuangan akhir. Merupakan pelayanan persampahan/kebersihan Pemerintah Kota Pariaman. Pendekatan penelitian ini memanfaatkan kajian literatur dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data penelitian. Peneliti mengumpulkan, memeriksa, dan menyusun sumber-sumber dari buku, makalah,dan penelitian sebelumnya sebelum sampai pada kesimpulan dan penyajian data.
Analisis Faktor-Faktor Dampak Bahaya Stunting di Kawasan Masjid Al Akbar Surabaya Fierda Nurany; Chairien Nurwulan Ghozalyfah; Fajar Rachma Dian; Ferdian Iqbal; Dhurrotul Machbubah; Laila Della Amanda
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5545

Abstract

The purpose of this study is to determine public understanding of the dangers of stunting in the Al-Akbar Mosque area of Surabaya and the components that affect it. This research uses a qualitative approach with a descriptive approach. The community around Masjid Al-Akbar Surabaya, health institutions, institutions of women's empowerment and child protection, population control and family planning, and other sources of information are the subjects of this study. The source of research data is informants. Observations and interviews were used in this study. The results show that people still have a low understanding of stunting, and many people do not know how to prevent it, as well as the biological, environmental, economic, and social impacts of stunting. Studies conducted in the Al Akbar Mosque area of Surabaya show that people do not understand the dangers of stunting and how to prevent it. Influencing factors include: Child nutrition, too much instant food, poor motherhood, weak immunity and so on. Therefore, the importance of stunting prevention and treatment with a comprehensive approach
Iklim Organisasi Dan Kepuasan Kerja Pegawai Pengadilan Agama Denpasar Abdul halim Muhammad H.A.Rahman; Nyoman Sri Subawa
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5625

Abstract

The Denpasar Religious Court is the only Class I Religious Court in the province of Bali. As a Class I Religious Court, it handles a lot of cases per year, with an insufficient number of employees leading to an increased workload for the staff. Alongside the implementation of the "one day minute and one day publish" program, the Denpasar Religious Court also acts as a coordinator for budget absorption related to DIPA 04, overseeing eight Class II Courts. Furthermore, the less strategic location of the Denpasar Religious Court, due to its off-road placement, makes it challenging for parts of the community to locate the court. The main issue addressed in this study is how the organizational climate and employee job satisfaction at the Denpasar Religious Court are. The objectives of this research are: 1) to examine the organizational climate at the Denpasar Religious Court, and 2) to determine the influence of the organizational climate at the Denpasar Religious Court on employee job satisfaction. The research method utilized in this study is a qualitative approach with thematic analysis. The research findings indicate that: 1) the organizational climate at the Denpasar Religious Court, characterized by supportive leadership, has the strongest influence, along with teamwork and communication; and 2) the organizational climate significantly affects job satisfaction, where motivation, employee commitment, and efficiency are the variables that impact job satisfaction
Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara ahmad aldo; Rekho Adriadi; Yogi Alfiansyah; Titi Darmi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang PeranBadan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam penelitian ini peran Badan Pendapatan Daerah dalammenigkatkan penerimaan pajak bumi bangunan yaitu sebagai motivator,fasilitator, dan mobilisator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data di dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari Indikator Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukan bahwa Peran Bapenda Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara sudah berjalan dengan baik, Namun masih rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga Bapenda perlu meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan di Desa maupun Kecamatan.
Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Tanggo Raso Kabupaten Bengkulu Selatan Syafiyah Putri; Kasman; Titi Darmi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5185

Abstract

Terlaksananya pembangunan desa yang majudan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah desa serta peran masyarakat. Dengan demikian dalam suatu pelaksanan pembangunan desa peran kepala desa menjadi penting yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan desa guna untuk memperlancar pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa tanggo raso kabupaten Bengkulu selatan. Tujuan Penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa tangggo raso kabupaten Bengkulu selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Kulitatif deskriptif, dengan jumlah informan 7 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis model interaktif dengan tahapanpengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu pertama,peran Kepala Desa sebagai motivator telah berjalan cukup baik, sebagaimana tercermin dari pandangan positif masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa dalam memotivasi masyarakat. kedua, peran Kepala Desa sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa ini terbukti sangat efektif, dengan adanya berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan. Namun demikian, peran sebagai mobilisator yaitu penggerak dan pemberi arahan masih kurang, yang mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak meningkat sesuai harapan.
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu Reni Insyiroh; Sri Indarti; Titi Darmi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5202

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam menanggulangani Bencana Banjir Di Kota Bengkulu khsusunya Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengethaui dan menganalisis Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam menanggulangani Bencana Banjir Di Kota Bengkulu khsusunya Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Dengan focus penelitian ada 1 yaitu Peranan Badan Pennggulangan Bencana (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Kota Bengkulu ( Studi Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan tiga langkah untuk menganalisis data yaitu: reduksi data dan penyajian serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran BPBD kota bengkulu dalam penanggulangan bencana banjir di kelurahan rawa makmur kota bengkulu yakni belum berjalan dengan baik walaupun peranan BPBD kota Bengkulu dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Akan tetapi terlihat dari upaya penanganan bencana yang terjadi sudah di laksanakan tetapi belum terealisaikan dan belum berjalan dengan maksimal.hal itu terlihat berdasarkan penetapan kebijakan, pencegahna bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi bencana belum maksimal.

Page 1 of 1 | Total Record : 8


Filter by Year

2023 2023


Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)-IN PROSES Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) More Issue