cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 116 Documents
 5   6   7   8   9 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) BAGI LANJUT USIA POTENSIAL DI KOTA YOGYAKARTA Roni Hermoko
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i3.11047

Abstract

Semakin tingginya persentase Lansia di Indonesia akan menambah beban pemerintah karena akan menambah angka ketergantungan/dependency ratio. Untuk mengurangi beban pemerintah diperlukan sebuah program pemberdayaan bagi Lansia potensial. Salah satu program yang sudah ada adalah Program UEP bagi Lansia Potensial sebagai bentuk investasi sosial diharapkan mengurangi beban pemerintah dengan terwujudnya Lansia yang sehat, mandiri dan bermartabat. Kajian ini memaparkan faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi program UEP bagi Lansia potensial di Kota Yogyakarta. Faktor yang memberikan pengaruh positif dalam implementasi program antara lain kapasitas organisasi yang terdiri dari struktur birokrasi yang simple structure, model komunikasi dan koordinasi secara formal dan informal; kondisi lingkungan yang terdiri dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; serta variabel penerima manfaat yang dilihat dari mudahnya program dilaksanakan dan perubahan positif untuk kehidupan sosial penerima manfaat. Variabel yang memberikan pengaruh negatif antara lain variabel konten kebijakan yaitu belum adanya peraturan tentang Lansia di Provinsi dan Kota, tidak sampainya pesan peraturan nasional kepada implementor; variabel kapasitas organisasi tentang sumberdaya yaitu kurangnya pelatihan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menyebabkan kurang maksimalnya pendampingan program, variabel kondisi lingkungan terkait dukungan pemerintah Kelurahan yang kurang memberikan perhatian dan  Dinas Sosial tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi program. Dengan kondisi seperti itu, maka diperlukan adanya advokasi ke Pemerintah Kota untuk segera memiliki peraturan yang bisa menjadi pedoman pelaksanaan program, mendorong Dinas Sosial untuk segera memiliki SOP monitoring dan evaluasi program, mendorong Pemerintah Kelurahan untuk melakukan inisiasi kegiatan kelanjutusiaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PSM yang menjadi pendamping program. Kata kunci: Implementasi Program, Lanjut Usia Potensial, Usaha Ekonomi Produktif.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK (RTHP) DI KOTA YOGYAKARTA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 2 (2021): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i2.12743

Abstract

Collaborative Governance merupakan kerjasama antar Stakeholder yang memuat pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Kota Yogyakarta sangat memerlukan kerjasama antar Stakeholder untuk dapat mewujudkan pembangunan dan pengelolaan RTHP, mengingat luas wilayah Kota Yogyakarta yang relatif kecil dan pentingnya keberadaan RTHP yang bukan hanya menjadi penghijauan tetapi juga untuk menjaga keseimbangan di lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, DLH Kota Yogyakarta yang menjadi pemeran kunci dalam pengelolaan RTHP mengajak instansi lain seperti Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta dan pihak swasta seperti CV Sarana Mega Konstruksi, serta mengajak masyarakat sekitar untuk bekerjasama dalam membangun dan mengelolaan RTHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Collaborative Governance yang selama ini dijalin antar Stakeholder untuk mewujudkan pengelolaan RTHP yang baik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan hasil analisa dari teori yang digunakan. Hasil penelitian yakni Collaborative Governance melalui 4 proses yakni adanya tahapan assesment, tahapan initiation, tahapan deliberation dan tahapam implementation.
PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA HALAL MELALUI SUMBER DAYA MANUSIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 2 (2021): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i2.12610

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi dalam pariwisata yang beragam seperti kebudayaan, wisata alam, dan kulinernya serta dikenal sebagai kota pelajar. Konsep wisata halal adalah salah satu trend baru yang sedang dikembangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota wisata yang telah menerapkan wisata halal dan mulai mengembangkan untuk menjadi destinasi wisata halal kelas dunia. Salah satu wisata halal yang sudah menerapkan konsep wisata halal di Kota Yogyakarta yaitu wisata Tamansari. Tamansari yang dikenal kental akan kebudayaan keratonnya, sehingga menariknya sebuah destinasi wisata ini untuk dijadikan wisata halal. Maka penulis akan menjabarkan bagaimana kesiapan sumber daya manusia Tamansari dalam mengembangkan kapasitas wisata halalnya. Untuk itu yang menjadi obyek dalam pengambilan data melibatkan pengelola Tamansari, Dinas Pariwisata dan warga sekitar Tamanasari yang mana sebagai peran penting dalam melengkapi data pada tulisan ini. Penelitian yang digunakan metode kualitatif yang mana sumber datanya diambil melalui wawancara dari beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tempat yang diteliti sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan konsep wisata halal. Masukan bagi pengelola Tamansari adalah untuk lebih memperhatikan pemeliharaan fasilitas mereka dan meningkatkan sumber daya manusia di sekitar Tamansari.
Strategi Lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Adat Osing Kemiren Muthiara Dwi Anggreani; Isnaini Muallidin
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 1 (2020): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i1.12542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Lembaga Adat Osing Kemiren dalam pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian ini berangkat dari sebuah keterbukaan masyarakat adat untuk menerima modernisasi dengan tetap melestarikan nilai budaya yang mereka anut. Hal ini membawa dampak yang signifikan bagi kesejarteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata desa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Dari hasil analisis pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya strategi lembaga adat dalam pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi cukup efektif, dibuktikan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat selama dilakukannya promosi melalui media sosial Desa Kemiren. Strategi ini terletak pada strategi kelembagaan yang diterapkan oleh lembaga adat Desa Kemiren, namun terdapat salah satu strategi yang belum maksimal, yaitu pada strategi pendukung sumber daya, dimana perlu adanya peningkatan kualitas tenaga kerja guna mendukung pengembangan pariwisata di Desa Kemiren.
STUDI KOMPERATIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PARTISIPASI MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (PANGGUNGHARJO, CANDEN, DLINGO DAN TIRTOHARJO) KABUPATEN BANTUL Evan Stiadi; Muchammad Zaenuri
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i3.11048

Abstract

BUMDes merupakan lembaga untuk memberdayakan masyarakat desa dalam aspek sosial-ekonomi. Di era pembangunan desa, pemerintah berupaya untuk mendorong mendirikan BUMDes sehingga lembaga ini terus banyak bermunculan.  Dari BUMDes yang telah berjalan hanya beberapa BUMDes yang mempu memberikan kontribusi untuk pembengunan masyarakat desa yang disalurkan ke Pemerintahan Desa melalui APBDes maupun dirasakan langsung oleh masyarakat. Selajutnya, masih banyak BUMDes-BUMDes yang memiliki persoalan sehingga BUMDes tidak bisa berjalan efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, Tujuan penelitian ini untuk melihat seberapa jauh upaya memberdayakan masyarakat berbasis partisipasi melalui BUMDes. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi komperatif di Desa Panggungharjo-BUMDes Panggung Lestari, Canden-BUMDes Amrih Makmur, Dlingo-BUMDes Giritama dan Desa Tirtohargo-BUMDes Harum. Hasil penelitian ini menunjukkan ada tiga komponen pemeberdayaan masyarakat berbasis partisipasi melalui BUMDes. pertama, Memberikan Sosialisasi. Kedua, Memeberikan Pelatihan dan pengembangan. Desa panggungharjo dan Desa Dlingo memberikan pelatihan dan pengembangan dalam unit kegiatan BUMDes kepada penelola dan masyarakat desa, sedangkan Desa Canden dan desa tirtohargo kurang maksimal dalam pemberian pelatihan dan pengembangan. ketiga, Partisipasi Masyarakat di antaranya; pertisipasi dalam keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam evaluasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BUMDes yang mempertimbangkan aspek pemberdayaan masyarakat secara kontiniu akan memberikan efektifitas dalam pengelolaannya, sedangkan BUMDes yang dikelola secara internal Pemerintahan desa dan sedikit melibatkan masyarakat kecenderungannya tidak berjalan efektif.  Kata kunci: Pemberdayaan; Partisipasi; BUMDes. 
ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PSBB PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA TAHUN 2020 Rahma Putri Khasanah; Titin Purwaningsih
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12792

Abstract

Pemberlakuan Kebijakan PSBB pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19, pemberlakuan PSBB menimbulkan banyak risiko bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan Pemerintah dalam hal materiil, teknis dan sumber daya membutuhkan Collaborative Governance sebagai instrumen dalam implementasi kebijakan PSBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Collaborative Governance dalam implementasi Kebijakan PSBB I di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori George C. Edward III, data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder berasal dari website resmi, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan media. Hasil penelitiannya dimana Collaborative Governance perlu digunakan dalam segala lingkup dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, khususnya dalam kolaborasi dan komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, kolaborasi antar instansi terkait, kolaborasi dalam pendistribusian dan anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui Bantuan Sosial, juga penguatan kerjasama pada ormas besar seperti Muhammadiyah dan masyarakat. Namun dalam implementasi PSBB, masih terdapat hambatan dari aspek komunikasi Pusat dan Daerah yang masih tumpangtindih, aspek disposisi, serta hambatan yang berkaitan dengan data dan minimnya pengawasan pada Bansos serta pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih banyak dilakukan masyarakat. Kata Kunci: Collaborative Governance, PSBB, Covid-19
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Hana Marlina Isnah Rahmadani; Dian Eka Rahmawati
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 2 (2021): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i2.12657

Abstract

Pada dasarnya manusia adalah penghasil aktif sampah. Namun terlepas dari hal tersebut, manusia juga bisa menjadi solusi terbaik dari mengurangi permasalahan sampah. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan salah satu tindakan mengelola sampah dengan baik yang diikuti oleh peran serta masyarakat. Salah satu solusi pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yakni Bank Sampah. Bank Sampah Srayan Makarya sendiri merupakan gagasan dari masyarakat guna mewadahi masyarakat luas dalam memilah sampah. Selain itu, Bank Sampah Srayan Makarya juga bertujuan untuk memberikan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan foto dokumentasi, sehingga peneliti mampu mengetahui mekanisme dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Srayan Makarya RT 01 RW 02. Hasil peneliitian menunjukan bahwa Bank Sampah Srayan Makarya sudah melakukan kegiatan dengan baik, seperti memilah sampah dari sumbernya, menyetorkan sampah sampai mencatat hasil dari tabungan nasabah. Selain itu, partisipasi masyarakat memang cenderung kurang dalam beberapa kegiatan. Karena pada dasarnya kegiatan rutin dilakukan hanya seminggu sekali, dan kegiatan lain biasanya dilakukan oleh pihak luar. Beberapa kegiatan seperti pelatihan kerajinan atau ecoprint dilakukan hanya diawal saja. Kesadaran masyarakat memang menjadi peran penting kurangnya partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan di Bank Sampah Srayan Makarya. Disarankan kepada pengelola Bank Sampah Srayan Makarya untuk lebih aktif dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait sampah, agar masyarakat menjadi aktif dalam mengelola sampah dan menjaga lingkungan. 
Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019 Yoko Prasetiyo; Ane Permatasari
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 1 (2020): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i1.12544

Abstract

Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara terhadap pejabat yang berwenang pada Disnakertrans DIY serta data sekunder  sebagai data untuk memperkuat analisa penelitian. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kelayakan dalam menentukan besaran upah dan pendampingan bagi pekerja/buruh untuk memperjuangkan haknya dalam terpenuhinnya upah yang harus diterima, memperjuangkan hak pekerja /buruh dalam proses untuk mencapai kesejahteraan dalam pengupahan adalah bentuk keadilan untuk terus mencapai kesejahteraan bagi para pekerja/buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta.
SINERGITAS PEMERINTAH, SWASTA DAN CIVIL SOCIETY DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA YOGYAKARTA Agista Siskasari; Awang Darumurti; Ane Permatasari
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i3.11203

Abstract

Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. untuk mewujdukan Kota Layak Anak diperlukan Collaborative Governance melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan civil society untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Collaboratuve Governance dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak (KRA) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kampung Ramah Anak RW 07 Pakuncen telah melibatkan pemerintah, swasta dan civil society dalam melaksanakan program Kampung Ranah Anak (KRA).
BENTUK DAN JARINGAN PATRON-KLIEN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN TASIKMALAYA Perhat Alfaz; Suswanta Suswanta
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12793

Abstract

Politik uang dalam perhelatan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya adalah keniscayaan yang sulit dihindarkan. Jauh sebelum pemilu berlangsung, Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Berdasarkan hasil IKP 2019 Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat kerawanan tinggi menempati urutan pertama dalam subdimensi kampanye dengan skor 77,08, dimana politik uang termasuk bagian di dalamnya. Pasca pemilu berlangsung, laporan pelanggaran banyak diterima Bawasalu, lima diantaranya menyangkut pelanggaran politik uang dan hanya ada satu kasus yang terbukti memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa sampai pada putusan pengadilan.Maksud dari penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana bentuk dan jaringan patron-klien politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penilitian mengungkapkan bahwasannya praktik politik uang dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya banyak terjadi, hanya saja ada yang dilaporkan secara resmi ke Bawaslu dan ada yang dibiarkan begitu saja tidak dilaporkan. Ada enam jenis politik uang yang ditemukan, diantaranya: Vote buying, Individual gifts, Vote Tradding, Club goods, Services and activities dan Pork Barrel Project. Dari keenam jenis politik uang tersebut, kasus yang paling dominan ditemukan adalah vote buying sebanyak lima laporan yang resmi diterima Bawaslu, dengan pola penyebaran praktiknya melibatkan tim sukses yang didominasi oleh jaringan keluarga dan jaringan sosial. Strategi politik uang juga berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. pada pemilu 2014 partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya mencapai angka 65 persen dan terjadi kenaikan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 menjadi 71 persen.

Page 7 of 12 | Total Record : 116

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025): August Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2024): December Vol 5, No 3 (2024): August Vol 5, No 2 (2024): April Vol 5, No 1 (2023): December Vol 4, No 3 (2023): August Vol 4, No 2 (2023): April Vol 4, No 1 (2022): December Vol 3, No 3 (2022): August Vol 3, No 2 (2022): April Vol 3, No 1 (2021): December Vol 2, No 3 (2021): Agustus Vol 2, No 3 (2021): August Vol 2, No 2 (2021): April Vol 2, No 1 (2020): Desember Vol 2, No 1 (2020): December Vol 1, No 3 (2020): Agustus Vol 1, No 3 (2020): August Vol 1, No 2 (2020): April Vol 1, No 1 (2019): Desember Vol 1, No 1 (2019): December More Issue