cover
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Articles 191 Documents
KOORDINASI BPD DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBENTUKAN PERDES DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Diana Mahmuda; Wawan Budi Darmawan
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 3 (2022): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.15054

Abstract

Dalam hakikatnya desa menjalankan dua fungsi, yakni sebagai local self government dan self governing community. Sehingga hal ini desa mendapat pemberian dan kewenangan dalam merumuskan serta memutuskan masa depan-nya yang kemudian dituangkan dalam kebijakan sebagai produk hukum (Peraturan Desa) berdasar pada kebutuhan dan kepentingan bagi seluruh masyarakat desa. Peraturan Desa (Perdes) menjadi suatu produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. Demi terciptanya suatu kebijakan yang berdasar pada proses penyelesaian masalah secara empiris, maka diperlukan suatu kondisi yang menunjukan adanya suatu koordinasi yang baik antara BPD selaku pemegang legitimasi masyarakat dengan Kepala Desa beserta jajarannya untuk menghasilkan outcomes kebijakan yang baik bagi masyarakat serta menunjukan bahwa sinegritas diantara keduanya telah berjalan dengan semestinya dalam proses pembuatan Perdes. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menekankan pada teori koordinasi yang terdiri dari kerja sama, kesatuan tindakan, dan komunikasi beserta penekanan teori political will menurut Brinkerhoff. Hasil penelitian yang ditemukan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa dalam proses pembentukan Perdes di Desa Cileles serta mengetahui political will atau komitmen seperti apa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam menghadapi fenomena masalah yang terjadi sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGRAJIN GRABAH KASONGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Tiza Irma; Muhammad Eko Atmojo
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 3 (2022): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.15271

Abstract

This study aims to see community empowerment in strengthening MSMEs for pottery craftsmen in Kasongan, Bantul in the midst of the COVID-19 pandemic. Because as is known that the COVID-19 pandemic is enough to cause a multidimensional crisis that has a very significant impact on economic movements. So that this economic sector feels a considerable impact from the COVID-19 pandemic, coupled with the various policies carried out by the Indonesian government. One of the affected sectors is the MSME sector located in Kasongan, Bantul.  During the COVID-19 pandemic, MSME players, especially the pottery craftsmen MSME group, were also affected where there was a decrease in pottery sales turnover and also a decrease in pottery production. However, the pottery craftsman MSME group was able to survive amid the uncertainty of the covid-19 pandemic. This is certainly influenced by several things, one of which is the efforts of the village government itself in empowering the community in strengthening MSMEs. Therefore, to determine community empowerment in strengthening MSMEs in the midst of the COVID-19 pandemic, researchers used qualitative research methods with descriptive analysis. So that it can see the social phenomena that occur directly and more deeply. From this study, the results were obtained that if you look at the empowerment of the three phases of empowerment, namely the Initial Phase, the Participatory Phase, and the Emancipatory Phase, then the empowerment of the community in Bangunjiwo for pottery MSME actors can be said to be successful. So that with these 3 phases, it can strengthen Kasongan pottery craftsmen to survive in the midst of the COVID-19 pandemic
Penerapan Kewenangan Kalurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Fendi Timur; R Widodo Triputro
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 3 (2022): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.14861

Abstract

Kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden dilakukan berdasarkan aturan yang ada. Pada kenyataannya, ia menghadapi beberapa masalah seperti: sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya dana, dan penggunaan yayasan lain yang tidak memadai. Rumusan masalah adalah: bagaimana implementasi kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Banyuraden, Kapanewon, Gamping, Sleman dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambatnya? Metode penelitian: penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif, dan objeknya adalah perangkat desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden. Untuk pemilihan informan digunakan teknik purposive, dengan jumlah informan 11 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. pelaksanaan kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden dilakukan dengan baik karena berdasarkan konstitusi yang ada melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Perencanaan anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat mengikuti peraturan yang ada. Namun pelaksanaannya belum sempurna karena ada refocusing anggaran, pengetahuan pemangku kepentingan cukup tetapi perlu peningkatan kualitas SDM, peran aktif masyarakat dalam mengikuti program, monitoring dan evaluasi. Di sisi lain, ia menghadapi beberapa masalah seperti: kurangnya dana dan sumber daya manusia yang terbatas.
Strategi Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019 Joni Firmansyah; Leni Nurul Kariyani; Gita Rizkia
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 1 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i1.16181

Abstract

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dijalankan calon kandidat legilatif perempuan untuk memperoleh kursi di parlemen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat penelitian serta menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indept interview) dan metode observasi serta analisis dokumen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedua kandidat perempuan dapat memanfaatkan dirinya sebagai produk politik yang butuh untuk dipromosikan dengan pesan-pesan politik yang tepat sasaran. Kandidat perempuan tersebut juga melakukan strategi ofensif, yakni upaya untuk memperoleh suara dengan memperluas target pemilih. Hal ini dilakukan dengan cara membangun tim pemenangan, melakukan kampanye langsung, serta memanfaatkan segala jenis media kampanye untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya. Temuan di dalam penelitian ini juga menjelaskan hampir semua kandidat politik tidak dapat menjelaskan biaya politik yang dikeluarkan selama pemilu. Namun hal ini dapat dianalisa melalui mobilisasi kandidat tersebut serta rekam jejaknya. Semakin tinggi mobilitas kandidat, maka akan semakin tingggi biaya politiknya, serta semakin baik rekam jejak kandidat, maka semakin rendah biaya atau cost politiknya.
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum di Kelurahan Lebak Bulus Adinda Valentina; Abdul Rahman; Mawar Mawar; Tasya Amalia
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 1 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i1.16345

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) di Kelurahan Lebak Bulus Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, dengan teknik sampling jenuh, menggunakan seluruh populasi sebagai sampel, karena populasinya relatif kecil yaitu berjumlah 89 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji-t). Berdasarkan hasil analisis bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja dengan nilai R square sebesar 0,559 atau 55,9% kontribusi motivasi terhadap kinerja berada pada kategori kuat, sedangkan 44,1% dipengaruhi oleh faktor lain tidak. diamati dalam penelitian ini. Hasil persamaan regresi linier sederhana adalah Y = 15,357 + 0,759X, artinya peningkatan motivasi sebesar 1% akan meningkatkan kinerja sebesar 0,759. Kemudian hasil uji hipotesis nilai signifikansi 0,00 0,05 disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai PPSU di Kelurahan Lebak Bulus.
ANALISIS PERUBAHAN ANGGARAN APBD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI KOTA BUKITTINGGI Nabilla Nabilla; Roni Ekha Putera; Hendri Koeswara
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 1 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i1.16358

Abstract

This study aims to analyze how the implementation of changes to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Bukittinggi City in the 2020 Fiscal Year that must be carried out in an effort to overcome Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in Bukittinggi City. This change was implemented based on central government guidelines including Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 and Joint Decree of the Minister of Home Affairs and Minister of Finance No. 119/2813/SJ and 177/KMK.07/2020. This study uses a descriptive qualitative research method with the theory of the Budget Cycle. The results showed that the Bukittinggi City Government during the 2020 Fiscal Year had made seven budget changes with two of them being budget refocusing, this budget change was made based on the three main focuses of Covid-19, namely the fields of Health, Economy and Social Safety Nets which rely on The seven main local government organizations of Bukittinggi are the Health Service, Agriculture Service, Fire Service, Regional Disaster Management Agency, Public Works and Public Housing Service, Social Service, and the Environment Service. During the focus of this Covid-19 response activity, it has an impact on changes in the total city government budget which has decreased in the budget with a percentage change in Total City Revenue up to 14.08%, Total Expenditure decreased by 11.28%, but for Expenditures in the Unexpected Expenditure section ( BTT) has increased to a percentage of 2,119.48%.
ISTEK AISYIYAH: Aktualisasi Pemikiran Progresif Komunitas Perempuan SULTRA Muhammad Alifuddin; Muallimah Muallimah; Irma Irayanti; Rosmini Rosmini
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 1 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i1.17992

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemikiran progresif Aisyiyah dalam bidang pendidikan serta bagaimana startegi Aisyiyah Sultra mengelola kesempatan dan memobilisasi kekuatannya untuk mewujudkan layananan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Data-data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.  Seluruh data dianalisis dengan menggunakan paradigma Miles dan Huberman.  Merujuk pada data serta analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1). Aisyiyah Sultra mampu dengan baik mendorong energi positif warganya untuk mengaktualkan ide menjadi monument sekaligus membuktikan diri sebagai perempuan berkarakter progressive, kerja keras, dan berbudaya filantropis. ISTEK adalah penanda identitas dan eksistensial bahwa Aisyiyah Sultra terus bergerak membangun kebaikan semesta. Ruang kesempatan poltik yang terbuka dimanfaatkan secara elegan untuk semakin maksimal dalam menunjukkan bakti kepada negeri. (2). Bahwa dalam faktanya Aisyiyah tidak memiliki fundamental ekonomi sebagai sumber pembiayaan, tidak kemudian menjadikannya lesu dara dan kehilangan semangat. Daya filantropi sebagai karakter DNA Aisyiyah di manage secara elegan oleh aktor dengan cara menyuntikkan narasi-narasi positif (framing) yang kemudian mampu memicu, melipatgandakan semangat berderma elemen Aisyiyah, sehingga dalam waktu dua tahun, ISTEK sebagai penanda gerakan dan pikira progresif Aisyiyah di bidang pendidikan terwujud.  (3). Sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia Timur yang diinisiasi oleh organ perempuan, ISTEK merupakan bukti ril bahwa Aisyiyah adalah komunitas perempuan yang tidak hanya progresif dalam ide, tetapi sekaligus dapat menunjukkan kemampuannya untuk merubah momen menjadi monument.
Pengaruh Program Bedah Rumah Terhadap Kelayakan Hunian di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Riedho Azis; Juliman Juliman; Muhammad Dimas Rizqi
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i2.16471

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh program bedah rumah terhadap kelayakan hunian di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Metode Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Metode pengumpulan data yaitu angket, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan  Muara Beliti  berjumlah 8.375 orang. Sampel penelitian 99 orang yang diambil secara purposive random sampling yaitu dengan cara pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Program Bedah Rumah (X) dan variabel terikat Kelayakan Kehunian (Y). Hasil Penelitian menunjukan T tabel = t (a/2;n-k-1), dimana  k adalah jumlah variabel bebas atau independen Progam Bedah Rumah (X) dan n adalah jumlah responden (99 orang). Maka menghasikan t tabel= (0.05/2 ; 99-1-1) = (0.025; 97). Angka ini menjadi acuan dalam untuk mencari nilai t tabel adalah sebesar 1.985. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X terhadap Y adalah sebesar 0.259 0.05 dan nilai t hitung -1.135 t tabel 1.985 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Program Bedah Rumah (X) terhadap Kelayakan Hunian (Y). Perhitungan koefisien korelasi diperoleh besarnya nilai R (koordinasi terhadap Kelayakan Hunian) adalah 0,114, yang berarti sangat kuat hubungan antara variabel koordinasi terhadap kelayakan hunian menunjukan hubungan yang baik dan nilai korelasi positif sebesar 11,4%, Hubungan antara variabel Progam Bedah Rumah terhadap Kelayakan Hunian menunjukan hubungan yang baik dan nilai korelasi positif sebesar11,4%.  Abstract: This study aims to determine the effect of the home-improvement program on the feasibility of housing in Muara Beliti District, Musi Rawas Regency. The research method used was quantitative. Data collection methods included questionnaires, observation, and documentation. The population in this study was 8,375 people of Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) in Muara Beliti District. The research sample was 99 people taken by purposive random sampling. In this study, the independent variable was the Home Improvement Program (X) with indicators such as Indonesian Citizens, Low-Income Communities with fixed or irregular income, Families, owning land rights, Not yet owning a house or owning a house but not livable, Never received Housing Stimulant Assistance from the Ministry of Public Housing, people who wished to improve the quality of their homes and prioritize those empowered through the National Program for Community Empowerment (PNPM). The dependent variable involved Residential Feasibility (Y) with indicators such as security, health, comfort, beauty/compatibility/order, flexibility, and environmental criteria. The results showed that the effect of house renovation (X) on the feasibility of housing (Y) had a significant effect, which was 0.259 0.05. In addition, the relationship between the variables of the Home Improvement Program on Residential Feasibility showed a good relationship and a positive correlation value of 11.4%. With these findings, the house renovation program must continue to positively impact people who do not have uninhabitable homes to become livable.
Konsolidasi Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemenangan Pilkada Pasca Konflik Internal Partai Muh. Nur Royyan; Tunjung Sulaksono; Junior Hendri Wijaya
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 1 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i1.18445

Abstract

Perebutan restu dari Ketua Umum Partai dalam pencalonan, serta sikap partai dalam mengatasi konflik internal dan berhasil membuahkan kemenangan menjadi ketertarikan untuk dibahas. PDI-Perjuangan sebagai salah satu partai pengusul calon menerapkan jalan panjang dalam proses kandidasi calon. Selama proses kandidasi, DPC Partai telah mengirimkan 4 nama calon untuk diseleksi. Hasil seleksi oleh DPP Partai dalam Surat Rekomendasi memunculkan nama yang berbeda dari daftar yang telah diserahkan. Ketidaksesuaian tersebut memicu timbulnya konflik internal, bahkan terjadi pengalihan dukungan oleh kadernya. Namun, hal tersebut berhasil diatasi oleh DPC Partai dan membuahkan kemenangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian konflik atas Rekomendasi DPP Partai dan konsolidasi internal untuk pemenangan Pilkada 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data primer berupa wawancara langsung dan dokumentasi serta data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dan publikasi yang relevan. Adapun teknis analisis data yang digunakan ada dengan cara reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPC Partai dalam menyelesaikan konflik internal melakukan komunikasi politik dan mekanisme penyelesaian konflik sesuai dengan ketentuan partai. Sedangkan dalam pemenangan Pilkada 2020, DPC Partai melakukan konsolidasi internal berupa konsolidasi struktural dan konsolidasi agenda politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan telah berhasil dalam mengatasi konflik internal dan memenangkan Pilkada 2020. Namun, dari beberapa upaya tersebut masih belum optimal dan masih terdapat campur tangan dari pusat partai yang cukup kuat. Selain itu, dominasi peranan Pimpinan Pusat Partai menjadikan sistem sentralisasi dirasa masih kuat daripada sistem demokrasi yang semestinya diterapkan dengan baik untuk menciptakan demokrasi partai yang sesungguhnya serta kesolidan politik di tingkat lokal.
Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Ayu Rahadianti; Azis Muslim
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i2.16198

Abstract

Abstrak: Dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Namun kenyataannya pernikahan dini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya daerah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Metode yang digunakan yaitu kuliatatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan literature yang mendukung penelitian. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut diantaranya yaitu sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan di bidang administrasi pencatatan nikah, dan bimbingan perkwinan. Dampak dari kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yaitu menikah siri, kumpul kebo, dan manipulasi identitas.Abstract: The Marriage Law Number 16 of 2019 states that the minimum age for marriage is 19 years for both men and women. However, child marriage still occurs in the community, especially in the Karangpawitan District, Garut Regency. Child marriage prevention needs greater attention from all parties, both the community and the government, in this case, the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to determine the strategy and impact of the KUA policy in suppressing the number of child marriages in Karangpawitan District, Garut Regency. The method used was qualitative with descriptive analysis. Data collection techniques used interviews and literature. The results revealed that the KUA policy strategy in suppressing the number of early marriages in the Karangpawitan sub-district, Garut district, included marriage certificates, counseling and socialization, services in marriage registration administration, and marriage guidance. The impacts of KUA's policy in suppressing the number of early marriages in the Karangpawitan sub-district, Garut district, were nikah siri (unofficial, unregistered marriage), cohabiting, and identity manipulation.

Page 8 of 20 | Total Record : 191