cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahririn
Contact Email
fahririn@usahid.ac.id
Phone
+6285263269970
Journal Mail Official
fhusahid19@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, RT.7/RW.1, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
SUPREMASI Jurnal Hukum
Published by Universitas Sahid Jakarta
ISSN : -     EISSN : 26217007     DOI : https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2019)" : 7 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Samiyah, Samiyah; Syahuri, Taufiqurrahman
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.118

Abstract

Pro dan kontra terkait penghentian tersebut telah menimbulkan berbagai persepsi yang berujung pada desakan untuk merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodir kebutuhan perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Lahirnya Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri kumpulan peraturan tentang proses penempatan dan perlindungan disinyalir mampu menjadi jawaban permasalahan yang ada. Adapun undang-undang tersebut mengatur secara proses penempatan dan perlindungannya meliputi pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan, yang bertujuan dapat dijadikan standar penempatan yang baik dan benar, serta payung hukum demi terselenggaranya jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang ditempatkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk (1) Mengetahui apakah ketentuan dalam Undang Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bagi TKI dan (2) Mengetahui penerapan prosedur penempatan TKI pada Undang Undang No. 39 Tahun 2004 dalam memenuhi standar prosedur penempatan yang mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi TKI. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sentral kajian Undang Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PADA KECELAKAAN PESAWAT UDARA Yunus, Imanuddin; Marina, Liza
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.119

Abstract

Timbulnya kecelakaan pesawat udara di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya kesalahan manusia/human error, cuaca dan kelaikan udara. Pada faktor kesalahan manusia, dalam prakteknya dikenakan tanggungjawabnya hanya kepada Pilot saja sebagaimana yang tercantum pada ketentuan pidana Pasal 438 dan 439 UndangUndang Penerbangan. Contoh kasus kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta. Seharusnya ada pihak-pihak lainnya yang juga turut terkait. Dalam penyidikan kecelakaan pesawat udara dilaksanakan oleh PPNS. Rumusan masalahnya adalah : 1. Apakah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penerbangan dalam proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara telah memberikan kepastian hukum ? 2. Bagaimana kewenangan PPNS dalam melakukan proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara yang berimplikasi kepada tindak pidana? Dalam penelitian metode yang digunakan yuridis normative.
MEDIASI PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK Audi, Muhammad; Utomo, St. Laksanto
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.114

Abstract

Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalakan kegiatannya, bank membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karenanya sudah seharusnya bank memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khususnya nasabah. Bank sebagai suatu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat menimbulkan suatu hubungan hukum yang berpotensi mengakibatkan terjadinya sengketa antara nasabah dan bank. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan PBI No 10/1/PBI/2008. Mediasi Perbankan merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank. Alternatif lain yaitu dengan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni, bagaimana Mediasi Perbankan dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank? Dan bagaimana perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia (BI)?. Untuk meneliti hal-hal tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYELIDIK KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fahririn, Fahririn
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.120

Abstract

Kejaksaan Republlik Indonesia merupakan salah satu pilar utama pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara merdeka. kewenangan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tedapat dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan Jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, sedangkan tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalamPasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Untuk mendukung pelaksanaan wewenang Kejaksaan RI dalam penyelidikan tindak pidana korupsi, maka Jaksa selaku penyelidik harus membentuk Tim Khusus yang terdiri dari Penyelidik Intelijen Yustisial dan Penyelidik Tindak Pidana Khusus dan dikuatkan dengan berbagai kebijaksanaan yang diintegritaskan dalam bentuk Surat Edaran dan Keputusan Jaksa Agung
PERAN NEGARA TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN AIR SUNGAI DITINJAU DARI UU PPLH Aprilia, Indah Siti; Zunggaval, Leander Elian
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.115

Abstract

Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pencemaran sungai di Jakarta dan kaitannya dengan lingkungan hidup, serta bagaimana upaya prefentif dan tanggung jawab dari negara akibat suatu pencemaran dalam sungai. Dengan metode dalam pengumpulan bahan dan materi didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder. Dampak dari pencemaran sungai di Jakarta yang disebabkan oleh limbah rumah tangga yang sering kali mengandung limbah berbaya ini berdampak pada kesehatan manusia, kehidupan biota air, kualitas air tanah, kerusakan benda dan merusak estetika. Namun sesungguhnya terdapat tanggung jawab dari negara yang dalam UUPPLH dimuat asas tanggung jawab negara tersebut dimana negara berperan aktif dalam mencegah terjadinya pencemaran air. Peran pemerintah secara preventif dilakukan dengan cara pengawasan dan pengelolaan pemberian izin. Sedangkan peran pemerintah secara represif adalah dengan adanya sanksi.
PENYULUHAN EDUKATIF BAGI SISWI CALON LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI CIKARANG UTARA MENGENAI HAK-HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN S, Sujana Donandi; Deavita, Gusti Anggar; Rahmani, Dania Halifa
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.116

Abstract

Sembilan puluh lima (95) persen perusahaan belum memenuhi hak tenaga kerja perempuan secara lengkap. Faktor penyebab gagalnya pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan secara lengkap tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pelaku usaha, namun juga tenaga kerja perempuan. Contohnya, ada pekerja perempuan yang menolak pembagian obat Fe yang berfungsi membantu agar perempuan tidak mengalami anemia saat haid karena menganggap obat tersebut tidak enak. Padahal, obat ini sangat baik bagi kesehatan perempuan saat haid. Industri banyak mempekerjakan tenaga kerja wanita yang berasal dari tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena lulusan SMK memang memiliki orientasi untuk bekerja. Untuk itu, perlu diberikan sosialisasi bagi siswi calon-calon lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja produktif mengenai hak-hak mereka sebagai tenaga kerja perempuan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan dalam bentuk seminar ke 3 SMK di Cikarang Utara. Tahap-tahap yang ditempuh dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini secara berturut-turut: Tahap komunikasi dengan calon mitra mengenai kemungkinan kerja sama melaksanakan penyuluhan, Tahap koordinasi, Tahap persiapan pelaksanaan, Tahap pelaksanaan, Tahap analisa dan Tahap publikasi. Berdasarkan pelaksanaan PKM dapat disimpulkan bahwa Siswi SMK di Cikarang Utara yang terafiliasi dengan perguruan tinggi mayoritas memiliki keinginan besar untuk melanjutkan pendidikan pasca lulus, sedangkan yang tidak lebih berorientasi untuk bekerja. Secara umum, tingkat edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan kepada siswi calon lulusan SMK di Cikarang Utara masih sangat rendah. Selain itu, tingkat sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswi calon lulusan SMK di Cikarang Utara masih rendah. Hasil lainnya yaitu tingkat inisiatif siswi calon lulusan SMK di Cikarang untuk mengetahui hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan masih rendah.
PENERAPAN DIVERSI PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Afrina, Nia; Marbun, Warasman
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.117

Abstract

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan setiap Anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap Anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa Anak tersebut meminta. Dalam perkembangan kearah remaja kemudian dewasa, terkadang seorang Anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada prakteknya sekarang implementasi untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum membaik setelah adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan mengupayakan konsep diversi. Rumusan masalah penelitian 1. Apakah Proses Diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sudah Menjamin Kepastian Hukum?, 2. Bagaimana Implementasi Diversi oleh Korban, Pelaku serta Pihak ketiga dapat terwujud? Adapun tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum tentang proses diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi yang dilakukan oleh korban, pelaku serta pihak ketiga dalam mewujudkan divesi.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue