cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mieke Yustia Ayu Ratna Sari
Contact Email
miekeius@gmail.com
Phone
+6281330592578
Journal Mail Official
jurnalkeadilanfhutb@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121 Tel / fax : (0721) 252 686 / (0721) 254 175
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang Lampung
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung, telah ada sejak tahun 2006 dengan menerima 8 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum setiap edisinya. Namun karena terdapat berbagai kendala mengalami ketidakaktifan selama beberapa tahun. Mulai tahun 2012 terbit kembali, namun dalam edisi cetak. Revitalisasi dilakukan agar dapat mempertahankan publikasi periodiknya, meningkatkan kualitas sebagai sumber referensi hukum yang memenuhi syarat, maka mulai edisi februari 2021 Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum dipublikasikan secara online dapat diakses pada situs web. Edisi cetak diterbitkan pada akhir periode publikasi. Pada penerbitan edisi ini terdapat beberapa perubahan format penulisan, perubahan tim editor, serta perubahan jumlah naskah yang diterbitkan yaitu 5 naskah dalam setiap edisinya. Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum adalah anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI). Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Setiap terbit menerima 5 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum. Artikel yang diterbitkan merupakan opini dan argumentasi dari masing-masing penulis, bukan sebagai perwakilan dari tim editor maupun pendapat fakultas. Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum mengundang para akademisi, peneliti serta praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian maupun pemikiran di bidang hukum dari berbagai perspektif untuk diterbitkan sehingga dapat dibaca dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 107 Documents
 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN HUKUM SELEBRITI ANAK DALAM LINGKUP HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA Widiastiani, Nindry Sulistya
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1042

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum selebriti anak dalam kedudukannya sebagai pekerja anak dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan interpretasi sistematis. Hasil analisis menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan sudah cukup jelas dan rigid dalam rangka perlindungan hukum bagi pekerja anak. Permasalahan terletak pada tataran implementasinya bahwa terdapat banyak pelanggaran namun penegakan hukumnya tidak berjalan. Hal ini yang menjadikan perlindungan hukum bagi selebriti anak menjadi tidak optimal. Penghapusan stigma yang kurang tepat yang dipahami oleh banyak pihak bahwa “selebriti anak bukanlah pekerja anak” juga diperlukan. Secara hukum, selebriti anak juga berkedudukan sebagai pekerja anak. Konsekuensinya hak-haknya sebagai pekerja anak juga harus dijamin pemenuhannya. Kata Kunci: Selebriti Anak, Pekerja Anak, Perlindungan Hukum, Hukum Ketenagakerjaan.
REKONSTRUKSI AMBANG BATAS DALAM PILPRES DAN PILEG PEMILIHAN UMUM SERENTAK ardiansyah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1043

Abstract

Abstrak. Pemilihan presiden yang akan di lakukan pada tahun 2024 calon Presiden dan Wakil Presiden harus menyiapkan diri untuk berkualisi sehingga tercapainya presidential threshold, dengan adanya presidential threshold 20% ini akan menghambat hak bagi setiap orang dalam hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih, aturan Presidential Threshold (PT 20%) inilah yang harus di rekontruksi sehingga tidak membatasi hak bagi setiap orang, maupun tidak melanggar dari UUD 1945 Pasal 6A. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif, dan penelitian yang di gunakan yaitu penelitian pustakaan (ribrary research) yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan, hasil penelitian ini adalah Presidential threshold memang memerlukan perubahan dalam aturannya sehingga tidak membatasi hak dari setiap orang maupun setiap parpol baik parpol yang baru maupun parpol yang lama dan tidak melanggar aturan UUD 1945 Pasal 6A Ayat (3) dan Ayat (4), dan lebih memfokuskan kinerja dari presiden terpilih dan bukan malah focus pada kinerja hasil dari perjanjian tawar menawar pada saat pencalonan. dua aturan yang sangat di anjurkan yaitu: pertama PT harus di turunkan dan yang kedua PT harus 0% Kata Kunci: Rekonstruksi, Ambang Batas, Pilpres Serentak
PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMOR 18/PUUXVII/2019: KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA Dwi Pamungkas, Dedi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1044

Abstract

Objek jaminan fidusia yang dilelangkan acapkali tidak sepenuhnya memiliki catatan hukum yang bersih, utamanya dikemudian hari justru objek jaminan fidusia tersebut harus disita negara sebagai barang bukti disebabkan debt collector memenuhi unsur tindak pidana perampasan dalam melakukan parate eksekusi, padahal setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, tidak membolehkan lagi parate eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia di indonesia dan perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik membeli hasil parate eksekusi berkaitan dengan penyitaan oleh penuntut umum terhadap barang bukti tindak pidana serta kepastian hukum. Adapun hasil penelitian ini ialah Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi, pada prinsipnya masih dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut yaitu debitur dan debitur telah ada kesepakatan sebelumnya serta adanya kesukarelaan dari debitur. Perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik membeli hasil parate eksekusi berkaitan dengan penyitaan oleh penuntut umum sebagai barang bukti tindak pidana ialah dengan memperhaikan ikatan jaminan fidusia terebut, juga pencantuman terhadap nilai barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah apabila benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada atau tidak tersedia sesuai dengan yang dicantumkan dalam lampiran, maka pihak penerima fidusia dalam hal ini kreditur dapat menuntut pihak pemberi fidusia untuk memenuhi kewajibannya yaitu sejumlah nilai yang dijaminkan tersebut. Kata kunci: Jaminan Fidusia, Penyitaan, Perampasa, Parate Eksekusi.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI CIRCLE SENTENCING SEBAGAI KONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA ADAT DI INDONESIA Shabira, Najmah; Pratama, Daffa; Eliza, Natania
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1057

Abstract

Abstrak Saat ini, hukum di Indonesia terus mengalami dinamika, hal ini dapat terlihat jelas melalui banyaknya upaya transformasi dalam tatanan hukum nasional bangsa ini. Salah satunya melalui tindakan pengaturan living law yang diinternalisasikan dalam RKUHP. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan Living Law serta berbagai permasalahan lain terkait penegakan Living Law tersebut. Oleh karena itu, melalui metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu solusi dalam mengisi kekosongan hukum yang terjadi, yaitu berupa penerapan circle sentencing di dalam RKUHAP sebagai bentuk restorative justice yang bertujuan memberikan kepastian hukum terutama bagi masyarakat hukum adat. Kata Kunci: Living Law, KUHAP, Restorative Justice  
MENCARI HAM DI SELA RUANG PROSTITUSI “KAJIAN HUKUM TERHADAP AKSES UNTUK BERACARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA” Navisa, Fitria Dewi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1102

Abstract

ABSTRAK Banyak kasus yang melibatkan wanita dan kelompok lainnya terjun kedalam bisnis prostitusi, sebuah okupasi yang tabu di masyarakat karena malanggar norma kesusilaan. Hal tersebut lantas akan memicu beragam spekulan oleh beberapa golongan untuk melakukan stigma buruk kepada mereka, padahal sebagai sesama warga negara memiliki satu payung hukum yang sama, yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat hak asasi adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sifatnya adalah mutlak bagi setiap individu dan dijamin oleh Undang-Undang. Langkah-langkah hukum diupayakan untuk mampu menemukan sisa-sisa Hak Asasi Manusia yang terabaikan saat surat keputusan tersebut muncul, sehingga warga memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan termasuk untuk beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Prostitusi, Penegakan Hukum.
PERKAWINAN MEJA LEIN BOLAK SEBAGAI METODE PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN ADAT DI DESA WAIBALUN LARANTUKA Temaluru, Hermanus Maran Temaluru; Don Rade, Stefanus
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 1 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i1.1272

Abstract

Perkawinan Meja Lein Bolak adalah perkawinan adat Desa Waibalun di Larantuka yang dilaksanakan guna menyelesaikan perselisahan antara pihak laki-laki (Ana Opu) dan pihak perempuan (Belake) sebelum masuki perkawinan gereja. Perkawinan ini juga menyelesaikan perselisihan perkawinan adat yang disebabkan oleh pelanggaran norma adat. Penelitian kualitatif etnografi ini mengkaji makna, proses, dan dampak perkawinan Meja Lein Bolak sebagai metode penyelesaian perselisihan perkawinan adat. Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan ini memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai-nilai adat, seperti kesetiaan, kehormatan terkhusus pihak perempuan, keadilan, dan kekeluargaan. Perkawinan ini juga menciptakan rekonsiliasi, restorasi, dan reintegrasi antara pihak yang berselisih, serta memelihara dan melestarikan budaya adat Waibalun. Kata Kunci : Perkawinan Meja Lein Bolak, Perkawinan Adat, Budaya Adat Waibalun
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MENGGUNAKAN HUKUM ADAT LAMAHOLOT DI DESA HORINARA Horo, Hilarius; Don Rade, Stefanus
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 1 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i1.1278

Abstract

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Horinara menggunakan hukum adat Lamaholot adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mengacu pada hukum adat Lamaholot. Hukum adat Lamaholot merupakan hukum adat yang berlaku di wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat Lamaholot dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat Lamaholot, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu tahap permohonan, tahap persidangan, dan tahap putusan. Tahap permohonan dilakukan dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke kepala desa setempat. Tahap persidangan dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Tahap putusan dilakukan dengan mengeluarkan putusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa dan dikukuhkan lewat upacara Bau Lolong. Selain cara musyawara terdapat cara kedua yaitu sumpah adat yang dilakukan dengan ritual adat Belu Witi Wuling. Penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat Lamaholot di Desa Horonara bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat setempat. Kata Kunci: Adat Lamaholot, Bau Lolong, Belu Witi Wuling
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JASA PENGELOLA PARKIR 24 JAM ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIASI DI KEPOLISIAN SEKTOR PURWOSARI (Studi Kasus Parkir 24 Jam Di Purwosari, Bojonegoro) Rosawati, Nirda Nanda; Kartika, Adhitya Widya
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 1 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i1.1431

Abstract

Penggunaan perjanjian baku saat ini sudah banyak diterapkan dalam dunia bisnis, diantaranya adalah perjanjian parkir yang dituangkan dalam bentuk karcis parkir. Di dalam karcis parkir terdapat klausula baku pengalihan tanggung jawab: Pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan. Adanya klausula ini mengakibatkan permasalah pertanggung jawab pengelola parkir kepada konsumen.Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama, apakah hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen?; Kedua, bagaimana peran kepolisian dalam menagani kasus hilangnya kendaraan bermotor di parkir 24 jam dengan mediasi serta tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen di tempat parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum apa yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen dalam transaksi bisnis perparkiran dan bentuk tanggungjawab pengelola parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen di tempat parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan, hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan perjanjian penitipan barang (kendaraan), dan pengelola parkir wajib bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen yang diparkir di tempat parkir yang dikelolanya. Kata Kunci: Perjanjian, Kehilangan Kendaraan, Mediasi
PERAN PERS DALAM MEMPENGARUHI PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI BUKITTINGGI MENJELANG TAHUN 2024 Permata Sari, Ice Wahyuni; Haskar, Edi; Fajriyana Farda, Nessa
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 1 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i1.1460

Abstract

Abstrak Di era globalisasi, media massa telah menjadi alat kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi dimana kebebasan pers digunakan sebagai alat ukur untuk melihat demokratisasi sebuah negara. Tugas media sesuai koridornya sebagai penyampai informasi kepada publik yang diharapkan tidak menyeleweng dari fungsinya sebagai agen demokrasi. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Oleh karenanya dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi pers yang seharusnya banyak diabaikan oleh jurnalis yang kurang memahami arti jurnalistik atau media massa yang sebenarnya. Rontoknya Independensi pers baik cetak dan online khususnya di Sumatera Barat diakibatkan disrupsi digital apalagi usai Pendemi Covid-19 yang beberapa tahun lalu sempat melanda dunia. Pers inilah yang sangat diharapkan dari sebuah media massa guna memajukan demokrasi. Proses inilah yang mendukung maju atau mundurnnya sebuah demokrasi di dalam suatu negara, lalu apakah pers berpengaruh dalam mempengaruhi pemilih pada demokrasi seperti Pemilihan Umum (Pemilu). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris (empirical law research) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actualbehavior), khususnya di kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian, pers berperan besar dalam mempengaruhi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi menjelang tahun 2024. Namun, ada beberapa faktor penghambat dan pendukung partipasi politik bagi pemilih dan peserta pemilu 2024 di Kota Bukittinggi. Kata Kunci: Pers, Pemilih, Pemilu Abstract In the era of globalization, mass media has become a tool of social control and the fourth pillar of democracy where press freedom is used as a measuring tool to see the democratization of a country. The media's task is according to its corridors as a conveyor of information to the public which is expected not to deviate from its function as an agent of democracy. In carrying out its functions, rights, obligations and roles, the press respects everyone's human rights. Therefore, it is demanded that a professional and open press be controlled by the community. However, in its implementation, the function of the press is largely ignored by journalists who do not understand the true meaning of journalism or mass media. The decline in the independence of the press, both print and online, especially in West Sumatra, is due to digital disruption, especially after the Covid-19 pandemic which hit the world several years ago. This press is what is really hoped for from a mass media to advance democracy. This process is what supports the progress or decline of democracy in a country, then does the press have an influence in influencing voters in democracy such as General Elections? This research is descriptive in nature using an empirical legal approach (empirical law research), namely legal research that examines law conceptualized as actual behavior, especially in the city of Bukittinggi. Based on research results, the press plays a major role in influencing voters in holding the General Election in Bukittinggi City ahead of 2024. However, there are several factors inhibiting and supporting political participation for voters and participants in the 2024 election in Bukittinggi City. Keywords: Press, Voters, Elections
PENYELESAIAN PIDANA SUMBANG SALAH MENURUT PRINSIP BAJANJANG NAIAK BATANGGO TURUN DI NAGARI SALAYO Nurdianti, ulfah; Zulfiko, Riki; Yunaldi, Wendra
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1467

Abstract

Abstrak Dalam KUHP zina di definisikan untuk orang yang terikat perkawinan tetapi dalam Hukum Adat Minangkabau zina tidak hanya berlaku untuk orang yang terikat perkawinan saja melainkan yang tidak terikat perkawinan juga dikatakan zina. Menurut keyakinan masyarakat Minangkabau tolak ukur suatu perbuatan zina bukan terletak dari adanya persetubuhan diluar perkawinan, namun lebih kepada adanya norma kesusilaan yang dilanggar pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip Bajanjang naiak Batanggo turun serta kendala dan upaya dalam penyelesaian Sumbang Salah di Nagari Salayo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan analisis pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pelaku zina diberikan hukum buang dan pernah diberlakukan denda dengan 20 sak semen, karena tidak ada dasar hukum dari Nagari maka pelaku mengatakan hal tersebut berdalih kepada pemerasan. Sebagai bentuk permintaan maaf atas perbuatan zina maka diharuskan mengadakan Alek Manimbang Salah. Kata Kunci: KUHP, Zina, Hukum Adat, Bajanjang naiak Batanggo turun, Manimbang Salah. Abstract In the Criminal Code (KUHP), adultery is defined as people who are bound by marriage, but in the Minangkabau Customary Law, adultery does not only apply to people who are bound by marriage, but those who are not bound by marriage are also said to be adultery. This research aims to find out how the principles of Bajanjang naiak Batanggo turun as well as the obstacles and efforts in resolving Sumbang Salah in Nagari Salayo region. This research is empirical legal research with qualitative data processing analysis. The results of the research found that the perpetrator of adultery was given a legal ban and a fine of 20 bags of cement was imposed, because there was no legal basis from Nagari, the perpetrator said this was an excuse for extortion. As a form of apology for the act of adultery, it is necessary to hold an Alek Manimbang Salah. Keywords : Criminal Code, Adultery, Bajanjang naiak Batanggo turun, Manimbang Salah.

Page 6 of 11 | Total Record : 107

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Jurnal Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue