cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mieke Yustia Ayu Ratna Sari
Contact Email
miekeius@gmail.com
Phone
+6281330592578
Journal Mail Official
jurnalkeadilanfhutb@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121 Tel / fax : (0721) 252 686 / (0721) 254 175
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang Lampung
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung, telah ada sejak tahun 2006 dengan menerima 8 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum setiap edisinya. Namun karena terdapat berbagai kendala mengalami ketidakaktifan selama beberapa tahun. Mulai tahun 2012 terbit kembali, namun dalam edisi cetak. Revitalisasi dilakukan agar dapat mempertahankan publikasi periodiknya, meningkatkan kualitas sebagai sumber referensi hukum yang memenuhi syarat, maka mulai edisi februari 2021 Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum dipublikasikan secara online dapat diakses pada situs web. Edisi cetak diterbitkan pada akhir periode publikasi. Pada penerbitan edisi ini terdapat beberapa perubahan format penulisan, perubahan tim editor, serta perubahan jumlah naskah yang diterbitkan yaitu 5 naskah dalam setiap edisinya. Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum adalah anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI). Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Setiap terbit menerima 5 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum. Artikel yang diterbitkan merupakan opini dan argumentasi dari masing-masing penulis, bukan sebagai perwakilan dari tim editor maupun pendapat fakultas. Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum mengundang para akademisi, peneliti serta praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian maupun pemikiran di bidang hukum dari berbagai perspektif untuk diterbitkan sehingga dapat dibaca dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 106 Documents
 5   6   7   8   9 
URGENSI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA MENUJU GOOD GOVERNMENT Fajrin Prasetya, Ahadi; Susilawati, Susilawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 1 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i1.1496

Abstract

Peraturan Daerah daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tidak saling tumpang tindih peraturan. Kewenangan mengatur bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dikarenakan untuk membentuk suatu Peraturan Daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, pemerintah daerah harus menerapkan good governance yang mewajibkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek good governance. Metode penelitian ini yang digunakan termasuk dalam tipe peneltian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai instrumen kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat harus melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah serta materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menuju good governance. Kata Kunci : Produk Hukum, Peraturan Daerah, Good Governance
AKTUALISASI HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pradana Putra, Agus Iskandar
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 1 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i1.1502

Abstract

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktualisasi hukum lingkungan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Pengaturan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi merupakan penegakan hukum administrasi yang mempunyai mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian ini adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Kata Kunci : Hukum Lingkungan, AMDAL, Hukum Administrasi Negara  
MODUS OPERANDI POLITIK UANG TERHADAP PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT Latifa , Aisyah; Rahmi, Azkia; Aksa, Monica Klauzia; Saputri, Nurmade; Fadil, Sawal; Munandar, Syaiful
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1510

Abstract

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan dalam memilih pejabat publik untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu di pemerintahan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat praktik politik uang di pemilihan umum tahun 2024 tanpa terkecuali di Kecamatan Baso. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso dan solusi dalam menangani modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa bentuk modus operandi politik uang oleh calon anggota legislatif ialah dengan melakukan pembelian suara berupa pemberian uang dan barang yang dilakukan secara langsung oleh calon anggota legislatif bersangkutan maupun melalui perwakilan tim suksesnya. Solusi dalam menangani modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai pemilihan umum yang luber dan jurdil, memperkuat pengawasan pemilihan umum yang dilakukan melalui koordinasi bersama pihak terkait, melakukan penegakan hukum yang tegas serta mengajak masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Kata Kunci: Pemilihan umum, Modus Operandi, Politik Uang
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS TERJADINYA PELANGGARAN KEWAJIBAN LOCK UP SAHAM DALAM PROSES INITIAL PUBLIC OFFERING DI PASAR MODAL Bainal Munthaha, Alif; Gultom, Elisatris; Sudaryat
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1546

Abstract

Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pasar modal memiliki fungsi sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan dan juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Perusahaan dapat memperoleh dana melalui penerbitkan efek salah satunya melalui mekanisme penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO). Pada praktiknya, seringkali IPO dijadikan sebagai exit strategy bagi orang dalam perusahaan, oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kewajiban lock-up saham dalam proses IPO. Pada pelaksanaannya, kewajiban tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan oleh emiten dan para orang dalam emiten, sehingga berdampak kerugian kepada pemegang saham minoritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme lock-up di dalam pasar modal Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran lock-up dalam proses IPO di Indonesia. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat pelanggaran lock-up dapat dilakukan tindakan perlindungan yang bersifat represif berupa pengajuan gugatan ganti rugi atau melalui mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah. Kata Kunci: IPO, Perlindungan Hukum, Lock Up
PERAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI PASAL 14 (A) NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH Santoso, Rudi; Aldiansyah, Okta; Maimun, Maimun; Zaharah, Rita; Fauzi, Mohammad Yasir
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1677

Abstract

Standar Pelayanan Minimal Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal. Desa Wates masih banyak masalah yang menghambat penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa secara optimal. Beberapa masalah tersebut antara lain adalah keterbatasan, informasi, anggaran, sarana, dan prasarana desa. Pelayanan publik memiliki peran penting dalam administrasi pemerintahan dan tata kelola yang baik. Hal ini terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Kepala Desa, sebagai pelaksana Standar Pelayanan Minimal Desa, memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Peran Kepala Desa  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Prespektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah? 2)Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Kepala Desa  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Prespektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diambil secara langsung, dan data sekuder diambil dari Buku, Skripsi,Tesis, Disertasi, Jurnal, Berita atau artikel Online. Hasil Penelitian ini Kepala Desa Wates telah melaksanan Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa dengan menyediakan kemudahan pelayanan administrasi untuk semua warga yang dapat diakses secara online maupun offline, dan memperbaiki dan merawat fasiltias yang ada di desa yaitu fasilitas Kesehatan, Fasilitias Digital, Serta Fasilitas umum desa lainnya. Kepala Desa Wates dalam pemenuhannya sejalan dengan tugas kepemimpinan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah dengan memberi petunjuk dengan benar, menjalankan keadilan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat desa yang dipimpinnya, sesuai dengan ajaran Islam.        Kata Kunci  : Kepala Desa, Standar Pelayanan Minimal Desa, Siyasah Tanfidziyah            
PENCEMARAN NAMA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK farhanihzamahendra; S. ENDANG PRASETYAWATI; Indah Satria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1696

Abstract

Pernyataan yang merusak reputasi atau citra seseorang atau lembaga dengan menyebarkan informasi negatif yang tidak benar atau tidak terbukti ke publik disebut pencemaran nama baik. Metode untuk melakukan tindakan ini meliputi media sosial, televisi, surat kabar, atau bentuk lain yang dapat menyebar luaskan informasi. Dalam abstrak ini, topik tentang konsep dasar dan implikasi hukum dari pencemaran nama baik dibahas. Definisi dan contoh tindakan pencemaran nama baik, serta faktor-faktor yang memengaruhi dampaknya pada individu atau lembaga yang terkena dampak adalah konsep dasarnya. Implikasi hukum yang mungkin dialami oleh pelaku dan korban pencemaran nama baik juga dibahas. Pada umumnya, pencemaran nama baik dapat berdampak buruk pada kehidupan pribadi dan profesional seseorang, seperti kehilangan peluang kerja, reputasi tercemar, atau bahkan depresi dan gangguan psikologis. Oleh karena itu, tindakan pencemaran nama baik sering dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata. Dalam kasus ini, bukti yang kuat dan akurat menjadi faktor utama dalam menentukan kebenaran informasi yang tersebar. Oleh karena itu, penting bagi individu atau lembaga yang merasa terkena dampak dari tindakan ini untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan mencari bantuan dari ahli hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Pencemaran nama baik merupakan salah satu Tindak Pidana Khusus dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata kunci : Tindak Pidana, Pidana Khusus, Pencemaran Nama Baik
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PERDA KOTA SAMARINDA (Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017) Isrofil, Muhammad; Vivi Yulianingrum, Aullia; Sunariyo, Sunariyo
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1716

Abstract

Aktivitas Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda saat ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dengan terjadinya peningkatan ini, masyarakat juga semakin kehilangan kesadaran terhadap aturan yang melarang memberikan uang kepada mereka. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa prosedur hukum yang digunakan dalam menindaklanjuti masyarakat yang masih memberikan uang kepada Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda serta untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan maupun kendala bagi mereka dalam menerapkan sanksi pidana pada Peraturan Daerah No. 7/2017 tentang Pembinaan Terhadap Anjal Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam prosedur sanksi pidannya PPNS akan melakukan Penyidikan terlebih dahulu untuk di lakukan penuntutan dan dibawa ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi pemidanaan terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anjal ataupun Gelandangan masih belum berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perda tersebut. dalam penegakan sanksi pidana ini sangatlah tidak mudah, karena mereka mengalami berbagai kendala.Kata Kunci : Kebijakan, Tindak Pidana dan Peraturan Daerah
KAJIAN PELAKSANAAN LELANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP BARANG SITAAN Amalia Maha Putry, Bani; Shafa Ghaida, Deyna; Maskanah , Ummi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.1911

Abstract

Mengacu kepada Pasal 47A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa barang hasil sitaan Penyidik dapatlah dijual dimuka umum melalui pelelangan, walaupun perkaranya dalam kondisi belum diputus inkracht melainkan masih dalam proses pemidanaan. Untuk itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai lelang pada barang sitaan yang dilakukan oleh KPK. Adapun metode penelitian yng digunakan dalam penelitian ini adalag penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif, selain itu juga berusaha untuk menelaah kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara di wilayah barang sitaan. Sebelum dilelang ada ketentuan mengenai penilaian harga barang sitaan tersebut dimana akan ditentukan nilai limitnya oleh penjual dalam hal ini adalah penilai pemerintah atau penilai publik sesuai pasal 8 ayat 5 PP Nomor 105 Tahun 2021 tersebut. Dan kendala-kendala yang dihadapi KPK dalam pelaksanaan lelang barang sitaan salah satunya terkait regulasi hukum. Kata Kunci: Lelang, Barang Sitaan, KPK
MEKANISME PELAKSANAAN LELANG ONLINE (E-AUCTION) TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN Maskanah, Ummi; Aulia, Puspa Hygea; Nurlianda, Vina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.1938

Abstract

Pemberian fasilitas Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dalam proses pengembalian atau pelunasan kredit yang dilakukan oleh debitur tidak semua berjalan lancar, untuk itu dapat terjadi proses lelang online obyek hak tanggungan jika proses pelunasan kredit tidak berjalan lancar. Untuk itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan mengkaji dan membahas lebih dalammengenai mekanisme pelaksanaan lelang online terhadap obyek hak tanggungan. Adapun metode penelitian yng digunakan dalam penelitian ini adalag penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan lelang online (e-auction) terhadap objek hak tanggungan melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu pra-lelang, pelaksanaan lelang, pasca-lelang. Hambatan dalam pelaksanaan lelang online mencakup kekurangan dokumen lelang yang dapat menghambat proses pengajuan, gugatan dari debitur sebelum atau setelah pelaksanaan lelang terkait nilai hasil lelang yang dianggap merugikan debitur, serta kesulitan dalam pengosongan objek lelang yang masih dihuni oleh debitur atau pihak terkait lainnya. Kata Kunci: Lelang Online, Hak Tanggungan, Kredit   ABSTRACK The provision of credit facilities provided by creditors to debtors in the process of returning or repaying credit made by debtors does not all run smoothly, for this reason, there can be an online auction process for the object of mortgage rights if the credit repayment process does not run smoothly. For this reason, the author conducts this research with the aim of examining and discussing more deeply the mechanism for implementing online auctions of mortgaged objects. The research method used in this research is qualitative research with a juridical-normative approach, which is a research that emphasizes normative legal science. The result of this research is the implementation of online auction (e-auction) against the object of mortgage rights involves several important stages, namely pre-auction, auction implementation, post-auction. Obstacles in the implementation of online auctions include lack of auction documents that can hinder the submission process, claims from debtors before or after the auction regarding the value of the auction results which are considered detrimental to the debtor, as well as difficulties in vacating auction objects that are still occupied by debtors or other related parties. Keywords: Online Auction, Mortgage, Credit
SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN DITINJAU DARI KONSEP KEADILAN Siallagan, Risna Martina; Debora, Debora
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.1988

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia, khususnya pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan konsep keadilan. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia, dengan korban utama perempuan dan anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis hukum terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen-dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 membuka peluang terjadinya disparitas hukuman karena adanya batas minimum dan maksimum. Disparitas ini sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang belum optimal disebabkan oleh berbagai kendala, seperti lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, kurangnya kesadaran hukum, dan belum maksimalnya sosialisasi terkait bahaya perdagangan manusia. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan efektivitas sistem peradilan pidana, harmonisasi penerapan hukum, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakan keadilan yang lebih merata dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. Kata Kunci: perdagangan manusia, keadilan, sistem peradilan pidana, Pengadilan Negeri Medan

Page 7 of 11 | Total Record : 106

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Jurnal Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue