Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK DI PENGADILAN NEGERI PADANG PARIAMAN Sabri, Wiranda Nugraha; Yustrisia, Lo; Zulfiko, Riki
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1089

Abstract

The purpose of this research is to find out about law enforcement against children who are victims of prostitution and to find out the efforts so that users of prostitution services can be given criminal sanctions. The nature of the research used is descriptive, namely research that aims to provide data that is as precise as possible about the circumstances that are the object of research. Then the problem approach used is a normative juridical approach, namely research that is only aimed at written regulations so that this writing is closely related to libraries because it will require secondary data from the library. Sources of data and legal materials used are secondary data, namely data obtained through literature studies, including books, supporting literature with the subject matter discussed and laws and regulations. The results of this study are that law enforcement in this case does not yet reflect justice for the victims and does not yet reflect a massive enforcement and the efforts that are being made are imposing sanctions in accordance with the context of laws and regulations.
PERAN SAKSI AHLI TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN LAHAN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGARI GURUN KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Arif, Zainal; Yustrisia, Lola; Zulfiko, Riki
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.2040

Abstract

Abstract: Forestry crime cases in their settlement require expert testimony to provide an explanation of the rules that apply to the management of Protected Forest Areas. This research aims to determine the role of expert witnesses and to find out the obstacles faced by expert witnesses and efforts to overcome the obstacles faced by experts in providing testimony as expert witnesses in the settlement of criminal acts of land grabbing in protected forest areas in Nagari Gurun, Harau District, Lima Puluh Kota District. The results of the research explain that the role of expert witnesses is very important in the trial process, expert witnesses provide information that helps the course of the trial to be clear and bright. Evidence of expert testimony is placed in second place as systematized in Pasal 184 KUHAP. Obstacles as an expert witness in trials or investigative activities, namely 1) Expert witnesses are appointed based on their inherent position not on the specific expertise they have, 2) Lack of competence development activities for ASN in the field of special expertise in forestry and 3) Limited number of Forestry PPNS. Efforts that can be made include 1) Appointing expert witnesses who have certified expertise and knowledge, 2) Holding ASN competency development activities specifically on technical activities in Forestry and 3) Holding PPNS Formation Training.Keywords: Expert Witness, Crime, Forestry.
STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP ANAK MELALUI INTERNET MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA AUSTRALIA Handayani, Gusma Putri; Yunaldi, Wendra; Zulfiko, Riki
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 3 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.2015

Abstract

Child pornography is a form of sexual exploitation, so Protection of children should receive great attention. There are two dangerous things in child pornography; First, involving children in pornography is equivalent to exploiting children for the worst forms of work. Second, allowing children to access pornography will greatly impact the child's growth and development process. The purpose of this study is to determine the position of children as victims in pornography crimes, to find out legal assistance for children as victims of pornography crimes, and to find out criminal law policies towards children as victims of pornography crimes. Based on the background of the problem, it is formulated that the problem is 1) How is the regulation of child pornography law in Indonesian Law 2) How is the regulation of child pornography law in Australian Law 3) How does the regulation of pornography against children through the internet in Indonesian law and Australian Law compare.
PENYELESAIAN PIDANA SUMBANG SALAH MENURUT PRINSIP BAJANJANG NAIAK BATANGGO TURUN DI NAGARI SALAYO Nurdianti, ulfah; Zulfiko, Riki; Yunaldi, Wendra
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1467

Abstract

Abstrak Dalam KUHP zina di definisikan untuk orang yang terikat perkawinan tetapi dalam Hukum Adat Minangkabau zina tidak hanya berlaku untuk orang yang terikat perkawinan saja melainkan yang tidak terikat perkawinan juga dikatakan zina. Menurut keyakinan masyarakat Minangkabau tolak ukur suatu perbuatan zina bukan terletak dari adanya persetubuhan diluar perkawinan, namun lebih kepada adanya norma kesusilaan yang dilanggar pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip Bajanjang naiak Batanggo turun serta kendala dan upaya dalam penyelesaian Sumbang Salah di Nagari Salayo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan analisis pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pelaku zina diberikan hukum buang dan pernah diberlakukan denda dengan 20 sak semen, karena tidak ada dasar hukum dari Nagari maka pelaku mengatakan hal tersebut berdalih kepada pemerasan. Sebagai bentuk permintaan maaf atas perbuatan zina maka diharuskan mengadakan Alek Manimbang Salah. Kata Kunci: KUHP, Zina, Hukum Adat, Bajanjang naiak Batanggo turun, Manimbang Salah. Abstract In the Criminal Code (KUHP), adultery is defined as people who are bound by marriage, but in the Minangkabau Customary Law, adultery does not only apply to people who are bound by marriage, but those who are not bound by marriage are also said to be adultery. This research aims to find out how the principles of Bajanjang naiak Batanggo turun as well as the obstacles and efforts in resolving Sumbang Salah in Nagari Salayo region. This research is empirical legal research with qualitative data processing analysis. The results of the research found that the perpetrator of adultery was given a legal ban and a fine of 20 bags of cement was imposed, because there was no legal basis from Nagari, the perpetrator said this was an excuse for extortion. As a form of apology for the act of adultery, it is necessary to hold an Alek Manimbang Salah. Keywords : Criminal Code, Adultery, Bajanjang naiak Batanggo turun, Manimbang Salah.
PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERI PETUNJUK KEPADA PENYIDIK DALAM PROSES PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi) Putri, Nadia Rahmadani; Sukmareni, Sukmareni; Zulfiko, Riki
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17362

Abstract

Pra penuntutan merupakan salah satu mekanisme dalam penyelesaian perkara pidana sebelum dilakukannya penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh  dengan cara wawancara bersama Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berasal dari memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini adanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi serta penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik untuk menggali sikap batin tersangka saat melakukan penusukan kepada korban dalam kasus penganiayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik dalam tahap Pra Penuntutan dan untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Penuntut umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik saat penyempurnaan BAP serta upaya atau solusi dalam mengatasi kendala tersebut.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst) Agusti, Fadilla; Yustrisia, Lola; Zulfiko, Riki
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5322

Abstract

Budaya masyarakat Indonesia adalah saling tolong menolong dan juga memberi sebagai bagian dari rasa terima kasih kepada seseorang yang telah membantunya. Sejatinya hal ini bukanlah sesuatu yang buruk, namun sayangnya di zaman sekarang ini perihal pemberian hadiah tersebut bukan hanya bertujuan untuk berterima kasih saja namun telah berubah makna menjadi sesuatu yang buruk dan berkaitan dengan korupsi. Dimana pemberian hadiah identik dengan adanya harapan supaya orang yang diberi hadiah mau membantu memuluskan jalan bagi pemberi hadiah di bidang tertentu. Contoh kasus tentang gratifikasi adalah dalam Putusan MA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang menimpa sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang terindikasi menerima gratifikasi dari pihak lain. Hal ini yang menjadi urgensi penelitian, yaitu peneliti hendak meneliti perihal pertimbangan hakim dalam perkara tersebut dikaitkan dengan aturan tentang gratifikasi yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dan Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis data secara kuantitatif. Hasil penelitian pada rumusan masalah adalah mengenai gratifikasi dalam kasus Nurhadi tersebut, hakim telah melakukan pertimbangan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU Tindak Pidana Korupsi, beserta sanksi yang dijatuhkan pun menurut analisa peneliti dirasa terlalu ringan bahkan berbeda dari sanksi yang seharusnya diterima menurut aturan undang-undang.
Kritik Terhadap Sekularisasi Ilmu dalam Pandangan Syed Hossen Nasr dan Korelasinya Dalam Pembangunan Ilmu Hukum Tansendental Zulfiko, Riki
eScience Humanity Journal Vol 5 No 1 (2024): eScience Humanity Journal Volume 5 Number 1 November 2024
Publisher : Asosiasi Ide Bahasa Kepri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/esci.v5i1.203

Abstract

This research aims to see the view or criticism of the secularization of science from the view of an Islamic thinker from Iran named Syed Hossein Nasr and relate it to legal development in Indonesia, which uses a transcendental perspective. The development of science, which tends to be secular, is due to the separation of science from religion, especially in the Western scientific tradition, which began in the Renaissance era and resulted in the drying out of Western science from transcendental values. The two problems raised in this research are how Syed An Nashr's concept of thinking views the secularization of science and how Syed An Nashr's thinking correlates with the development of transcendental legal science in Indonesia. The result of this research is that Syed Hossein Nasr, an Islamic thinker with his Perennial philosophy, explains the importance of returning transcendental values ​​to science. Nasr's thinking also correlates with the transcendental legal perspective developed as a response to the dryness of law from the divine aspect.
Studi Normatif: Efektivitas Dan Keadilan Sosial Dalam Peraturan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia Mayanita, Ulfa; Zulfiko, Riki
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 7 No. 2 (2024): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2024
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v7i2.11948

Abstract

Drug abuse is a serious issue in Indonesia despite being regulated by law. Despite strict law enforcement efforts, including the death penalty for offenders, drug abuse remains rampant. This studi aims to examine the effectiveness and social justice of narcotics criminal law regulations in Indonesia. Through a normative approach, this study uses library research data and qualitative analysis. The result show that although the number of drug cases continues to increase, strict law enforcement has not been fully successful in addressing this issue. Additionally, narcotics criminal law enforcement policies have not always refelected the principle of social justice, particularly in term of rehabilitation and treatment of offenders. A more restorative justice approach is needed to addres this problem. This approach will emphasize rehabilitation, social reintegration, and prevention of drug abuse rather than focusing solely on punishment. Thus, it is hoped that more effective and just solutions can be achived in addressing the drug problem in Indonesia.
Implementation of Restorative Justice at the Payakumbuh District Attorney's Office in the Case of Traffic Accident Crime Resulting in Minor Injuries Ramadani, Sherly; Zulfiko, Riki
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 5, No 1 (2025): MARCH
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v5i1.2872

Abstract

Introduction: The rapid development of transportation has revolutionized people's lives. Behind this progress there are challenges, namely the risk of traffic accidents. In everyday life, accidents that result in minor injuries can often be resolved with a more familial approach. The Payakumbuh District Attorney's Office, in an effort to realize harmonious justice, applies the concept of Restorative Justice as an alternative solution to resolve cases.Purposes of the Research: Examining the regulations governing criminal acts of traffic accidents which result in minor injuries with restorative justice efforts and the implementation of Restorative Justice for criminal acts of traffic accidents at the Payakumbuh District Prosecutor's Office.Methods of the Research: The research method used in this research is the juridical-empirical method, legal research regarding the application or application of normative legal provisions directly to each specific legal event that occurs in society.Results Main Findings of the Research: The basic implementation of restorative justice provisions in the Indonesian Prosecutor's Office is contained in the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020. It is easy to carry out restorative justice efforts in this case because the victim is willing to forgive and reconcile with the suspect, the conditions for carrying out restorative justice efforts are fulfilled.
Criminal Acts of Adultery Based on Islamic Law and Positive Law in Indonesia Syafaatullah, M. Rafli; Zulfiko, Riki
al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): May
Publisher : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38073/rasikh.v14i1.2457

Abstract

Adultery is a complex social phenomenon that raises various moral, social, and legal issues in Indonesia. The existence of positive legal regulations and sanctions within Islamic law shows different approaches in addressing this problem; however, their effectiveness still requires comprehensive analysis. This study aims to compare the concepts, sanctions, and enforcement mechanisms regarding adultery according to Islamic law and positive law in Indonesia. The method used is normative research with literature analysis of laws and regulations, fiqh texts, and legal literature from both national and Islamic perspectives. The results indicate that the application of sanctions under Islamic law, such as stoning and flogging, has a more effective preventive and curative impact in combating adultery compared to lighter criminal sanctions under positive law, which is based on delik aduan (complaint-based offenses). Enforcement of Islamic law is also more effective and efficient because it is grounded in a strict system of evidence that does not rely on third-party advocacy, unlike the subjective and limited nature of positive law systems. The contribution of this research is to provide guidance for developing a more just and humane criminal law policy, as well as integrating sharia values into Indonesia’s legal reforms.