Keadilan
Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung, telah ada sejak tahun 2006 dengan menerima 8 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum setiap edisinya. Namun karena terdapat berbagai kendala mengalami ketidakaktifan selama beberapa tahun. Mulai tahun 2012 terbit kembali, namun dalam edisi cetak. Revitalisasi dilakukan agar dapat mempertahankan publikasi periodiknya, meningkatkan kualitas sebagai sumber referensi hukum yang memenuhi syarat, maka mulai edisi februari 2021 Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum dipublikasikan secara online dapat diakses pada situs web. Edisi cetak diterbitkan pada akhir periode publikasi. Pada penerbitan edisi ini terdapat beberapa perubahan format penulisan, perubahan tim editor, serta perubahan jumlah naskah yang diterbitkan yaitu 5 naskah dalam setiap edisinya. Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum adalah anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI). Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Setiap terbit menerima 5 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum. Artikel yang diterbitkan merupakan opini dan argumentasi dari masing-masing penulis, bukan sebagai perwakilan dari tim editor maupun pendapat fakultas. Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum mengundang para akademisi, peneliti serta praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian maupun pemikiran di bidang hukum dari berbagai perspektif untuk diterbitkan sehingga dapat dibaca dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum.
Articles
107 Documents
<![CDATA[PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Simbolon, Chan Syah Sahat kasih]]>;
<![CDATA[Nababan, Roida]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.2118
<![CDATA[Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum cukup jelas mengatur perihal keadaan memberatkan dan meringankan yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Literatur mengenai hal tersebut juga masih minim, padahal permasalahan tersebut sangat penting karena merupakan hal yang wajib dipertimbangkan dalam setiap putusan yang menjatuhkan pidana. Setelah pertimbangan pembuktian kesalahan terdakwa, pertimbangan untuk penjatuhan pidana merupakan hal terpenting lainnya dalam putusan. Penjatuhan pidana inilah yang disebut sebagai proses yang melibatkan pergulatan batin hakim yang memutus perkara. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh terhadap: proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, dan juga sebagai dasar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan pembuat undang-undang. Penelitian ini juga merumuskan beberapa karakteristik dan batasan pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana. Kata Kunci: : keadaan, memberatkan, meringankan, pemidanaan]]>
<![CDATA[KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PRESPEKTIF POLITIK HUKUM ]]>
<![CDATA[Simamora, Afric]]>;
<![CDATA[Simamora, Janpatar]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.2143
<![CDATA[Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan rodal pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara. Dalaml mewujudkan pemerintahan daerah yangl efektif dan harmonis diperlukan peraturan daerah yang sejalan dengan substansil materi, hak asasi manusia, kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan lain diatasnya. Terdapat bentuk hubungan komunikasi, konsultasi,klarifikasi Raperdal yang diterapkanl antara instansi Pemerintah dengan aparat didaerah yang selama ini masih kurang efektif, selainl itu optimalisasi yang miniml dari peran Gubernur dan Anggota Dewan dalam membinal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota adalah salahl satu faktor yang menjadikan Perda tidak memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan kemanfaatannya. Disharmonisasi antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah juga merupakan faktor penting di mana langkah pembinaan yangl dilakukan olehl instansi pusat kepada aparatur pemerintah daerahl dalam penyusunan Perda masihl dikatakan belum optimal danl merata sertal tidak adanya kerangka acuan yang jelasl bagi daerah mengenai tatal laksana harmonisasi Raperda sebagail salah satul instrumen pentingl dalam rangkal menjaga harmonisasi Perda denganlPeraturan lainnya. UU No.12 Tahunl 2011 telah memiliki rambul-rambu yang mengarahkan padal pentingnya harmonisasil PUU termasukl Perda. Kata Kunci: Konsistensi Peraturan Daerah, Hierarkhi Perundang-undangan,dan PolitikHukum ]]>
<![CDATA[PRAKTIK REBRANDING ILEGAL DI E-COMMERCE: MENGUNGKAP RISIKO HUKUM DAN STRATEGI PENANGANAN ]]>
<![CDATA[Febri Shollihatul Lailah]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.2181
<![CDATA[Pesatnya pertumbuhan e-commerce telah menciptakan peluang bisnis baru tetapi juga menimbulkan tantangan, termasuk rebranding ilegal dari merek perusahaan lain tanpa izin. Artikel ini mengkaji fenomena rebranding ilegal pada platform e-commerce dari perspektif hukum dan bisnis, mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh pemilik merek dan pelaku bisnis. Melalui analisis literatur dan studi kasus, artikel ini menjelaskan dampak rebranding ilegal terhadap hak kekayaan intelektual, reputasi merek, dan kepercayaan konsumen. Selain itu, strategi mitigasi yang efektif, baik dari kerangka hukum maupun kebijakan platform ecommerce, diuraikan untuk mencegah dan mengatasi praktik semacam itu. Temuan penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi para pemangku kepentingan di industri e-commerce mengenai upaya untuk melindungi merek dan menegakkan peraturan hukum yang lebih ketat. Kata Kunci : Rebranding Ilegal, E-Commerce, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Merek, Strategi Mitigasi ]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT ]]>
<![CDATA[Dwila Adha, Chyo]]>;
<![CDATA[Adriaman, Mahlil]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.1770
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi akibat perusahaan asuransi yang mereka gunakan dinyatakan pailit. Maka untuk membatasi persoalan tersebut, dirumuskan lah permasalahan ini dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, dan Bagaimana mekanisme pembayaran klaim pemegang polis asuransi terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data sekunder yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang polis memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan layak ketika perusahaan asuransi yang mereka gunakan mengalami kebangkrutan. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar OJK membentuk lembaga tersendiri dalam memberikan jaminan kepada pemegang polis. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Perusahaan Asuransi Yang Dipailitkan.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN ASAL USUL ANAK DAN AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN ]]>
<![CDATA[Purnama, Juwita]]>;
<![CDATA[Suraini, Suriani]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.1761
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menentukan asal usul anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis serta bagaimana akibat hukum anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan yang kemudian diajukan permohonan asal usul anak sesuai Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Kis. Adapun hasil penelitian ini adalah hakim menggunakan pedoman dari hukum Islam, terutama Pasal 103 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk memeriksa legitimasi anak yang lahir dari perkawinan siri. Jika ditemukan relevansi antara ketentuan hukum Munakahat Islam dan dalil Fiqhiyah dari Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, hakim dapat mengubah status anak dari tidak terdokumentasi menjadi sah melalui putusan Pengadilan Agama. Kata Kunci : Anak, Perkawinan, Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[ANALISIS DOKTRINAL MENGENAI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MASYARAKAT INDONESIA ]]>
<![CDATA[Azimattara, Muchammad Daing]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.1910
<![CDATA[Hukum pidana adat merupakan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia, yang mengatur pelanggaran terhadap norma sosial dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan kebiasaan adat setempat. Meskipun hukum pidana adat memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga ketertiban sosial, penyelesaian sengketa, dan pemulihan hubungan dalam masyarakat adat, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengakuan hukum dari sistem hukum nasional. Hukum pidana adat yang tidak tertulis dan bersifat lokal sering kali sulit diintegrasikan dengan sistem hukum negara yang lebih formal dan punitif. Tantangan lain yang dihadapi adalah pengaruh modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang mengurangi penerimaan terhadap hukum adat, khususnya di kalangan generasi muda. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan peran hukum pidana adat dalam masyarakat adat Indonesia, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, dan memberikan saran untuk meningkatkan integrasi antara hukum pidana adat dan hukum nasional. Diperlukan pengakuan yang lebih jelas terhadap hukum pidana adat serta pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif antara hukum adat dan hukum negara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif dan adil bagi masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Sistem Hukum Nasional, Masyarakat Adat]]>
<![CDATA[KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN (Studi Kasus Putusan No. 51/PDT.G/2020/PN. PLG) ]]>
<![CDATA[Putri, Irenia Priyono]]>;
<![CDATA[Lukman, F.X. Arsin]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2159
<![CDATA[Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik. Akta Autentik dalam Pasal 1868 KUHPer yaitu suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat. Salah satunya membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Notaris tidak terlepas dari adanya suatu kesalahan, sehingga Notaris dapat dituntut tanggung jawab apabila akta tersebut menimbulkan permasalahan. Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/Pn. Plg bahwa Turut Tergugat I mengeluarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.105 antara Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat. Dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah yaitu apakah kesalahan yang dilakukan Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 105 yang dibuatnya sehingga dibatalkan oleh Pengadilan sebagaimana dalam Putusan No. 51/PDT.G/2020/PN. PLG dan bagaimanakah tanggungjawab Notaris atas pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Pengadilan berdasarkan Putusan No. 51/PDT.G/2020/PN. PLG akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara. Simpulan dari penelitian ini bahwa terbukti adanya kesalahan yang dilakukan Notaris, sehingga akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan dan akta tersebut menjadi tidak sah. Notarispun dituntut tanggungjawab secara administratif atas kesalahannya. Kata Kunci: Notaris, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Tanggungjawab]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS-PPAT YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG) ]]>
<![CDATA[Lusiana, Siti]]>;
<![CDATA[Tarsono , Edi]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2186
<![CDATA[Seorang Notaris dan PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya harus perpedoman dan berpegang teguh pada UUJN, PP Jabatan PPAT, dan Kode Etik. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut belum sepenuhnya diselaraskan dengan praktik kerja di lapangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya seorang Notaris dan PPAT yang mengabaikan tanggung jawab terhadap kewajiban jabatan dan Kode Etik NotarisPPAT seperti contohnya melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan Tesis ini adalah bagaimanakah kedudukan Notaris-PPAT yang terlibat tindak pidana korupsi dalam kasus Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2023/PT SMG, dan bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap NotarisPPAT yang terlibat tindak pidana korupsi dalam kasus Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2023/PT SMG berdasarkan UUJN dan berdasarkan PP Jabatan PPAT. Berdasarkan analisis penulis menggunakan metode penelitian normatif, didapatkan kesimpulan yaitu kedudukan Terdakwa Notaris- PPAT dalam kasus merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Subsider Pasal 3 Undang-Undang PTPK. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Notaris, PPAT]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR ]]>
<![CDATA[Sembiring, Putra Ferbi Satria]]>;
<![CDATA[July Esther]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.2346
<![CDATA[Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang sangatmeresahkan masyarakat. Terlebih kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotorroda dua semakin mengalami peningkatan, hal tersebut belum dapat diikuti denganpenegakan hukum yang optimal. Fenomena tersebut menyebabkan masih terjadinyakasus pencurian kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahuiLangkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraanbermotor . Metode penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dandata sekunder didapatkan dengan melakukan kepustakaan dan metode analisa deskriptifkualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah Langkah-langkah penegakan hukum terhadaptindak pidana pencurian motor belum berjalan dengan optimal disebabkan karena dalamproses pelaksanaanya ditemukan kendala seperti keterbatasan sarana prasarana,keterlambatan respon. Jaringan informan yang terputus dan minimnya kesadaran akanhukum terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan juga pelaku dibawahumur, korban meninggal pun menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya.Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang adasemaksimal mungkin.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 ]]>
<![CDATA[Marfuah]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 2 (2025): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i2.2378
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada ICRC yang merupakan sebuah organisasi kemanusian yang kerap mendapatkan praktik kekerasan di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata internasional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas lebih dalam tentang perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni studi dokumen berdasarkan literatur serta peraturan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, namun juga akan dibandingkan dengan pendapat ahli yang ada. Dari hasil penelitian penulis, bahwa perlindungan terhadap ICRC diatur dalam beberapa Pasal Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang mana pada inti dari kesemua pasal adalah memberikan penghormatan dan perlindungan khusus kepada ICRC. Adapun pelanggaran terhadap upaya perlindungan ICRC juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang mana pelanggaran Hukum Humaniter Internasional ini bersifat tanggung jawab pidana sehingga hukuman pidana merupakan akibat langsung dari pelanggaran tersebut. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, ICRC, Konvensi Jenewa]]>
