Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.768

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Equilibrium: Jurnal Pendidikan Jurnal Pertahanan : Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Jurnal Pertahanan dan Bela Negara International Journal of Humanities Education and Social Sciences International Journal of Religion Education and Law Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health International Journal of Education, Vocational and Social Science J-CEKI

Said, Budiman Djoko

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Author-ID : 5854218

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

SINERGI INSTRUMEN KEKUATAN MARITIM INDONESIA MENGHADAPI KLAIM CINA ATAS LAUT CINA SELATAN Sidjabat, Christine Anggi; Octavian, Amarulla; Said, Budiman Djoko
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Indonesia bukan salah satu negara claimant, tetapi provokasi Cina melalui kapal nelayan yang dikawal oleh kapal Chinese Coast Guard telah melanggar hak berdaulat Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Cina Selatan (LCS) yang berpotongan dengan Nine Dashed Line (NDL).Sampai saat ini sinergi antar instrumen kekuatan maritim Indonesia untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di LCS masih terlihat lemah, sehinggaÂ rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sinergi instrumen kekuatan yang berwenang pada domain maritim Indonesia dalam menghadapi Klaim Cina atas LCS. Analisa sinergi dilihat dari tiga aspek yaitu perspektif, kebijakan, dan Rules Of Engangement (ROE) yang diterapkan pada operasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian secara mendalam, dengan teknik analisa Soft System Methodology untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan perbandingan sistem berpikir dan dunia nyata secara terstruktur, dan dibantu dengan NVivo untuk proses triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan instrumen kekuatan maritim di Indonesia belum memiliki perspektif yang selaras terhadap NDL. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dari pembuat kebijakan dan turunan strategi dari pembuat strategi Pemerintah Republik Indonesia belum diharmonisasi, sehingga ROE pada level operasional yang tepat untuk menghadapi provokasi Cina atas LCS belum dirumuskan dengan menyesuaikan antara wewenang dengan kapabilitas instrumen. Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia masih perlu dioptimalkan untuk menghadapi Klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia di LCS. Kata Kunci: Sinergi, Instrumen Kekuatan Maritim, Nine Dashed Line, Laut Cina Selatan, Hak Berdaulat

THE SYNERGY OF INDONESIAâ€™S MARITIME POWER INSTRUMENT TO FACE CHINAâ€™S CLAIM OVER SOUTH CHINA SEA Sidjabat, Christine Anggi; Octavian, Amarulla; Said, Budiman Djoko
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Indonesia Defense University

Despite the fact that Indonesia is not one of the claimant states, Chinaâ€™s provocation through its fishing boats escorted by Chinese Coast Guard has been violating Indonesia Exclusive Economic Zone on South China Sea (SCS) which intersects with Nine Dashed Line (NDL). Up to this day, the synergy among Indonesian maritime power instruments to defend Indonesiaâ€™s sovereign rights is still weak, thus the problem identified in this research is how the instrument of power authorized in Indonesiaâ€™s maritime domain synergizes to face Chinaâ€™s claim over SCS. Synergy analysis is seen from three aspects: perspective, policy, and Rules Of Engangement (ROE) applied to operational. This research uses qualitative method to further explore the research question, with Soft System Methodology technique to approach the problems through comparison between system of thought and real world in a structured manner, as well as supported by NVivo to execute the process of data triangulation. Research results show that Indonesiaâ€™s maritime power instrument have not a harmonious perspective on NDL yet. This study also shows that policy created by policy makers and strategic derivatives created by strategy makers of the Government of the Republic of Indonesia have not been in harmony, thus appropriate ROE at operational level to face China's provocation on the SCS has not been formulated by adjusting authority with instrument capability. Overall, the study found that the synergy of Indonesiaâ€™s maritime power instruments is not yet reliable to deal with Chinaâ€™s Claims over the territory of Indonesia in the SCS.Keywords: Synergy, Maritime Power Instruments, Nine Dashed Line, South China Sea, Sovereign Rights

Manajemen Tata Kelola Maritim Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Nasional dalam Perspektif Keamanan Maritim Dini Rengganing Suci Mochammad Yuriant Budiman Djoko Said
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 3 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i3.91

AbstrakKepulauan Seribu sejak tahun 2002 ditetapkan sebagai salah satu taman nasional laut yang secara yuridis terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Kepulauan Seribu memiliki banyak potensi, berdasarkan potensi tersebut diperlukan adanya manajemen tata kelola Marine Protected Area (MPA) sebagai perwujudan Kawasan Strategis Nasional. Permasalahan tidak dimanfaatkannya isu lingkungan didomain maritime untuk dikelola lebih baik, dengan melihat faktor internal dan eksternal yang ada di Kepulauan Seribu. Adapun permasalahan yang diteliti yaitu manajemen tata kelola MPA Kepulauan Seribu dengan memilih strategi terbaik dilakukan dengan model SWOT analisis dengan menganalisis faktor eksternal dan internal serta kekurangan dan kelebihannya untuk menentukan strategi prioritas terbaik, kemudian diuji dengan konsep cost benefit untuk memprioritaskan anggaran yang sepatutnya. Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi peluang tata kelola maritim Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Nasional dan menemukan manajemen MPA Kepulauan Seribu serta menemukan prioritas tahapan pembangunan MPA di Kepulauan Seribu sebagai hasil SWOT dan cost benefit. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan quasi melalui wawancara dengan pihak terkait untuk dapat memperoleh data normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan beberapa faktor internal dan eksternal serta kekurangan dan kelebihan dalam proses pengelolaan pembangunan tata kelola MPA di Kepulauan Seribu. Berdasarkan perhitungan matrix IFAS dan EFAS bahwa dalam manajemen tata kelola maritime Kepulauan Seribu sebagai MPA didapatkan hasil diagram yang menunjukkan pada Kuadran I yaitu Strategi SO. Dan berdasarkan hasil perhitungan cost benefit ratio pada setiap Zonasi Kepulauan Seribu mendapatkan hasil C/B1 yang artinya layak untuk dilanjutkan.Kata Kunci: Manajemen Tata Kelola, Marine Protected Area (MPA), Kepulauan SeribuAbstractKepulauan Seribu since 2002 has been designated as one of the marine national parks which is legally located in Kepulauan Seribu Administrative District, DKI Jakarta Province. Kepulauan Seribu have a lot of potential, based on this potential, a Marine Protected Area (MPA) management is needed as the embodiment of the National Strategic Area. The problem is that environmental issues are not used in the maritime domain to be managed better, by looking at the internal and external factors that exist in Kepulauan Seribu. The problem studied is the management of Kepulauan Seribu are MPA by choosing the best strategy carried out with a SWOT analysis model by analyzing external and internal factors and their strengths and weaknesses to determine the best priority strategy, then tested with the cost benefit concept to prioritize the budget. which I deserve. The purpose of this research is to investigate282│Jurnal Maritim Indonesia│Desember 2021, Volume 9 Nomor 3the opportunities for maritime governance in Kepulauan Seribu as a National Strategic Area and to find the management of the MPA of Kepulauan Seribu and to find the priority stages of the MPA development in the Seribu Islands as a result of SWOT and cost benefits. This research was conducted with a qualitative method using a quasi approach through interviews with related parties to obtain normative data. The results showed that there were several internal and external factors as well as weaknesses and strengths in the management process of developing MPA governance in Kepulauan Seribu. Based on the IFAS and EFAS matrix calculations, in the management of the Seribu Islands maritime governance as a MPA, a diagram shows that in Quadrant I, the SO Strategy. And based on the calculation of the cost benefit ratio for each Zoning of the Thousand Islands, the results are C / B 1 which means that it is feasible to continue.Keywords: Governance Management, Marine Protected Area (MPA), Kepulauan Seribu.

PERAN PANGLIMA LAOT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN ECOLOGICAL SECURITY DI ACEH Annisa Mutia Pranita; Elly Irhana Savitri; Gaffar Mu’aqaffi; Budiman Djoko Said; Bayu Asih Yulianto
Jurnal Education and Development Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Panglima Laot merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki Indonesia yang telah hadir kurang lebih selama 400 tahun lamanya. Keberadaan Panglima Laot berperan dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan kelautan melalui hukum Adat Laotnya. Hal ini bertujuan agar kelestarian dan keberlanjutan lingkungan dapat tercipta, termasuk sebagai bentuk ecological security pada wilayah pesisir dan kelautan di Aceh. Peran dan fungsi Panglima Laot berorientasi pada pemaknaan alam berdasarkan nilai religius. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitiatif dengan menggunakan data-data deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara daring dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Panglima Laot dalam menjaga wilayahnya dari ancaman maritime khususnya ecological security. Melalui penelitian ini akan melihat dampak nyata yang disebabkan oleh peran Lembaga adat ini di dalam isu yang sama. Melalui penelitian ini pula nantinya diharapkan warisan sejarah yang tidak ternilai harganya dapat diapresiasi, dilestarikan dan diperkenalkan ke seluruh masyarakat dunia.

IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI BIRU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR DI KOTA SABANG Lutvia Resta Setyawati; Hadis Tian; Dimas Danur Cahya; Marsetio .; Ariska Dian Novarianti; Budiman Djoko Said
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Sabang sebagai salah satu ujung terbarat Indonesia menyimpan potensi ekonomi kelautan dan kekayaan alam yang bagus. Untuk menopang ketahanan dan daya dukungnya, SDA keluatan tentu harus dieksplorasi dan dieksploitasi berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsep ekonomi biru dianggap sebagai salah satu solusi untuk menjembatani kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan laut. Artikel ini berupaya untuk meninjau implementasi konsep ekonomi biru dalam upaya pembangunan masyarakat pesisir di Kota Sabang. Rumusan masalah yang diangkat mengenai potensi, konservasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi biru. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, yang melibatkan DKP Aceh, PSDK Lampulo dan Panglima Laot sebagai informan penelitian. Hasil pengamatan menunjukan jika potensi keluatan di Sabang sudah mulai dikembangkan berdasarkan prinsip ekonomi biru, kawasan konservasi yang ditetapkan pemerintah Kota Sabang sangat berperan penting dalam proses pelestarian alam, dan ekonomi biru juga telah memberi multiplyer effect terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang.

FISHERY RESOURCES MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF INDONESIA’S FISHERY MANAGEMENT REGION 711 FOR THE SUSTAINABLE FISHERY RESOURCES CONTROL Nur Mar Atushsholihah Siregar; Yoedhi Swastanto; Budiman Djoko Said
Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : The Republic of Indonesia Defense University

The Republic of Indonesia Fisheries Management Region is an area that intended for controlling the fisheries management activities. However, the potential value of fisheries in WPP-RI 711 has been decreasing starting from 2016 to 2017. The problems are about fisheries resource management activities in the region which are then linked to government policy control. This study seeks to determine the development of fisheries resource production in FMR-RI 711, the level of utilization based on management with the MSY and MEY models, and also control of sustainable fisheries policies. This study uses experimental quantitative methods with the Schaefer, Fox and Gordon models. Data obtained came from fisheries resource groups and data samples were taken from shrimp groups. The results of the analysis show that the average development of fisheries resource production in FMR-RI 711 has decreased even experienced overfishing in the commodity of Small Pelagic Fish and Crustaceans. The Schaefer model is considered the most appropriate because it has a determination coefficient value of 42.9% and has an optimum effort value of 179 trips/year, with the MSY value obtained at 3.8520 tons/year. The policy controls carried out so far are still very lacking and need to take firm action from the government in overcoming fisheries problems that are overfishing. Therefore, it can be concluded that fisheries management in FMR-RI 711 has not run optimally, then fisheries management should also be carried out by considering the economic aspects of fisheries, besides it also needs serious efforts on fisheries supervision and the development of a cost model to maintain resources from overfishing.Keywords: Fisheries management, Fisheries policy, FMR-RI 711

UNCLOS 1982 Analysis Regarding Problems of State Jurisdiction and Law Enforcement on Foreign Flag Ships Grace Carolina; Budiman Djoko Said; Rudiyanto Rudiyanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law Vol 2, No 1 (2023): February 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijrael.v2i1.323

International Law of the Sea are legal principles governing the rights and authorities of a country over sea areas under its national jurisdiction (national jurisdiction). International Law has reign most interactions between States in the sea. The practice of illegal transshipment is a serious issue as it falls within both theft mode and smuggling through the transfer of cargo from one ship to another that occurs at sea. Including a crime which committed in the territory of one state but involving parties from another state or more. Law enforcement is a major concern when an offence of some kind of illegal transshipment occurs. The study aims to determine the jurisdiction of states in enforcing laws including in criminal matters that occurred over its sea where the country has sovereign rights, especially when the involvement of 3rd states party in the law enforcement on a ship which not entered into its territory, yet indicately committed a violation of the law in some states water area, this paper also study how the responsibility of 3rd states party towards of flag states of ships who feel harmed. This article was written using normative research methods with a statutory. Historical and conceptual approach explaining efforts from international organizations in resolving the issues of accountability of countries involved in the problem of Illegal Transshipment at sea in the 1982 UNCLOS perspective especially the process of law enforcement and dispute resolution by the International Tribunal for the Law of The Sea (ITLOS).

Analysis of Indonesia's Maritime Security Strategy and Policy as the World Maritime Axis Eka Siwi Nurhayati; Widodo Widodo; Budiman Djoko Said; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 2, No 1 (2023): March 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v2i1.352

As the largest archipelago, Indonesia should be able to utilize its potential to create prosperity for its people. In fact, the maritime sector has not been fully utilized by Indonesia. Indonesia must prioritize the goal of becoming a maritime country to restore maritime glory. This is in line with Indonesian President Joko Widodo's goal to make Indonesia the world's maritime axis. The research method used is descriptive qualitative. The World Maritime Axis is indeed a decision taken by the government to restore the nature of Indonesia as an archipelago. Until now, the World Maritime Axis has not taken the form of a document equipped with a strategy in it. The strategy becomes an 'extension' of the policy, which currently there is no World Maritime Axis Strategy because the policy is still overlapping. Currently, the World Maritime Axis is categorized as a development policy discourse whose orientation is to realize Indonesia's vision as a maritime country, so it requires a lot of attention to fix and complete this idea so that it can be categorized as a policy and implemented through a strategy.

KONSEP HUBUNGAN SIPIL-MILITER DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM DI ACEH Yudhawira Bhaskara Sembiring; Desi Albert Mamahit; Budiman Djoko Said; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.833-839

Provinsi Aceh di Indonesia memiliki status khusus dan otonomi khusus yang memungkinkan masyarakatnya untuk melakukan gerakan adat Panglima Laot, yang memiliki peran dalam mengatur cara penangkapan ikan, menengahi sengketa di antara nelayan, dan mempertahankan keamanan perairan. Sementara itu, Bakamla Aceh dan Lanal Aceh merupakan lembaga penegak hukum yang memfokuskan pengawasan keamanan maritim. Namun, keberadaan Panglima Laot menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana komunikasi dan sinergi antara Panglima Laot, Bakamla, dan Lanal dapat berjalan dengan baik.Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan teknik wawancara daring sebagai metode pengumpulan data. dengan Panglima Laot Kota Sabang, Lanal Sabang, dan Bakamla. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Panglima Laot Aceh dan lembaga penegak hukum laut lainnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan laut, terdapat perbedaan pada wilayah operasi, status kelembagaan, wewenang, dan tugas masing-masing.Panglima Laot Aceh sebagai kelembagaan adat tradisional memiliki keterikatan yang kuat dengan masyarakat setempat dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi perairan di wilayahnya, sehingga dapat menjadi mitra penting bagi Bakamla dan Lanal dalam menjaga keamanan maritim di Aceh. Sinergi yang baik antara Panglima Laot, Bakamla, dan Lanal dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang efektif.

Optimalisasi Perawatan Rubber Seal Tutup Palka Guna Melancarkan Proses Kegiatan Bongkar Muat Agar Terciptanya Keselamatan Pelayaran di MV. Tanto Terima Teguh Prasetyo; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Budiman Djoko Said
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4766

Abstrak Semua pengguna jasa transportasi laut di Indonesia khususnya dan di dunia pelayaran, senantiasa sangat mengutamakan persoalan keselamatan dan keamanan, Dalam kegiatan perawatan kapal bermuatan curah, perawatan rubber seal sangatlah penting karena digunakan untuk menutup palka dan melindungi muatan yang berada di dalamnya dari berbagai macam bahaya dan air laut. Pada dasarnya perawatan bertujuan untuk menjaga agar kondisi muatan selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan sehingga tidak menghambat dalam proses persiapan bongkar muat, yang selanjutnya baru diikuti dengan aspek lain seperti biaya yang terjangkau, kecepatan dan ketepatan waktu, serta aspek kenyamanan. Terjadinya kecelakaan kapal seperti tenggelam atau air laut masuk kedalam muatan kering yang berisi gandum,jagung dll adalah permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi laut. Keselamatan dan keamanan maritim di sini, adalah kebijakan utama yang harus mendapatkan prioritas pada pelayaran dalam menunjang kelancaran transportasi laut Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut lndonesia, sehingga laut memiliki peran cukup berarti baik bagi sarana pemersatu bangsa dan wilayah Republik lndonesia. Kata Kunci: Keselamatan, Rubber Seal Abstract All users of sea transportation services in Indonesia, especially and in the world of shipping, always prioritize safety and security issues. In maintenance activities for bulk-loaded ships, maintenance of rubber seals is very important because they are used to close holds and protect the cargo inside from various kinds of hazards and sea water. Basically maintenance aims to keep the cargo in good condition and ready for use so that it does not hinder the loading and unloading preparation process, which is then followed by other aspects such as affordable costs, speed and timeliness, as well as convenience aspects. The occurrence of ship accidents such as sinking or seawater entering bulk cargo containing wheat, corn etc. is a problem related to the safety and security of sea transportation. Maritime safety and security here, is the main policy that must get priority on shipping in supporting the smooth sea transportation of Indonesia as an archipelagic country. Indonesia has sovereignty over the entire Indonesian sea area, so that the sea has a significant role both for uniting the nation and for the territory of the Republic of Indonesia. Keywords: Safety, Rubber Seal

Co-Authors Amarulla Octavian Annisa Mutia Pranita Ariska Dian Novarianti Bagus Satrio Wicaksono Bayu Dwi Welasasih Dimas Danur Cahya Eka Siwi Nurhayati Eka Siwi Nurhayati Elly Irhana Savitri Gaffar Mu’aqaffi Gita Prissandi Gita Prissandi Grace Carolina Hadis Tian Haidul Firman Sitorus Haidul Firman Sitorus Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Lutvia Resta Setyawati Marsetio . Nur Mar Atushsholihah Siregar Panji Suwarno Panji Suwarno Panji Suwarno Panji Suwarno Panji Suwarno Panji Suwarno Pujo Widodo Pujo Widodo Pujo Widodo Pujo Widodo Pujo Widodo Pujo Widodo Pujo Widodo Pulungan, Ahmad Ari Syahputra Rudiyanto Rudiyanto Sidjabat, Christine Anggi Supriyadi, Asep Adang Surya Wiranto Suwarno, Panji Swastanto, Yoedhi Teguh Prasetyo Uly Maria Ulfah Uly Maria Ulfah Widodo Widodo Widodo Widodo Widodo Widodo Widodo Wiranto, Surya Yudhawira Bhaskara Sembiring Yudhawira Bhaskara Sembiring Yusnaldi Yusnaldi, Yusnaldi

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search