cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sekretariat Jurnal Politica
Contact Email
jurnal.politica@yahoo.com
Phone
+6221-5755987
Journal Mail Official
jurnal.politica@yahoo.com
Editorial Address
Sekretariat Jurnal Ilmiah "Politica" Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I, Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
ISSN : 20877900     EISSN : 2615076X     DOI : http://dx.doi.org/10.22212/jp
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Politica memuat tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 172 Documents
 12   13   14   15   16 
Emerging Middle Power dan Tantangan Perwujudan Visi Indonesia 2045 di Asia Pasifik: Systematic Review [Emerging Middle Power and Challenges on Realizing Vision of Indonesia 2045 in Asia Pacific: Systematic Review] Aristama, Ferga
Jurnal Politica Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v13i2.3427

Abstract

Amid the limited leverage in Southeast Asia, Indonesia’s ambition to be the most influential state in the Asia Pacific calls into doubt. Hence, this study explores the challenges in realizing the four targets of Vision of Indonesia 2045 in the Asia Pacific. While previous research has broadly identified the challenges in this region, no study categorizes them into those targets by detailing the literatures used as a source of knowledge and how to obtain them. As analytical frameworks, this study uses the concept of Vision of Indonesia 2045: Indonesia as One of Asia Pacific’s Most Influential States (Ministry of National Development Planning, 2019) and Emerging Middle Power in Regional and Global Governance (Öniş & Kutlay, 2017). Furthermore, this study uses a qualitative approach through a systematic review that refers to the Preferred Reporting for Systematic Reviews and Meta-Analyses 2020 (PRISMA 2020) and the content analysis method with Atlas.ti 22. Based on the analysis, this study found 172 quotes interpreted into 17 internal and 31 external factors that challenge four Indonesia targets of Vision of Indonesia 2045: maximizing national interests in the Asia Pacific, establishing regional order, generating ideas and challenges to lead and play a role in work forums. Two internal factors—military capacity and national infrastructure—and two external factors—the rise of China and competence among great powers—are the most highlighted. These factors indicate the broad impact on achieving Vision of Indonesia 2045 as one of Asia Pacific’s most influential states. Thus, as an implication, they need to be considered as inputs in formulating Indonesia’s foreign policy and strategy, including in the law formulation.AbstrakDi tengah belum maksimalnya peran Indonesia di Asia Tenggara, ambisi Indonesia menjadi negara paling berpengaruh di Asia Pasifik diragukan. Dengan permasalahan tersebut, penelitian ini mengeksplorasi tantangan Indonesia sebagai negara paling berpengaruh di Asia Pasifik dalam kerangka empat sasaran Visi Indonesia 2045. Penelitian terdahulu telah banyak mengidentifikasi tantangan regional Indonesia di Asia Pasifik, namun belum ada penelitian yang mengkategorisasi tantangan tersebut ke dalam empat sasaran Visi Indonesia 2045 dengan merinci pustaka yang digunakan dan bagaimana memperoleh sumber pengetahuan tersebut. Konsep Visi Indonesia 2045: Indonesia sebagai Negara Berpengaruh di Asia Pasifik (Kementerian PPN/Bappenas, 2019) dan Emerging Middle Power pada Tata Pemerintahan Regional dan Global (Öniş & Kutlay, 2017) digunakan sebagai landasan berpikir. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui systematic review yang mengacu kepada Preferred Reporting for Systematic Review and Meta-Analyses 2020 (PRISMA 2020) dan metode content analysis dengan Atlas.ti 22. Berdasarkan analisis, penelitian ini menemukan 172 quote yang diinterpretasikan ke dalam 17 faktor internal dan 31 faktor eksternal menjadi tantangan atas sasaran visi Indonesia 2045: maksimalisasi kepentingan nasional di Asia Pasifik, membentuk tatanan regional, menghasilkan gagasan serta tantangan memimpin dan berperan dalam forum kerja sama. Dua faktor internal—kapasitas militer dan infrastruktur nasional—dan dua faktor eksternal—kebangkitan Tiongkok dan kompetisi antar great power—adalah faktor yang mendapatkan banyak highlight. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor tersebut berdampak luas kepada sasaran atas tercapainya Visi Indonesia 2045 sebagai salah satu negara paling berpengaruh di Asia Pasifik. Sebagai implikasinya, faktor-faktor tersebut penting untuk diperhatikan dalam penyusunan strategi dan kebijakan luar negeri di Indonesia termasuk dalam perumusan peraturan perundang-undangan.
Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna Damayanti, Angel; Naray, Putri NL; Karyoprawiro, Bryan L
Jurnal Politica Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v13i2.3303

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan internasional yang bersifat lintas batas negara dan menjadi perhatian dunia. Semua negara termasuk Indonesia berupaya untuk menanggulangi masalah terorisme demi menjaga keamanan nasional dan warga negaranya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah aksi terorisme di negara ini. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan negara lain baik di darat maupun laut, membuat peluang masuknya teroris ke Indonesia menjadi sangat besar. Itu sebabnya artikel ini akan melihat peran imigrasi sebagai penjaga pintu perbatasan dalam upaya pencegahan masuknya teroris ke wilayah Indonesia. Artikel ini menggunakan konsep keamanan nasional dan tri fungsi imigrasi untuk menganalisa peran kantor imigrasi di Tahuna di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dalam mencegah terorisme di wilayah perbatasan. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui berbagai literatur yang kemudian ditriangulasi, serta metodologi penelitian kualitatif dengan model studi kasus yang bersifat dekriptif analisis. Penelitian ini menemukan bahwa dalam upaya pencegahan terorisme, kantor imigrasi Tahuna masih bekerja secara singular dan karenanya membutuhkan kordinasi secara sirkuler di dalam kantor imigrasi itu sendiri dan dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pemberantasan terorisme di Indonesia yang terkait fungsi imigrasi.
Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020 [Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020] Safira, Triani; Kusuma, Ardli Johan; Afrimadona, Afrimadona
Jurnal Politica Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v13i2.2990

Abstract

The phenomenon of Economic Exploitation that occurs in children is an action that can provide a multidimensional threat as a result of the spillover impact for the sustainability of a country. As a state actor, the government is trying to make various efforts to overcome this problem, one of which is the government in cooperation with UNICEF. The cooperation that exists between Indonesia and UNICEF is carried out through the implementation of policies or programs from the Country Program Action Plan. The CPAP program is one form of the Grant Agreement, which is a Grant Agreement between the two parties. Through this collaboration, the exchange of information and data is very significant in this case. So that the use of the concept of policy implementation and child exploitation is needed to describe how the cooperation between Indonesia and UNICEF in overcoming this problem. This study uses a qualitative method with descriptive analysis type of research.AbstrakFenomena ekspolitasi ekonomi yang terjadi pada anak merupakan tindakan yang dapat memberikan suatu ancaman multidimensi akibat dari dampak spillover bagi keberlangsungan suatu negara. Sebagai aktor negara, pemerintah berupaya untuk melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi persoalan ini, salah satunya ialah pemerintah menjalin kerja sama dengan UNICEF. kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan UNICEF dilakukan melalui pengimplementasian kebijakan ataupun program Country Program Action Plan. Program CPAP merupakan salah satu bentuk dari Grant Agreement merupakan perjanjian hibah antara kedua pihak, Melalui kerja sama ini, adanya pertukaran Informasi dan data merupakan hal yang sangat signifikan dalam kasus ini. Sehingga penggunaan konsep implementasi kebijakan serta eksploitasi anak ini diperlukan untuk menggambarkan bagaimana kerja sama yang dilakukan Indonesia dan UNICEF dalam mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis.
Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective] Aji, Muhammad Prakoso
Jurnal Politica Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v13i2.3299

Abstract

Cyber security system and data sovereignty is the foundation in realizing the protection of personal data. Technological developments place data into a very valuable commodity. In the aspect of political economy, data sovereignty of a country is faced with the position of the state with the private sector in a global context. The main role of the state is to produce cyber data protection and cyber security regulations. Guaranteed protection of personal data is a citizen’s right that requires the capacity and capability of citizens. A state centered approach is often used in cyber security development. However, without a people centered approach, it will be difficult to realize protection and protection for citizens regarding their personal data which is very valuable. For this reason, this research will look at how the capacity and capability development of citizens is needed in the development of cyber security and data sovereignty related to the protection of personal data in Indonesia. The author chose qualitative research methods to facilitate the collection of data obtained through books, journal articles, online media, and other sources. The results of the study indicate that the dominance of the state-centered approach in cybersecurity development has not realized national data sovereignty, as well as the protection of the protection of the personal data of each citizen. Building the capacity and capability of citizens is very necessary to protect their personal data in cyberspace.AbstrakSistem keamanan siber dan kedaulatan data merupakan pondasi dalam mewujudkan perlindungan data pribadi. Perkembangan teknologi menempatkan data menjadi sesuatu komoditi yang sangat bernilai. Dalam aspek ekonomi politik, kedaulatan data suatu negara dihadapkan pada posisi negara dengan sektor swasta dalam konteks global. Peran negara utamanya adalah untuk menghasilkan regulasi perlindungan data siber dan keamanan siber. Jaminan perlindungan data pribadi merupakan hak warga negara yang membutuhkan kapasitas dan kapabilitas warga negara. Pendekatan berbasis state centered seringkali digunakan dalam pembangunan keamanan siber. Akan tetapi, tanpa pendekatan yang bersifat people centered akan sulit untuk mewujudkan perlindungan dan proteksi bagi warga negara terkait data pribadinya yang sangat bernilai. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana pembangunan kapasitas dan kapabilitas warga negara diperlukan dalam pembangunan keamanan siber dan kedaulatan data terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Penulis memilih metode penelitian kualitatif untuk mempermudah pengumpulan data yang didapatkan lewat buku, artikel jurnal, media daring, dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi pendekatan negara yang bersifat state centered dalam pembangunan keamanan siber belum mewujudkan kedaulatan data secara nasional, juga proteksi perlindungan data pribadi masing-masing warga negara. Pembangunan kapasitas dan kapabilitas warga negara sangat diperlukan untuk melindungi data-data pribadinya di ruang siber.
Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 [Women’s Social Role in Society and Its Implication to The Division of Job of Women’s MP] Salfa, Halida Nabilla
Jurnal Politica Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v13i2.3163

Abstract

Social role suggests that almost all behavioral differences between male and females are the result from cultural stereotypes about gender. For women is expected to behave differently, task assigned to them in working space is also different. It has recently observed that the extension of gender-dominated jobfield might have extension to legislative commission in Indonesia. Commission that deals with health issue, social work, and anything related to soft politics are high in women’s involevement, but not in commission that related to military, internal affairs, or anything that relates to hard politics. Thus, a study regarding the disproportional gender ratio between certain commission is required to examine the impact of social role to the job division among women in Indonesian legislative. Using data gathered from interview and literature review, this research concludes that the social role does not affect the legislative institutions by system, but it rather stems from cultural perspectives that stem from lack supply of women-gendered legislative member. These hindrances are virtually nonexistent to male, as they are expected to lead and get involved in the government as breadwinner, while women are still expected to take caretaking role of the family. Therefore, although the women are not systematically oppressed, the social role is still affecting their involvement in the legislative process as they are naturally few in number by supply and has internal willingness to take task that is close to their social role as a woman in the family.AbstrakTeori peran sosial menjelaskan bahwa setiap perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan adalah hasil dari stereotype budaya tentang gender. Perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan gendernya, sehingga hal ini menyebabkan perbedaan tugas yang diberikan pada mereka oleh masyarakat. Dewasa ini, perbedaan tersebut dapat ditemui di komisi-komisi legislatif Indonesia. Komisi yang terkait dengan subjek kesehatan, kegiatan sosial, atau komisi-komisi dengan nuansa soft politics, tampak memiliki keterlibatan perempuan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan komisi-komisi yang terkait dengan urusan militer, dalam negeri, atau komisi-komisi lain dengan nuansa hard politics. Sehingga, riset mengenai perbedaan proposi gender antar komisi perlu untuk dilakukan untuk melihat dampak peran sosial kepada pembagian tugas di DPR RI. Menggunakan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan studi literatur, riset ini menemukan bahwa peran sosial tidak mempengaruhi institusi legislatif secara system, tetapi lebih berakar pada pengaruh budaya yang membuat perempuan sulit untuk ikut terlibat dalam institusi legislatif. Walaupun masalah ini terus coba untuk diselesaikan oleh pemerintah, perempuan masih mengalami berbagai halangan untuk bergabung dalam institusi legislatif, karena mereka harus memiliki kemauan, kemampuan finansial, dan izin dari keluarga. Halangan-halangan ini tidak terjadi pada laki-laki karena peran laki-laki dalam keluarga masih diharapkan untuk menjadi pencari uang, memimpin, dan tergabung dalam pemerintahan. Sedangkan, perempuan masih diharapkan untuk mengambil peran sosial sebagai pengurus keluarga. Sehingga, peran sosial masih mempengaruhi perempuan untuk tergabung dalam institusi legislatif yang akhirnya membuat jumlah perempuan secara supply lebih sedikit dan tugas komisi yang mereka pilih juga masih dipengaruhi oleh peran sosial sebagai perempuan dalam keluarga.
Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi [Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi] Qoyimah, Dinul; Wardana, Maulana Rifki; Susi, Neng; Nooresa, Alifya Fat-hiyyah; Muttaqin, Muhamad Iqbal; Wijaya, Sakir Rido
Jurnal Politica Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v13i2.3317

Abstract

Gunungkidul held the Regional Elections in 2020 which were attended by four pairs of regional head candidates. During the regional elections in Gunungkidul, various acts of election violations were found by the candidates. Bawaslu as an independent supervisor collaborated with the community trying to improve participatory surveillance by forming the Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM). This study aims to find out how the collaboration model between Bawaslu and GPM is formed in participatory surveillance of the Gunungkidul Regency regional elections. This research uses a qualitative type of research method with a case study approach. The results obtained from this study are known that women’s participation and enthusiasm in participatory surveillance is an opportunity for Bawaslu to collaborate. Collaborative governance between Bawaslu and the community (represented by GPM) has been successfully implemented and shows positive intensity in conducting participatory surveillance of the Gunungkidul Regency regional elections. However, the collaboration process between stakeholders is still not optimal, especially in the planning aspect. The model recommendations that researchers offer refer to a Harvard analysis that identifies data through gender analysis. It was concluded that the pattern of collaboration carried out between Bawaslu and GPM in participatory surveillance will prepare female volunteers to assist in surveillance in the implementation of the 2024 elections.AbstrakGunungkidul melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 yang diikuti oleh empat pasangan calon Kepala Daerah. Pada saat berlangsungnya pilkada di Gunungkidul, ditemukan berbagai tindakan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh pasangan calon. Bawaslu sebagai pengawas independen berkolaborasi dengan masyarakat guna meningkatkan pengawasan partisipatif dengan membentuk Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk model kolaborasi antara Bawaslu dengan GPM dalam pengawasan partisipatif Pilkada Kabupaten Gunungkidul. GPM memiliki tugas untuk mengawasi tindakan politik hitam di lingkup kecil yang ada di masyarakat. Berdasarkan data dari Bawaslu saat ini jumlah anggota GPM yang aktif sekitar 175 orang dan diharapkan untuk dapat menjadi kekuatan baru untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi Pilkada Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diketahui bahwa adanya partisipasi dan antusiasme perempuan yang tinggi untuk ikut dalam pengawasan partisipatif menjadi sebuah peluang bagi Bawaslu untuk berkolaborasi. Collaborative governance antara  Bawaslu dan masyarakat (GPM) telah berhasil dijalankan dan menunjukkan intensitas positif dalam melakukan pengawasan partisipatif Pilkada Kabupaten Gunungkidul. Namun, proses kolaborasi antar stakeholders, masih belum optimal terutama pada aspek planning. Adapun rekomendasi model yang peneliti tawarkan merujuk pada analisis Harvard yang mengidentifikasi data melalui analisis gender. Disimpulkan bahwa pola kolaborasi yang dilakukan antara Bawaslu dan masyarakat (GPM) dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu akan mempersiapkan relawan perempuan untuk membantu pengawasan pada pelaksanaan pemilu tahun 2024.
Peran Elit Adat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 [The Role of Indigenous Elites in The 2017 Regional Head Elections in Buru Regency] Tuhulele, Ahmad Bilal; Yunanto, Sri
Jurnal Politica Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v13i2.3500

Abstract

The traditional elite in the 2017 Buru Regency Head Election has a strategic position for the survival of democracy for five years. The influence and power they have are the keys to the democratic process of the 2017 Pilkada won by the couple Ramli Umasagi and Amustofa Besan (RAMA). This study seeks to understand the existence of local elites on Buru Island and their roles in the 2019 Regent Election. Using the elite theoretical framework proposed by Mosca (1939), Pareto (2011) and Keller (201), synthesized with the theory of political participation formulated by Miriam Budiardjo (Budiardjo,1984), Samuel P. Huntington and Joan Nelson (Huntington and Nelson in Budiardjo,1984), this study finds: First, In the Buru Island community, the local elite has been stratified in the structure; Mat Gugul, Hinolog, and Soa. The figures in this elite not only played a role in social, cultural, and economic functions but also had an increasingly significant political role during the reform period. Second, In the 2017 Pilkada, these elites have carried out intense participation, among others, in conducting political socialization, being the Pilkada committee, mobilizing lower-level constituencies so that the community participates in politics and not abstaining, resolving conflicts if they occur and providing political supports to RAMA candidates who triumphed in this election. This research strengthens theories about the role of local elites or non-governing elites in the political process. Therefore, theoretically, the democratic process should pay attention to the role of local elites who have been proven to have an influence as evidenced in this study.AbstrakElite adat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buru Tahun 2017 memiliki posisi yang cukup strategis bagi kelangsungan demokrasi lima tahunan. Pengaruh dan kekuasaan yang mereka miliki menjadi kunci dalam proses demokrasi Pilkada 2017 yang dimenangkan oleh pasangan Ramli Umasagi dan Amustofa Besan. Penelitian ini ingin memahami eksistensi elit lokal di Pulau Buru dan perannya dalam Pemilihan Bupati 2019. Dengan menggunakan kerangka teori elit yang dikemukakan oleh Mosca (1939), Pareto (2011) dan Keller (2011) yang disintesakan dengan teori partisipasi politik yang dirumuskan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (Huntington dan Nelson dalam Budiarjo,1984), penelitian ini menghasilkan temuan berikut ini: Pertama, dalam komunitas Pulau Buru, elit lokal telah terstratifikasi dalam struktur; Mat Gugul, Hinolog dan Soa. Tokoh-tokoh dalam elit ini tidak hanya berperan dalam fungsi –fungsi social, budaya dan ekonomi, namun juga mempunyai peran politik yang semakin signifikan dalam masa reformasi. Kedua, khusus dalam Pilkada 2017, para elit ini telah melakukan partisipasi yang inten antara lain dalam melakukan sosialisasi politik, menjadi panitia Pilkada, melakukan mobilisasi tingkat bawah agar masyarakat berpartisipasi dalam politik dan tidak Golput, menyelesaikan konflik jika terjadi dan memberikan dukungan politik kepada kandidat RAMA yang akhirnya mememangkan Pilkada ini. Penelitian ini secara teoritik memperkuat teori-teori tentang peran elit lokal atau elit yang tidak memerintah dalam proses politik. Oleh karena itu secara teoritik proses demokrasi seharusnya memberikan perhatian kepada peran elit lokal yang sudah terbukti memberikan pengaruh sebagaimana dibuktikan dalam penelitian ini.
Politik Satu Dimensi: Tinjauan Kebijakan Kawasan Eko-Wisata Hutan Oeluan di Kabupaten Timor Tengah Utara [One-Dimensional Politics: Policy Review of The Oeluan Forest Ecotourism Area In North Central Timor] Boro, Veronika Ina Assan; Satu, Innosensia; Tokan, Frans Bapa; Kosat, Emanuel
Jurnal Politica Vol 14, No 1 (2023): Jurnal Politica Mei 2023
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v14i1.4122

Abstract

This study aims to review the pattern of resistance in the development policy of Oeluan Forest ecotourism. The protest is based on the community's respect for sacred springs. The theory cluster of 'One-Dimensional Politics' as an analytical knife examines political practices that mainstream the economic impact of tourism. This study uses a qualitative approach with the specification of a descriptive-explorative method. The results of the research show that efforts to reify the Oeluan Forest, a political strategy to approach the community in a neat and planned manner, have triggered deforestation and desacralization that are rife in East Nusa Tenggara. The urgency of indigenous peoples' business lies in proposing multidimensional politics in the policy corpus of the Oeluan Forest ecotourism area.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk meninjau corak resistensi dalam kebijakan pembangunan ekowisata Hutan Oeluan. Protes tersebut berlatar penghormatan masyarakat terhadap mata air yang disakralkan. Gugus teori 'Politk Satu Dimensi' sebagai pisau analisis mencermati praktik politik yang mengarusutamakan impak ekonomi pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi metode deskriptif-eksploratif. Hasil penelitian menunjukan upaya reifikasi Hutan Oeluan ialah strategi politik untuk mendekati masyarakat secara apik dan terencana telah memicu deforestasi dan desakralisasi yang marak terjadi di Nusa Tenggara Timur. Urgensi usaha masyarakat adat terletak pada mengajukan politik multidimensional dalam korpus kebijakan kawasan ekowisata Hutan Oeluan.
ASEAN ECONOMIC DYNAMICS: ECONOMIC SOCIETY, OPPORTUNITY, AND CHALLENGE IN DISRUPTION ERA IN INDONESIA 2015-2020 Ma'arif, Hilman Mahmud Akmal; Rahmawati, Baiq Ulva; Kamil, Muh
Jurnal Politica Vol 14, No 1 (2023): Jurnal Politica Mei 2023
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v14i1.3397

Abstract

This study discusses Indonesia's interests in the AEC as a Regionalism Effort for Development of Domestic Capital by major ASEAN countries. In the formation of the AEC, Indonesia has a strategic position to carry out its regional political role for the domestic and regional. This is natural if this happens, because Indonesia has a vast territory and has abundant resources. The global economy keeps the wheels of the economy spinning and forces it to continue to experience changes in its transactional style. The ASEAN Economic Community (AEC) is a manifestation of the realization of a free market in the Southeast Asian region which was born from the association of cross-regional countries and development regionalism, or the regional complex formed by the domestic capital interests of several major ASEAN countries. This article is examined by using one of the concepts of internationalrelations, namely regionalism. With a qualitative research methodology approach that comes from scientific journals, scientific papers and news sources as a source of reference. The findings of this study indicate that the existence of the MEA is able to make it a medium for domestic economic development and fusion of multiculturalism within a single cluster of the Southeast Asian region.AbstrakPenelitian ini membahas tentang kepentingan Indonesia dalam MEA sebagai Upaya Regionalisme Pengembangan Modal Dalam Negeri oleh negara-negara besar ASEAN. Dalam pembentukan MEA, Indonesia memiliki posisi yang strategis untuk menjalankan peran politik regionalnya baik domestik maupun regional. Wajar jika hal ini terjadi,karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dan memiliki sumber daya yang melimpah. Perekonomian global membuat roda perekonomian terus berputar dan memaksanya untuk terus mengalami perubahan gaya transaksionalnya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)merupakan wujud terwujudnya pasar bebas di kawasan Asia Tenggara yang lahir dari perhimpunan negara-negara lintas kawasan dan pembangunan regionalisme, atau kompleks kawasan yang dibentuk oleh kepentingan modal domestik beberapa negara besar. negaranegara ASEAN. Artikel ini ditelaah dengan menggunakan salah satu konsep hubungan internasional yaitu regionalisme. Dengan pendekatan metodologi penelitian kualitatif yang bersumber dari jurnal ilmiah, karya ilmiah dan sumber berita sebagai sumber referensi.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan MEA mampu menjadikannya sebagai media pembangunan ekonomi domestik dan perpaduan multikulturalisme dalam satu klaster tunggal kawasan Asia Tenggara.
The Role of E-AYVP (ASEAN Youth Volunteer Program) 2021 as a Public Diplomacy In Fostering ASEAN Youth to Achieve The Goals of ASCC 2025 [Peran E-AYVP (ASEAN Youth Volunteer Program) 2021 sebagai Diplomasi Publik Dalam Membina Pemuda ASEAN Untuk Mencapai] Al-Ayubi, M. Solahudin; Rijal, Najamuddin Khairur
Jurnal Politica Vol 14, No 1 (2023): Jurnal Politica Mei 2023
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v14i1.3791

Abstract

The ASEAN Youth Volunteer Program (AYVP) is an annual volunteer program held under the auspices of the Ministry of Youth and Sports Malaysia with the support of the U.S. Agency for International Development (USAID). The permanent secretariat of this program is based in Universiti Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia - UKM). This program has been running and giving an impact on increasing ASEAN youth capabilities and knowledge, providing an understanding of issues in ASEAN, supporting cultural exchange and learning, and strengthening ASEAN regional identity for youth. In 2021, AYVP conducted an e-AYVP addressing the theme “Strengthening ASEAN Education Delivery Systems in Challenging Times”. Through a descriptive-qualitative approach, this research will explain the role of e-AYVP 2021 as public diplomacy in fostering ASEAN youths to pursue the goals of ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 2025. This research uses the concept of public diplomacy and soft power by Joseph Nye. As the finding, e-AYVP 2021 as the non-state actor of soft power has fostered the ASEAN youth to accelerate the actualization of ASCC 2025 A.1, A.2, B.1, B.2, B.3. The result is based on the assessment of the e-AYVP 2021 program through the concept of public diplomacy and soft power through the analytical process of the concept, the ASCC 2025 blueprint, online survey and interviews.AbstrakASEAN Youth Volunteer Program (AYVP) adalah program sukarelawan tahunan yang diselenggarakan di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia dengan dukungan dari U.S. Agency for International Development (USAID). Sekretariat tetap program ini berkedudukan di Universiti Kebangsaan Malaysia (Universitas Nasional Malaysia - UKM). Program ini telah berjalan dan memberikan dampak terhadap peningkatkan kapabilitas dan pengetahuan pemuda ASEAN, memberikan pemahaman tentang isu-isu di ASEAN, mendukung pertukaran budaya dan pembelajaran, serta memperkuat identitas kawasan ASEAN untuk para pemuda. Pada tahun 2021, AYVP melaksanakan e-AYVP dengan mengangkat tema “Memperkuat Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ASEAN di Masa Menantang”. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran e-AYVP 2021 sebagai diplomasi publik untuk pemuda ASEAN. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi publik dan soft power dari Joseph Nye. Sebagai temuan, e-AYVP 2021 sebagai aktor non-negara dari soft power telah membina pemuda ASEAN untuk mempercepat aktualisasi ASCC 2025 A.1, A.2, B.1, B.2, B.3. Hasil tersebut berdasarkan pengujian program e-AYVP 2021 melalui proses analitis dari konsep, cetak biru ASCC 2025, survei online dan wawancara.

Page 14 of 18 | Total Record : 172

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025 Vol 15, No 2 (2024): Jurnal Politica November 2024 Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Politica Mei 2024 Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Politica November 2023 Vol 14, No 1 (2023): Jurnal Politica Mei 2023 Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022 Vol 13, No 1 (2022): Jurnal Politica Mei 2022 Vol 12, No 2 (2021): Jurnal Politica November 2021 Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Politica Mei 2021 Vol 11, No 2 (2020): Jurnal Politica November 2020 Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Politica Mei 2020 Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019 Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Politica Mei 2019 Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Politica Mei 2018 Vol 8, No 2 (2017): Jurnal Politica Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Politica Vol 7, No 2 (2016): Jurnal Politica Vol 7, No 1 (2016): Jurnal Politica Vol 6, No 2 (2015): Jurnal Politica Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Politica Vol 5, No 2 (2014): Jurnal Politica Vol 5, No 1 (2014): Jurnal Politica Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Politica Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Politica Vol 3, No 2 (2012): Jurnal Politica Vol 3, No 1 (2012): Jurnal Politica Vol 2, No 2 (2011): Jurnal Politica Vol 2, No 1 (2011): Jurnal Politica More Issue