cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sekretariat Jurnal Politica
Contact Email
jurnal.politica@yahoo.com
Phone
+6221-5755987
Journal Mail Official
jurnal.politica@yahoo.com
Editorial Address
Sekretariat Jurnal Ilmiah "Politica" Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I, Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
ISSN : 20877900     EISSN : 2615076X     DOI : http://dx.doi.org/10.22212/jp
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Politica memuat tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 172 Documents
 14   15   16   17   18 
Diplomasi Parlemen Indonesia dalam Upaya Deeskalasi Konflik Israel-Palestina Tahun 2023-2024 Rizqullah, Farhan; Aisyah, Aisyah
Jurnal Politica Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i1.4682

Abstract

Konflik Israel-Palestina mengalami peningkatan eskalasi yang signifikan menyusul serangan bersenjata oleh milisi Gaza terhadap sejumlah sasaran di Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan ini memicu respons balasan dari Israel yang menyasar milisi serta wilayah sipil di Gaza, sehingga memperburuk krisis kemanusiaan yang telah berlangsung di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam memperjuangkan hak-hak Palestina dan upaya meredakan eskalasi konflik pada periode kuartal ketiga tahun 2023 hingga 2024. Dengan menggunakan pendekatan diplomasi parlementer, penelitian ini mengeksplorasi inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh BKSAPdalam mendukung resolusi konflik. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder, serta menerapkan analisis kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait peran diplomasi parlementer dalam konteks konflik Israel-Palestina. Hasil analisis menunjukkan bahwa diplomasi parlementer yang dilakukan oleh BKSAP DPR RI memiliki efektivitas yang signifikan dalam mendukung upaya de-eskalasi konflik. Diplomasi parlementer BKSAP diimplementasikan melalui jalur bilateral dan multilateral yang berlandaskan tiga prinsip utama: akses, kepercayaan, dan fleksibilitas. Ketiga prinsip ini memungkinkan terwujudnya keterlibatan yang konstruktif dan memperkuat posisi pendekatan parlementer Indonesia dalam mengatasi tantangan geopolitik yang kompleks. Melalui strategi dual-channel, diplomasi parlementer BKSAP secara konsisten diselaraskan dengan dimensi keamanan manusia, sehingga mempertegas kontribusinya dalam mendukung penyelesaian konflik serta memperjuangkan kedaulatan Palestina.
Peluang Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Untuk Memperkuat Demokrasi Partisipatoris [The Role of BAM in Enhancing Indonesia's Participatory Democracy] Prayudi, Prayudi
Jurnal Politica Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i1.5107

Abstract

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), a complementary organ of the Indonesian House of Representatives, has generated new expectations for the establishment of participatory democracy in Indonesia, a more meaningful democracy beyond merely procedural or administrative formalities. However, amidst the presence of a large governing coalition and the persistent sectoral egos following the 2024 general elections, the realization of participatory democracy remains challenging. For the Indonesian House of Representatives, the efforts of the complementary organs in managing public complaints and aspirations should continue to be pursued, while also positioning BAM as a frontline institution for fostering participatory Democracy. The early period of the 2024–2029 legislative term indicates that BAM has taken constructive steps in responding to the public aspirations while also undergoing a process of internal consolidation, both in terms of its membership and organizational support systems. Despite the ongoing restructuring of the Indonesian House of Representatives, including the increase of the number of complementary organs from 11 to 13, BAM continues to have positive prospects for contributing to the broader consolidation of political representation in the future. This paper analyzes the opportunities for BAM as a complementary organ of the Indonesian House of Representatives to strengthen the realization of participatory democracy at the national level. It is recommended to reformulate the duties and authorities of the complementary organs, particularly with regard to the establishment of BAM, both in UU MD3 and in the Indonesian House of Representatives' Rules of Procedure.AbstrakBadan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI telah melahirkan harapan bagi terciptanya demokrasi partisipatoris di Indonesia yang lebih tertata secara politik dan bukan sekedar prosedural administratif. Masalahnya, di tengah koalisi pemerintahan yang besar dan masih kuatnya ego sektoral setelah Pemilu 2024, maka perwujudan bagi demokrasi partisipatoris bukan hal mudah diwujudkan. Bagi DPR RI, relasi antar AKD dalam menangani pengaduan dan aspirasi masyarakat menjadi faktor yang masih harus diperjuangkan dalam menempatkan BAM agar menjadi garda terdepan bagi perwujudan demokrasi partisipatoris. Perkembangan DPR RI hasil Pemilu 2024 yang masih tergolong di awal periode keanggotaannya di tahun 2025 ini cenderung menunjukkan beberapa langkah BAM dalam menangani aspirasi masyarakat yang masuk dan proses konsolidasi internal keanggotaan dan organisasi sistem pendukungnya terlihat cukup kondusif. Meskipun dalam penataan kembali infrastruktur politik pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan, termasuk penambahan jumlah Komisi sebagai AKD dari 11 menjadi 13, secara umum BAM tetap memiliki prospek yang positif bagi upaya konsolidasi perwakilan politik rakyat dimasa mendatang. Tulisan ini menganalisis peluang BAM sebagai alat kelengkapan dewan dalam memperkuat perwujudan demokrasi partisipatoris di ranah nasional. Direkomendasikan agar dilakukan reformulasi tugas dan kewenangan AKD DPR RI utamanya atas munculnya BAM baik di tingkat UU MD 3 maupun peraturan tata tertib DPR RI.
Peluang Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Untuk Memperkuat Demokrasi Partisipatoris Prayudi, Prayudi
Jurnal Politica Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i1.5107

Abstract

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI telah melahirkan harapan bagi terciptanya demokrasi partisipatoris di Indonesia yang lebih tertata secara politik dan bukan sekedar prosedural administratif. Masalahnya, di tengah koalisi pemerintahan yang besar dan masih kuatnya ego sektoral setelah Pemilu 2024, maka perwujudan bagi demokrasi partisipatoris bukan hal mudah diwujudkan. Bagi DPR RI, relasi antar AKD dalam menangani pengaduan dan aspirasi masyarakat menjadi faktor yang masih harus diperjuangkan dalam menempatkan BAM agar menjadi garda terdepan bagi perwujudan demokrasi partisipatoris. Perkembangan DPR RI hasil Pemilu 2024 yang masih tergolong di awal periode keanggotaannya di tahun 2025 ini cenderung menunjukkan beberapa langkah BAM dalam menangani aspirasi masyarakat yang masuk dan proses konsolidasi internal keanggotaan dan organisasi sistem pendukungnya terlihat cukup kondusif. Meskipun dalam penataan kembali infrastruktur politik pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan, termasuk penambahan jumlah Komisi sebagai AKD dari 11 menjadi 13, secara umum BAM tetap memiliki prospek yang positif bagi upaya konsolidasi perwakilan politik rakyat dimasa mendatang. Tulisan ini menganalisis peluang BAM sebagai alat kelengkapan dewan dalam memperkuat perwujudan demokrasi partisipatoris di ranah nasional. Direkomendasikan agar dilakukan reformulasi tugas dan kewenangan AKD DPR RI utamanya atas munculnya BAM baik di tingkat UU MD 3 maupun peraturan tata tertib DPR RI.
Analisis Narasi Propaganda Kelompok Radikal di Media Sosial: Studi Diskursus Khilafatul Muslimin di Facebook (2019-2024) [Analysis of Radical Group Propaganda Narratives on Social Media: Disourse Study of Khilafatul Muslimin on Facebook (2019-2024)] Ulum, Muhammad Rafisqi; Damayanti, Angel
Jurnal Politica Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i1.4875

Abstract

Social media serves as a significant platform for radical groups to disseminate propaganda narratives that strengthens group support and fosters loyalty among existing members. The spread of radical ideas that contradict Pancasila and the 1945 Constitution poses a threat to the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Therefore, this paper aims to analyze the narratives propagated by the Khilafatul Muslimin group through Facebook from 2019 to 2024. This study examined the narrative discourse, focusing on how the group conveyed their messages, the content of their propaganda, and the public's responses to the material they posted. The research employed a qualitative methodology, incorporating website-based sentiment analysis and discourse analysis. The researchers applied concepts of propaganda and counter-propaganda, as well as discourse and narrative analysis, supplemented by triangulation of data gathered from interviews with key informants, including spokespersons of the Khilafatul Muslimin group, experts on radicalism, and policymakers. The findings indicate that the Khilafatul Muslimin's discourse on Facebook is characterized as grey propaganda, primarily relying on narratives with religious themes and socio-political implications. Consequently, counter-propaganda initiatives need to be implemented by the government, involving religious leaders and influencers to effectively counter the opposing arguments presented in these narratives.AbstrakMedia sosial menjadi platform penting bagi kelompok radikal untuk menyebarluaskan narasi propaganda karena dapat membangun pemahaman yang mendukung kelompok tersebut serta memastikan loyalitas anggota yang ada. Penyebaran paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itu sebabnya, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis narasi yang disebarluaskan oleh kelompok Khilafatul Muslimin melalui facebook sepanjang tahun 2019-2024. Peneltiian ini menganalisa diskursus narasi yang dibangun oleh kelompok Khilafatul Muslimin, termasuk cara mereka menyampaikan pesan, isi pesan propaganda dan bagaimana publik merespon konten yang mereka unggah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dalam bentuk analisis sentimen berbasis website dan analisis wacana. Para peneliti memanfaatkan konsep propaganda dan kontra-propganda serta diskursus dan narasi, yang dilengkapi dengan triangulasi data yang berasal dari wawancara dengan narasumber yang terdiri dari juru bicara kelompok Khilafatul Muslimin, pakar radikalisme dan pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran diskursus Khilafatul Muslimin di facebook merupakan propaganda abu-abu dan paling banyak menggunakan narasi bertema religius dan sosial politik. Hal ini dapat dilihat dari lima kata yang paling sering muncul dalam unggahan dan diskusi mereka. Itu sebabnya, pemerintah perlu melakukan kontra-propaganda dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan influencer untuk mematahkan argumentasi negatif dari narasi-narasi tersebut.
Analisis Narasi Propaganda Kelompok Radikal di Media Sosial: Studi Diskursus Khilafatul Muslimin di Facebook (2019-2024) Ulum, Muhammad Rafisqi; Damayanti, Angel
Jurnal Politica Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i1.4875

Abstract

Media sosial menjadi platform penting bagi kelompok radikal untuk menyebarluaskan narasi propaganda karena dapat membangun pemahaman yang mendukung kelompok tersebut serta memastikan loyalitas anggota yang ada. Penyebaran paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itu sebabnya, tulisan inibertujuan untuk menganalisis narasi yang disebarluaskan oleh kelompok Khilafatul Muslimin melalui facebook sepanjang tahun 2019-2024. Peneltiian ini menganalisa diskursus narasi yang dibangun oleh kelompok Khilafatul Muslimin, termasuk cara mereka menyampaikan pesan, isi pesan propaganda dan bagaimana publik merespon konten yang mereka unggah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dalam bentuk analisis sentimen berbasis website dan analisis wacana. Para peneliti memanfaatkan konsep propaganda dan kontra-propganda serta diskursus dan narasi, yang dilengkapi dengan triangulasi data yang berasal dari wawancara dengan narasumber yang terdiri dari juru bicara kelompok Khilafatul Muslimin, pakar radikalisme dan pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran diskursus Khilafatul Muslimin di facebook merupakan propaganda abu-abu dan paling banyak menggunakan narasi bertema religius dan sosial politik. Hal ini dapat dilihat dari lima kata yang paling sering muncul dalam unggahandan diskusi mereka. Itu sebabnya, pemerintah perlu melakukan kontra-propaganda dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan influencer untuk mematahkan argumentasi negatif dari narasi-narasi tersebut.
Desain Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bidang Mitigasi Bencana di Kabupaten Pacitan [Decision-Making Design in Village Development Planning Deliberations in The Field of Disaster Mitigation in Pacitan Regency] Faturahman, Burhanudin Mukhamad; Adzikri, Qoyyumi Nasukha
Jurnal Politica Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i1.4839

Abstract

Disaster events have impacts that can harm various aspects of community life, thus requiring efforts for disaster risk reduction. Pacitan Regency has a high level of threat from landslides, floods, and tsunamis, but disaster issues have not yet become a development priority. According to policy design theory, the village development planning forum (musrenbangdes) serves as a platform for participatory decision-making discourse on various issues arising within the community, including disaster mitigation. Therefore, it is important to understand how the disaster mitigation decision-making process takes place in the musrenbangdes in Pacitan Regency. The objective of the research is to identify and analyze the disaster mitigation decision-making process in the musrenbangdes in Pacitan Regency. The research method uses a qualitative approach with a case study type, and includes observations of village and urban neighborhood musrenbang forums at 12 locations, where the outcomes are compared with the Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) forum. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that based on disaster events in 2017, disaster mitigation issues were not fully addressed in the musrenbangdes forums. The locations that addressed disaster mitigation issues were Klesem Village, Karanganyar, Sidomulyo, Sidoharjo Urban Village, and Ploso Urban Village. On the other hand, authorities need to raise disaster mitigation issues as formal decisions, as seen in Klesem and Sidomulyo Villages. From the discussion process, only Karanganyar Village and Ploso Urban Village raised disaster mitigation as a forum decision in a deliberative manner. Meanwhile, the IDRIP discussion format is conducted in a deliberative way, where the authorities only ratify the decision outcomes. The musrenbangdes forum needs to adopt the IDRIP format in which decisions purely originate from the community, so that ideas and concepts related to disaster mitigation can be adopted as formal decisions in the forum.AbstrakKejadian bencana memiliki dampak yang dapat merugikan berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan upaya pengurangan risiko bencana. Kabupaten Pacitan memiliki tingkat ancaman tanah longsor, banjir dan tsunami tinggi namun isu kebencanaan belum menjadi prioritas pembangunan. Melalui teori desain kebijakan, terdapat forum musrenbangdes sebagai arena wacana pengambilan keputusan secara partisipatif dari berbagai isu yang berkembang di masyarakat termasuk mitigasi bencana, oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan mitigasi bencana dalam musrenbangdes di Kabupaen Pacitan. Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan menganalisa proses pengambilan keputusan mitigasi bencana dalam musrenbangdes di Kabupaen Pacitan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus serta melakukan observasi pada forum musrenbang kelurahan dan desa di 12 lokasi dimana hasil keputusan akan dibandingkan dengan forum Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP). Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan berdasarkan kejadian bencana tahun 2017, isu mitigasi bencana belum sepenuhnya ditangkap dalam forum musrenbangdes. Lokasi yang menangkap isu mitigasi bencana yaitu Desa Klesem, Karanganyar, Sidomulyo, Kelurahan Sidoharjo dan Kelurahan Ploso. Di sisi lain, pemegang otoritas perlu memunculkan isu mitigasi bencana sebagai keputusan terdapat di Desa Klesem dan Sidomulyo. Dari proses diskusi, hanya Desa Karanganyar dan Kelurahan Ploso yang mengusung isu mitigasi bencana sebagai keputusan forum secara deliberatif. Sementara itu format diskusi IDRIP dilakukan secara deliberatif dimana pemegang otoritas hanya mengesahkan hasil keputusan. Forum musrenbangdes perlu mengadopsi format IDRIP dimana keputusan murni berasal dari masyarakat agar ide dan gagasan terkait mitigasi bencana dapat menjadi keputusan dalam forum.
Desain Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bidang Mitigasi Bencana di Kabupaten Pacitan Faturahman, Burhanudin Mukhamad; Adzikri, Qoyyumi Nasukha
Jurnal Politica Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i1.4839

Abstract

Kejadian bencana memiliki dampak yang dapat merugikan berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan upaya pengurangan risiko bencana. Kabupaten Pacitan memiliki tingkat ancaman tanah longsor, banjir dan tsunami tinggi namun isu kebencanaan belum menjadi prioritas pembangunan. Melalui teori desain kebijakan, terdapat forum musrenbangdes sebagai arena wacana pengambilan keputusan secara partisipatif dari berbagai isu yang berkembang di masyarakat termasuk mitigasi bencana, oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan mitigasi bencana dalam musrenbangdes di Kabupaen Pacitan. Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan menganalisa proses pengambilan keputusan mitigasi bencana dalam musrenbangdes di Kabupaen Pacitan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus serta melakukan observasi pada forum musrenbang kelurahan dan desa di 12 lokasi dimana hasil keputusan akan dibandingkan dengan forum Indonesia DisasterResilience Initiatives Project (IDRIP). Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan berdasarkankejadian bencana tahun 2017, isu mitigasi bencana belum sepenuhnya ditangkap dalam forum musrenbangdes. Lokasi yang menangkap isu mitigasi bencana yaitu Desa Klesem, Karanganyar, Sidomulyo, Kelurahan Sidoharjo dan Kelurahan Ploso.Di sisi lain, pemegang otoritas perlu memunculkan isu mitigasi bencana sebagai keputusan terdapat di Desa Klesem dan Sidomulyo. Dari proses diskusi, hanya Desa Karanganyar dan Kelurahan Ploso yang mengusung isu mitigasi bencana sebagai keputusan forum secara deliberatif. Sementara itu format diskusi IDRIP dilakukan secara deliberatif dimana pemegang otoritas hanya mengesahkan hasil keputusan. Forum musrenbangdes perlu mengadopsi format IDRIP dimana keputusan murni berasal dari masyarakat agar ide dan gagasan terkait mitigasi bencana dapat menjadi keputusan dalam forum.
Komparasi Kelembagaan Coast Guard di Empat Negara: Analisis Praktik Baik Untuk Indonesian Coast Guard [Comparison of Coast Guard Institutions in Four Countries: Analysis of Good Practices For The Indonesian Coast Guard] Bulandari, Desty
Jurnal Politica Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i1.5106

Abstract

Maritime security is a critical element for countries with sea access, including Indonesia, which has vast and strategically important waters. However, Indonesia faces challenges due to overlapping authorities in maritime law enforcement, leading to inefficiencies in addressing threats such as illegal fishing, smuggling, and piracy. This study aims to compare the coast guard institutions in four countries: Australia, South Korea, People’s Republic of China (PRC), and Singapore, to identify good practices applicable to Indonesia. A comparative method is employed to examine the institutional structures to the functions of the coast guard in each of these countries. The findings reveal that each country adopts different approaches. Australia prioritizes a multi-agency approach with collaboration between civilian and military agencies, while South Korea emphasizes specific task allocation and clear coordination in law enforcement. PRC highlights the importance of integrating maritime law enforcement agencies under a unified command with strong political support and a robust legal framework. Singapore, on the other hand, applies a Whole-of-Government approach, where all institutions related to maritime security work together synergistically to maintain maritime security. Based on this analysis, it is recommended that Indonesia establish a clear institutional framework through legislation to enhance the effectiveness of maritime security governance.AbstrakKeamanan maritim merupakan elemen penting bagi negara-negara dengan akses laut, termasuk Indonesia, yang memiliki wilayah perairan luas dan strategis. Namun, Indonesia menghadapi tantangan akibat tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum maritim, yang menyebabkan inefisiensi dalam menangani ancaman seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kelembagaan coast guard di empat negara: Australia, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Singapura, guna mengidentifikasi praktik baik yang dapat diterapkan di Indonesia. Metode komparatif digunakan untuk menelaah struktur hingga fungsi coast guard di masing-masing negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan coast guard mereka. Australia mengutamakan pendekatan multi-agensi dengan kolaborasi antara lembaga sipil dan militer, sementara Korea Selatan menekankan pembagian tugas yang spesifik dan koordinasi yang jelas dalam penegakan hukum. RRT menunjukkan pentingnya integrasi lembaga penegakan hukum maritim di bawah satu komando dengan dukungan politik yang kuat dan kerangka hukum yang kokoh. Singapura, di sisi lain, menerapkan pendekatan Whole-of-Government, di mana semua lembaga yang terkait dengan keamanan laut bekerja sama secara sinergis untuk Indonesia menetapkan kerangka kelembagaan yang jelas melalui peraturan perundang-undangan.
Komparasi Kelembagaan Coast Guard di Empat Negara: Analisis Praktik Baik Untuk Indonesian Coast Guard [Comparison of Coast Guard Institutions in Four Countries: Analysis of Good Practices For The Indonesian Coast Guard] Bulandari, Desty
Jurnal Politica Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i1.5106

Abstract

Maritime security is a critical element for countries with sea access, including Indonesia, which has vast and strategically important waters. However, Indonesia faces challenges due to overlapping authorities in maritime law enforcement, leading to inefficiencies in addressing threats such as illegal fishing, smuggling, and piracy. This study aims to compare the coast guard institutions in four countries: Australia, South Korea, People’s Republic of China (PRC), and Singapore, to identify good practices applicable to Indonesia. A comparative method is employed to examine the institutional structures to the functions of the coast guard in each of these countries. The findings reveal that each country adopts different approaches. Australia prioritizes a multi-agency approach with collaboration between civilian and military agencies, while South Korea emphasizes specific task allocation and clear coordination in law enforcement. PRC highlights the importance of integrating maritime law enforcement agencies under a unified command with strong political support and a robust legal framework. Singapore, on the other hand, applies a Whole-of-Government approach, where all institutions related to maritime security work together synergistically to maintain maritime security. Based on this analysis, it is recommended that Indonesia establish a clear institutional framework through legislation to enhance the effectiveness of maritime security governance. Abstrak Keamanan maritim merupakan elemen penting bagi negara-negara dengan akses laut, termasuk Indonesia, yang memiliki wilayah perairan luas dan strategis. Namun, Indonesia menghadapi tantangan akibat tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum maritim, yang menyebabkan inefisiensi dalam menangani ancaman seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kelembagaan coast guard di empat negara: Australia, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Singapura, guna mengidentifikasi praktik baik yang dapat diterapkan di Indonesia. Metode komparatif digunakan untuk menelaah struktur hingga fungsi coast guard di masing-masing negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan coast guard mereka. Australia mengutamakan pendekatan multi-agensi dengan kolaborasi antara lembaga sipil dan militer, sementara Korea Selatan menekankan pembagian tugas yang spesifik dan koordinasi yang jelas dalam penegakan hukum. RRT menunjukkan pentingnya integrasi lembaga penegakan hukum maritim di bawah satu komando dengan dukungan politik yang kuat dan kerangka hukum yang kokoh. Singapura, di sisi lain, menerapkan pendekatan Whole-of-Government, di mana semua lembaga yang terkait dengan keamanan laut bekerja sama secara sinergis untuk Indonesia menetapkan kerangka kelembagaan yang jelas melalui peraturan perundang-undangan.
Enhancing Indonesia-EU Relations: Balancing AI Regulation, National Security, and Economic Growth In a Digital Age [Meningkatkan Hubungan Indonesia-Eropa: Menyeimbangkan Regulasi AI, Keamanan Nasional, dan Pertumbuhan Ekonomi di Era Digital] Mustafa, Cecep; Komalasari, Rita
Jurnal Politica Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i1.4725

Abstract

The integration of artificial intelligence (AI) into national security frameworks has introduced transformative opportunities and challenges, particularly within the European Union (EU). While the EU's AI Act represents a milestone in regulating AI technologies, its national security exception raises significant concerns about oversight, accountability, and compliance. This study examines the implications of this exception for Indonesia-EU relations, focusing on AI governance and its intersection with national security. Using a literature study method, the research analyzes comparative legal frameworks, highlighting the EU's approach and its relevance to Indonesia. The findings underscore critical gaps in Indonesia's AI governance, including the need for robust oversight mechanisms and alignment with international standards. The study concludes that fostering bilateral collaboration, strengthening regulatory frameworks, and balancing security with human rights are essential for advancing AI governance in Indonesia while enhancing its partnership with the EU. These insights offer a practical roadmap for policymakers and contribute to the evolving discourse on equitable and accountable AI regulation.AbstrakIntegrasi kecerdasan buatan (AI) dalam kerangka kerja keamanan nasional telah memperkenalkan peluang dan tantangan transformatif, khususnya di Uni Eropa (UE). Meskipun UU AI Uni Eropa merupakan tonggak penting dalam mengatur teknologi AI, pengecualian keamanan nasionalnya menimbulkan kekhawatiran signifikan mengenai pengawasan, akuntabilitas, dan kepatuhan. Penelitian ini mengkaji implikasi pengecualian ini terhadap hubungan Indonesia-UE, dengan fokus pada tata kelola AI dan persimpangannya dengan keamanan nasional. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis kerangka hukum komparatif, menyoroti pendekatan UE dan relevansinya bagi Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan adanya celah kritis dalam tata kelola AI Indonesia, termasuk kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang kuat dan keselarasan dengan standar internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa memperkuat kolaborasi bilateral, memperkuat kerangka regulasi, dan menyeimbangkan keamanan dengan hak asasi manusia adalah hal yang penting untuk memajukan tata kelola AI di Indonesia sambil meningkatkan kemitraannya dengan UE. Wawasan ini menawarkan peta jalan praktis bagi pembuat kebijakan dan berkontribusi pada diskursus yang berkembang tentang regulasi AI yang adil dan akuntabel.

Page 16 of 18 | Total Record : 172

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025 Vol 15, No 2 (2024): Jurnal Politica November 2024 Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Politica Mei 2024 Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Politica November 2023 Vol 14, No 1 (2023): Jurnal Politica Mei 2023 Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022 Vol 13, No 1 (2022): Jurnal Politica Mei 2022 Vol 12, No 2 (2021): Jurnal Politica November 2021 Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Politica Mei 2021 Vol 11, No 2 (2020): Jurnal Politica November 2020 Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Politica Mei 2020 Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019 Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Politica Mei 2019 Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Politica Mei 2018 Vol 8, No 2 (2017): Jurnal Politica Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Politica Vol 7, No 2 (2016): Jurnal Politica Vol 7, No 1 (2016): Jurnal Politica Vol 6, No 2 (2015): Jurnal Politica Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Politica Vol 5, No 2 (2014): Jurnal Politica Vol 5, No 1 (2014): Jurnal Politica Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Politica Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Politica Vol 3, No 2 (2012): Jurnal Politica Vol 3, No 1 (2012): Jurnal Politica Vol 2, No 2 (2011): Jurnal Politica Vol 2, No 1 (2011): Jurnal Politica More Issue