cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sekretariat Jurnal Politica
Contact Email
jurnal.politica@yahoo.com
Phone
+6221-5755987
Journal Mail Official
jurnal.politica@yahoo.com
Editorial Address
Sekretariat Jurnal Ilmiah "Politica" Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I, Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
ISSN : 20877900     EISSN : 2615076X     DOI : http://dx.doi.org/10.22212/jp
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Politica memuat tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 178 Documents
 14   15   16   17   18 
Enhancing Indonesia-EU Relations: Balancing AI Regulation, National Security, and Economic Growth In a Digital Age [Meningkatkan Hubungan Indonesia-Eropa: Menyeimbangkan Regulasi AI, Keamanan Nasional, dan Pertumbuhan Ekonomi di Era Digital] Mustafa, Cecep; Komalasari, Rita
Jurnal Politica Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i1.4725

Abstract

The integration of artificial intelligence (AI) into national security frameworks has introduced transformative opportunities and challenges, particularly within the European Union (EU). While the EU's AI Act represents a milestone in regulating AI technologies, its national security exception raises significant concerns about oversight, accountability, and compliance. This study examines the implications of this exception for Indonesia-EU relations, focusing on AI governance and its intersection with national security. Using a literature study method, the research analyzes comparative legal frameworks, highlighting the EU's approach and its relevance to Indonesia. The findings underscore critical gaps in Indonesia's AI governance, including the need for robust oversight mechanisms and alignment with international standards. The study concludes that fostering bilateral collaboration, strengthening regulatory frameworks, and balancing security with human rights are essential for advancing AI governance in Indonesia while enhancing its partnership with the EU. These insights offer a practical roadmap for policymakers and contribute to the evolving discourse on equitable and accountable AI regulation. Abstrak Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam kerangka kerja keamanan nasional telahmemperkenalkan peluang dan tantangan transformatif, khususnya di Uni Eropa(UE). Meskipun UU AI Uni Eropa merupakan tonggak penting dalam mengaturteknologi AI, pengecualian keamanan nasionalnya menimbulkan kekhawatiransignifikan mengenai pengawasan, akuntabilitas, dan kepatuhan. Penelitian inimengkaji implikasi pengecualian ini terhadap hubungan Indonesia-UE, denganfokus pada tata kelola AI dan persimpangannya dengan keamanan nasional.Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis kerangka hukumkomparatif, menyoroti pendekatan UE dan relevansinya bagi Indonesia. Temuanpenelitian menunjukkan adanya celah kritis dalam tata kelola AI Indonesia, termasukkebutuhan akan mekanisme pengawasan yang kuat dan keselarasan dengan standarinternasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa memperkuat kolaborasi bilateral,memperkuat kerangka regulasi, dan menyeimbangkan keamanan dengan hak asasimanusia adalah hal yang penting untuk memajukan tata kelola AI di Indonesiasambil meningkatkan kemitraannya dengan UE. Wawasan ini menawarkan petajalan praktis bagi pembuat kebijakan dan berkontribusi pada diskursus yangberkembang tentang regulasi AI yang adil dan akuntabel.
Dampak Perbedaan Partisan Terhadap Tingkat Disafeksi Politik di Media Sosial: Studi Kasus Pencalonan Gibran Rakabuming [The Impact of Partisan Difference on Political Disaffection Levels on Social Media: A Case Study of Gibran Rakabuming's Candidacy] Wasisto, Aryo; Pahlevi, Indra
Jurnal Politica Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Politica Mei 2024
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v15i1.4360

Abstract

Constitutional Court Decision No.90/PUU-XXI/2023 and the emergence of Gibran Rakabuming Raka as a vice presidential candidate during the 2024 election stages motivated public expression involving candidate support groups on social media. This article analyzes the reaction of public sentiment in the YouTube comments column conversation regarding President Joko Widodo's video on the day the Constitutional Court's decision was read and comments on the video of Prabowo and Gibran's first speech as a presidential candidate pair. Using the sentiment analysis method, this research produces negative sentiment explaining political disaffection in morality, ethics, helplessness, cynicism and disappointment towards President Joko Widodo and Gibran. Positive sentiment explains political affinity, whichfocuses on electoral support for Prabowo and Gibran. This research was strengthened by one way ANOVA analysis by interviewing 254 social media users. This research showed that loyal supporters of Anies Baswedan experienced the highest average political disaffection due to their consistent position as opponents of President Jokowi's policies. In contrast, Prabowo’s supporters experienced the highest political trust towards the emergence of Gibran as consistency and admiration for Joko Widodo. In their current stance, Ganjar's supporters exhibit a moderate disposition, positioned safely between extremes, as they navigate a transition poised to detach the president's backing for Joko Widodo from the supporting party. The sequential integration of qualitative and quantitative methods enhances the validation of findings in sentiment AbstrakGagasan Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 dan munculnya Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat calon wakil presiden pada masa tahapan Pemilu 2024 memotivasi ekspresi publik yang melibatkan kelompok pendukung kandidat di media sosial. Artikel ini menganalisis reaksi sentimen publik dalam percakapan kolom komentar Youtube terhadap video Presiden Joko Widodo pada hari Putusan MK dibacakan dan komentar di video pidato pertama Prabowo dan Gibran sebagai pasangan kandidat presiden. Menggunakan metode analisis sentimen, penelitian ini menghasilkan sentimen negatif yang menjelaskan disafeksi politik dalam topik-topik moralitas, etika, ketidakberdayaan, sinisme, dan kekecewaan terhadap Presiden Joko Widodo dan Gibran. Sentimen positif menjelaskan afinitas politik yang menitikberatkan pada dukungan kepada elektoral terhadap Prabowo dan Gibran. Penelitian ini diperkuat dengan analisis ANOVA satuarah, dengan wawancarai 254 pengguna sosial media, penelitian ini menghasilkan pendukung Anies Baswedan mengalami rata-rata disafeksi politik paling tinggi karena posisinya yang konsisten sebagai penentang kebijakan-kebijakan presiden Jokowi, sedangkan pendukung Prabowo mengalami kepercayaan politik palingtinggi terhadap munculnya Gibran sebagai konsistensi dan kekaguman kepada Joko Widodo. Pendukung Ganjar berada posisi disafeksi, namun tidak terlalu ekstrem karena adanya transisi pelepasan dukungan presiden terhadap Joko Widodo dari partai pengusungnya. Gabungan dua metode berkontribusi meningkatkan tingkat validasi dalam studi protes publik digital, khususnya memperkaya inferensi kausal. 
Peran USAID Melalui Program IUWASH-PLUS di Kota Probolinggo Tahun 2017-2021 dalam Perspektif Paradiplomasi Tristantri, Cepi Novia; Prasodjo, Haryo -
Jurnal Politica Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Politica Mei 2024
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v15i1.4296

Abstract

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan serangkaian target global yang diadopsi oleh PBB sebagai respons terhadap berbagai permasalahan kemanusiaan dan lingkungan dunia. Salah satu targetnya adalah tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak pada poin 6. Indonesia merespon hal ini dengan menciptakan program prioritas nasional dan berbagai perundang-undangan untuk mendukung keberlangsungan program SDGs poin 6 ini. Namun pada prakteknya, Indonesia dihadapkan pada realitas didaerah-daerah, termasuk Kota Probolinggo yang masih jauh dari akses air bersih dan sanitasi layak. Masyarakat masih menggunakan jamban terbuka/umum, terbatasnya akses sanitasi, dan konsumsi air minum layak yang belum mencapa target nasional dan universal, yakni 100%. Sehingga USAID hadir untuk menjadi mitra Kota Probolinggo untuk mencapai target ini melalui Program IUWASH PLUS dalam upaya penyediaan sanitasi layak dan air bersih di Kota Probolinggo. Karena terjadi kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan aktor subnasional negara lain, USAID, sehingga penelitian ini menggunakan paradiplomasi sebagai kerangka berpikirnya yang menjelaskan peran aktor-aktor subnasional dalam hubungan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber referensi utama bersumber dari publikasi data dan dokumen pada Badan Pusat Statistik, USAID IUWASH-PLUS, USAID IUWASH Tangguh, serta data mentah yang berasal dari Bappedalitbang Kota Probolinggo. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Program IUWASH PLUS yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan USAID berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan capaian pembangunan untuk sektor sanitasi layak Kota Probolinggoyang mencapai 95,95% dan BABS turun menjadi 4,05%, sedangkan akses untuk air minum mencapai 100% yang terdiri dari layanan perpipaan 59,60% dan non perpipaan sebesar 40,40% pada akhir masa pendampingan.
Incumbernt Versus Big Coalition: Incumbent's Failure as Regional Head Candidate in Wonosobo [Petahana Versus Koalisi Gemuk: Kegagalan Petahana Sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pilkada di Wonosobo] Romli, Lili; Irawan, Candra
Jurnal Politica Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Politica Mei 2024
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v15i1.4475

Abstract

This research focuses on the study of incumbents in Wonosobo Regency. The incumbent is seen as a candidate who has a high chance of running again as a candidate. Other studies have also looked at many incumbents running as single candidates. This research uses interview methods and literature studies using the oligarchy concept. the results of this study are that in the case of Wonosobo Regency,the incumbent failed to run as a candidate for regional head. With this failure, it shows that incumbents who have been seen as actors who can control political parties to nominate again, are the opposite of the case in Wonosobo where political parties can be independent. There are several factors that cause it. First, related to the parties' dissatisfaction with the incumbent leadership. Second, the leadershipstyle of the incumbent regent is distant from political parties. Third, existing political parties do not provide support for the incumbent's re-nomination. Fourth, the formation of a large coalition built by PDIP. This research uses a qualitative approach, with data collection methods of in-depth interviews and literature study.AbstrakPada beberapa kajian, incumbent dilihat sebagai calon yang memiliki peluang besar untuk maju kembali sebagaai calon. Kajian yang lain juga melihat bahwa banyak incumbent maju sebagai calon tunggal. Dalam kasus di Kabupaten Wonosobo yang terjadi sebaliknya,incumbent gagal maju sebagi calon kepala daerah. Dengan kegagalan tersebut menunjukkan bahwa incumbent yang selama ini dilihat sebagi aktor yang bisa mengendalikan partai-partai politik untuk mencalonkan kembali, untuk kasus di Wonosobo sebaliknya di mana partaipolitik bisa bersifat independent. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Pertama, terkait dengan ketidakpuasan partai-partai terhadap kepemimpinan petahana. Kedua, gaya kepemimpinan bupati petahana yang berjarak dengan partai politik. Ketiga, partaipartai politik yang ada tidak memberikan dukungan untuk pencalonan kembali petahana. Keempat, terbentuknya koalisi besar yang dibangun oleh PDIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi pustaka.
An Analysis of Foreign Direct Investment, Human Capital Dynamics, and Policy Imperatives in Indonesia and ASEAN Komalasari, Rita; Mustafa, Cecep
Jurnal Politica Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Politica Mei 2024
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v15i1.4172

Abstract

The primary purpose of this research is to provide a comprehensive understanding of the interplay between FDI and human capital in Indonesia. It seeks to fill gaps in the existing literature by adopting a regional perspective, conducting industry-level analysis, and evaluating multiple dimensions of human capital. Additionally, this study aims to offer tailored policy recommendations to assist Indonesia in escaping the middle-income trap and realizing its full economic potential. This research employs a literature approach. Our analysis reveals that FDI has distinct impacts on human capital dimensions, with variations across regions and industries. While Indonesia has attracted substantial inward FDI, disparities in wages and educational outcomes persist. The changing demand for skilled labor necessitates targeted policies for skills development. Territorial disparities in FDI attraction and human capital development also need to be addressed. The study culminates in a set of tailored policy imperatives aimed at guiding Indonesia towards sustained economic growth, reduced inequalities, and escaping the middle-income trap. These insights and recommendations are timely and essential as Indonesia charts its path in the evolving global economic landscape.
Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Politik Calon Pemimpin Negeri Tahun 2024 Haryanti, Amelia
Jurnal Politica Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Politica Mei 2024
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v15i1.4208

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap etika politik calon pemimpin negeri di tahun 2024 mendatang. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dengan responden penelitian dari berbagai kalangan di Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa menghadapi pemilihan umum 2024,  masyarakat menginginkan calon pemimpin yang berintegritas, jujur, adil, responsif, tidak mementingkan kepentingan kelompok tertentu, mampu membangun infrastruktur dan fasiitas umum lebih baik, bijaksana dalam mengambil keputusan, memiliki komitmen dalam menjalankan amanat rakyat, menjalankan demokrasi, menghindari kampanye negatif selama musim kampanye, menjaga keharmonisan diatas perbedaan latar belakang masyarakat Indonesia yang beragam, menjaga persatuan dan kedamaian, mengutamakan kepentingan masyarakat, mau mendengar dan memenuhi aspirasi masyarakat. Calon pemimpin negeri juga dihadapkan pada beberapa hambatan selama pelaksanaan proses pemilihan berupa polarisasi politik, money politik, penyebaran berita palsu, kompetisi dan persaingan, akses media, tekanan kelompok kepentingan, regulasi hukum, dan lain sebagainya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada sejumlah responden yang mewakili berbagai lapisan masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait persepsi masyarakat terhadap etika politik calon pemimpin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang pentingnya etika politik untuk calon pemimpin negeri di tahun 2024
Paradiplomasi dalam Isu Kesetaraan Gender: Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers WPF Melalui Program Power to Youth (PtY) 2021-2023 [Paradiplomacy in Gender Equality Issues: Collaboration between Jember Regency Government and Rutgers WPF] Kedhaton, Khurin; Adzmy, Muhammad Fadzryl
Jurnal Politica Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Politica Mei 2024
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v15i1.4358

Abstract

The gender inequality phenomenon is a case of human rights violation. Gender inequality makes women vulnerable to discrimination and gender-based violence. Furthermore, as a state actor, the Jember Regency government is striving to address these issues. The government collaborates with Rutgers Indonesia, a non-profit organization based in the Netherlands, to promote gender equality and reproductive health in Jember. This collaboration is carried out through the Power to Youth (PtY) program over a 5-year period (2021-2025) in two sub-districts and four villages in Jember. The program's mission is to empower adolescent girls and young women to make independent decisions and equip them with the ability to protect themselves from all forms of gender-based and sexual violence. The partnership involves reciprocal relations, categorized as paradiplomacy, between the local government and the foreign organization. The use of “Paradiplomacy” is necessary to illustrate how the collaboration between Jember Regency and Rutgers Indonesia unfolds. Through qualitative research and descriptive analysis, the author found that the paradiplomacy aligns with applicable regulations, and the regent playing a crucial role. the collaboration involves other partners addressing various challenges. The results show that the implementation of this collaboration is successful, bringing positive impacts, especially for women in Jember.
Taiwan's Digital Public Diplomacy Towards Indonesia in Supporting its New Southbound Policy [Diplomasi Publik Digital Taiwan terhadap Indonesia dalam Mendukung Kebijakan Baru Arah Selatan] Isnarti, Rika
Jurnal Politica Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Politica November 2023
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v14i2.3858

Abstract

This research aims to analyze Taiwan’s digital public diplomacy to Indonesia and generally in ASEAN countries in supporting Taiwan’s New Southbound Policy. It concerns elaborating and assessing to what extent digital diplomacy can assist Taiwan in achieving its new southbound policy goals and its limitations. This paper assesses Taiwan government’s social media, especially the Ministry of Foreign Affairs official social media and other digital media platforms that have been used to promote and inform New Southbound Policy and the president's social media accounts. It employs digital diplomacy in International Relations as a conceptual framework that is part of public diplomacy. This research is a qualitative content analysis, that analyzed terms such as New Southbound Policy, Indonesia, and Taiwan. The study found that Taiwan’s digital public diplomacy support its New Southbound Policy towards Indonesia in term of, but is not limited to, resource sharing, people-to-people exchange, and promoting institutional links. It meets digital diplomacy efficiency and objectives. Taiwan's digital diplomacy can achieve its agenda-setting and presence expansion but limited in generating optimal convensation. Those media platforms used in Taiwan’s digital diplomacy, can meet digital diplomacy objectives that are delivery of information, consular service, and engagement and expand the network.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi publik digital Taiwan di Indonesia dan umumnya di negara-negara ASEAN dalam mendukung Kebijakan Baru Arah Selatan Taiwan. Ini berkaitan untuk menguraikan dan menilai sejauh mana diplomasi digital dapat membantu Taiwan dalam mencapai tujuan Kebijakan Baru Arah Selatan dan keterbatasannya. Tulisan ini menilai media sosial pemerintah Taiwan, khususnya media sosial resmi Kementerian Luar Negeri dan platform media digital lainnya yang telah digunakan untuk mempromosikan dan menginformasikan Kebijakan Baru Arah Selatan dan akun media sosial presiden. Ini menggunakan diplomasi digital dalam Hubungan Internasional sebagai kerangka konseptual yang merupakan bagian dari diplomasi publik. Penelitian ini merupakan analisis konten kualitatif, yang menganalisis istilah-istilah seperti Kebijakan Baru Arah Selatan, Indonesia, dan Taiwan. Studi ini menemukan bahwa diplomasi publik digital Taiwan mendukung Kebijakan Baru Arah Selatan terhadap Indonesia dalam hal, tetapi tidak terbatas pada, pembagian sumber daya, pertukaran orang-ke-orang, dan mempromosikan hubungan kelembagaan. Ini memenuhi efisiensi dan tujuan diplomasi digital. Diplomasi digital Taiwan dapat mencapai penetapan agenda dan perluasan kehadirannya tetapi terbatas pada optimalisasi dalam menghasilkan percakapan. Platform media yang digunakan dalam diplomasi digital Taiwan tersebut, dapat memenuhi tujuan diplomasi digital yaitu penyampaian informasi, layanan konsuler, dan keterlibatan serta memperluas jaringan.
Kepentingan Ekonomi Politik Usaha Kecil di Malioboro, Yogyakarta [The Political Economy of Small Enterprises in Malioboro, Yogyakarta] Muh Kamim, Anggalih Bayu
Jurnal Politica Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Politica November 2023
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v14i2.3981

Abstract

This study is aimed to explore the vulnerability of small enterprises in Malioboro that depend on mass tourism. The research question is how did the political economy of small enterprises in Malioboro change? Data collection was carried out by in-depth online interviews with small enterprise actors in Malioboro due to the Covid-19 pandemic situation. Data was also collected through searches of journal articles, manuscripts, government reports, online media reports, and books related to economic development of Malioboro. The results of the study show that the growth of small enterprises in Malioboro since the 18th century is related to the commodification of urban space around Pasar Gedhe. Massive development of urban infrastructure and the growth of tourism driven by the colonial government since the 19th century have encouraged the emergence of the "entrepreneurial city" phenomenon in Malioboro marked by the proliferation of small enterprises. The crisis in 1930 and the war for independence in 1945-1949 disrupted the economy in Malioboro, but did not kill small enterprises. After the 1970s, small enterprises grew and built organizations to sustain their livelihoods. Small businesses with their respective organizations seek to build connection with the ruling class to maintain their seasonal business. Small enterprises don't even hesitate to fight with each other. The clash of small enterprises is getting tougher after Malioboro’s revitalization project in 2016 to maintain the image of a tourist destination, for business continuity.AbstrakKajian ini bertujuan untuk menggali kerentanan usaha kecil di Malioboro yang bergantung pada turisme massal. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah bagaimana perubahan ekonomi politik usaha kecil di Malioboro? Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara daring kepada pelaku usaha kecil di Malioboro disebabkan situasi pandemi Covid-19. Data dikumpulkan pula melalui penelusuran atas artikel jurnal, manuskrip, laporan pemerintahan, pemberitaan media daring dan buku yang terkait dengan perkembangan ekonomi di Malioboro. Hasil kajian menunjukkan bahwa tumbuhnya usaha kecil di Malioboro sejak abad ke 18 berkaitan dengan komodifikasi ruang perkotaan dimulai di sekitar Pasar Gedhe dan berlanjut di sekitarnya. Pembangunan infrastruktur perkotaan secara masif dan tumbuhnya turisme didorong oleh pemerintah kolonial sejak abad ke-19 telah mendorong munculnya fenomena “kota wirausaha” di Malioboro ditandai dengan maraknya usaha kecil. Krisis tahun 1930 dan perang kemerdekaan tahun 1945-1949 sempat mengganggu perekonomian di Malioboro, tetapi tak serta merta mematikan usaha kecil. Pasca tahun 1970-an, usaha kecil semakin tumbuh dan membangun organisasi untuk mempertahankan penghidupannya. Usaha kecil dengan masing-masing organisasinya berupaya membangun koneksi dengan kelas penguasa untuk mempertahankan bisnisnya dalam menjaga usahanya yang bersifat musiman. Usaha kecil bahkan tak segan untuk berseteru dengan sesamanya dan semakin keras bertarung pasca penataan Malioboro pada tahun 2016 untuk menjaga citra destinasi wisata, demi keberlangsungan usaha.
Pragmatisme Multilateral dalam Momen Keketuaan Indonesia di G20 dan ASEAN, 2022-2023 Rosyidin, Mohamad
Jurnal Politica Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Politica November 2023
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v14i2.4123

Abstract

Most international relations literature conceives a positive viewpoint on multilateralism. Multilateral diplomacy is often associated with collective efforts to solve various problems at the regional or global level. Indonesia has long practiced multilateral diplomacy as part of its commitment to create a better world as mandated by the constitution. However, under the leadership of President Joko Widodo (Jokowi), Indonesia’s multilateral diplomacy puts a strong emphasis on achieving national rather than collective interests. Using a case study of Indonesia’s G20 and ASEAN presidency, this article argues that Indonesia’s multilateral diplomacy was dominated by the principle of pragmatism which is oriented towards the pursuit of short-term interests, especially the economy, rather than strategic efforts to solve international problems. This principle of multilateral pragmatism undermines Indonesia’s reputation as a middle power which is expected to contribute to solving global problems.AbstrakKebanyakan literatur hubungan internasional memandang secara positif tentang multilateralisme. Diplomasi multilateral sering kali diasosiasikan dengan upaya kolektif untuk memecahkan aneka persoalan di tingkat regional atau global. Indonesia sejak lama mempraktikkan diplomasi multilateral sebagai bagian dari komitmen menciptakan dunia yang lebih baik sebagaimana amanat konstitusi. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diplomasi multilateral Indonesia menekankan pada pencapaian kepentingan nasional ketimbang kepentingan kolektif. Menggunakan studi kasus presidensi Indonesia di G20 dan ASEAN, artikel ini mengemukakan argumen bahwa diplomasi multilateral Indonesia di kedua forum tersebut didominasi prinsip pragmatisme yang berorientasi pada pengejaran kepentingan jangka pendek terutama ekonomi alih-alih upaya strategis memecahkan persoalan internasional. Prinsip pragmatisme multilateral ini dapat melemahkan reputasi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang diharapkan dapat berkontribusi bagi pemecahan masalah-masalah global.

Page 17 of 18 | Total Record : 178

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): Jurnal Politica November 2025 Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025 Vol 15, No 2 (2024): Jurnal Politica November 2024 Vol 15, No 1 (2024): Jurnal Politica Mei 2024 Vol 14, No 2 (2023): Jurnal Politica November 2023 Vol 14, No 1 (2023): Jurnal Politica Mei 2023 Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022 Vol 13, No 1 (2022): Jurnal Politica Mei 2022 Vol 12, No 2 (2021): Jurnal Politica November 2021 Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Politica Mei 2021 Vol 11, No 2 (2020): Jurnal Politica November 2020 Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Politica Mei 2020 Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019 Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Politica Mei 2019 Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Politica Mei 2018 Vol 8, No 2 (2017): Jurnal Politica Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Politica Vol 7, No 2 (2016): Jurnal Politica Vol 7, No 1 (2016): Jurnal Politica Vol 6, No 2 (2015): Jurnal Politica Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Politica Vol 5, No 2 (2014): Jurnal Politica Vol 5, No 1 (2014): Jurnal Politica Vol 4, No 2 (2013): Jurnal Politica Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Politica Vol 3, No 2 (2012): Jurnal Politica Vol 3, No 1 (2012): Jurnal Politica Vol 2, No 2 (2011): Jurnal Politica Vol 2, No 1 (2011): Jurnal Politica More Issue