Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 2 (2020)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Keadilan Sosial Sayyid Quthb ]]>
<![CDATA[Burhanuddin Susamto]]>;
<![CDATA[Fakhrijal Fajar Alifianto]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam penataan izinyanya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang lain. Perizinan yang dimaksud adalah perizinan dengan cara menyederhanakan bentuk proses perizinan dengan tujuan untuk meningkatkan investor dan devisa ekonomi Negara. Dalam peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 pasal 10 menyebutkan bahwa Tenaga kerja Asing pemegang saham yang menjabat direksi atau komisaris tidak diwajibkan memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari Politik Hukum peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing :Pertama, pembentukan peraturan presiden no 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat guna pengoptimalan sebuah tujuan Negara, selain itu juga diperlukan perubahan sistem dalam sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan internasional maupun regional. Kedua, Konsep keadilan peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur keadilan sosial Sayyid Quthb dan dari Teori Politik Hukum Mohctar Kusumaatmdja juga belum sepenuhnya memenuhi dari unsur-unsurnya.]]>
<![CDATA[Implementasi Constitutional Question dalam Perspektif Paradigma Hukum Profetik ]]>
<![CDATA[Fatichatul Azekiyah Syafridah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Absennya mekanisme constitutional question dalam kewenangan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK) menyebabkan hak-hak konstitusional warga negara tidak terlindungi secara menyeluruh, MK pun tidak bisa memberikan keadilan substantif yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (keadilan transenden). Penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji implementasi constitutional question berdasarkan perspektif Paradigma Hukum Profetik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan mlalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil dan temuan penelitian menunjukkan bahwa Paradigma hukum profetik dapat dijadikan alternatif perspektif untuk membangkitkan kembali spirit keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (keadilan transenden) dalam praktik pengujian konstitusional di MK, terutama dalam mengimplementasikan mekanisme constitutional question.]]>
<![CDATA[Pandangan Hukum Progresif dan Maslahah Mursalah Terhadap Hak Politik Pemilih Tambahan ]]>
<![CDATA[Fina Wildaniyah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilih tambahan pada pemilihan umum merupakan Pemilih yang tidak dapat memilih di tempat asalnya karena keadaan tertentu. Pasal 344 ayat (2) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ternyata dapat berpotensi menghilangkan hak politik pemilih tambahan, sebab ketentuan dalam pasal tersebut belum mengatur secara jelas terkait alokasi surat suara bagi pemilih tambahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa atas dasar pemikiran hukum progresif yang menyatakan hukum harus berjalan sesuai keadaan manusia maka sebaiknya pemenuhan hak politik pemilih tambahan haruslah diperhatikan dengan menjamin keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Adanya TPS khusus bagi pemilih tambahan merupakan bentuk kontruksi hukum. Apabila ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, TPS khusus tidak bertentangan dengan syariat sebab hal tersebut merupakan bentuk kemaslahatan dan bisa menjadi wadah untuk meminimalisir masyarakat khususnya pemilih tambahan agar tidak kehilangan hak memilihnya.]]>
<![CDATA[Persyaratan Rt Dan Rw Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Imam Al-Mawardi ]]>
<![CDATA[Ananda Istiqomah]]>;
<![CDATA[Roibin Roibin]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang disahkan negara berdasarkan peraturan daerah di Indonesia. RT/RW memiliki peran yang sangat besar dan memiliki arti penting bagi masyarakat, sehingga diperlukan pengurus yang berkualitas. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui persyaratan RT/RW berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan untuk mengetahui dari perspektif Imam al-Mawardi. Jenis penelitiannya adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan sampelnya ialah accidental sampling yaitu non-probability sampling. Data yang digunakan ialah data primer yang berupa wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang berupa literatur dari desa dan karya ilmiah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sebagaian besar sudah diterapkan namun ada yang sedang menerapkannya perlahan. Faktor pendukungnya ialah pengabdian terhadap masyarakat dan sebagai tempat aspirasi masyarakat serta membantu berjalannya Pemerintahan Desa. Faktor penghambatnya ialah partisipasi saat rapat rutinan dan kegiatan masih kurang dan kurangnya dana yang diberikan ke pengurus RT dan RW. Persyaratan mengenai RT dan RW juga sudah sesuai dengan pemikiran dari Imam Al-Mawardi.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Aulia Muthiatul Hasanah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu berdasarkan dan dilandaskan pada peraturan yang ada, serta bergantung pada kemampuan obyek sumber daya manusia yang mengelolahnya. Rumusan masalah artikel ini yaitu: 1). Bagaimana pengalokasian dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018. 2). Bagaimana pengalokasian dana desa di Desa Boreng perspektif Maslahah. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). untuk mengetahui kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng Kecamatan Lumajang yang tertuang pada pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan desa perspektif Maslahah. Dalam pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah maupun perangkat desa belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dikarenakan kurang adanya pemahaman dan kesadaran dari SDM akan peraturan yang ada. Untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa di Desa Boreng secara keseluruhan dirasa sudah baik dan sesuai dengan kapasitas peraturan, akan tetapi kegiatan pelaporan keuangan menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Apabila berdasarkan perspektif Maslahah, penggunaan dana desa di Desa Boreng telah memenuhi tiga tingkatan skala prioritas kebutuhan manusia. Maslahah al-daruriyah yang dilakukan dengan cara pembangunan dan pemberdayaan. Maslahah al-hajiyyah dilakukan dalam bentuk pembagian dana dengan mempertimbangkan dari skala prioritas desa. Maslahah al-tahsiniyyah dilakukan dengan bentuk penyadaran masyarakat mengenai keterlibatan partisipasinya dalam kegiatan desa.]]>
<![CDATA[Alih Fungsi Lahan Pertanian Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Dan Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Desy Rosalina]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Alih fungsi lahan adalah kegiatan pengalihan fungsi lahan yang semua sebidang persawahan kinidi peruntukan pembangunan perumahanmaupun industri. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian memberikan dampak negatif, kurangnya daerah resapan air, hilangnya mata pencaharian bagi petani dan berkurangnya pendapatan hasil panen padi. Kondisi seperti ini berdampak buruk terhadap keberlanjutan ketahanan pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya proses alih fungsi lahan pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, dengan adanya pembangunan perumahan tersebut tentunya dalam pengalihan fungsi lahan pertanian tidak sesuai dengan alih fungsi lahan pertanian menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum berjalan secara optimal. ini karena masih banyaknya masyarakat yang melanggar dengan adanya peraturan pemerintah yang diberlakukan seperti pembangunan perumahan yang mengakibatkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Sedangkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian menurut perspektif Maslahah Mursalah telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat karena dengan adanya pembangunan perumahan masyarakat dapat memiliki tempat tinggal yang layak di karenakan jumlah penduduk semakin meningkat pada setiap tahun.]]>
<![CDATA[Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Datin Sarah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini berujtuan mendeksripsikan prosedur pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang terkait perparkiran. Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dalam wawancara kepada responden dan data sekunder dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Prov, Kab dan Kota, naskah akademik dan buku-buku. Kemudian data tersebut diedit, diperiksa lalu disusun secara cermat untuk dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa Prosedur yang telah dilakukan oleh DPRD dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran tidak sesuai amanat, seperti yang tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota karena terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan. Seperti, beberapa dari Anggota Dewan yang hanya menandatangani absensi sebagai legalitas tanpa mengikuti alur kegiatan sosialisasi, hal tersebut termasuk kedalam perbuatan tidak terpuji dan kurangnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga menjadi tidak efektif dalam pelaksanaan tahap pembentukkan Peraturan Daerah dan dalam kajian Maslahah Mursalah yang sesuai ialah menurut Al-Syatibi bahwa Maslahah Mursalah dapat dijadikan landasan hukum Islam sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.]]>
<![CDATA[Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa ]]>
<![CDATA[Lila Ayu Fauziah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. BPD dalam melakukan pembahasan dan penampungan aspirasi masyarakat kurang menyeluruh, dan dalam mensosialisasikan peraturan desa kurang baik sehingga masyarakat masih belum mengetahui tentang adanya peraturan desa. Tujuan dari adanya artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan BPD dalam membahas dan menetapkan peraturan desa prespektif maqashid syariah, dan untuk mengetahui bagaimana BPD dalam mensosialisasikan peraturan desa. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber penelitian primer dalam artikel ini adalah wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Data sekunder sebagai data pelengkap sumber data primer diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, studi literatur atau kepustakaan. Hasil dari artikel ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pembahasan dan penetapan peraturan desa di Desa Sumberagung kurang baik disebabkan dalam menampung aspirasi masyarakat tidak langsung kepada masyarakatnya melainkan diwakilkan kepada kepala dusunnya. Sedangkan didalam peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas keterbukaan, masyarakat berhak ikut andil dalam pembuatan aturan baik secara langsung maupun tertulis. Sehingga massyarakat Desa Sumberagung belum mengetahui adanya penampungan aspirasi masyarakat dan adanya peraturan desa.]]>
<![CDATA[Eksistensi Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Dan Lingkungan Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Mohammad Fahmi Shofrillah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) memiliki peran yang penting terhadap sebuah ketertiban umum dan kelancaran lalu - lintas, sehingga dalam bertugas perlu memperhatikan sebuah regulasi yang mengikatnya yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) dan ditinjau berdasarkan maslahah mursalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Sukun Kota Malang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, serta data sekunder yang berupa buku ilmiah, hasil laporan penelitian, skripsi, dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) adalah dinilai sudah efektif. Ditinjau dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman keberadaan SUPELTAS secara substansi hukumnya sudah baik, struktur hukumnya yaitu pihak kepolisian selaku penegak hukumnya juga baik, dan budaya masyarakat yang ada didalamnya juga sangat baik, sehingga berdasarkan perspektif maslahah mursalah membawa sebuah kemaslahatan atau kebaikan.]]>
<![CDATA[Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Khairul Umam]]>;
<![CDATA[Neny Fathiyatul Hikmah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan berbagai protes publik. Protes dilayangkan akibat adanya revisi UU KPK yang dirasa ada tendensi pelemahan KPK sebagai lembaga anti korupsi. Kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen dihilangkan sehingga KPK menjadi bagian lembaga eksekutif, pelemahan juga dilakukan dengan dibentuk Dewan Pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif siyasah dusturiyyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Kehadiran Dewan Pengawas pada kelembagaan KPK berimplikasi terhadap independensi kelembagaan KPK. Dewan Pengawas dipilih oleh presiden dan diberi kewenangan yang sangat luas sebagai upaya pengawasan pelaksanaan tugas KPK, akan tetapi hal ini ditakutkan menjadi upaya kekuasaan lain untuk mencampuri tugas dan kewenangan KPK. Dalam siyasah dusturiyyah konsep pengawasan bertujuan mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan sehingga perlu dipertimbangkan agar kewenangan pengawas harus sesuai dengan tujuan pengawasan tersebut.]]>
