Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 3 (2021)"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[INDEPENDENSI KPK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERSPEKTIF AL-GHAZALI ]]>
<![CDATA[Nur Jannani]]>;
<![CDATA[Elhafidza Nufusiah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak : Tujuan dibentuknya lembaga independen KPK selain dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang terlampau besar juga untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Namun, undang-undang terbaru KPK dapat berpotensi melemahkan kinerja dan independensi KPK termasuk pada Pasal 3. Tujuan artikel ini ialah untuk menganalisis Independensi KPK sebagai bagian lembaga eksekutif dan dalam perspektif konsep imamah al-Ghazali. Jenis artikel ini yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan konseptual yang berdasarkan metode kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu Independensi KPK telah disebutkan dalam undang-undang terbaru KPK. Namun, independensi tersebut tidak murni dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. KPK menjadi bagian eksekutif karena memiliki kesamaan fungsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK dalam perspektif imamah telah memenuhi syarat untuk menjadi bagian imamah yakni merdeka atau bebas dari intervensi, meskipun independensi KPK tidak sebesar independensi wilayah al-mazhalim. Independensi KPK tidak mutlak. Apabila bersifat mutlak dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, namun Pemerintah harus tetap mengontrol dan mengawasi KPK.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengunaan speed bump Sebagai Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 (Studi Di Dinas Perhubungan Surakarta) ]]>
<![CDATA[Sulistyo Nugroho]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pertumbuhan jumlah kendaraan dikota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah meningkat 15% per tahun. Kecelakaan kendaraan bermotor meningkat usia korban kecelakaan didominasi usia produktif. Yakni mulai dari 17 tahun sampai dengan 30 tahun. Tetapi, Bambang menyampaikan korban yang terlibat kecelakaan tidak didominasi pelajar Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kota Surakarta perlu dilakukan peninjauan kembali tentang ketertiban lalu lintas. Seperti saat ini yang dimana masyarakat Kota Surakartamasih belum mengetahui peraturan lalu lintas seperti membuat rambu-rambu tanpa izin dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya dalam pembuatan“Speed Bump” atau yang dikenal dengan polisi tidur. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini Efektivitas hukum dipengaruhi oleh masyarakatnya dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan tetapi pada kenyataan nya masyarakat di Kota Surakarta masih banyak yang melanggar aturan dalam pembuatan polisi tidur atau tanggul jalan ini. Dasar hukum speed bump tidak terdapat secara eksplisif pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Daerah Kota Surakarta belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme pembuatan polisi tidur, pemberian peringatan atau sanksi terhadap pelanggaran pembuatan polisi tidur.]]>
<![CDATA[Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 ]]>
<![CDATA[Adelia Rohmatun Andriani]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena maraknya penambangan pasir galian golongan C berupa pasir tanpa izin (Illegal) di aliran sungai Bengawan Solo khususnya di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang menimbulkan pro kontra di masyarakat karena aktivitas penambangan pasir ilegal mengakibatkan kelongsoran, pengikisan pinggiran sungai Bengawan Solo. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bagaimana sudut pandang efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 dan Tinjauan Maqasid Syariah terhadap penambangan pasir ilegal. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data yang digunakan dari data primer, sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Provinsi Jawa Timur dikatakan belum maksimal atau tidak efektif karena dilihat dari kendala masyarakat Kalitidu tidak merealisasikan hasil dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Menurut perspektif Maqosid Syariah upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dalam menangani penambangan pasir illegal dan kelestarian lingkungan akibat penambangan illegal sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah.]]>
<![CDATA[Efektifitas Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 Terkait Perparkiran di Tepi Jalan di Kabupaten Tulungagung ]]>
<![CDATA[Arini Chusneini Sabiela]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan perparkiran di Tulungagung semakin marak terjadi walaupun telah diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Pada Dimana seharusnya setiap pelaksanaan kegiatan parkir harus disertai karcis parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di jalan umum dan mengetahui upaya pemerintah daerah Tulungagung dalam penertiban perparkiran perspektif Maslahah Imam Ghazali. Metode yang dipakai yaitu wawancara dengan Bu Vinyes selaku Ketua Seksi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 4 Masyarakat dan juga 2 Juru parkir. Jenis Penelitian Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa pemberian karcis di Jalan R.A Kartini berbeda dengan ketentuan dan di Jalan Antasari tidak diberikan karcis hal ini tidak sesuai peraturan yang telah ditentukan. Selain itu pelaksanaan perpakiran di Kabupaten Tulungagung belum efektif karena Dinas Perhubungan yang belum tegas menindak lanjuti pelanggaran, sosialiasasi peraturan kurang merata, dan masyarakat yang membiarkan adanya pelanggaran terkait pelaksanaan parkir.]]>
<![CDATA[Hukum Mekanisme Perizinan Operasional Kendaraan Wisata “Becak Cinta” yang Dimodifikasi ]]>
<![CDATA[Edi Setiawan]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kendaraan bermotor modifikasi wisata jenis Becak Cinta merupakan kendaraan bermotor hasil modifikasi, semula kendaraan ini merupakan kendaraan roda 2 atau kendaraan pribadi dan diubah menjadi kendaraan umum yang tujuan untuk menarik perhatian wisatawan. Berdasarkan data yang ada dilapangan kendaraan modifikasi wisata jenis Becak Cinta ini secara legal standingnya memang melanggar pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tetapi disisi lain Dinas Perhubungan Kota Batu telah menerapkan Diskresi khusus untuk perizinan operasional kendaraan modifikasi ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil Penelitian Implementasi Diskresi dari Dinas Perhubungan Kota Batu terkait perijinan operasionalisasi kendaraan bermotor yang dimodikasi, kendaraan ini tetap dijalankan dengan mengikuti beberapa kebijakan khusus. Terkait masalah mekanisme perizinan pengoperasian kendaraan modifikasi jenis “Becak Cinta”, dibuat dengan kesepakatan dari dua pihak yaitu Dinas Perhubungan Kota Batu dan pihak Satlantas Kota Batu yang bentuk kebijakannya tidak tertulis. Diskresi yang telah dibuat oleh dishub dan satlantas yang tujuannya adalah keselamatan pengemudi, pengendara dan pengguna lalulintas sudah sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada dalam Maqashid Syariah.]]>
<![CDATA[Implementasi Tugas DPRD Kota Pasuruan Berdasarkan Pasal 149 Ayat 1 Huruf (a) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Maslahah ]]>
<![CDATA[Fina Annisa]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tugas DPRD berdasarkan Pasal 149 Ayat 1 Huruf (a) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pembentukan Peraturan Daerah dijalankan guna mengakomodir dan meningkatkan partisipasi masyarakat terkhusus DPRD Kota Pasuruan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat khususnya yang dilakukan DPRD Kota Pasuruan merujuk pada 5 (lima) tahap pembentukan yang terdiri atas: perencanaan; penyusunan; pembahasan; penetapan dan pengundangan. Dalam hal ini keterlibatan peran partisipasi masyarakat dijalankan melalui adanya pelaksanaan reses (jaring aspirasi masyarakat) pada tahap perencanaan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut tinjauan maslahah, peningkatan partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari maslahah al–ammah, yaitu mencakup kemaslahatan umum. Penerapan peningkatan partisipasi masyarakat oleh DPRD Kota Pasuruan termasuk dalam maslahah adh–daruriyah yaitu kemaslahatan yang berkenaan dengan tingkat kebutuhan yang harus ada guna perwujudan menjaga jiwa. Termasuk dalam maslahah al–mutaghayyirah karena berhubungan dengan masukan dari masyarakat sebagaimana keadaan yang terjadi di masyarakat.]]>
<![CDATA[Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Perspektif Fiqh Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah ]]>
<![CDATA[Muhammad Adhien Nugroho]]>;
<![CDATA[Khairul Umam]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilihan umum legislatif adalah bentuk dari paritisipasi politik sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, karena pada moment pemilu rakyat menjadi pelaku yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris Sosiologis. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu berupa wawancara dan dokumentasi serta berupa buku ilmiah, skripsi, laporan penelitian dan jurnal. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Pemilu merupakan implementasi demokrasi, dalam pelaksanaan Pemilu kedaulatan rakyat sangat di junjung tinggi dan hak-hak rakyat harus dilindungi. Suatu hak tindakan Golput tidak dapat dipidana akan tetapi mengajak seseorang untuk Golput dapat dikenai tindakan pidana sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 pasal 510 dan pasal 515. Prakteknya meskipun dalam undang- undang telah diatur larangan kampanye Golput, akan tetapi kampanye Golput atau ajakan Golput masih terjadi pada pelaksanaan Pemilu. Golput dalam Pemilu 2019 mengalami penurunan meskipun kampanye Golput sangat gencar khususnya di media sosial. Dalam mengatasi meningkatnya angka Golput, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyampaian informasi, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Konsep Saddu Al Dzariah ]]>
<![CDATA[Endah Trirahayu]]>;
<![CDATA[Fakhrudiin Fakhrudiin]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang juga berdampak terhadap pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Untuk menyingkapi dengan adanya virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk penganan pandemic Covid-19 tersebut salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan berupa Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020. Inpres tersebut merupakan salah satu kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum protocol kesehatan di masa pandemic covid-19 dalam Konsep saddu al dzariah, dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pelanggar protocol kesehatan pandemic covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan protocol kesehatan pandemic Covid-19 sesuai dengan perspektif saddu al dzariah melarang segala sesuatu yang menyebabkan bahaya. Penerapan sanksi bagi pelanggar protocol kesehatan pandemic Covid-19 masih kurang efektif, masih banyaknya pelanggar protocol kesehatan yang mengabaikan dengan adanya virus tersebut.]]>
<![CDATA[DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Maslahah ]]>
<![CDATA[Ahmad Muzakki]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Terdapat sengketa tanah seluas 539 hektar dengan beberapa alasan dan latar belakang sejarah di Kabupaten Pasuruan antara warga Desa Sumberanyar dengan TNI AL. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Penelitian bertujuan menganalisis terkait efektivitas peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut serta peran DPRD dalam hal ini melalui perspektif Maslahah. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah sudah berupaya untuk mempertemukan semua pihak terkait namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Masyarakat berharap bisa tetap mendapatkan haknya terkait pengelolaan tanah, tinggal dengan aman, dan tidak terintimidasi. Sedangkan dari perspektif maslahah belum terpenuhi karena belum melaksanakan pemeliharaan kelima unsur pokok maslahah yang dicetuskan oleh Al-Ghazali. Pemerintah Daerah diharapkan agar lebih serius dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan serta membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahannya.]]>
<![CDATA[Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Perda Kota Batu Tentang IMB Perspektif Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Lailatul Hidayah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga penegakan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diberi amanah untuk membentuk Satpol PP agar membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda serta menjaga ketertiban, keamanan masyarakat, dan menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol pp Kota Batu serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol PP Kota Batu. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, untuk metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode analisis data menggunakan deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian antara lain: (1) Peran Satpol PP dalam menyelesaikan pelanggaran IMB berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan anarkis dan sesuai dengan perspektif siyasah dusturiyah. Sebab dalam prosesnya, Satpol PP menggunakan beberapa tahapan, antara lain: (a) Sosialisasi, (b) Pendataan, (c) Peringatan, dan (d) Penertiban. (2) Faktor penghambatnya antara lain: (a) Faktor internal, (b) Faktor eksternal. (3) Adapun upaya hukum yang dilakukan Satpol PP untuk mengatasi pelanggaran IMB antara lain: (a) Penyegelan dan penghentian, (b) Pembongkaran.]]>
