Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Penertiban Pacuan Motor Ilegal Perspektif Mashlahah Mursalah Mohammad Iqbal Nur’usman
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Implementation of Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police against illegal motor racing is said to be effective if the police have carried out basic tasks, including maintaining public order and security, enforcing the law and providing protection, protection and public services. This type of research is an empirical juridical research with a sociological juridical approach. The data source used was interviews with the literature of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The results of this study are the implementation of police duties on Article 13 of Law Number 2 of 2002 which has not been carried out properly and illegal motor racing cases continue to occur until now, obstacles faced by the police vary from the low level of legal awareness, the use of electronic media, skills and modification of motorists who are fast in driving and racing done at night, efforts that can be done is to do counseling or socialization in the village or schools, patrols and joint operations by carrying out disguises. Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pacuan motor ilegal dikatakan efektif apabila kepolisian telah menjalankan tugas-tugas pokok, diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan telah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu wawancara dengan literatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan tugas kepolisian terhadap Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 belum terlaksana semana mestinya dan kasus pacuan motor ilegal masih terus terjadi hingga sekarang, kendala yang kepolisian hadapi beragam mulai dari rendahnya tingkat kesadaran hukum, pemanfaatan media elektronik, kemahiran dan modifikasi motor pelaku yang kencang dalam berkendara dan pacuan dilakukan pada malam hari, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialiasi di desa maupun sekolah-sekolah, patroli dan operasi gabungan dengan melakukan penyamaran.

Pengawasan Pengelolaan Dana desa Perspektif Partisipasi Publik di Kabupaten Blitar Meilinda Nuril Mala
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The writing of this thesis is to describe the analysis of the supervision of village fund management in Slemanan Village, Udanawu District, Blitar Regency, which was carried out by the Slemanan Village Community. Supervision can be carried out properly if the community can actively participate in the management of village funds. The purpose of this research is to analyze the supervision of the community in managing village funds in Slemanan Village, Udanawu District, Blitar Regency and to formulate a model of supervision of village fund management based on public participation. The research method uses Empirical Juridical data, data collected by interview techniques, library research and documentation and uses Qualitative Juridical data analysis techniques. Penulisan Skripsi ini untuk mendeskripsikan analisis pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Slemanan. Pengawasan dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Tujuan dalam penelitian untuk menganalisis pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dan untuk merumuskan model pengawasan pengelolaan dana desa berbasis partisipasi publik. Metode penelitian menggunakan Yuridis Empiris, Data terkumpul dengan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data Yuridis Kualitatif.

The Effectiveness Ministry of Transportation Regulation No. 82 of 2018 Concerning Tool Control and Road Users Safety in Merjosari Village of Maslahah Mursalah Perspective Nadya Rachmah Sari
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Speed limiting device in the form of speed bump is often found on the streets, especially the environmental road. Speed bump specifications that have been regulated in the Minister of Transportation Regulation regarding height, width, slope, and combination lines are yellow, white and black. These rules are made to bring order to the people who make speed bumps that are not according to standards and can harm road users and damage the function of road facilities. The focus of this research is to describe: Effectiveness of making speed bumps in Merjosari Village, and overview of problems in making speed bumps in Merjosari Village. This research uses empirical juridical research type, with sociological juridical approach. Data sources are primary in the form of interviews, secondary in the form of books, laws. This research uses the method of observation, interview or interview, and study of literature or documents. Then processing data using descriptive analysis. The results of this study First, the Effectiveness of the Regulation of the Minister of Transportation No. 82 Year 2018 Concerning Tool Control and Road Users Safety is deemed ineffective. Second, the installation of speed bump tool limiting devices only slightly gives problems and more on harms and dangers. Then the need for public knowledge and counseling provided by the government or related transportation department. And awareness of problems or mutual comfort in the community and road users. Alat pembatas kecepatan berupa speed bump sering kali ditemui di jalan-jalan, terutama jalan lingkungan. Spesifikasi speed bump yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai ketinggian, lebar, kelandaian, serta garis kombinasi berwarna kuning, putih dan hitam. Aturan tersebut dibuat guna menertibkan masyarakat yang membuat speed bump yang tidak sesuai standar dan dapat merugikan pengguna jalan maupun merusak fungsi fasilitas jalan. Fokus penelitian ini yaitu mendeskripsikan: Efektivitas pembuatan speed bump di Kelurahan Merjosari. dan tinjauan maslahah mursalah dalam pembuatan speed bump di Kelurahan Merjosari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yaitu primer berupa wawancara, sekunder berupa buku-buku, undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode observasi, interview atau wawancara, dan telaah pustaka atau dokumen. Kemudian pengolahan data menggunakan diskriptif analisis. Hasil penelitian ini Pertama, Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dinilai belum efektif. Kedua, Pembutan pemasangan alat pembatas kecepatan “speed bump” hanya sedikit memberikan maslahah serta lebih banyak pada mudharat dan bahayanya. Maka perlunya pengetahuan masyarakat dan penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah ataupun dinas perhubungan yang terkait. Serta kesadaran akan maslahah atau kenyamanan bersama dalam masyarakat maupun pengguna jalan.

Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Menekan Angka Golput Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dan 2018 Neli Nurmala
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The research of this thesis is to describe the socialization strategy of Malang Regency Election Commission in suppressing abstentions in the 2018 governor election. the election, determining the target group to be approached and determining the method or information media to be carried out, collaborating with social media such as working with print, information, radio and other companies to convey information about electoral. Cooperating with government agencies to conduct continuous electoral education, coordinating with Dispendukcapil for matching data in updating data, and so forth. The purpose of this study is to describe the strategy issued by the KPU in suppressing abstentions in the research methods used by Juridical Empirical, data collected through interview, observation, literature study, and using qualitative data analysis. Researchers suggest that more outreach is extended further down to the village level to the hamlet. The location of the TPS should not be far from the community's residence so that the community can easily access their voting rights according to their conscience and so forth. Penelitian skripsi ini untuk mendeskripsikan strategi sosialisasi komisi pemilihan umum KAbupaten Malang dalam menekan angka golput dalam pemilihan gubernur 2018. Strategi penekanan angka golput dalam Pemilihan Gubernur di antaranya adalah melakukan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu, menentukan kelompok sasaran yang akan di dekati serta menentukan metode atau media informasi yang akan dilakukan, melakukan kerja sama dengan media sosial seperti bekerja sama dengan perusahaan media cetak, informasi, radio dan lain sebagainya untuk menyampaiakan informasi tentang kepemiluan. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintahan untuk melakukan pendidikan kepemiluan yang berkesinambungan, berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk pencocokan data dalam pemutakhiran data, dan lain sebagainya. Tujuan dalam penelitian ini untuk memaparkan strategi yang dikeluarkan oleh KPU dalam menekan angka golput metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris, data terkumpul dengan teknik wawancara, observasi, studi pustaka, serta menggunakan analisis data kualitatif. Peneliti menyarankan untuk melakukan sosialisasi lebih lebih di perluas lagi hingga turun ke tingkat desa sampai dusun. Lokasi TPS seharusnya tidak jauh dari tempat tinggal masyarakat sehingga memudahkan akses masyarakat untuk memeberikan hak suaranya sesuai dengan hati nuraninya dan lain sebagainya.

Peran Ulama Nahdlatul ‘Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Pemilu Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Pasuruan Perspektif Al-Farabi Burhanuddin Susamto; Nida’ Maulida
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

NU and Muhammadiyah are the largest Islamic organizations in Indonesia that have a political history because of their greater service compared to other parties. Both of these organizations have an important role in the election process for the presidential and vice presidential candidates in 2019, bearing in mind that one of the vice presidential candidates was a cleric who of course had a large number of followers. While among the community, a cleric has quite a dominant influence that is recognized by his leadership by the community, one of them is in Pasuruan Regency which makes a cleric a role model because the cleric is the heir to the prophet. The discussion in this thesis is about the role of the scholars in Pasuruan Regency to mobilize or invite the public in the 2019 presidential and vice presidential election so that they do not abstain and continue to use their voting rights as Indonesian citizens, and how the role of NU and Muhammadiyah scholars in the general election in Pasuruan Regency, in terms of Al-Farabi's Political Thought. This research is qualitative research with empirical descriptive approach method, the method used in data collection is interview as the main method and study of documentation (documentation) to strengthen the data as a reference to strengthen the correctness of observations, the complementary method is the method of data analysis namely descriptive analysis or analysis content (content analysis). The results of this study indicate that the role of the scholars in Pasuruan Regency is very influential on the community, which the scholars or kiai have the authority to guide and direct the community to the right path. According to al-Farabi, humans are social creatures who have a tendency to participate in society because they are not able to meet all their needs without assistance or cooperation with other parties, such as a country where in the course of its policy there are certainly those who help in accordance with their respective duties and authorities. NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mempunyai sejarah politik karena jasanya yang lebih besar dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Kedua organisasi ini memiliki peranan penting dalam proses pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden tahun 2019, mengingat bahwasannya salah satu cawapres itu adalah seorang ulama yang mana tentunya beliau memiliki banyak sekali pengikut. Sedangkan dikalangan masyarakat, seorang ulama memiliki pengaruh yang cukup dominan yang diakui kepemimpinannya oleh masyarakat, salah satunya di Kabupaten Pasuruan yang menjadikan seorang ulama sebagai panutan karena ulama adalah pewaris nabi. Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana peranan ulama di Kabupaten Pasuruan untuk menggerakkan atau mengajak masyarakat dalam pemilu calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 agar tidak golput dan tetap menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia, serta bagaimana peran ulama NU dan Muhammadiyah dalam pemilihan umum di Kabupaten Pasuruan yang ditinjau dari Pemikiran Politik Al-Farabi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif yuridis empiris, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara sebagai metode utama dan studi keputakaan (dokumentasi) untuk memperkuat data sebagai acuan memperkuat kebenaran pengamatan, metode pelengkapnya adalah metode analisis data yaitu analisis deskriptif atau analisis isi (content analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ulama di Kabupaten Pasuruan sangat berpengaruh terhadap masyarakat, yang mana ulama atau kiai itu mempunyai kewenangan untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat ke jalan yang benar. Menurut al-Farabi manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat karena ia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain, seperti halnya sebuah negara yang mana dalam proses kebijakannya tentu ada yang membantu sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Maqasid As-Syariah Nur Izzah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The village government has now entered a new section with the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Villages are said to be prosperous if the economy is advanced and village needs are met. The village government must have a participatory and transparent plan for the people of Pandanlandung Village. This study discusses about 1. Discussing the management of the Village Budget and Revenue in Pandanlandung Village 2. Discussing the analysis of managing the Village Budget and Revenue in the Maqasid As-Sharia Perspective.This type of research is empirical legal research with a sociological juridical approach. Research location in Pandanladung Village, Wagir District, Malang Regency, East Java. Data sources used are observation, field studies, interviews, documentation as well as with Law Number 6 of 2014 concerning Villages.The results of this study are as follows: 1. Management of Village Revenue and Expenditure Budgets based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Pandanlandung Village has begun to be implemented 2. Management of Pandanlandung Village Revenue and Expenditure Budgets in the perspective of Maqasid As-Sharia is included in five levels . Hifzun Nasli in management always involves the community in village deliberations. Hifzul Aqli developed a village information system. Hifzul Irdi held a children's forum and women's empowerment. Hifzuddin in tolerating differences in belief. Hifzulmali in encouraging the economic development of villages with the existence of Village-Owned Enterprises. Pemerintah desa sekarang telah memasuki bagian baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa dikatakan makmur apabila ekonomi yang maju dan kebutuhan desa terpenuhi. Pemerintah desa harus memiliki perencanaan yang partisipatif dan transparan terhadap masyarakat Desa Pandanlandung. Penelitian ini membahas tentang 1.Membahas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pandanlandung 2.Membahas analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Perspektif Maqasid As-Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penlitian di Desa Pandanladung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur. Sumber data yang digunakan yaitu observasi, studi lapangan, wawancara, dokumentasi serta dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1.Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pandanlandung sudah mulai terlaksana 2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandanlandung dalam perspektif Maqasid As-Syariah termasuk dalam lima tingkatan. Hifzun Nasli dalam pengelolaan selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa. Hifzul Aqli mengembangkan sistem informasi desa. Hifzul Irdi mengadakan forum anak dan pemberdayaan perempuan. Hifzuddin dalam bertoleransi perbedaan keyakinan. Hifzulmali dalam mendorong perkembangan ekonomi desa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa.

Politik Hukum Pengaturan Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi Online Perspektif Sadd Al-Dzari’ah Nurul Dwi Uswatun Hasanah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 3 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Prostitution is a perverted crime in society, with the development of information and technology online prostitutes use social media to peddle themselves. Online prostitution is carried out in an organized manner consisting of pimps, Commercial Sex Workers (CSWs) and users of CSW services. Positive legal rules in Indonesia in the Criminal Code (KUHP) only regulate pimps, commercial sex workers and service users there are no legal rules governing, so that the practice of prostitution remains in the midst of people's lives. This research aims to describe the legal politics of regulating prostitution through online transactions in Indonesia from Sadd Al-Dzariah's perspective. This research is a type of normative law research, using a statutory approach and a conceptual approach.This study uses the method of interpretation analysis (interpretation). The results of this study are : 1) Perpetrators of prostitution through online transactions in Indonesia are pimps, commercial sex workers (CSWs) and users of CSW services. The applicable settings only ensnare the pimps. PSK and PSK service users can not be snared. 2) The law politics of regulating online prostitution actors needs to be updated with regulations on prostitution so that online prostitution perpetrators can be snared and there is no discrimination. From a theoretical sadd al-dzari’ah perspective, prostitution is an act of adultery which causes damage to oneself, the state and society, so the need for prevention or renewal of prostitution regulations by looking at Islamic law. The presence of laws and regulations in a country serves as regulating and protecting the public. Prostitusi merupakan kejahatan yang menyimpang di masyarakat, dengan berkembangnya informasi dan teknologi para pelaku prostitusi memaanfaatkan media sosial untuk menjajakan dirinya. Prostitusi melalui transaksi online dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa PSK. Aturan hukum positif di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) hanya mengatur mengenai mucikari, PSK dan pengguna jasa belum ada aturan hukum yang mengatur, sehingga praktik prostitusi tetap ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi online perspektif sadd al-dzari’ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan penelitian Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Serta metode analisis penafsiran (interpretasi). Hasil studi ini menunjukkan bahwa 1) Pelaku prostitusi melalui transaksi online di Indonesia yaitu Mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna jasa PSK. Pengaturan yang berlaku hanya menjerat mucikari. PSK dan Pengguna Jasa PSK tidak dapat dijerat. 2) Politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi online, perlu dilakukannya pembaharuan peraturan mengenai prostitusi, sehingga pelaku prostitusi dapat dijerat dan tidak terjadinya diskriminasi. Menurut perspektif teori sadd al-dzari’ah, prostitusi merupakan perbuatan zina yang menimbulkan kerusakan bagi diri sendiri, negara dan masyarakat, sehingga perlu adanya pencegahan berupa pembaharuan peraturan prostitusi dengan melihat hukum islam karena kehadiran peraturan perundang-undangan di negara berfungsi sebagai mengatur dan melindungi masyarakat

Upaya Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan APBDes Persepektif Fiqh Siyasah Maliyah di Kabupaten Malang Kharisma Dian Asmarani
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 3 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This writing aims to determine the practice of Village Budgeting and Income Budgeting in Madiredo Village, Pujon District, Malang Regency. Preparation of APBDes is one of the formation of village regulations involving the Village Government and BPD. APBDes preparation is very important, mandatory, and is needed in every region including villages, according to the needs and benefits of the community, this is in line with the principles of fiqh siyasah Maliyah. This research method is empirical juridical, with sociological juridical approach. Research data described descriptively. Data collection uses interview techniques, library research and documentation and uses descriptive analysis data analysis techniques. The results of this study indicate that the preparation of the Village Budget for income and expenditure in the village of Madiredo, Pujon District, Malang Regency in its stages or preparation system has been broadly in accordance with Law No. 6 of 2014 concerning villages, but in the preparation of the district health center in Madiredo there are still many problems that arise and the efforts of the village government and the BPD in the preparation of the district health program are by conducting training, socializing village youth and the community, appointing village officials to take part in training in the sub-district, holding hamlet and village meetings, providing intensive assistance to village officials. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui praktik Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Penyusunan APBDes merupakan salah satu pembentukan peraturan desa yang melibatkan Pemerintah Desa dan BPD. Penyusunan APBDes sangat penting, wajib, dan dibutuhkan setiap daerah termasuk desa, sesuai kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat, hal tersebut sejalan dengan prinsip fiqh siyasah Maliyah. Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian data diuraikan secara deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dalam tahap atau sistem penyusunannya sudah secara garis besar sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, namun dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo masih sering terdapat masalah yang timbul di dalamnya dan upaya Pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan APBDes adalah dengan mengadakan pelatihan, sosialisasi pemuda desa dan masyarakat, menunjuk aparatur desa dan perwakilan lembaga desa untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan di kecamatan, mengadakan rapat di setiap dusun dan desa, membemberikan bantuan intensif kepada para perangkat desa.

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Mashlahah Mursalah di Pengadilan Negeri Madiun Riza Rofiq Umami
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 3 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Mahkamah Agung kembali berinovasi dalam pelayanan publik di bidang peradilan yaitu penerapan aplikasi e-Court. Rumusan masalah penelitian: 1) Bagaimana prosedur PERMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Madiun perspektif Mashlahah Mursalah. 2) Apakah hambatan dalam implementasi aplikasi e-Court. 3) Apakah upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Madiun dalam penerapan aplikasi e-Court. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian yaitu, data primer melakukan wawancara kepada informan, data sekunder mencakup dokumen resmi, buku, laporan, peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang peneliti gunakan adalah editing, classifying, analizing, dan concluding. Hasil penelitian ini: 1) Implementasi aplikasi e-Court di PN Madiun sudah berjalan baik. Ditinjau dari segi mashlahah mursalah aplikasi e-Court di PN Madiun sesuai dengan mashlahah mursalah karena memenuhi ketiga syarat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, ditinjau dari kepentingan mashlahah bagi kehidupan manusia termasuk tingkatan mashlahah tahsiniyah yaitu kepentingan pelengkap. 2) Adapun kendala: beberapa masyarakat belum mengetahui e-Court, belum faham IT, advokat yang sudah tua minim mempelajari IT. 3) Upaya pihak pengadilan: standing banner di pengadilan, informasi di website resmi pengadilan, meja khusus pelayanan e-Court. Kesimpulannya yaitu adanya sosialisasi secara berkala tentang e-Court kepada para pencari keadilan, agar terdukungnya penerapan e-Court dan meminimalisir terjadinya pungutan liar atau korupsi. The Supreme Court is again innovating in public services in the field of justice, namely the application of e-Court applications. Formulation of the research problem: 1) How is procedure number 3 of 2018 in the Madiun District Court perspective of Mashlahah Mursalah. 2) What are the obstacles in implementing e-Court applications. 3) What are the efforts made by the Madiun District Court in applying the e-Court application. The research method used is the type of empirical legal research, using a sociological juridical approach. Sources of research data, namely, primary data interviews with informants, secondary data include official documents, books, reports, legislation. Data collection methods include interviews, observation and documentation. Data processing methods that researchers use are editing, classifying, analizing, and concluding. The results of this study: 1) Implementation of the e-Court application in PN Madiun has been going well. In terms of mashlahah mursalah e-Court application in PN Madiun in accordance with mashlahah mursalah because it fulfills the three conditions stated by Abdul Wahab Khallaf, in terms of mashlahah interests for human life including the level of mashlahah tahsiniyah that is complementary interests. 2) The constraints: some people do not know e-Court, IT does not understand IT, the elderly advocate is minimal in learning IT. 2) Court efforts: standing banners in court, information on the official court website, e-Court special desk. The conclusion is the existence of regular socialization about e-Court to justice seekers, so that the application of e-Court is supported and minimizing the occurrence of extortion or corruption.

The Effectiveness of Banyuwangi Local Regulation Number 7 Year 2017 On The Supervision Of Madrasah Diniyah Takmiliyah Silvia Maulida
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 3 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The implementation of Banyuwangi District Regulation Number 7 Year 2017 regarding Compulsory Education for Madrasah Diniyah Takmiliyah has not been effective. The formulation of the problem chosen is How Effective is the supervision of Madrasah Diniyah Takmiliyah according to Regional Regulation of Banyuwangi District Number 7 of 2017 concerning Compulsory Education for Madrasah Diniyah Takmiliyah? What are the supporting and inhibiting factors of Regional Regulation Supervision of Banyuwangi District Number 7 of 2017 concerning Compulsory Education for Madrasah Diniyah Takmiliyah? This research is an empirical legal research using a sociology and legislation approach that describes in depth about the object under study. And data collection methods used are interviews as primary data and literature as secondary data. The analysis technique uses descriptive-analitive. The results showed that Supervision of Madrasah Diniyah was not yet effective. Researchers found that only 20% of the areas in Banyuwangi have received information since the regulation was enacted. In addition to the coverage, interviews revealed that socialization was still limited to village officials and did not reach Madrasah diniyah educators or the community. The local government does not oversee this program and there is no continuity between institutions related to the Madrasah Diniyah compulsory education program. Supervision of Madrasah Diniyah Takmiliyah is ineffective, government attention and content in the supervision function are still low, the role of government is considered to be very lacking. From previous data, such as from the effectiveness factors of the law as well as supporting and inhibiting factors that have been analyzed

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ramadhita

Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

Phone
+6285648708718

Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id

Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ramadhita

Contact Email ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

Phone +6285648708718

Journal Mail Official albalad.htn@uin-malang.ac.id

Editorial Address Jl. Gajayana 50 Kota Malang

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ramadhita

Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

Phone
+6285648708718

Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id

Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA