Articles
137 Documents
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ]]>
<![CDATA[Debita Ayu Savitri Firiqki]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini mengkaji dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Dalam setiap wilayah pasti ada masalah gelandangan dan pengemis. Hal ini terjadi di wilayah kabupaten Jombang yang bertempat di wisata religi Gus Dur. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penanganan gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religi Gus Dur dan bagaimana pandangan maslahah mursalah terhadap penanganan gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religi Gus Dur. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang terjun langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari artikel ini adalah melakukan tindakan yang ada dalam peraturan daerah yang bersifat penanganan preventif, penanganan represif, dan penanganan rehabilitatif. Serta peraturan daerah tersebut disimpulkan belum terlaksana dengan baik. Pandangan maslahah mursalah terhadap penanganan gelandangan dan pengemis diperbolehkan dan memberikan kemaslahatan, dilihat dari tingkat kepentingan manusia Al-Maslahah Al-Daruriyyah yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Mekanisme Pengesahan Rancangan Undang-Undang di Indonesia ]]>
<![CDATA[Desy Cristalia]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden ke DPR pasca amandemen UUD 1945 membuat makna dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 menjadi kabur mengenai tidak adanya penandatanganan atau pengesahan Presiden dalam rancangan undang-undang yang tetap sah menjadi undang-undang meski telah disetujui bersama atau pengesahan hanya sebatas formalitas belaka. Penelitian ini fokus untuk menganalisis politik hukum kewenangan Presiden dan kesesuaian kewenangan check and balance serta menurut pandangan siyasah dusturiyah dalam pembentukan perundang-undangan khususnya dalam pengesahan rancangan undang-undang. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Pasal 20 ayat (5) mengingkari prinsip check and balance karena menjadi alat pemaksa Presiden untuk tetap menerima RUU dari Presiden sebagai implikasi dari penguatan peran DPR. 2) Menurut pandangan siyasah dusturiyah, Presiden tidak diartikan sebagai pembuat undang-undang melainkan membantu dan memudahkan lembaga legislative dalam pembuatan suatu undang-undang.]]>
<![CDATA[Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Dina Ulliyana]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi sering kali terjadi permasalahan dalam penerapannya. Salah satunya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang memperluas frasa ’pekerjaan lain’ pada Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbedaan pendapat mengenai penafsiran pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi banyak pihak, khususnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Rumusan Masalah yang digunakan oleh penulis adalah Bagaimana Ratio legis Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018? dan Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 terhadap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019? Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil temuan dalam penelitian ini adalah Pertama Ratio legis Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 yakni urgensi (original intent) dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi daerah yang menduduki tingkat pemerintahan pusat mewakili daerah. Ratio legis dari Putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018 adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam merevisi Peraturan KPU No 26 Tahun 2018 dinilai tidak efektif karena perubahan suatu aturan disertai dengan suatu kewajiban pada saat tahapan dan program. Kedua Implikasi yang disebabkan oleh disimilaritas kedua Putusan lembaga tertinggi dalam kehakiman ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pasal 13 Terhadap Pemondokan Campur Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Dan Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Dony Setio Aji]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banyaknya pendatang yang masuk di Kota Malang berdampak pada banyaknya permintaan atas pemondokan dan dengan banyaknya permintaan atas pemondokan ini maka ditemui penyelenggara pemondokan yang menyediakan pemondokan campur, meraka yang menyelenggarakan pemondokan yang akan memberikan peluang terhadap adanya tindakan asusila, hal ini melanggar Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006. Jenis penelitian yang digunakan didalam artikel ini adalah yuridis empirs. Selanjutnya artikel ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini bertempatkan di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari catatan-catatan, sumber data tertulis, dan foto. Hasil dari artikel ini menyimpulkan bahwa peraran tokoh masyarakat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 terhadap pelanggaran adalah dengan memberikan himbauan secara langsung dan himbauan secara tidak langsung melalui pengajian rutin satu minggu sekali. Menurut pandangan Maslahah Mursalah Imam As-Syatibi hal ini merupakan kemaslahatan karena dan termasuk dalam tingkatan maslahah hajjiyah]]>
<![CDATA[Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Keadilan Sosial Sayyid Quthb ]]>
<![CDATA[Burhanuddin Susamto]]>;
<![CDATA[Fakhrijal Fajar Alifianto]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam penataan izinyanya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang lain. Perizinan yang dimaksud adalah perizinan dengan cara menyederhanakan bentuk proses perizinan dengan tujuan untuk meningkatkan investor dan devisa ekonomi Negara. Dalam peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 pasal 10 menyebutkan bahwa Tenaga kerja Asing pemegang saham yang menjabat direksi atau komisaris tidak diwajibkan memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari Politik Hukum peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing :Pertama, pembentukan peraturan presiden no 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat guna pengoptimalan sebuah tujuan Negara, selain itu juga diperlukan perubahan sistem dalam sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan internasional maupun regional. Kedua, Konsep keadilan peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur keadilan sosial Sayyid Quthb dan dari Teori Politik Hukum Mohctar Kusumaatmdja juga belum sepenuhnya memenuhi dari unsur-unsurnya.]]>
<![CDATA[Implementasi Constitutional Question dalam Perspektif Paradigma Hukum Profetik ]]>
<![CDATA[Fatichatul Azekiyah Syafridah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Absennya mekanisme constitutional question dalam kewenangan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK) menyebabkan hak-hak konstitusional warga negara tidak terlindungi secara menyeluruh, MK pun tidak bisa memberikan keadilan substantif yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (keadilan transenden). Penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji implementasi constitutional question berdasarkan perspektif Paradigma Hukum Profetik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan mlalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil dan temuan penelitian menunjukkan bahwa Paradigma hukum profetik dapat dijadikan alternatif perspektif untuk membangkitkan kembali spirit keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (keadilan transenden) dalam praktik pengujian konstitusional di MK, terutama dalam mengimplementasikan mekanisme constitutional question.]]>
<![CDATA[Pandangan Hukum Progresif dan Maslahah Mursalah Terhadap Hak Politik Pemilih Tambahan ]]>
<![CDATA[Fina Wildaniyah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilih tambahan pada pemilihan umum merupakan Pemilih yang tidak dapat memilih di tempat asalnya karena keadaan tertentu. Pasal 344 ayat (2) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ternyata dapat berpotensi menghilangkan hak politik pemilih tambahan, sebab ketentuan dalam pasal tersebut belum mengatur secara jelas terkait alokasi surat suara bagi pemilih tambahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa atas dasar pemikiran hukum progresif yang menyatakan hukum harus berjalan sesuai keadaan manusia maka sebaiknya pemenuhan hak politik pemilih tambahan haruslah diperhatikan dengan menjamin keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Adanya TPS khusus bagi pemilih tambahan merupakan bentuk kontruksi hukum. Apabila ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, TPS khusus tidak bertentangan dengan syariat sebab hal tersebut merupakan bentuk kemaslahatan dan bisa menjadi wadah untuk meminimalisir masyarakat khususnya pemilih tambahan agar tidak kehilangan hak memilihnya.]]>
<![CDATA[Persyaratan Rt Dan Rw Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Imam Al-Mawardi ]]>
<![CDATA[Ananda Istiqomah]]>;
<![CDATA[Roibin Roibin]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang disahkan negara berdasarkan peraturan daerah di Indonesia. RT/RW memiliki peran yang sangat besar dan memiliki arti penting bagi masyarakat, sehingga diperlukan pengurus yang berkualitas. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui persyaratan RT/RW berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan untuk mengetahui dari perspektif Imam al-Mawardi. Jenis penelitiannya adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan sampelnya ialah accidental sampling yaitu non-probability sampling. Data yang digunakan ialah data primer yang berupa wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang berupa literatur dari desa dan karya ilmiah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sebagaian besar sudah diterapkan namun ada yang sedang menerapkannya perlahan. Faktor pendukungnya ialah pengabdian terhadap masyarakat dan sebagai tempat aspirasi masyarakat serta membantu berjalannya Pemerintahan Desa. Faktor penghambatnya ialah partisipasi saat rapat rutinan dan kegiatan masih kurang dan kurangnya dana yang diberikan ke pengurus RT dan RW. Persyaratan mengenai RT dan RW juga sudah sesuai dengan pemikiran dari Imam Al-Mawardi.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Aulia Muthiatul Hasanah]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu berdasarkan dan dilandaskan pada peraturan yang ada, serta bergantung pada kemampuan obyek sumber daya manusia yang mengelolahnya. Rumusan masalah artikel ini yaitu: 1). Bagaimana pengalokasian dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018. 2). Bagaimana pengalokasian dana desa di Desa Boreng perspektif Maslahah. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). untuk mengetahui kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng Kecamatan Lumajang yang tertuang pada pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan desa perspektif Maslahah. Dalam pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah maupun perangkat desa belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dikarenakan kurang adanya pemahaman dan kesadaran dari SDM akan peraturan yang ada. Untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa di Desa Boreng secara keseluruhan dirasa sudah baik dan sesuai dengan kapasitas peraturan, akan tetapi kegiatan pelaporan keuangan menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Apabila berdasarkan perspektif Maslahah, penggunaan dana desa di Desa Boreng telah memenuhi tiga tingkatan skala prioritas kebutuhan manusia. Maslahah al-daruriyah yang dilakukan dengan cara pembangunan dan pemberdayaan. Maslahah al-hajiyyah dilakukan dalam bentuk pembagian dana dengan mempertimbangkan dari skala prioritas desa. Maslahah al-tahsiniyyah dilakukan dengan bentuk penyadaran masyarakat mengenai keterlibatan partisipasinya dalam kegiatan desa.]]>
<![CDATA[Alih Fungsi Lahan Pertanian Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Dan Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Desy Rosalina]]>
<![CDATA[ Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Alih fungsi lahan adalah kegiatan pengalihan fungsi lahan yang semua sebidang persawahan kinidi peruntukan pembangunan perumahanmaupun industri. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian memberikan dampak negatif, kurangnya daerah resapan air, hilangnya mata pencaharian bagi petani dan berkurangnya pendapatan hasil panen padi. Kondisi seperti ini berdampak buruk terhadap keberlanjutan ketahanan pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya proses alih fungsi lahan pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, dengan adanya pembangunan perumahan tersebut tentunya dalam pengalihan fungsi lahan pertanian tidak sesuai dengan alih fungsi lahan pertanian menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum berjalan secara optimal. ini karena masih banyaknya masyarakat yang melanggar dengan adanya peraturan pemerintah yang diberlakukan seperti pembangunan perumahan yang mengakibatkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Sedangkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian menurut perspektif Maslahah Mursalah telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat karena dengan adanya pembangunan perumahan masyarakat dapat memiliki tempat tinggal yang layak di karenakan jumlah penduduk semakin meningkat pada setiap tahun.]]>
