cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 27756467     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Balad: Journal of Constitutional Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum tata negara dengan berbagai aspek dan pendekatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 1   2   3   4   5 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Perspektif Mashlahah di Kabupaten Sumenep Habiya Habiya
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu pilar pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang salah satunya adalah pengelolaan sampah, penanganan pengelolaan sampah harus tetap melestarikan lingkungan hidup, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya, sehingga terciptanya pengelolaan sampah yang baik dan terciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Sebagaiamana yang menjadi tujuan pemerintah sumenep, yang telah tertuang dalam peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah. tujuan dari studi ini untuk mendiskripsikan, mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Perspektif Mashlahah di Kabupaten Sumenep. Studi ini merupakan hasil penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan 1) Pelaksanaan Pasal 16 dan Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah belum optimal karena belum ada kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. 2) Menurut konsep mashlahah dari sudut pandang pemerintahan yang baik terhadap pemberlakuan sembilan prinsip harus sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam kajian tentang konsep mashlahah tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia.
Adikara Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism Hikam Hulwanullah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dibuat untuk menganalisa kedudukan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Constitutional Complaint diantara dua disparitas dimensi Judicial Restraint dan Judicial Activism, dimana Constitutional Complaint merupakan wewenang dasar Mahakamah Konstitusi seluruh dunia untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara (The Protect of Human Right) sebagai upaya preventif akhir (exhousted of justice), namun tidak dengan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Constitutional Complaint merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara hukum, dimana konsekuensinya adalah perlindungan atas hak asasi manusia bagi setiap masyarakatnya. Adikara Mahkamah Konstitusi terlimitasi pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga hal ini yang menjadi dasar dan pokok argumentasi dimensi Judicial Restraint, lain halnya dengan gagasan Judicial Activism yang beranggapan penyelesaian sengketa Constitutional Complaint dapat diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi tanpa harus menunggu amandemen konstitusi yang syarat akan kepentingan politik.
Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna Irham Bashori Hasba; Ika Setiati Budi Utami
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partai politik sebagai salah satu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara yang mempunyai tujuan yang sama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai politik diberikan tujuan khusus oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Munculnya kasus korupsi massal yang terjadi di Kota Malang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat menurun sehingga diperlukan peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik. Adapun fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah yang pertama peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu ditinjau UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang kedua adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang ketiga adalah peran partai politik dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan DPC PDI Perjuangan Kota Malang dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan sumber data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Hasil dari penelitian ini adalah peran partai politik di Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan Kota Malang lebih terfokus kepada kader sedangkan pendidikan politik pada masyarakat belum terlaksana dengan baik. Peran PPP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan pendidikan politik yaitu memberikan sosialisasi money politik. Faktor yang menjadi penghambat PDI Perjuangan ialah kepercayaan masyarakat berkurang, belum adanya pendidikan politik, masyarakat masih transaksional. Faktor pendukung ialah adanya publik figure yang bisa membantu tingkat partisipasi masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat PPP adalah ketidak percayaan masyarakat dan kurang seriusnya para calon. Peran partai PDI Perjuangan Kota Malang jika dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna hanya aspek munculnya partisipasi masyarakat (musyarokah siyasiyah) yang terpenuhi dan peran PPP belum memenuhi aspek-aspek dari konsep Hasan Al-Banna.
EVALUASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019 Ilmiyatur Rosyida
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The writing of this thesis is to describe the evaluation analysis of the 2019 legislative elections in Tulungagung Regency which was carried out and followed by the whole community, both individuals and groups. The Tulungagung community, which has three ethnics living side by side, is also still having a difference in looking at the origin / group of each individual that extends to several areas. The holding of elections can be carried out well if the community can actively participate and be aware of tolerance and understanding of a diversity of groups / individuals. The purpose of this research is to analyze the evaluation of the 2019 legislative elections in Tulungagung Regency and to see the perception of the public in following the process of organizing general elections that cover several types of community groups in one region. The research method uses Empirical Juridical, Data collected by interview techniques, literature study and documentation as well as using Qualitative data analysis techniques. Penulisan Skripsi ini untuk mendeskripsikan analisis evaluasi pemilihan umum anggota legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung yang dilakukan serta diikuti oleh seluruh masyarakat baik individu maupun kelompok. Masyarakat Tulungagung yang memiliki tiga etnis yang hidup saling berdampingan ini juga masih adanya perbedaan dalam memandang asal/ kelompok setiap individu yang meluas ke beberapa wilayah. Penyelenggaraan pemilihan umum dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dan sadar akan toleransi serta pemahaman terhadap suatu keragaman kelompok/individu. Tujuan dalam penelitian untuk menganalisis evaluasi pemilihan umum anggota legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung dan untuk melihat persepsi masyarakat dalam mengikuti proses penyelenggaraan pemilihan umum yang mencakup beberapa macam kelompok masyarakat di satu wilayah. Metode penelitian menggunakan Yuridis Empiris, Data terkumpul dengan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data Kualitatif.
Pengelolaan BUM Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah Dan Maliyah (Studi di desa Kertomulyo-Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati) Siti Nur Khotimah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan BUM Desa Kertomulyo yaitu BUM Desa Mekar Mulya yang masuk dalam kategori BUMDes terbaik se-kabupaten pati dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa kertomulyo berdasarkan pespektif siyasah dustiriyah dan Maliyah. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) BUMDes Mekar mulya membentuk beberapa unit usaha dan dalam perspektif siyasah dusturiyah pengelolaannya telah berjalan sesesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, begitu juga dengan peraturan desa kertomulyo No.2 Tahun 2013. Selanjutnya perspektif Siyasah Maliyah dikategorikan dalam baitul mall. 2) Faktor penghambat pengelolaan terbagi menjadi 2 faktor: eksternal dan internal. 3) Upaya yang dilakukakan diantaranya pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja dan pemberian pemahaman/sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai program dari BUMDes yang akan memberikan manfaat dan menunjang perekonomian masyarakat desa kertomulyo. This study aims to examine the management of BUM Kertomulyo Village i.e. BUMDes Mekar Mulya, which is nominated as the best BUMDes in Pati regency in helping to improve the economy of the Kertomulyo village community be based the perspective of siyasah dustiriyah and maliyah This study is an empirical juridical type with a sociological juridical approach. The main data is primary data, which was obtained from interviews with informants while secondary data was obtained from official documents, journals, books, theses, and legislation that supports research results. The results of the discussion showed that: 1) BUMDes Mekar mulya was formed several business units to help increase the economy of a village community, whereas in siyasah dusturiyah perspective the management has already run following the regulations set by the government, as well as the Kertomulyo village regulation No.2 of 2013 concerning Establishment of BUMDes. then, the according to Siyasah Maliyah's perspective, it is categorized of Baitul Mall . 2) Inhibiting factors in the management of BUMDes Mekar Mulya are divided into two factors: external and internal. 3) The efforts undertaken by the Village Government to improve the economy of the village community in the management of Bumdes included the fulfillment of facilities and infrastructure as a support for performance and the provision of understanding/socialization to the village community regarding programs from BUMDes that will provide benefits and support the economy of the Kertomulyo village community.
Relevance of Jamal al Din al Afghani’s Political Thought to The Form of Government of Indonesian Republic Izzatul Ulya
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jamal al-Din al-Afghani as a figure in modern Islamic reforms that combines the ideas of Internationalism with Islam. In his ideas, Afghani rejected all Western penetration and anti-colonialism. As a result of Western penetration, absolutism and depotism emerged in the Islamic kingdoms at that time. For him, absolutism will only make the people fettered. However, Afghani did not completely reject Western thought. Afghani combined the teachings of Islam with the West which implicitly raised the form of Republican government through his ideas. In line with Afghani, Indonesia also adheres to a form of republican government that has the people's sovereignty. Both concepts of the republic have relevance as a form of republican government, namely democracy and people's involvement. The formulation of the problem in this research is twofold. First, how Jamal al Din al Afghani's political thinking about the form of Republican government. Second, how the relevance of Jamal al-Din al-Afghani's political thinking towards the form of government of the Republic of Indonesia. This research is a type of normative juridical research. This study uses a combination of legal approaches and conceptual approaches. Methods of data collection are primary legal materials and secondary materials collected by inventorying positive law and other relevant legal materials, library studies, grouping of legal materials, and analyzing them. Data processing methods used are organizing, editing, and analizing. The results of this study that, first, Jamal al Din al Afghani's thinking about republics, between them: the existence of 'limited government', the existence of principles of justice (adl) and consultation (shura), the idea of democracy, the existence of shura run by ahl hall al ' aqd or ahl syawkah, ahl hall al-'aqd must be experienced and morally good, Every community participates through syuro and elections, the establishment of parties, freedom of the press, and revolutions based on the power of the people. second, namely Afghani thinking is relevant to the form of government of the Republic of Indonesia. It's just that there is one Afghani point in contrast to Article 7B of the 1945 Constitution, namely the existence of people power. For him, to oppose absolutism must be through rebellion or bloodshed.
IMPLEMENTASI PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH Ilham Chairil
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mewajibkan bahwa Pemberi Kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/buruh yang mereka pekerjakan. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan implementasi Pasal 86 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berdasarkan perspektif maqasid syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dilingkungan PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo masih belum sepenuhnya terlaksana, karena masih terdapat beberapa hak pekerja yang belum diberikan. Pengimplementasian Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dilingkungan PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo masih belum sesuai dengan maqasid syariah khususnya hifdul nafs, karena adanya hak-hak pekerja yang belum semuanya diberikan menyebabkan dampak yang salah satunya menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
UPAYA MASYARAKAT ADAT SENDI DALAM PEMBENTUKAN DESA ADAT MENURUT UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF AL-MAWARDI Satrio Budiharto
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Previously, Sendi was a village complete with government officials in 1912. This area was reported in the mass media as disappearing from the map ofMojokerto district, East Java in 1989. Permendagri No.56 of 2015 concerning Code and Data of the Government Administration Area, Sendi village was notlisted in the Mojokerto Regency Administration area, also not included in 299 villages and 5 kelurahan in Mojokerto Regency. In this case the state regulates theLaw on Villages in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. As for the obstacles faced by the Ex-Sendi Society on the implementation of theformation of traditional villages that exist in the Act, causing problems to be analyzed. The formulation of the problem compiled is what are the efforts of thecommunity in forming the Customary Villages according to Law No. 6 of 2014, as well as the obstacles they experienced, and the role of the government in the AlMawardi Perspective. This study uses a type of Empirical Juridical research with Sociological-Juridical approach that produces descriptive data. This research wasconducted in Pacet, Mojokerto Regency. In collecting data, interviews were conducted with observations and documentation to a number of informants whohad been determined. Data processing is done by Re-examination (Editing), Classification (classifying), Verification (verifying), Analysis (Analizing). Theresults obtained explain that the Ex-Joint Community has tried to form a People's Struggle Forum (FPR), also gave letters, and conducted dialogues with relatedinstitutions of the Village and Regency Governments, as well as the Provinces to try to form a Customary Village, but were rejected and could not get recommendations.
Syarat Calon Kepala Desa Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Studi Di Kecamatan Sumberbaru) Linda Rista
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Before registering to become a village head candidate, the village head candidate must complete the administrative requirements stipulated in Article 59 of the Jember Regency Regulation Number 7 of 2015 concerning the Village. However, the facts that occur in the field precisely in the Sumberbaru sub-district will be candidates who qualify and become candidates for village heads even though they do not meet one of the requirements. The purpose of this article is to find out how to implement the requirements of prospective village heads in Sumberbaru Subdistrict Based on Article 59 of Jember Regency Regulation No. 7 of 2015 on Villages and viewed from the perspective of siyasah dusturiyah. This type of research is empirical research using a sociological juridical approach. Data collection methods used were interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the requirements for potential village head candidates is not optimal because there are still prospective candidates who qualify to become village head candidates even though they do not meet the requirements. This is due to the lack of socialization from the kecamatan and the lack of knowledge of the village head candidates regarding the regulations governing the village head candidate requirements. according to siyasah dusturiyah's perspective, the ideal leader must meet the most requirements. Sebelum mendaftar menjadi calon kades (kades) maka calon kades harus melengkapi syarat administratif yang diatur di dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa. Namun fakta yang terjadi di lapangan tepatnya di kecamatan sumberbaru bakal calon lolos dan ditetapkan menjadi calon kades meskipun tidak memenuhi salah satu persyaratan. Tujuan artikel ini ialah mengetahui bagaimana implementasi syarat calon kades di Kecamatan Sumberbaru Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2015 Tentang Desa serta dilihat dalam perspektif siyasah dusturiyah. Jenis penelitian ini ialah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa impelentasi syarat calon kades tidak optimal karena masih ada bakal calon yang lolos menjadi calon kades walaupun tidak memenuhi syarat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari kecamatan dan kurangnya pengetahuan calon kades terhadap peraturan yang mengatur tentang syarat calon kades. menurut perspektif siyasah dusturiyah seharusnya pemimpin yang ideal adalah yang paling memenuhi semua persyaratan.
Konsep Hak Asasi Manusia Abul A’la Almaududi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Lis Diana Ulfa
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Pemilihan Umum oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018, Namun jika dilihat dari konsep HAM Almaududi rakyat di bawah tatanan ini memiliki hak-hak yang harus ditanggung oleh negara dan dipelihara dari segala pelanggaran ataupun penindasan, pada kenyataanya Pada Putusan tersebut dirasa tidak seiring dengan Konsep HAM Perspektif Abul A’la Al-Maududi. Fokus penelitian adalah: Pertama, bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam perspektif konsep Hak Asasi Manusia Abul A’la Almaududi. Kedua, bagaimana Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 perspektif Teori Ratio Decidendi. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan 2 pendekatan yakni pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam perspektif konsep HAM Alamududi, Hak masyarakat belum terakomodir sepenuhnya juga dari landasan keadilan, kepastian serta kemanfaatan belum terpenuhi.

Page 2 of 14 | Total Record : 137

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 3 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2019) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue