cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 27756467     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Balad: Journal of Constitutional Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum tata negara dengan berbagai aspek dan pendekatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 10   11   12   13   14 
KEBOCORAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Aulia Akbar Navis
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dikutip dari berita harian KompasTV, Mahasiswa dan Alumni Universitas Brawijaya Malang diretas oleh orang tidak dikenal, kebocoran data tersebut yakni penyebarluasan data seperti tangkapan layar yang berisi identitas mahasiswa dan nomor telepon alumni serta ada beberapa video yang menyertakan data agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu, data yang didapat melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Statistik dan Persandian, dan beberapa staff di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam melindungi data pribadi menggunakan system firewall sudah sangat optimal, dan juga dengan menyebarkan beberapa media online dan juga melakukan sosialisasi dengan beberapa masyarakat. Tindakan-tindakan yang dijalankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam melindungi dan menjaga data pribadi masyarakat sudah mempertimbangkan beberapa hal yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Serta menyebarkan media-media online ataupun offline dan melaksanakan sosialisasi yang sesuai dengan ajaran Islam.
Shadow state dalam pemerintahan daerah di Indonesia perspektif Maslahah Mursalah Farisa Aulia; Sheila Kusuma
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shadow state merupakan sebuah relasi yang didasarkan pada transaksional. Pelapukan fungsi dari institusi formal negara bersamaan dengan krisis ekonomi yang serius serta adanya tekanan dari lembaga internasional untuk melakukan reformasi telah mendorong para penyelenggara negara untuk membangun aliansi dengan elemen-elemen dalam masyarakat utamanya para peingusaha guna meindapatkan keuntungan ekonomi dan politik jangka pendek melalui mekanisme I informal market. Seharusnya praktek shadow state ini tidak pernah muncul karena Undang-Undang tidak membenarkan adanya Shadow State. Shadow state juga berkonotasi negatif bagi pemerintahan, khususnya pemerintahan negara kesatuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative atau bisa disebut juga penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari peneilitian ini menunjukkan bahwa Shadow state digerakkan oleih hukum yang tidak tertulis, senantiasa berubah menurut selera pemerintah dan kepentingan pengusaha. Keberadaan shadow state yang belum memiliki regulasi secara khusus dalam memberantas keberadaan mereka mengingat banyaknya kepentingan dari aktor bayangan tersebut menjadikan kekosongan hukum yang tidak mampu menjawab tantangan zaman. Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadits atau ijma‘ yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahata.
TRANSPARASI PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH Adriana Nurzella; Nur Jannani
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya anomali tehadap praktik hukum menjadi salah satu isu yang sering terjadi pada penerapan UUD yang berlaku di masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anggota BPD dipilih secara demokratis. Sebagaimana yang berlaku dalam peraturan anggota BPD dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pemilihanbakal calon angota BPD yang dipilih secara demokratis. Jenis tulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris (Law Field Reseach ). Yuridis Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Hasil dari tulisan ini yaitu, 1) Transparasi pemilihan anggota BPD di Desa Pleret belum terlaksana secara optimal berdasarkan pasal 56 ayat (1) pemilihan anggota BPD tidak berjalan demokratis yang mengarah pada ketransparasian karena kurangnya sosialisasi tentang lembaga BPD kepada masyarakat Desa Pleret. 2) Pemilihan anggota BPD persepektif siyasah dusturyiyah penerapannya pada desa Pleret dan Desa Parasrejo sudah sesuai dimana ditinjau dari beberapa hal yaitu pengisian anggota BPD boleh dilakukan sebagaimana banyaknya jumlah dan keterwakilan ahlul halli wal aqdi. Kemudian mekanisme pegangkatan calon anggota BPD hukumnya boleh dilakukan sebagaimana prinsip musyawarah yang dalam pemilihannya dipilih dengan mekanisme musyawarah mufakat sesuia surah Asy-Syura Ayat 38.
Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fikih Lingkungan Alfian Prasetyo Wibowo; Jundiani Jundiani
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Madiun dalam membuang sampah masih tidak pada tempatnya dan tidak memilahnya, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga seperti sampah anorganik dan organik, sehingga harus ada tindakan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dalam menangani pencemaran lingkungan hidup Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan Fikih Lingkungan di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan TPA Winongo. Sumber data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian 1). Dalam hal ini Kota Madiun untuk menangani pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga telah melakukan pengelolaan sampah dengan cara pengurangan dan penanganan sampah. Dan upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dalam menangani Pengelolaan Sampah di Kota Madiun telah menjalankan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Fikih Lingkungan. 2). Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan akibat sampah sudah mengacu pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2018.
KETERWAKILAN MUSLIMAT NU KABUPATEN PASURUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD PERSPEKTIF AHLU AL-HALLI WA AL-AQDI Muflichah Urbananda; Irham Bashori Hasba
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai keterwakilan Muslimat NU dalam politik di Kabupaten Pasuruan yang dianalisis dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif sebanyak 30%. Selain penganalisisan berdasarkan hukum positif dan juga akan dilakukan analisis dengan perspektif konsep Ahlu al-Halli wa al-Aqdi. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis keterwakilan Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dalam pencalonan anggota DPRD berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2019. 2) untuk mengetahui dan menganalisis konsep Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dalam keterwakilan Muslimat NU dalam Pemilu 2019. Penlitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di kantor Muslimat NU Kabupaten Pasuruan dan KPU Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya keterwakilan Muslimat NU dalam politik di Kabupaten Pasuruan terutama dalam pencalonan legislatif hanya sebanyak 2% karena beberapa faktor. Untuk perspektif konsep Ahlu al-Halli wa al-Aqdi yang memiliki kesamaan tugas dan wewenang seperti lembaga legislatif di Indonesia tidak pernah menyebutkan secara spesifik mengenai jenis kelamin yang bisa menjadi wakil rakyat, sehingga perempuan juga diperbolehkan menjadi wakil rakyat akan tetapi harus memiliki kelayakan untuk menjadi anggota legislatif.
Analisis Regulasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 Tentang Srt Dan S3rt Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda Mohamad Sahroni; Teguh Setyobudi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan wilayah pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan pihak ketiga serta partisipasi masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pelaksanaannya. Pemerintah Kota Tegal mengatur pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan menggukan Pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang menggunakan data primet, sekunder, dan website. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mendesripsikan pengelolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh pemerintah daerah Kota Tegal di desa Pesurungan Lor. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengurangan SRT dan S3RT di Kota Tegal berdasarkan peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 Pasal 17 masih terbatas pada pembatasan timbulan sampah saja, adapun pendauran ulang sampah dan pemanfaaatan kembali sampah masih jauh diharapkan atau belum optimal. Tinjauan Maqashid Syariah Jasser Auda terhadap pengurangan sampah dikelurahan pesurungan lor Kecematan Margadana Kota Tegal masih belum memenuhi kreteria yang di tentukan Maqashid Syariah.
Mewujudkan Pemilu Berintegritas melalui Optimalisasi Peran Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Yayuk Whindari; Lintang Nabila Ain Salma
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Bawaslu adalah karakteristik khas Indonesia, di mana Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk untuk mengawasi tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima pengaduan, dan menangani pelanggaran administrasi serta pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah: (1) Standar komponen pemilu yang berintegritas, dan (2) Peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berintegritas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk memperoleh hasil penelitian yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam metode ini, digunakan dua pendekatan yaitu status approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemilu yang demokratis tidak menjamin terselenggara pemilu yang berintegritas pula. Berdasarkan teori kepastian hukum, peran Badan Pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berintegritas sangat penting. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu meliputi pemuktahiran data pemilih, pencalonan, dana kampanye, pemungutan, perhitungan serta rekapitulasi hasil, bahkan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, hingga proses penyelesaian sengketa

Page 14 of 14 | Total Record : 137

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 3 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2019) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue