Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Tunas Agraria

JTA
Website

Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

ISSN : - EISSN : 26229714 DOI : https://doi.org/10.31292/jta

Core Subject : Social,

Social Sciences

Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 170 Documents

8 9 10 11 12

Konsolidasi Tanah Untuk Optimalisasi Tanah Pertanian Berskala Kecil (Studi Kasus Di Kota Salatiga) Hadi Arnowo
Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Pelaksanaan konsolidasi tanah di Kota Salatiga pada tahun anggaran 2018 terletak di Kelurahan Kauman Kidul. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji manfaat konsolidasi tanah untuk optimalisasi tanah pertanian berskala kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan hasil yang diperoleh dan menganalisisnya dengan peraturan mengenai konsolidasi tanah. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi dan data sekunder berupa data tekstual dan data spasial dari Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Kesepakatan dari peserta program konsolidasi tanah bahwa sumbangan tanah untuk pembangunan yang utama berupa pelebaran dan pembangunan jalan lingkungan serta peningkatan teknis jaringan irigasi. Sedangkan hasil sumbangan yang masih tersisa berupa persil tanah digunakan untuk pembangunan penunjang agrowisata seperti pusat kuliner dan tempat istirahat, pos pengamanan, kandang ternak bersama, area parkir, gazebo dan embung. Implementasi desain konsolidasi tanah di lapangan tidak mengalami hambatan karena sudah sesuai dengan kehendak masyarakat. Dampak positif dari terlaksananya konsolidasi tanah adalah masyarakat petani termotivasi untuk tetap mengusahakan lahan pertanian dan sekaligus membangun agrowisata yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Efektivitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Damar Sagari; Mujiati Mujiati
Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Modernisasi pelayanan pertanahan merupakan keniscayaan agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara cepat, tepat, dan efektif. Kementerian ATR/BPN mewujudkan tuntutan tersebut salah satunya melalui pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik (HT-el) yang wajib diterapkan oleh seluruh Kantor Pertanahan mulai tanggal 8 Juni 2020. Berdasarkan hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menyelenggarakan layanan HT-el sejak Januari 2020 untuk mempermudah mitra Kementerian ATR/BPN dalam memperoleh pelayanan secara online. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Layanan HT-el serta faktor pendukung dan penghambat Layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Metode kualitatif untuk menguraikan efektivitas layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Hal itu dimaksudkan agar permasalahan yang terindikasi dapat menurunkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat dapat diperbaiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memperoleh respons yang baik. Efektivitas layanan tersebut tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam Reza Nur Amrin; Anan Haji Imantaka; Enny Tatagelo Narince Yanengga; Gita Cahyani Maulida
Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat selama tahun 2020 telah terjadi bencana sebanyak 4.650 bencana di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan selain memakan korban jiwa adalah kerugian atas harta benda yang dimiliki, termasuk tanah. Kondisi fisik bidang tanah dapat berubah, bergeser, bahkan musnah yang dapat menjadikan kepastian hukum dari kepemilikan hak atas tanah menjadi hapus. Tulisan ini membahas status hukum hak atas tanah yang terkena bencana alam. Metode penelitian yang digunakan metode normatif dengan pendekatan ilmu hukum dalam menyelesaikan masalah pertanahan terkait status hak atas tanah yang terdampak karena bencana. Status hukum hak atas tanah yang terkena bencana gempa bumi adalah tidak hapus. Hal ini karena objek tanah masih ada, tetapi perlu dilakukan rekonstruksi batas untuk mengembalikan batas bidang tanah. Pada kasus bencana abrasi, status hukum atas tanah adalah musnah karena tanah tersebut musnah pula. Kekuatan sertipikat hak tanggungan yang obyeknya musnah karena bencana alam adalah batal demi hukum. Hal tersebut disebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai dasar dari penerbitan sertipikat hak tanggungan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian yaitu suatu hal tertentu.

Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua Arif Rahmadi
Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Keberadaan masyarakat hukum adat yang hingga saat ini belum mendapatkan pengakuan melalui peraturan daerah menimbulkan ketidakpastian yang menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa pertanahan di berbagai wilayah di Papua. Berangkat dari kondisi tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan dan urgensi penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat terkait kebijakan pelayanan pertanahan di Papua. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi kasus dan analisis data kualitatif yang bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan tahapan meliputi 1) pengumpulan data; 2) analisis data; dan 3) penarikan kesimpulan dari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hingga saat ini belum ada kabupaten/kota di Papua yang telah menetapkan peraturan daerah tentang pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. Padahal, berbagai sengketa pertanahan disebabkan belum adanya kejelasan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Penetapan hak ulayat menjadi sangat penting untuk segera dilakukan karena 1) amanat UU Otsus; 2) dapat mengurangi sengketa pertanahan; 3) pendaftaran tanah pertama kali akan semakin mudah; dan 4) penetapan tersebut merupakan kebutuhan negara. Penulis menyarankan kepala daerah perlu menginternalisasi penetapan ini ke dalam visi misi dan memprioritaskan anggaran untuk pelaksanaannya serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait penelitian keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pemanfaatan Augmented Reality Dalam Membangun Sistem Informasi Pertanahan Pasca Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Dony Ferdiansyah Ferdiansyah; Eko Budi Wahyono; Sri Widodo
Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Penyajian informasi kepada masyarakat di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi pada revolusi industri 4.0 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan adanya media internet, sehingga dapat mengakses informasi lebih cepat dengan menggunakan smartphone. Kementerian ATR/BPN yang mengelola informasi tentang pertanahan, memiliki big data pertanahan yang besar pasca diadakannya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap sejak tahun 2017. Data tersebut harus mampu dikelola dengan baik untuk disajikan kepada masyarakat. Website berbasis WebGIS yaitu www.bhumi.atrbpn.go.id merupakan salah satu langkah dalam menyampaikan informasi pertanahan melalui tampilan pemetaan 2D. Masyarakat cukup kesulitan dalam membaca peta 2D. Hal ini menyebabkan informasi yang disajikan tidak tersampaikan dengan baik. Maka penelitian ini untuk melakukan rancang bangun aplikasi menggunakan teknologi augmented reality berbasis location-based service. Aplikasi tersebut akan dibangun melalui metode research and development dengan model prototyping. Informasi yang disajikan merupakan hasil superimposed dari dua layer yaitu persil bidang tanah dan informasi kepemilikan, jenis hak, NIB, penggunaan dan luas bidang tanah. Uji coba aplikasi tersebut dengan metode black box testing terhadap fungsionalitas aplikasi. Uji coba fungsionalitas aplikasi yang dibangun dilakukan oleh ASN dan PPNPN dari pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dengan menyebarkan 14 pertanyaan melalui kuesioner tertutup. Hasil dari pengujian aplikasi adalah aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan mampu menjadi salah satu sarana untuk menyajikan data pertanahan kepada masyarakat.

Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Sumatera Barat Adek Chandra
Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

: Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya. Keberadaan tanah ulayat hanya dibatasi sampai dengan pengakuan adanya tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, namun tidak mengatur lebih jelas tentang pendaftaran tanah, termasuk melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berdasarkan hal tersebut penelitian mengkaji kendala dan permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan PTSL, serta strategi Kantor Pertanahan dalam penyelesaian masalah tanah ulayat pasca kegiatan PTSL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pelaksanaan kegiatan PTSL pada objek ulayat menemui banyak kendala dan permasalahan pasca kegiatannya. Pluralisme hukum dalam pendaftaran tanah tidak terakomodir dalam Peraturan Menteri terkait PTSL. Peran Ninik Mamak dalam pendaftaran hak ulayat harus disinkronkan dengan beberapa kebijakan pemerintah agar terwujudnya pendaftaran tanah yang sejalan dengan tujuan pemerintah.

Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Fitra Alvian; Dian Aries Mujiburohman
Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Reforma agraria sejati dapat mengurangi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah serta mengurangi sengketa pertanahan, namun pada kenyataannya reforma agraria belum dapat terlaksana sesuai harapan yang dicita-citakan. Dengan kondisi tersebut, maka artikel ini mengkaji perkembangan pelaksanaan reforma agraria khususnya pada masa pemerintahan saat ini (Presiden Jokowi Widodo), dengan menggunakan metode library research, dan data sekunder sebagai analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria hanya dilakukan sebatas legalisasi aset dan redistribusi tanah, belum sampai pada mengurangi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah serta mengurangi sengketa pertanahan, hal ini disebabkan permasalahan terkait kepemimpinan, kelembagaan, peraturan, dan persediaan objek redistribusi tanah. Pelaksanaan reforma agraria dapat diwujudkan apabila ada political will dari pemerintah, dukungan dari lembaga legislatif, pemisahan kepentingan antara pejabat dan pebisnis, dukungan aparat penegak hukum, keterlibatan masyarakat, ketersediaan bahan yang dibutuhkan, dan persiapan yang optimal terkait pelaksanaan reforma agraria.

Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap Nadia Rahmawati
Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Dalam mewujudkan Indonesia lengkap terdaftar, dimulai dengan melakukan perbaikan kualitas data pertanahan dan di proses melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang pada akhirnya menuju pendaftaran desa lengkap. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan desa/kelurahan lengkap melalui PTSL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis kepustakaan yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penyempurnaan regulasi terkait PTSL setiap tahunnya sebagai proses perbaikan dan menutupi kekurangan dalam pelaksanaan PTSL, sehingga perencanaan yang terukur dan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis menyeluruh desa demi desa dengan pengukuran yang memanfaatkan aplikasi survei yang telah ada dan mengimplementasikan asas kontradiktur delimitasi dapat dilakukan simultan dengan peningkatan kualitas data melalui K4 dan dilanjutkan dengan validasi data pertanahan. Sekaligus untuk mengatasi beberapa hambatan-hambatan dengan klasterisasi permasalahan.

Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria Farah Ananda Resti; Harvini Wulansari
Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Reforma agraria merupakan proses penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Dalam menjalankan pelaksanaan reforma agraria maka dibentuklah Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran GTRA dalam menyukseskan kegiatan reforma agraria serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GTRA di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh merupakan hasil telaah yang berasal dari dokumen tertulis yaitu data laporan GTRA Tahun 2021 dan melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran GTRA dalam menyukseskan kegiatan reforma agraria yakni penataan aset dan penataan akses, pendataan TORA dan pengembangan akses, pencanangan Pilot Project Kampung reforma agraria. Dengan adanya Kampung Reforma Agraria, diharapkan dapat mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Adapun kendala yang dihadapi yaitu kondisi alam yang kurang mendukung kegiatan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, terbatasnya anggaran

Strategi Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Bukti Dari Gunung Sewu Geopark, Indonesia Rohmat Junarto; M. Nazir Salim
Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Knowing the successful development process of a region is important to make a benchmark to build a prosperous, advanced and independent society. The existence of the COVID19 virus pandemic situation requires adjustments to all aspects of life, including the existence of culturally independent villages. This study aims to study the innovations of Bejiharjo Village as an adaptation measure and survive the pandemic. This study uses a mix method with a triangulation approach to capture the wealth of rural areas and to describe community creativity in village development. The results showed that from a total of 20 hamlets in one village, they were unique in the form of tourism, creativity-arts, crafts/crafts and culinary arts. There are three hamlets that innovate through ecotourism and edu-tourism, two hamlets that are creative in the field of classical and modern art aesthetics, five hamlets that rely on local culinary arts with raw materials around the environment, 10 other hamlets by making traditions exist. Ecotourism and eco-creation that are based on local capabilities are an alternative to development and contribution to rural economic value. Local wisdom and the use of resources around the environment become the community's collective basis for sustainable village business management. This research crystallizes the steps in responding to the pandemic, namely mapping the potential and activities down to the village level, strengthening the ecotourism and eco-creative sectors, and increasing inclusive community participation. Abstrak Mengetahui keberhasilan atau hambatan dalam proses pembangunan perdesaan adalah penting untuk menjadikannya tolak ukur mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Pemberlakuan berbagai kebijakan akibat situasi pandemi COVID-19 meniscayakan masyarakat kehilangan pekerjaan, menderita kemiskinan, kegiatan ekonomi mengalami kontraksi, bahkan berhenti produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari strategi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bejiharjo terhadap basis ekonominya sebagai langkah penanggulangan kemiskinan atau pun pandemi. Penelitian ini menggunakan mix method dengan pendekatan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekowisata dan eko-kreatif yang berpijak pada kemampuan lokal mampu memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat, yaitu: pangan, papan, dan sandang. Sektor pertanian menjadi basis ekonomi masyarakat desa untuk bertahan dari pandemi, seiring menurunnya pendapatan mereka karena terhentinya kegiatan industri wisata atau pun jasa. Kearifan lokal dan pemanfaatan sumber daya di sekitar lingkungan menjadi basis kolektif masyarakat desa untuk pemulihan dan keberlanjutan pengelolaan usaha desa. Penelitian ini menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan yang produktif terhadap sumber daya alam dan buatan mampu meningkatkan pendapatan, menjalankan roda perekonomian dan menciptakan kemandirian desa.

Page 10 of 17 | Total Record : 170

8 9 10 11 12

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dian Aries Mujiburohman

Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id

Phone
+62274-587239

Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id

Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dian Aries Mujiburohman

Contact Email tunasagraria@stpn.ac.id

Phone +62274-587239

Journal Mail Official tunasagraria@stpn.ac.id

Editorial Address Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dian Aries Mujiburohman

Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id

Phone
+62274-587239

Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id

Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA