cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id
Phone
+62274-587239
Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Tunas Agraria
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : -     EISSN : 26229714     DOI : https://doi.org/10.31292/jta
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 178 Documents
 9   10   11   12   13 
Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di kabupaten Wonosobo Ainun Dwi Rahayu; Reza Nur Amrin
Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v5i3.182

Abstract

The land acquisition for the Bener Dam is carried out as a government project to control water resources and increase the local economy. The analysis is needed to identify stakeholders for a fairer land acquisition mechanism. The purpose of the research is to identify and map stakeholders in the land acquisition process for constructing the Bener Dam in Wonosobo Regency. Data collection was carried out through interviews and direct observation in the field and then analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that there were 17 (seventeen) stakeholders divided into 4 (four) quadrants, namely: subject; key players; supporters, and other followers. The roles of stakeholders in the land acquisition activities are policymakers, planners, coordinators, facilitators, implementers, and mediators. The success of land acquisition for development in the public interest is depend on the ability of stakeholders to work together.
Optimalisasi migrasi dan pembaharuan data pertanahan dalam komputerisasi pertanahan di kabupaten Banyuasin Salindri Riana Dewi; Harvini Wulansari; Antonio Tilman; Rio Teguh Santoso
Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v5i3.184

Abstract

Peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu tujuan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data-data pertanahan yang semula berada pada kelompok KW 4, 5, dan 6 ditingkatkan kualitasnya menuju KW 1 dan KW 2 melalui program Kluster 4 (K4). Kendala pada kantor pertanahan Banyuasin dalam pelaksanaan K4 adalah masih ada peta analog yang disimpan di kantor induk yaitu kantor pertanahan kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan validitas hasil kegiatan. Melalui metode penelitian campuran bertahap (sequential mix method) didapatkan hasil bahwa strategi digitasi peta yang diterapkan di Kantor Pertanahan Banyuasin tepat adanya. Upaya percepatan untuk pembenahan K4 ini tentunya membutuhkan keterlibatan pemerintah desa dalam tahap pelaksanaannya. Hal ini dapat dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih dan terbitnya sertifikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Selain itu upaya ini tentunya mampu mempercepat terwujudnya desa/kelurahan lengkap sebagai basis data spasial dengan skala besar di Indonesia.
Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah Lisnadia Nur Avivah; Sutaryono Sutaryono; Dwi Wulan Titik Andari
Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v5i3.186

Abstract

To ensure legal certainty of land rights, land registration activities are carried out which are a series of land administration activities in collecting and processing physical and juridical data. The purpose of this study is to analyze the importance of the first land registration. The research method uses a normative juridical with a statutory approach. The results of this study indicate that to increase public interest in registering their land is to socialize about the benefits of the importance of land registration held by the government and non-government institutions. The reluctance of the community to register their land is caused by their assumptions about several things, namely the difficult procedure, the high costs associated with the taxes paid, the registration process is long and tends to be considered convoluted. It is necessary to disseminate more complete, clear and massive information about the importance of guaranteeing legal certainty over land right.
Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap Arif Winarso; Priyo Katon Prasetyo; R. Deden Dani Saleh
Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v5i3.191

Abstract

Program akses reform ini dilaksanakan terhadap tiga puluh petani melalui pengembangan padi organik yang melibatkan Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LWMUI), Universitas Jenderal Soedirman, dan Universitas Tadulako. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akses reform di desa Rawajaya melalui pengembangan padi organik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Desa Rawajaya menjadi obyek bantuan bibit dalam rangka pengembangan padi organik. Pengembangan padi organik dapat dikatakan berhasil apabila bentuk pemasaran yang dilakukan  tepat sasaran, namun pelaksanaan akses reform di desa Rawajaya belum berhasil, ada dua tahapan yang belum optimal yaitu tahapan penyuluhan yang berakibat pada program akses reform tidak berjalan lancar dan tahapan evaluasi mengenai tindak lanjut dari pengembangan padi organik. Terjadi gagal panen menyebabkan pendapatan petani tidak mengalami peningkatan. Tidak adanya peningkatan perekonomian akhirnya membuat perpecahan pada kelompok tani penerima akses reform.
Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah “Gula Aren Semut” melalui program sertipikasi hak atas tanah di kabupaten Sinjai Aulia Hidayati; Kurnia Rheza Adinegoro
Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v5i3.192

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana kebermanfaatan kegiatan legalisasi asset berupa tanah yaitu melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap. Selain untuk menjamin kepastian hak atas tanah masyarakat, fungsi sertipikat tanah salah satunya yaitu berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat. Sertipikat hak atas tanah dapat sebagai salah satu akses dalam memperoleh dana. Sertipikat hak atas tanah dapat membuka akses ekonomi rakyat untuk memperoleh modal usaha. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai, dengan subyek penelitian kegiatan UMKM Gula Aren di desa Bonto Sinala . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara melihat pelaksanaan pemberdayaan UMKM dimulai dari persiapan sampai dengan tahap pelaksanaannya. Hasil penelitian menujukan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan status ekonomi sosial masyarakat dengan melibatkan stakeholder dengan cara mendampingi petani gula aren semut.
Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong dan mengangkat ekonomi kerakyatan dengan sertipikasi tanah Supadno Supadno; Rohmat Junarto
Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v5i3.193

Abstract

Kedaulatan ekonomi menjadi penting oleh setiap lapisan masyarakat dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun demikian, penguatan jaminan kepastian hukum tanah dan keterbatasan akses permodalan, sebagai landasan berusaha mereka, masih menyisakan persoalan. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan solusi atas segenap persoalan pendaftaran tanah dalam memberikan jaminan kepastian hukum tanah dan mempermudah akses permodalan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu mengadopsi pendekatan tinjauan literatur sistematis yang dipadukan melalui diskusi informal dengan informan kunci serta memanfaatkan pengalaman peneliti. Hasil penelitian menyebutkan beragam permasalahan seperti duplikasi kepemilikan atas keberagaman dasar pembuktian hak atas tanah, perbedaan kondisi sosial ekonomi setiap lapisan masyarakat, masih signifikannya subjek dan objek atas tanah yang belum berkekuatan hukum, perlu segera diupayakan solusinya. Kajian ini menawarkan beberapa rekomendasi solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain: dengan forensik kadaster untuk menuju desa lengkap, membangun ekonomi kerakyatan, menyederhanakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah dengan perbaikan peraturan perundangan dan pendekatan gotong royong. Pada akhirnya, program sertipikasi tanah dapat menjadi salah satu kunci dalam menentukan keberlanjutan usaha yang dilakukan di atas maupun di bawah tanah agar tercipta keamanan, keadilan dan kesejahteraan sosial.
Generasi baru petani wirausaha: Dinamika petani kecil dalam pertanian global Dwi Wulan Pujiriyani
Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v5i3.195

Abstract

Debat mengenai petani kecil menunjukkan bahwa mereka menjadi bagian dari sistem sosial ekonomi politik yang besar yang selalu harus bernegosiasi dan dipaksa beradaptasi. Tulisan ini akan membahas mengenai dinamika petani kecil dalam konteks eksistensinya di tengah perubahan yang ada serta situasi petani kecil ketika dihadapkan dengan mode pertanian wirausaha yang menjadi bagian dari tipe pertanian modern. Metode penelitian dilakukan dengan kajian pustaka model konseptual. Fokus utama analisis data adalah pada perkembangan mode pertanian di tingkat global untuk kemudian melihat perubahan-perubahan yang terjadi di tataran petani kecil dengan membandingkan contoh-contoh yang ditemukan dalam sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani kecil masih ada baik dalam bentuknya yang murni maupun yang terhibridisasi. Transformasi petani kecil tidak serta merta mengisyaratkan bahwa petani kecil sudah menghilang. Ketika dihadapkan dengan mode pertanian Industrial ataupun pertanian wirausaha, petani kecil meresponsnya secara beragam. Generasi muda adalah bagian dari generasi petani kecil yang lebih adaptif dengan tren pertanian global. Jika pertanian global disebut sebagai pertanian modern dan esensi pembangunan pertanian adalah mentransformasikan dari yang belum atau tidak modern ini menjadi modern, maka generasi muda petani kecil inilah yang akan menjadi bagian dari pembangunan pertanian tersebut.
Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah Adiningsih, Dyah Fitriani; Sutaryono, Sutaryono; Wahyuni, Wahyuni
Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i1.198

Abstract

The Online Single Submission Risk Basic Approach (OSS RBA) is an instrument owned by the government in realizing the ease of doing business, especially licensing. One of the licensing classifications referred to is the (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) (KKPR). The implementation of KKPR licensing experienced many obstacles. This paper aims to find out the OSS RBA work system in implementing business licensing through (Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang) (PKKPR) scheme that applies and compares the Spatial Planning instrument (RTR) as the sole reference used. This study uses a qualitative descriptive analytical method based on observation with a case study approach. The results of this study indicate that: (1) The implementation of PKKPR services through the OSS RBA system in Pati Regency has been running according to public service standards; (2) Obstacles encountered in Land Technical Considerations in PKKPR services for business at the Pati Regency Land Office are the occurrence of an asynchronous upload data at OSS RBA with the data required for PTP services; (3) PTP services are still carried out manually and separately from the KKPR system. Online Single Submission Risk Basic Approach (OSS RBA) merupakan instrumen yang dimiliki pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berusaha khususnya pengurusan perizinan. Salah satu klasifikasi perizinan yang dimaksud adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Pelaksanaan perizinan KKPR mengalami banyak kendala. Naskah ini bertujuan untuk mengetahui sistem kerja OSS RBA dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui skema Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha serta membandingkan instrumen Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan tunggal yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif analitis berdasarkan observasi dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pelayanan PKKPR Berusaha melalui sistem OSS RBA di Kabupaten Pati sudah berjalan sesuai standar pelayanan publik; (2) Kendala yang dihadapi pada Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Pelayanan PKKPR Berusaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati adalah terjadi ketidaksinkronan antara data upload di OSS RBA dengan data yang dibutuhkan pada pelayanan PTP; (3) Pelayanan PTP masih dilakukan secara manual dan terpisah dari sistem KKPR.
Analisis perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi perumahan di kota Padang Panjang Monsaputra, Monsaputra
Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i1.200

Abstract

Based on data from the Land Office of Padang Panjang City in 2016 and 2010 there was a decrease in the number of paddy fields by 42.5 hectares, while settlements increased by 52.9 hectares. The purpose of this study was to see changes in the use of agricultural land into settlements, the spatial pattern of residential land in the 2010-2019 period and to determine the direction of settlement development. Analysis of land use change was carried out by overlaying land use maps in 2010 and 2019, after which an analysis was carried out by creating a buffer against the road. To find out the spatial pattern of land use change in the 2010-2019 period, the Nearest Neighbor (ANN) analysis was carried out. To determine the direction of settlement development, an analysis of the concentration of settlements was carried out in 2010 and 2019 using the centroid point. The results showed that Pasar Baru Village was the area that experienced the highest percentage of land conversion, which was 46%. The majority of these conversions occur at a low population density of 67% and on a road buffer within 50 meters of 64.47%. The spatial pattern of residential land in the 2010-2019 period in the City of Padang Panjang is clustered. The results of the analysis of the direction of settlement development showed that there was a shift in the direction of the settlement to the southeast as far as 300 meters. Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang pada tahun 2016 dan 2010 terjadi penurunan jumlah lahan sawah sebanyak 42,5 Ha, sedangkan pemukiman mengalami peningkatan 52,9 Ha. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi pemukiman, pola spasial lahan permukiman pada periode 2010-2019 dan untuk mengetahui arah pengembangan pemukiman. Analisis perubahan penggunaan tanah dilakukan dengan overlay peta penggunaan lahan  tahun 2010 dan 2019, setelah itu dilakukan analisis dengan membuat buffer terhadap jalan. Untuk mengetahui pola spasial perubahan penggunaan lahan pada periode 2010-2019 dilakukan dengan Analysis Nearest Neighbor (ANN). Untuk mengetahui arah pengembangan pemukiman dilakukan analisis pemusatan pemukiman pada tahun 2010 dan 2019 menggunakan titik centroid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Pasar Baru adalah wilayah yang mengalami persentase konversi lahan paling tinggi yaitu sebesar 46 %. Konversi tersebut mayoritas terjadi pada kepadatan penduduk yang rendah yaitu sebesar 67 % dan pada buffer jalan berjarak 50 meter sebesar 64,47 %. Pola spasial lahan permukiman pada periode 2010- 2019 di Kota Padang Panjang berkerumun (clustered). Hasil analisis arah pengembangan pemukiman diperoleh hasil terjadi pergeseran arah pemukiman ke arah tenggara sejauh 300 meter.
Politik hukum pendaftaran tanah elektronik pasca undang-undang cipta kerja Tetama, Androvaga Renandra
Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i1.201

Abstract

Implementation of electronic land registration as a form of efficiency, transparency, and accountability in providing public services to the community. So, the purpose of this study is to analyze the legal politics of the electronic land registration system from a regulatory perspective after the publication of the job creation act. The method used is normative legal research with a statutory regulation approach. The results of the study show that after the publication of the job creation act, one of the goals is to reduce overlapping regulations and conflicting norms, which are not achieved, and even become complicated at the implementation level. If there is disharmony between regulations governing electronic land registration, synchronization of regulations is a necessity. Electronic certificates as the final product of land registration as an embodiment of certainty and protection of land have strong, valid, and irrefutable evidence, according to the size of the area and boundaries, and even become valid evidence in court proceedings. The quality of good land data as a measure of the success of electronic land registration has positive sides including efficiency, cheaper land services, accountability, and accessibility.   Implementasi pendaftaran tanah elektronik sebagai wujud efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan layanan publik kepada masyarakat. Maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis politik hukum sistem pendaftaran tanah elektronik dari sisi regulasi setelah terbitnya undang-undang cipta kerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca terbitnya undang-undang cipta kerja salah satunya tujuannya adalah mengurangi tumpang tindih regulasi dan konflik norma tidak tercapai, bahkan menjadi keruwetan sendiri dalam tataran pelaksanaannya. adanya disharmoni di antara regulasi yang mengatur pendaftaran tanah elektronik, maka sinkronisasi regulasi merupakan sebuah keniscayaan. Sertifikat elektronik sebagai produk akhir pendaftaran tanah sebagai mewujudkan kepastian dan perlindungan atas tanah memiliki bukti yang kuat, valid dan tidak terbantahkan, sesuai ukuran luas dan batas-batasnya, bahkan menjadi alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Kualitas data pertanahan yang baik sebagai tolak ukur keberhasilan pendaftaran tanah elektronik yang memiliki sisi positif diantarnya efisiensi, layanan pertanahan lebih murah, akuntabilitas dan aksesibilitas.

Page 11 of 18 | Total Record : 178

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria More Issue