cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id
Phone
+62274-587239
Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Tunas Agraria
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : -     EISSN : 26229714     DOI : https://doi.org/10.31292/jta
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 178 Documents
 14   15   16   17   18 
Tren Penelitian Penatagunaan Tanah dalam Kebijakan Pertanahan: Analisis Bibliometrik dari Perspektif Negara Berkembang Utomo, Dani Lukmito
Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i3.477

Abstract

This study aims to map scientific trends and global collaboration dynamics in land use studies in land policy, with a focus on developing countries. Using a bibliometric approach to 124 Scopus-indexed scientific articles during the period 2015–2025, the analysis was conducted using the Bibliometrix package in R Studio software. The results show a significant increase in the number of publications, especially since 2020, but this trend has not been accompanied by a commensurate increase in scientific impact. The most prominent central themes include “land management,” “land tenure,” and “land use planning,” while interdisciplinary approaches linking land issues to climate change and sustainable development continue to strengthen. Countries such as the Netherlands and Ethiopia dominate scientific production and collaboration, reflecting the strengthening involvement of the Global South in the global land discourse. A systematic synthesis of 17 selected articles identified three priority research agendas for further study: analysis of polycentric governance models that synergize various systems and actors; causal measurement of the impacts and trade-offs between land certification programs, food security, and ecosystem integrity; and economic-political studies of geospatial technologies to prevent new forms of digital land grabbing. These research agendas are expected to facilitate the transition from mere land administration to transformative, adaptive, and equitable land governance for developing countries.   Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren keilmuan dan dinamika kolaborasi global dalam studi penatagunaan tanah dalam kebijakan pertanahan, dengan fokus pada negara berkembang. Menggunakan pendekatan bibliometrik terhadap 124 artikel ilmiah terindeks Scopus selama periode 2015–2025, analisis dilakukan dengan menggunakan Bibliometrix package pada perangkat lunak R Studio. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi, terutama sejak 2020, namun tidak diikuti oleh peningkatan dampak ilmiah yang sebanding. Tema sentral yang paling menonjol meliputi “land management”, “land tenure”, dan “land use planning”, sementara pendekatan lintas disiplin yang mengaitkan isu tanah dengan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan terus menguat. Negara-negara seperti Belanda dan Etiopia tampil dominan dalam produksi dan kolaborasi ilmiah, mencerminkan penguatan keterlibatan Global South dalam wacana pertanahan global. Sintesis sistematis dari 17 artikel terpilih mengidentifikasi tiga agenda riset prioritas lanjutan: analisis model tata kelola polisentris yang menyinergikan berbagai sistem dan aktor, pengukuran secara kausal dampak dan trade-off antara program sertifikasi lahan, ketahanan pangan, dan integritas ekosistem, dan studi ekonomi-politik teknologi geospasial untuk mencegah jenis baru perampasan tanah secara digital. Agenda riset tersebut diharapkan dapat memfasilitasi transisi, dari hanya sekadar administrasi pertanahan, menjadi tata kelola pertanahan yang transformatif, adaptif, dan berkeadilan bagi negara berkembang.
Penggunaan Tanah di Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kesesuaiannya Terhadap Rencana Tata Ruang Kota Ambon 2011 – 2031 Tehupeiory, Sjane Florence; Siahaya, Willem Anthony; osok, rafael
Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i3.478

Abstract

This study aims to evaluate the suitability of land use and availability with the 2011–2031 Ambon City Spatial Plan (RTRW). The methods used include spatial analysis of land use based on 2025 drone imagery, field surveys, and overlays with the RTRW map. The analysis results show that the level of land use suitability varies significantly across regions. Waiheru and Negeri Halong villages showed high levels of suitability, at 68.63% and 54.25%, respectively, while Passo Village had the highest non-suitability at 8.36% due to development pressures, land conversion, and weak spatial planning controls. Latta Village even recorded very low suitability, only 3.39%. Non-suitability generally occurs in border areas, dense settlements, and green spaces converted for other uses. This study recommends the need to strengthen spatial monitoring institutions, update the RTRW to be more responsive to local dynamics, integrate accurate spatial data, and control development in areas with high pressure. These strategies are critical for preserving ecological balance and sustainable spatial use in the periphery of Ambon City.   Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan dan ketersediaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon 2011–2031. Metode yang digunakan meliputi analisis spasial terhadap penggunaan tanah berdasarkan citra drone tahun 2025, survei lapangan, serta overlay dengan peta RTRW. Hasil analisis menunjukkan tingkat kesesuaian penggunaan tanah sangat bervariasi antar wilayah. Desa Waiheru dan Negeri Halong menunjukkan tingkat kesesuaian tinggi, masing-masing sebesar 68,63% dan 54,25%, sedangkan Desa Passo memiliki ketidaksesuaian tertinggi sebesar 8,36% akibat tekanan pembangunan, alih fungsi lahan, dan lemahnya pengendalian tata ruang. Desa Latta bahkan mencatat kesesuaian sangat rendah, hanya 3,39%. Ketidaksesuaian umumnya terjadi pada kawasan sempadan, permukiman padat, dan ruang hijau yang dikonversi untuk fungsi lain. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan pengawasan ruang, pembaruan RTRW yang lebih responsif terhadap dinamika lokal, integrasi data spasial yang akurat, serta pengendalian pembangunan di wilayah dengan tekanan tinggi. Strategi ini penting untuk menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan pemanfaatan ruang di kawasan pinggiran Kota Ambon.
Kesiapan Masyarakat Dalam Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Putri, Bahar Trianindha; Salim, M. Nazir; Pujiriyani, Dwi Wulan
Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i3.479

Abstract

The implementation of the Agrarian Reform Access Arrangement (PARA) program often faces a variety of responses from the community, ranging from support to rejection. The success of this program depends on the readiness of the community as the main subject in the implementation of the program. The purpose of this research is to analyze the level of community readiness in the implementation of the PARA program in Krikilan Village, Kalijambe District, Sragen Regency. The method used is a mixed-methods approach with the Community Readiness Model, which measures community readiness through five dimensions: community knowledge, leadership, community attitudes, community understanding, and local resources. The results of the study indicate that the leadership dimension has the highest score of 4.2, which is classified as a high level of ownership. Meanwhile, the community knowledge dimension has a score of 3.4, which is classified as a low level of awareness and falls into the lowest score category. The role and support of leaders in implementing the PARA program play an important role in increasing community readiness. The factors hindering community readiness in Krikilan Village include the fact that the community has not fully participated in the series of activities organized. This indicates that the level of community readiness in Krikilan Village has not yet reached its full potential.   Implementasi program Penataan Akses Reforma Agraria seringkali dihadapkan pada beragamnya respons masyarakat, mulai dari dukungan hingga penolakan. Keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan masyarakat sebagai subjek utama dalam pelaksanaan program. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat kesiapan masyarakat dalam pelaksanaan program PARA di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan pendekatan Community Readiness Model, yang mengukur kesiapan masyarakat melalui lima dimensi yaitu pengetahuan masyarakat, kepemimpinan, sikap masyarakat, pemahaman masyarakat dan sumber daya lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kepemimpinan memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 4,2 yang termasuk pada tingkat rasa kepemilikan yang tinggi. Sementara dimensi pengetahuan masyarakat memiliki skor 3,4 yang termasuk pada tingkat tidak ada kesadaran dan termasuk dalam kategori skor terendah. Peran dan dukungan pemimpin dalam melaksanakan program PARA memiliki peran penting untuk meningkatkan kesiapan masyarakat. Adapun faktor yang menghambat kesiapan masyarakat Desa Krikilan yakni masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam rangkaian kegiatan yang diadakan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan masyarakat Desa Krikilan belum maksimal.
Dualisme Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta Supama, Yohanes; Imbiri, Antonius
Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i3.480

Abstract

This study aims to examine the dualism of legal arrangements in village land management in the Special Region of Yogyakarta, particularly due to differences in norms between the Basic Agrarian Law and the Special Region of Yogyakarta Law. The main focus of the study is on the legal status of village land that was previously certified in the name of the village government but was later claimed as belonging to the sultanate or duchy based on the provisions of the special rights. This study uses a normative juridical method with a historical approach and regulatory comparison and examines the relationship between national regulations, regional regulations, and applicable legal principles. The results of the study indicate that there is a lack of synchronization in terms of the subject of rights, the status of rights, and the legalization mechanism for village land, which has an impact on legal uncertainty at the village level. In addition, the determination of the sultanate and duchy as the subjects of land ownership rights without a mechanism for releasing them from the village government is considered contrary to the principles of non-retroactivity and lex superior. The conclusion of this study is that regulatory harmonization is needed to ensure legal certainty and justice for village communities without ignoring the recognition of regional special rights.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan dualisme pengaturan hukum dalam pengelolaan tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya akibat perbedaan norma antara Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus utama kajian adalah pada status hukum tanah desa yang sebelumnya telah disertipikatkan atas nama pemerintah desa, namun kemudian diklaim sebagai milik Kasultanan atau Kadipaten berdasarkan ketentuan keistimewaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan perbandingan peraturan, serta menelaah keterkaitan antara peraturan nasional, peraturan daerah, dan asas-asas hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksinkronan dalam hal subjek hak, status hak, dan mekanisme legalisasi tanah desa, yang berdampak pada ketidakpastian hukum di tingkat desa. Selain itu, penetapan Kasultanan dan Kadipaten sebagai subjek hak milik atas tanah tanpa mekanisme pelepasan hak dari pemerintah desa dinilai bertentangan dengan asas non-retroaktif dan prinsip lex superior. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dibutuhkan harmonisasi regulasi yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat desa tanpa mengabaikan pengakuan terhadap keistimewaan daerah.
Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia Tandori, Tandori; Supriyanto, V. Hari
Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i3.483

Abstract

This research analyzes the juridical dialectic between customary law (hukum adat) and national land law in Indonesia, examining the contradictions in the Supreme Court's jurisprudence on customary land rights (hak ulayat) and the conceptual shift towards communal rights (hak komunal) in legislative reforms. Utilizing a normative juridical approach, this study compares legal texts and analyzes court decisions to map the tensions between substantive recognition and legal formalism. The findings reveal that the jurisprudence of the Supreme Court is ambivalent: progressive in adat family law, yet highly formalistic in land disputes, where state-issued formal titles consistently override the historical claims of indigenous communities. Meanwhile, the legislative shift to the "communal rights" concept is identified as a pragmatic attempt to provide legal certainty, but it risks reducing the complex, sovereign hak ulayat to a narrow, collective private property right, thereby erasing customary governance authority. The study concludes that neither the judicial nor the legislative pathway has successfully resolved this legal dualism; instead, they perpetuate it in new forms. The result necessitates a paradigm shift towards a more substantive recognition of customary law within the national legal framework to achieve genuine agrarian justice.   Penelitian ini menganalisis dialektika yuridis antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional di Indonesia, dengan mengkaji kontradiksi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai hak ulayat dan pergeseran konseptual menuju hak komunal dalam reformasi legislatif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini membandingkan teks hukum dan menganalisis putusan-putusan pengadilan untuk memetakan ketegangan antara pengakuan substantif dan formalitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung bersifat ambivalen: progresif dalam hukum keluarga adat, namun sangat formalistik dalam sengketa pertanahan, di mana bukti kepemilikan formal negara seringkali mengalahkan klaim historis masyarakat adat. Sementara itu, pergeseran legislatif ke konsep "hak komunal" merupakan upaya pragmatis untuk memberikan kepastian hukum, namun berisiko mereduksi hak ulayat yang kompleks dan berdaulat menjadi sekadar hak milik kolektif yang sempit, sehingga menghilangkan kewenangan tata kelola adat. Disimpulkan bahwa baik jalur yudisial maupun legislatif belum berhasil menyelesaikan dualisme hukum ini, dan justru melanggengkannya dalam format baru. Hal ini menuntut adanya perubahan paradigma menuju pengakuan yang lebih substantif terhadap hukum adat dalam kerangka hukum nasional untuk mencapai keadilan agraria yang sejati.
Analisis Rencana Detail Tata Ruang dan Strategi Pengembangan Kawasan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Ramones
Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i3.486

Abstract

The Detailed Spatial Plan (RDTR) of the Administrative Regency of the Kepulauan Seribu is a crucial instrument in supporting sustainable and adaptive coastal development. This region possesses unique geographical characteristics that require a spatial planning approach based on local ecosystem, social, and economic conditions. This study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) in the implementation of the RDTR of the Kepulauan Seribu, as well as provide strategic recommendations for regional development. The method used is a literature study with a descriptive-analytical approach based on secondary data. The analysis results show that the main strength of the region lies in its extensive tourism and conservation areas, while its primary weakness is the limited basic infrastructure and spatial data management. Significant opportunities arise from the growing trend of ecotourism and strong government policy support, yet the region also faces serious threats such as natural disasters and conflicts over spatial use. This study recommends the integration of technology, human resource development, and improved spatial governance as strategic steps toward achieving inclusive and sustainable spatial planning in the Kepulauan Seribu.   Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan adaptif. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis unik yang menuntut pendekatan perencanaan ruang berbasis ekosistem, sosial, dan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam implementasi RDTR Kepulauan Seribu serta rekomendasi strategi dalam pengembangan kawasan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis berbasis data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan utama wilayah ini terletak pada luas kawasan pariwisata dan konservasi, sementara kelemahan utamanya adalah terbatasnya infrastruktur dasar dan pengelolaan data ruang. Peluang besar datang dari tren ekowisata dan dukungan kebijakan pemerintah, namun wilayah ini juga menghadapi ancaman serius seperti bencana alam dan konflik pemanfaatan ruang. Hasil penelitian ini merekomendasikan integrasi teknologi, peningkatan SDM, serta perbaikan tata kelola ruang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan perencanaan ruang yang inklusif dan berkelanjutan di Kepulauan Seribu.
Kedudukan Serat Palilah dan Penertiban Kawasan Emplasemen pada Tanah Sultan Ground di Bong Suwung Kota Yogyakarta Azizah, Salwa; Puri, Widhiana Hestining; Mujiburohman, Dian Aries
Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i3.488

Abstract

This study aims to analyze the position of Serat Palilah as the basis for the management and utilization of Sultan Ground land by PT KAI DAOP 6 Yogyakarta, specifically in regulating the Bong Suwung emplacement area, which has long been occupied illegally by the community. This study uses an empirical juridical method, namely by examining applicable legal norms and social facts through interviews and field studies. The results of the study indicate that, although Serat Palilah is not recognized as a legal basis in the national legal system, this document is valid and has legal force in the context of Yogyakarta's special law. This report provides legitimacy for PT KAI to regulate buildings standing in the railway safety zone. However, the regulation process faces obstacles in the form of community resistance due to a lack of legal understanding, economic dependence on the location, and compensation deemed inadequate. The implications of these findings point to the need to strengthen inter-agency coordination, as well as encourage further studies related to Serat Palilah as a basis for long-term land use and the development of fairer compensation and relocation schemes for affected communities.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Serat Palilah sebagai dasar pengelolaan dan pemanfaatan tanah Sultan Ground oleh PT KAI DAOP 6 Yogyakarta, khususnya dalam penertiban kawasan emplasemen Bong Suwung yang telah lama dihuni secara oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang berlaku serta fakta sosial melalui wawancara dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Serat Palilah tidak diakui sebagai alas hak dalam sistem hukum nasional, dokumen ini sah dan memiliki kekuatan hukum dalam konteks hukum keistimewaan Yogyakarta. Hal tersebut memberi legitimasi bagi PT KAI untuk menertibkan bangunan yang berdiri di zona keselamatan jalur kereta api. Namun, proses penertiban menghadapi hambatan berupa penolakan warga akibat minimnya pemahaman hukum, ketergantungan ekonomi terhadap lokasi, dan kompensasi yang dianggap tidak layak. Implikasi temuan ini mengarah pada kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, serta mendorong kajian lanjutan terkait Serat Palilah sebagai dasar pemanfaatan tanah jangka panjang dan pengembangan skema kompensasi serta relokasi yang lebih adil bagi masyarakat terdampak.
Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Sebagai Mediator Dalam Menentukan Nilai Ganti Kerugian Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya Ditinjau Dari Asas Keadilan Prapmasari, Dewi; Nugraheni, Destri Budi
Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i3.491

Abstract

This study aims to analyze the authority of the State Attorney (JPN) as a mediator in determining the amount of compensation for the construction of the Solo–Yogyakarta Toll Road, with a case study in Kalurahan T and Kalurahan M. The problem raised is the continued objections from the community to the compensation value determined by the Public Appraisal Services Office (KJPP). The type of research carried out is empirical legal research, with data collection techniques through literature studies, documentation, and interviews with related parties, including JPN, affected communities, and the land acquisition committee. The results of the study indicate that although normatively the mechanism for resolving objections to the compensation value should be through litigation, the presence of JPN as a mediator has proven effective. In Kalurahan T, mediation resulted in land classification adjustments and a fairer increase in compensation values, while in Kalurahan M, mediation increased community understanding of the basis for KJPP assessments. The effectiveness of JPN as a mediator is also reviewed based on the principle of justice, which is reflected in JPN's active involvement in bridging communication, avoiding conflict, and ensuring that the community receives fair and proportional compensation.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai mediator dalam penentuan besaran ganti kerugian pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta, dengan studi kasus di Kalurahan T dan Kalurahan M. Permasalahan yang diangkat adalah masih adanya keberatan dari masyarakat terhadap nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara terhadap pihak terkait, termasuk JPN, masyarakat terdampak, dan panitia pengadaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme penyelesaian keberatan terhadap nilai ganti rugi seharusnya melalui jalur litigasi, keberadaan JPN sebagai mediator terbukti efektif. Di Kalurahan T, mediasi menghasilkan penyesuaian klasifikasi tanah dan peningkatan nilai ganti rugi yang lebih adil, sedangkan di Kalurahan M, mediasi meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dasar penilaian KJPP. Efektivitas JPN sebagai mediator juga ditinjau dari asas keadilan, yang tercermin dalam keterlibatan aktif JPN dalam menjembatani komunikasi, menghindari konflik, dan memastikan masyarakat menerima kompensasi yang layak dan proporsional
Politik Tata Ruang Pesisir dan Resiliensi Hukum Adat: Studi Kasus Kelembagaan Bendega dalam Pusaran Pembangunan Pariwisata Bali Rasyadi, Andy
Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i3.492

Abstract

Bendega is a traditional coastal institution in Bali, grounded in the Tri Hita Karana philosophy, and it plays a crucial role in marine resource governance. Despite gaining formal legitimacy through Bali Provincial Regulation No. 11 of 2017, this institution faces serious challenges in the form of tourism expansion, environmental degradation, climate change, and weak policy implementation at the local level. This research employs a qualitative approach that includes a literature review and analysis based on the methods of Miles & Huberman, utilizing data from publications, reports, and case studies conducted in Tuban, Serangan, Jimbaran, Buleleng, and Nusa Dua. The study findings indicate that Bendega holds a fundamental position equivalent to Subak in the agrarian system, with functions extending beyond the economic to religious and socio-cultural dimensions. However, its existence is vulnerable to conflicts of interest with the tourism sector, marine pollution, and other ecological pressures that erode the socio-economic basis of fishermen. On the other hand, adaptive innovations such as ecotourism, mangrove rehabilitation, seahorse cultivation, and processed seafood products have emerged, strengthening community resilience. The research conclusion confirms that the sustainability of Bendega depends on strengthened policy implementation, integration of customary and state law, and economic diversification based on local wisdom that aligns with the principles of socio-ecological sustainability.   Bendega adalah kelembagaan tradisional pesisir Bali yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana dan berperan penting dalam tata kelola sumber daya laut. Meskipun telah memperoleh legitimasi formal melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017, kelembagaan ini menghadapi tantangan serius berupa ekspansi pariwisata, degradasi lingkungan, perubahan iklim, serta lemahnya implementasi kebijakan di tingkat lokal. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif melalui literature review dan analisis Miles & Huberman, dengan data dari publikasi, laporan, dan studi kasus di Tuban, Serangan, Jimbaran, Buleleng, dan Nusa Dua. Hasil kajian menunjukkan bahwa Bendega memiliki posisi fundamental setara dengan Subak dalam sistem agraria, dengan fungsi yang melampaui aspek ekonomi menuju dimensi religius dan sosio-kultural. Namun, keberadaannya rentan terhadap konflik kepentingan dengan sektor pariwisata, pencemaran laut, dan tekanan ekologis lain yang mengikis basis sosial ekonomi nelayan. Di sisi lain, muncul inovasi adaptif seperti ekowisata, rehabilitasi mangrove, budidaya kuda laut, dan produk olahan hasil laut yang memperkuat resiliensi komunitas. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan Bendega bergantung pada penguatan implementasi kebijakan, integrasi hukum adat dan hukum negara, serta diversifikasi ekonomi berbasis kearifan lokal yang selaras dengan prinsip keberlanjutan sosial-ekologis.
Prediksi Perubahan Penggunaan Lahan Menggunakan Cellular Automata di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2030 Sanjaya, Thaariq Suryanullah Surya; Khoiridah, Sayyidatul
Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i3.493

Abstract

Land use change in peri-urban areas is a dynamic phenomenon influenced by various social, economic, and physical factors. This study aims to analyze land use change in Kedamean District, Gresik Regency, and predict land use conditions in 2030 using a Cellular Automata-based spatial modeling approach through the MOLUSCE plugin in QGIS. Land use data from 2014, 2018, and 2022 were analyzed to identify the spatial dynamics that occurred, where an increase in built-up land area and a decrease in agricultural land, forests, and sparse vegetation was observed. Land use projections for 2026 and 2030 show a continuing trend of land conversion, especially in areas with high accessibility. Model validation was carried out using a Kappa accuracy test, which produced a correctness value of 97.44% and an overall Kappa of 0.87927, indicating that the model has high accuracy in predicting spatial change. The results of this study can be used as a reference in spatial planning and the preparation of adaptive and sustainable policies for controlling land conversion in peri-urban areas such as Kedamean District.   Perubahan penggunaan lahan di kawasan peri-urban merupakan fenomena yang dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan fisik wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, serta memprediksi kondisi penggunaan lahan pada tahun 2030 menggunakan pendekatan pemodelan spasial berbasis Cellular Automata melalui plugin MOLUSCE di QGIS. Data penggunaan lahan tahun 2014, 2018, dan 2022 dianalisis untuk mengidentifikasi dinamika spasial yang terjadi, di mana teramati adanya peningkatan luas lahan terbangun dan penurunan lahan pertanian, hutan, serta vegetasi jarang. Proyeksi penggunaan lahan tahun 2026 dan 2030 menunjukkan tren konversi lahan yang berlanjut, terutama pada wilayah dengan aksesibilitas tinggi. Validasi model dilakukan dengan uji akurasi Kappa yang menghasilkan nilai correctness sebesar 97,44% dan Kappa overall sebesar 0,87927, menunjukkan bahwa model memiliki akurasi tinggi dalam memprediksi perubahan spasial. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam perencanaan tata ruang dan penyusunan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan yang adaptif dan berkelanjutan di kawasan peri-urban seperti Kecamatan Kedamean.

Page 17 of 18 | Total Record : 178

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Agraria Vol. 8 No. 3 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria Vol. 8 No. 1 (2025): Tunas Agraria Vol. 7 No. 3 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria More Issue