Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TERLANTAR STUDI KASUS DI PT SEMEN GOMBONG KEBUMEN Aisiyah, Nuraini; ., Mujiati
MAGISTRA Vol 26, No 89 (2014): Magistra Edisi September
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.153 KB)

PT Semen Gombong, perusahaan multi nasional yang menguasai tanah HGB seluas 1.693.076 M2 penggunaan tanahnya belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan sifat peruntukannya semula. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Yakni mendeskriptifkan status penguasaan tanah PT Semen Gombong, penggunaan secara riil di lapangan dan upaya pemerintah dalam penertiban tanah milik PT Semen Gombong. Bangunan perkantoran dan gudang di lokasi tersebut justru dipergunakan sebagai industri/pabrik pupuk organik. Faktor yang menyebabkan penggunaan tanah PT Semen Gombong belum sesuai dengan tujuan peruntukannya adalah (a) terjadinya krismon pada tahun 1997 serta disebabkan area eksplorasi bahan semen yang merupakan pegunungan karst termasuk dalam kawasan lindung, (b) 22 sertipikat HGB milik PT Semen Gombong pada tahun 1997 yang dibebani Hak Tanggungan dan mendapat pinjaman 67.218.344,80 US$ tidak dimanfaatkan untuk operasional pabrik dimaksud melainkan dimanfaatkan untuk keperluan lain.

PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH SEMPADAN SUNGAI ., Mujiati
MAGISTRA Vol 27, No 93 (2015): Magistra September
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.295 KB)

Perilaku seseorang anggota masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah disempadan sungai saling mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkantanah di sempadan Sungai Kalianyar Kota Surakarta cenderung tidak memperhatikan peraturan tentang garissempadan sungai yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk kawasan pemukiman. Kenyataan riil dilapanganberdasarkan dua penelitian tahun 2009 dan tahun 2014 menyatakan bahwa pembangunan pemukiman olehmasyarakat tidak sesuai dan dengan luasan yang tercantum dalam hak atas tanah yang dimilikinya. Hal inidilakukan masyarakat hampir sepanjang bantaran Sungai Kalianyar. Kolaborasi Pemerintah Kota Surakartadan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo serta kesadaran masyarakat diperlukan untuk pengendalianpenggunaan dan pemanfaatan sempadan sungai untuk menjaga kelestarian fungsi sungai dan ekosistemnya.Kata kunci : Sungai Kalianyar, Surakarta, Bengawan Solo

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Perbaikan Kualitas Data Pertanahan Di Kabupaten Manggarai Barat Lusiana Maryati Karuni Poso Teku; Mujiati Mujiati; Dian Aries Mujiburohman
PERSPEKTIF Vol 11, No 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.6120

One of the causes of land problems is the absence of complete and accurate data on registered land ownership. This happens because the digitization process has not yet been completed, whether the certificates, land books or letters of measurement and maps. So, the purpose of this study is to analyze the quality of land data to identify and resolve land disputes. The method used is a qualitative descriptive method, with the results showing that one of the Independent Land Data Quality Improvement activities (PKDPM) produces a dispute map containing the names of the parties with problems and the location of the land indicated as problematic. Based on the dispute map, it can identify 58 (fifty-eight) land disputes which are classified into 4 (four) namely overlapping, boundary disputes, inheritance disputes and land ownership disputes. However, out of 58 disputes, only 5 cases could be resolved through mediation at the West Manggarai Land Office. So, it can be concluded that PKDPM activities are only able to identify disputes, but are not able to resolve existing disputes.

PETA P4T HASIL PEMETAAN PARTISIPATIF SEBAGAI INSTRUMEN IDENTIFIKASI TANAH ABSENTEE Mujiati Mujiati
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: An absentee land is one of the pieces of land for a Land Reform Object Tanah needed for distribution. Data of landsderived from absentee lands have not been available up to the present moment. The government needs to publish a policy toidentify and enlist the above mentioned absentee lands. Those lands can be identified by Maps on Land Ownership, LandTenure, Land Use and Land Utilization (P4T) made through Participative Mapping on Community-based Land Management(MPBM)..The data base of the MPBM activity are in the forms of Book A on land Register, Book B on spatial data resulted fromparcel measurement, Book C on notes of transfer and cases, Book D on spatial planning, land use, water use and buildingconstruction planning. The main data needed for IP4T mapping is Book A. The change of Article 3 on The GovernmentRegulation No. 224 of 1961 is required to make the identification more effective.Keywords: participative mapping, absentee lands, IP4T maps.Abstrak: Tanah absentee merupakan salah satu Tanah Obyek Landreform yang diperlukan dalam rangka kegiatan redistribusitanah. Data tanah obyek landreform yang berasal dari tanah absentee sampai saat ini belum tersedia. Pemerintah perlu melakukankebijakan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir data tanah absentee tersebut. Tanah absentee dapat diidentifikasi melaluiPeta Pemilikan Penguasaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang dibuat melalui Pemetaan Partisipatif kegiatanManajemen Pertanahan Bernbasis Masyarakat (MPBM). Data base kegiatan MPBM berupa Buku A tentang daftar tanah, BukuB tentang data spasial hasil pengukuran bidang tanah, Data C tentang catatan mutasi dan masalah tanah, Buku D tentangpenataan ruang, penggunaan tanah, tata guna air dan tata bangunan. Sedangkan data pokok yang diperlukan dalam membuatpeta IP4T adalah Buku A yang berisi daftar tanah dan data spasial mengenai bidang tanah di Buku B. Berdasarkan peta P4Ttersebut dapat diidentifikasi tanah pertanian absentee. Perlu perubahan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961agar identifikasi tanah absentee dapat lebih efektif.Kata kunci: pemetaan partisipatif, tanah absentee, peta IP4T

Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan M Nazir Salim; Westi Utami; Diah Retno Wulan; Sukmo Pinuji; Mujiati Mujiati; Harvini Wulansari; Bunga Mareta Dwijananti
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v7i2.476

Abstract: The Agrarian Reform (RA) policy, especially land redistribution from the release forest areas, is considered slow. This was caused by several problems in the field, namely: leadership, institutions, regulations, and RA subjects-objects. Effective strategies to implement RA at central and regional levels has not been found, particularly on leadership and coordination between sectors at site level. This study is presented in the form of a policy forum by closely reviewing findings and solutions to RA practices in forest areas. Analysis, reduction, and interpretation of qualitative data were carried out to draw conclusions on real practices of RA at site level in the last three years. At macro level, the authors' findings confirm that the practice of RA experiences a fairly systematic problem due to the weakness of key actors controlling the implementation of RA, the ineffectiveness of the established institutions, and different interpretations of regulations impacted on the differences in understanding RA objects in the field. These findings emphasized that, resoundingly, strategic program of RA has not yet become a common agenda to be implemented in the framework of creating justice and welfare for the entitled people. Keyword: Agrarian reform policy, PPTKH, GTRA, TORA, release of forest area Abstrak: Kebijakan Reforma Agraria (RA) khususnya redistribusi tanah dari objek pelepasan kawasan hutan dianggap lambat. Pelambatan tersebut disebabkan karena beberapa problem di lapangan, yakni: kepemimpinan, kelembagaan, regulasi, dan objek-subjek RA. Sampai saat ini, belum ditemukan cara yang efektif untuk menjalankan tata kelola RA di level pusat dan daerah, khususnya kepemimpinan dan koordinasi antarsektor di level tapak. Kajian ini dimaksudkan untuk memetakan problem dan menawarkan solusi dengan basis observasi dan studi di lapangan selama tiga tahun terakhir (2018-2020). Studi ini disajikan dalam bentuk policy forum dengan me-review secara padat temuan-temuan dan solusi atas praktik RA di kawasan hutan. Analisis, reduksi, dan tafsir atas data-data kualitatif dilakukan untuk menarik kesimpulan, bagaimana sesungguhnya praktik RA di level tapak dalam tiga tahun terakhir. Secara makro, temuan penulis mengkonfirmasi bahwa praktik RA mengalami problem yang cukup sistematis akibat lemahnya aktor-aktor kunci pemegang kendali RA, tidak efektifnya kelembagaan yang dibentuk, dan perbedaan tafsir atas regulasi yang berdampak pada perbedaan pemahaman atas objek RA di lapangan. Berbekal temuan tersebut, secara meyakinkan program strategis RA belum menjadi agenda bersama untuk dijalankan dalam kerangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat yang berhak. Kata Kunci: Kebijakan RA, PPTKH, GTRA, TORA, Pelepasan Kawasan Hutan

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Hak Komunal Desa Adat di Alapsari, Buleleng, Bali I Kadek Sigit Aryadi Rai; Dian Aries Mujiburohman; Mujiati Mujiati
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 10, No 1 (2022): PUBLIKAUMA, JUNI 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v10i1.6746

Tanah desa adat merupakan tanah yang dikelola dan menjadi milik desa adat. Meskipun sudah diakui secara yuridis, namun keberadaan tanah adat di Bali mengalami masih kekosongan hukum karena belum adanya hukum yang mengatur tentang kepastian hukum atas tanah adat. Atas dasar itulah pada tahun 2017, melalui Kep.Men ATR/Kepala BPN Nomor 276/Kep-19.2/X/2017, desa adat ditunjuk sebagai subjek hak terkait tanah miliknya. Sebagai subyek hak milik atas tanah komunal, Kep.Men tersebut tentu menimbulkan implikasi yang penting untuk diteliti guna mengetahui dampaknya terhadap keberadaan tanah milik desa adat desa adat Alap Sari Jinengdalem. Melalui metode deskriptif dengan mengunakan data primer dan sekunder yang diolah secara kualitatif, dapat disimpulkan bahwa Kep.Men tersebut tidak berimplikasi negatif terhadap penguatan tanah milik desa adat Alap Sari Jinengdalem. Namun implemntasinya terlihat jelas dari output yang didapatkan sebanyak 231 bidang tanah telah dilegalisasikan asetnya. Hal ini karena Kep.Men tersebut memberi kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah milik desa adat melalui proses pensertipikatan lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Penilaian Kualitas Data Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Partisipatif Gandhis Sulistyorini; Mujiati Mujiati; Sri Kistiyah
Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan Program Strategis Nasional, yang menjadi tantangan seluruh kantor pertanahan di Indonesia. Target PTSL yang semakin meningkat dan tugas Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 10 juta hektar sebagai sarana untuk mendapatkan objek Reforma Agraria. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menghasilkan inovasi IP4T Partisipatif yang merupakan pilot project yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas hasil IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun berdasarkan standar kualitas akurat, lengkap, update, konsisten, dan relevan serta mengacu pada peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi di Kantor Desa/Kelurahan dan Kantor Pertanahan, serta studi dokumen. Hasil penelitian mengenai kualitas data hasil IP4T Partisipatif di 3 desa/kelurahan termasuk dalam kategori ‘Berkualitas’. Secara berurutan poin hasil penghitungan di Kelurahan Mlilir, Kelurahan Wungu dan Desa Banaran adalah 64 poin, 69 poin dan 74 poin. Penilaian tersebut dikatakan berkualitas karena nilainya di atas 50 poin.

Efektivitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Damar Sagari; Mujiati Mujiati
Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Modernisasi pelayanan pertanahan merupakan keniscayaan agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara cepat, tepat, dan efektif. Kementerian ATR/BPN mewujudkan tuntutan tersebut salah satunya melalui pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik (HT-el) yang wajib diterapkan oleh seluruh Kantor Pertanahan mulai tanggal 8 Juni 2020. Berdasarkan hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menyelenggarakan layanan HT-el sejak Januari 2020 untuk mempermudah mitra Kementerian ATR/BPN dalam memperoleh pelayanan secara online. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Layanan HT-el serta faktor pendukung dan penghambat Layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Metode kualitatif untuk menguraikan efektivitas layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Hal itu dimaksudkan agar permasalahan yang terindikasi dapat menurunkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat dapat diperbaiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memperoleh respons yang baik. Efektivitas layanan tersebut tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Perbaikan Kualitas Data Pertanahan Di Kabupaten Manggarai Barat Lusiana Maryati Karuni Poso Teku; Mujiati Mujiati; Dian Aries Mujiburohman
PERSPEKTIF Vol. 11 No. 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.6120

One of the causes of land problems is the absence of complete and accurate data on registered land ownership. This happens because the digitization process has not yet been completed, whether the certificates, land books or letters of measurement and maps. So, the purpose of this study is to analyze the quality of land data to identify and resolve land disputes. The method used is a qualitative descriptive method, with the results showing that one of the Independent Land Data Quality Improvement activities (PKDPM) produces a dispute map containing the names of the parties with problems and the location of the land indicated as problematic. Based on the dispute map, it can identify 58 (fifty-eight) land disputes which are classified into 4 (four) namely overlapping, boundary disputes, inheritance disputes and land ownership disputes. However, out of 58 disputes, only 5 cases could be resolved through mediation at the West Manggarai Land Office. So, it can be concluded that PKDPM activities are only able to identify disputes, but are not able to resolve existing disputes.

The Issue of Land Criminal Offenses Alfons Alfons; Mujiati Mujiati; Dian Aries Mujiburohman
Syiar Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v20i1.9650

Criminal provisions in land law/UUPA have not been regulated explicitly, on the other hand, the land authority does not have the authority to enforce the law for people or legal entities that do not use land according to their obligations. Based on this, this research aims to examine the criminal provisions in Article 52 of the UUPA which regulates the obligation to maintain land for individuals or legal entities. The research method used is normative legal research. The findings of this study are that the implementation of Article 52 of the UUPA is not applied and generally administrative sanctions are used such as revoking or canceling land rights, but the revocation or cancellation of land rights has the consequence of filing a lawsuit in court by the right holder, the provisions for sanctions for violating confinement or fines are not applied. The lack of firm regulation and enforcement of the law has resulted in the concentration of land tenure for both investment and personal interests increasing, resulting in the non-fulfillment of a sense of justice, welfare, and productive and efficient use of land, and unmaintained soil fertility resulting in land damage.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search