cover
Contact Name
Musa Thahir
Contact Email
musa.thahir@uin-suska.ac.id
Phone
+6285263678409
Journal Mail Official
annahl.stailepku@gmail.com
Editorial Address
Jl. Duyung No 34, Pekanbaru Telp. (0761) 572761, Website: www.staile.ac.id
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal An-Nahl
ISSN : 23552573     EISSN : 27234053     DOI : -
Jurnal An-Nahl merupakan jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah antar peminat ilmu syari’ah dalam bidang hukum Islam dan ekonomi Islam yang diterbitkan oleh STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun 2013, jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 52 Documents
PELARANGAN TRANSGENDER MENURUT BUYA HAMKA (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar) Misra Netti
Jurnal An-Nahl Vol. 9 No. 1 (2022): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v9i1.45

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang pelarangan transgender menurut Buya Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar, Transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya). Transgender (Perpindahan gender dari laki-laki ke perempuan yang memiliki jenis kelamin normal/sempuna). Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui tentang dalil pelarangan transgender baik dalam al-Qur’an mapun dalam hadis Nabi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber utama adalah kitab Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Hasil akhir dari penelitian ini dapat diambil kesimpualan yaitu: Buya Hamka menjelaskam dalam kitab tafsir al-Azhar, ia menyatakan transgender suatu perbuatan yang dilarang yaitu merujuk kepada dua dalil : pertama dalil menunjukkan kepada seseuatu yang merubah ciptaaan Allah dasarnya terdapat pada an-Nisa’ ayat 119, ar-Rum: 30 dan Bukhari tentang larangan merubah ciptaan Allah. Kedua dalil yang menunjukkan larangan menyerupai lawan jenis terdapat pada al-Baqarah ayat 216 dan at-Thurmudzi, Celaan (menyerupai lawan jenis) dalam hal ucapan dan cara jalan dikhususkan bagi orang yang bersengaja melakukannya. Melihat terhadap dampak dari perbuatan transgender tersebut maka tergolong kepada suatu yang dilarang. Kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kerusakan lain yang sebanding keadaannya. seorang transgender, dalam kehidupan bermasyarakat menyerupai lawan jenis saja, sudah banyak terdapat permasalahan mulai dari dicemoohan, dikucilkan, dan diskriminasi dalam kehidupan Apalagi transgender tersebut sampai melakukan operasi merubah jenis kelamin, resikonya lebih besar.
Analisis Kritis terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi Muhammad Muhsin Afwan; Andri
Jurnal An-Nahl Vol. 9 No. 1 (2022): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v9i1.46

Abstract

Zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer demi mewujudkan kemaslahatan umat. Diantara yang mempopulerkan konsep ini ialah Yusuf Al Qardhawi. Beliau mencoba memadukan prinsip kemaslahatan dan koridor ushul fikih dalam konsep zakat profesi yang ia tawarkan. Namun sejak dicetuskannya, zakat profesi menyemai banyak polemik di tubuh umat Islam. Sebagian ulama menyatakan persetujuannya berlandaskan kemasalahatan yang dituju. Tidak jarang pula yang menolak karena menganggap lemahnya dalil dalam ijtihad ini. Penulis berusaha melakukan pengkajian terhadap ijtihad ini dengan mengacu pada konsep ushul fikih yang disepakati otoritasnya oleh para ulama. sebagaimana yang diketahui, ushul fikih merupakan rambu-rambu ijtihad yang harus dipatuhi oleh para mujtahid dalam menyimpulkan sebuah hukum. Dengan pendekatan yang objektif dan tetap menghargai otoritas ulama, penelitian ini menyimpulkan bahwa ijtihad Yusuf Al Qardhawi tentang zakat profesi menabrak koridor ushul fikih khususnya qias dalam ijtihadnya.
Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah Murah Syahrial
Jurnal An-Nahl Vol. 9 No. 1 (2022): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v9i1.47

Abstract

Berdasarkan pada penjelasan umum Undang-undang Perbankan Syariah, dapat dikatakan bahwa dasar pemikiran dibentuknya Undang-undang Perbankan Syariah adalah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional. implementasi ini dilaksanakan dalam rangka kepatuhan syariah (syariah pemenuhan).Implementasi penetapan prinsip-prinsip syariah pada masing-masing bank syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah. Peran Dewan Pengurus Syariah di dalam kepatuhan pemenuhan syariahsangat fundamental, yang secara substansial memberikan tanggungjawab penuh untuk memastikan berjalankan pemenuhan syariahdalam setiap operasional perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukan Pertama, aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan pemenuhan syariahbelum optimal, Kedua, Independensi Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian struktural pada bank syariah penting untuk dilakukan perubahan, ketiga, Pengabaian terhadap kepatuhan pemenuhan syariaholeh Dewan Pengawas Syariah dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap citra bank syariah.
Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu di Masa Pandemi Covid-19 Putri Citra Setiawati
Jurnal An-Nahl Vol. 9 No. 1 (2022): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v9i1.48

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan BUMDes Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan kecamatan Tambusai Utara berdasarkan prinsip kegiatan dan perkembanganya di masa pandemic Covid-19. Prinsip yang dilakukan oleh BUMDes syariah Kembang Setanjung menggunakan lima prinsip, sesuai dengan prinsip BUMDes yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Ada satu prinsip yang masih belum bisa di jalankan yaitu prinsip akuntabel. Evaluasi kegiatan BUMDes Syariah Kembang Setanjung selama masa covid-19 dalam hal keuntungan masih stabil, hanya saja BUMDes memerlukan terobosan baru untuk mendapatkan tambahan modal lagi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat bahkan menjadi permintaan dari masyarakat khususnya di Desa tanjung Medan
Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru Nila Asmita
Jurnal An-Nahl Vol. 7 No. 2 (2020): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v6i2.49

Abstract

Koperasi telah hadir sejak tahun 1905 dengan tujuan menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Namun kenyataannya koperasi masih belum bisa menjadi pilihan favorit dari masyarakat. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaiamana peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan faktor pendorong dan penghambat KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wa-wancara sebagai pedoman kepada pegawai BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan melakukan pencatatan ataupun data yang diperoleh dari BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru seperti sejarah, struktur organisasi, dan ilustrasi pembiayaan pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Hasil penelitian ini adalah bahwa peran (KSPPS) sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya peran BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru kepada anggotanya yaitu dengan pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota, pemberian dana pinjaman qord dan dana sosial, penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan. Dan Faktor pendorong dan penghambat KSSP BMT, Faktor pendorongnya mensejahterakan anggotanya dengan menggunakan faktor internal yaitu; karyawan dan tata aturan BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru dan faktor eksternal yaitu: faktor demografis dipengaruhi oleh faktor pendidikan, usia dewasa, jenis kelamin. Faktor geografis; negara, desa, kota, wilayah. Sedangkan faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota yaitu: Kurang cakapnya karyawan BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam memasarkan produknya, sehingga banyak masyarakat hingga kini yang belum mengenal BMT.
Inklusi Keuangan Masjid dalam Pemberdayaan ekonomi Umat (Studi Kasus Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI) di Masjid Paripurna Al-Manar Pekanbaru) Nila Asmita
Jurnal An-Nahl Vol. 6 No. 2 (2019): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v6i2.50

Abstract

Masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan. Program pembiayaan modal usaha dan sumber-sumber keuangan Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI) di lingkungan Masjid Paripurna Al-Manar Pekanbaru yang masih belum berjalan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inklusi keuangan Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI) dalam pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan Masjid Paripurna Al-Manar Pekanbaru. Dan strategi pengembangan program dan menciptakan sumber-sumber keuangan Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI) di Masjid Paripurna Al-Manar Pekanbaru. Metode penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Indikator inklusi keuangan masjid pada Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI) di Masjid Paripurna Al-Manar Pekanbaru yaitu pertama, akses yang terbuka untuk laporan keuangan dan informasi mengenai program Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI) dalam lingkup Rukun Warga (RW) 01 di Masjid Paripurna Al-Manar Pekanbaru. Kedua, penggunaan yang dilihat dari pengetahuan dan keterlibatan masyarakat pada program Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI) di lingkungan Masjid Paripurna Al-Manar. Dan ketiga, kualitas yang dilihat dari program Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI) yang berjalan cukup baik tetapi ada beberapa program yang belum maksimal. Strategi pengembangan program Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI) di Masjid Paripurna Al-Manar dilakukan dengan beberapa cara, serta Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI) memiliki beberapa sumber-sumber keuangan. Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI) di Masjid Paripurna Al-Manar Pekanbaru dapat membuat akses keuangan yang lebih luas dan memaksimalkan tiap program yang telah ada, serta masyarakat yang mendukung dan berpartisipasi disetiap program Dewan Ekonomi Masjid Indonesia (DEMI).
Analisis Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Memilih IB Hasanah Card pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru Nila Asmita
Jurnal An-Nahl Vol. 8 No. 2 (2021): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v6i2.51

Abstract

Kegiatan Perbankan di Indonesia sudah lama ada dan banyak digunakan. Perbankan di Indonesia menggunakan sistem konvensional maupun Syariah. Bank Syariah adalah Bank Yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang berlandaskan hukum Islam. Bank Syariah mengeluarkan program kartu kredit berbasis Syariah dengan nama IB Hasanah Card. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana faktor penunjang dan penghambat dalam memilih IB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Pekanbaru. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor penunjang yang menyebabkan nasabah tertarik untuk memilih dan menggunakan produk IB Hasanah Card yaitu pada faktor budaya, faktor social. Faktor penghambat nasabah dalam memilih produk IB Hasanah Card yaitu kurangnya promosi dan pemasaran, kurangnya pemahaman SDM yang professional dalam bidang Hasanah Card, kurangnya kerja sama pihak Bank BNI Syariah dengan asosiasi, serta kurangnya kantor cabang juga menjadi faktor penghambat nasabah untuk memilih Produk IB Hasanah Card.
Dampak Perkawinan Paksa terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Robithoh Alam Hadi
Jurnal An-Nahl Vol. 7 No. 2 (2020): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v6i2.52

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu sunnah nabi yang patut diikuti dan dicontoh oleh pengikutnya, karena selain mencontoh, ia merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmaninya. Perkawinan juga merupakan citacita yang mempunyai tempat tersendiri dalam kehidupan manusia sebab di dalamnya mengandung ikatan antara dua insan yang dapat mengangkat derajat mereka. Penduduk di Kabupaten Bengkalis khususnya didalam masyarakat Desa Sungai Siput ada perlakuan orang tua sebahagian menikahkan anak tanpa memberikan hak kepada sang anak untuk memilih sendiri jodohnya. Padahal dalam perkawinan itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif (qualitative research), pendekatan sosiologis merupakan suatu landasan kajian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dengan teknik pengumpulan data Wawancara dan observasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut, Pertama, faktor-faktor terjadinya perkawinan paksa di desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah: a) Agar lebih dewasa dan bertanggung jawab, b) Usia sudah semakin tua, c) Sering keluar rumah berduaan, d) Orang tua takut pergaulan bebas anaknya, dan e) Karena tidak menyelesaikan perkuliahan, Kedua, Dampak terjadinya perkawinan paksa dalam rumah tangga : a) Dari awal pernikahan selalu tertekan sampai sekarang, b) Sering terjadi pertengkaran karena tidak sependapat dalam urusan rumah tangga, c) Sulit merajut ikatan romantis dalam keluarga, d) Sering keluar rumah berduaan, f) Orang tua takut pergaulan bebas. Didalam pasal 17 ayat (2) Kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
Peta Riset Akuntansi Syariah M. Rizal Hasibuan; M. Salman
Jurnal An-Nahl Vol. 9 No. 2 (2022): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v9i2.54

Abstract

Seiring dengan perkembangan bisnis syariah, penelitian akuntansi syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Penelitian berperan dalam memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah di dunia bisnis. Perkembangan kajian akuntansi syariah berbanding lurus dengan pesatnya kemajuan industri syariah. Walaupun pada awalnya akuntansi syariah di Indonesia risetnya hanya pada bidang perbankan syariah. Sekarang peta riset akuntansi syariah telah berkembang hingga ke pasar modal syariah. Kajian riset teoritik juga berkembang berikaitan dengan konsep, regulasi, dan sistem keuangan syariah, bahkan mencapai masalah Good Corporate Governance (GCG) syariah, dan Islamic Social Finance serta Islamic Microfinance. Kajian yang dibahas pada lembaga atua bidang riset tersebut diantaranya neraca laporan SDM, Value Added Reporting, Cash Flow, Socio Economy Accounting Reporting, dan laporan keuangan organisasi sosial syariah. Dapat diamati bahwa kajian riset akuntansi syariah berpindah dari teori normatif menjadi teori positif yang lebih aplikatif.
Implementasi Wakaf Uang dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang di Indonesia: Sebuah Catatan Sofiandi Sofiandi
Jurnal An-Nahl Vol. 9 No. 2 (2022): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v9i2.55

Abstract

Artikel ini mendiskusikan tentang wakaf uang yang diimplementasikan di Indonesia bertepatan dengan program pemerintah dalam bentuk Gerakan Nasinal Wakaf Uang (GNWU) sejak awal 2021. Penelitian yang bersifat studi pustaka ini merupakan tanggapan dari usaha pemerintah dalam upaya menggalang dana masyarakat dalam bentuk wakaf uang. Keberadaan UU No. 17/2003 tentang keuangan negara sejatinya menutup pintu bagi penggalangan dana semacam ini oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, kementerian dan lembaga non-kementerian hingga lembaga negara independen. Solusi yang ditawarkan GNWU ini berjalan adalah, pertama, fungsi BWI dibatasi hanya sebagai regulator. Kedua, BWI harus meninggalkan statusnya sebagai lembaga negara independent, kemudian berubah menjadi sebatas organisasi atau badan hukum dalam bidang Nadzir.