Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional

jrv
Website

Published by Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

ISSN : 20899009 EISSN : 25802364 DOI : http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Rechtsvinding Journal is an academic journal addressing the organization, structure, management and infrastructure of the legal developments of the common law and civil law world.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 365 Documents

11 12 13 14 15

KETERPENUHAN PRINSIP KEADILAN DALAM UU PENGAMPUNAN PAJAK Tyas Dian Anggraeni
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 2 (2016): August 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, diperlukan sumber pembiayaan untuk melakukan investasi di sektor publik. Dari berbagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan, dewasa ini peran penerimaan pajak semakin penting sehingga pengampunan pajak menjadi salah satu pilihan yang perlu diambil. Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana kemungkinan pengampunan pajak dalam kerangka optimalisasi fungsi pajak dapat memenuhi prinsip keadilan; serta bagaimana model-model pengampunan pajak yang telah ada di beberapa negara dapat diadopsi dalam konteks Indonesia, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi dapat dibedakan atas dua macam, yakni fungsi anggaran (budgetory) dan fungsi pengaturan (regulatory) yang mengarah pada upaya mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks pemenuhan keadilan, UU Pengampunan Pajak telah menunjukkan sisi keadilan dengan memberikan persyaratan-persyaratan tertentu bagi seseorang untuk dapat memperoleh pengampunan Pajak seperti terlebih dahulu harus melunasi seluruh tunggakan pajak, dan membayar uang tebusan. Terdapat beberapa contoh program amnesty di beberapa negara seperti Afrika Selatan, India, Irlandia, Rusia, dan Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa program ini adalah langkah yang lazim dilakukan untuk menyelesaikan masalah perekonomian negara. Sistem perpajakan yang baik dapat menjadi pendukung utama perekonomian karena mampu memberi stimulus terhadap peningkatan produksi sektor-sektor riil dalam rangka menghasilkan peningkatan tingkat pendapatan per kapita masyarakat. Setelah UU Pengampunan Pajak disahkan, pemerintah Indonesia perlu menyusun reformasi pajak dan menguatkan penegakan hukum agar pengampunan pajak tak lagi terjadi di masa mendatang.To overcome the slowing national economic growth, the government need financial resources to invest in the public sector. Of the various alternative of financial resources available, the importance role of tax revenue is increasing that tax amnesty has become an option that needs to be taken. This paper will discuss the possibility of tax amnesty within the framework of optimizing the tax function to meet the principles of justice; and how the tax amnesty models that already exist in some countries can be adopted in the context of Indonesia, using normative juridical approach.From this research it can be concluded that the tax function in economic development can be divided into two kinds, namely the budget function (budgetory) and regulatory functions (regulatory) which aim to achieve justice and social welfare. In the context of justice fulfillment, the Tax Amnesty Act has shown it’s compliance to justice principle by making some requirements for someone to receive tax amnesty such as by paying off all the tax arrears first and the ransom. Several examples of tax amnesty programs in some countries such as South Africa, India, Ireland, Russia, and the United States show that tax amnesty program is a common option taken to solve economic problems face by the state. A good tax system can be major support to the economy because it can stimulate real sector production which then leads to the enhancement of per capita income. After the Tax amnesty act come into force, the Indonesia Government needs to set tax reformation and strengthen law enforcement so tax amnesty won’t be needed in the future.

LEGAL FRAMEWORK ON GREEN BUILDING IN INDONESIA AND THE ALTERNATIVE POLICY Wuri Virgayanti
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

As buildings are one of the highest energy consumers from all over the world, there is special need to focus on how to mitigate energy consumption through regulation and policy. Responding this necessity, the concept of green building is being implemented in many countries along with Indonesia as an alternate to the traditional building concept. However there is slow movement in implementing this concept, especially in Indonesia. From legal viewpoint this paper will aim to answer why the Indonesian green building sector is not well developed. The method used in this paper is normative legal research. The analysis finds that the slow movement is due to the lack of the regulatory framework on its subject. Moreover, there is only little support from the government toward policies that might drive growth of the green building development. In light of this, there should be robust and strong regulatio. This can be achieved at the national level by regulating green buildings and also having government policies that encourage the development of green buildings.

ANALISIS PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI TENGAH IKLIM KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM PERSPEKTIF TEORI PERUNDANG-UNDANGAN Nababan, Budi S. P.
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 7, No 3 (2018): Desember 2018
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Semangat Pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha kurang didukung oleh Pemerintahan Daerah seperti masih banyaknya Pemerintah Daerah yang menetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan. Dengan harapan akan meningkatkan pendapatan daerah, daerah berlomba-lomba mengatur hal tersebut dalam peraturan daerahnya. Dalam konteks ini, keberadaan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial ini di tengah iklim kemudahan berusaha serta kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan merupakan topik yang menarik untuk menjadi obyek kajian. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, ditemukan bahwa peraturan daerah yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial ini hanya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga akan menghambat laju investasi di daerah, sehingga sejatinya tidak perlu untuk dibuat dalam bentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu mengenai kedudukan peraturan daerah ini dalam peraturan perundang-undangan adalah bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dan harus dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

EVALUASI KEBIJAKAN IZIN LOKASI DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN PASCA PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION Mayasari, Ima
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca penerapan Online Single Submission (OSS), mengalami perubahan dalam tata kelola. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Penelitian ini terfokus pada evaluasi kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca OSS baik retrospective (ex post) untuk melihat apa yang terjadi, dan apaperbedaannya dengan pengaturan sebelumnya maupun prospective (ex ante) untuk melihat apa yang akan terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam kewenangan pemberian izin lokasi, yang sebelumnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya menjadi diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen Pelaku Usaha (ex post) sementara itu secara prospective (ex ante) hal ini mendorong percepatan perizinan berusaha dan sinkronisasi tata ruang serta pemanfaatan ruang, didukung oleh kebijakan satu peta dan Satu Data Indonesia.

MENINJAU POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DALAM KEADAAN PANDEMI Pratama, Kristianus Jimy
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 10, No 1 (2021): April 2021
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v10i1.634

Keadaan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menimbulkan dinamika dalam aspek hukum ketenagakerjaan termasuk dalam hal pengaturan regulasi di bidang hukum ketenagakerjaan. Di mana pengaturan regulasi di bidang hukum ketenagakerjaan dalam keadaan pandemi umumnya merujuk pada substansi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan aturan turunan yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pengaturan regulasi ketenagakerjaan pada masa pandemi tersebut kemudian menimbulkan berbagai implikasi yang memerlukan kajian lebih lanjut untuk menjelaskan masing-masing dampak pengaturan regulasi terkait dalam sudut pandang hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disusun melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat dua kelompok dinamika hukum ketenagakerjaan yaitu yang disebabkan oleh faktor pandemi dan faktor pembaharuan hukum. Selain itu terkait pembangunan hukum ketenagakerjaan yang dapat dilakukan dalam keadaan pandemi adalah perubahan paradigma pengupahan, rekonseptualisasi pesangon dan penghapusan mekanisme kerja alih daya secara mutlak. Di mana ketiga hal tersebut merupakan konstruksi pembangunan hukum ketenagakerjaan yang bersifat krusial untuk perlindungan hukum pekerja terutama dalam keadaan pandemi.

OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM ERA DESENTRALISASI DI INDONESIA Suharyo, Suharyo
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 3, No 3 (2014): December 2014
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pelaksanaan desentralisasi merupakan kebijakan negara sebagai upaya mendekatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan rakyat, menumbuhkan partisipasi masyarakat, serta good governance , ternyata berimplikasi negatif dengan menyuburnya korupsi di daerah. Untuk itu tulisan ini berusaha meneliti apa yang menyebabkan perilaku korupsi pada era desentralisasi serta bagaimana optimalisasi pemberantasan korupsi di tengah desentralisasi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa penegak hukum di daerah tidak optimal dalam pemberantasan korupsi di wilayah hukumnya. Salah satunya adalah disebabkan keterbatasan jumlah penyidik KPK yang harus beroperasi di seluruh Indonesia. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan menyusul Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam implementasinya diharapkan mampu mendinamisasikan serta meningkatkan derajat desentralisasi, dapat meminimalisir epidemi korupsi di daerah. Penguatan jajaran penegak hukum di daerah serta strategi represif merupakan upaya yang harus dikedepankan dalam optimalisasi pemberantasan korupsi.The decentralization is a state policy to draw between public service and public welfare, emerging public participation and good governance, infact have negative implications for corruption at the local area increasingly. Therefore this paper try to examine what caused corruptive behaviour in the decentralization era as well as how to optimize corruption eradication in the decentralization era. Using normative juridis method, it can be concluded that the role of law enforcement officer in local area did not combat corruption within his jurisdiction optimally. It was caused by limited number of Corruption Eradication Commission’s investigators which cover all areas in Indonesia. The amendment of Law number 32 year 2004, begins with the enactment of Law Number 6 year 2014 regarding Village and immediately followed by Government Regulations in lieu of Laws Number 1 year 2014 regarding Election of Governor, Regent and Major and also Law Number 23 year 2014 regarding Amandment of Local Government, it was expected to dynamize and develop decentralization in implementation could decrease corruption epidemic in local area. Strengthening of local law enforcement officers and also repressive strategy are prioritized in optimizing the eradication of corruption.

PEMAKZULAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Kristiyanto, Eko Noer
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 2, No 3 (2013): December 2013
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dinamika ketatanegaraan yang secara nyata menunjukkan korelasi antara dimensi hukum dan politik adalah proses pemberhentian presiden sebagai kepala negara. UUD 1945 hasil amandemen telah memuat secara khusus ketentuan- ketentuan mengenai pemberhentian presiden sebagai kepala negara, hal ini tentunya sangat baik dan jika kita mengacu kepada prinsip negara hukum yang dicita-citakan. Tulisan ini menjelaskan bahwa pengaturan mengenai pemakzulan dalam konstitusi adalah hal yang tepat dan sangat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, dan merupakan konsekuensi logis ketika kita ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang stabil sesuai dengan praktik sistem pemerintahan presidensial. Diharapkan pemakzulan presiden yang hanya didasarkan alasan politis seperti terjadi dimasa lalu tidak akan terulang lagi. Meski demikian, aspek substansi dan mekanisme terkait pemakzulan yang kini sudah jauh lebih baik dengan pengaturan yang lebih jelas dan lengkap itu, kiranya tetap perlu terus dikaji secara dialektika akademis, utamanya terkait mengenai peran dari MPR dalam putusan akhir proses pemakzulan. Karena dalam suatu negara hukum, maka putusan terkuat, yang bersifat akhir dan mengikat adalah putusan hukum, yang dalam proses pemakzulan dikeluarkan oleh proses peradilan hukum di Mahkamah Konstitusi.The dynamic of constitutional that clearly shows the correlation between the legal and the political dimension is the impeachment of the president as head of state. Amendments of Indonesia constitution have specifically contain provisions regarding impeachment of the president as head of state, it is certainly very good and if we refer to the principle of state of law. This paper explains that the regulation of impeachment in the constitution is the right thing and is in accordance with the rule of law and democracy, and is the logical consequence when we want to realize a stable government in accordance with the practice of presidential system. Expected presidential impeachment based solely political reasons such as occurred in the past will not be repeated again. However, aspects of the substance and impeachment mechanism better, would still need to be studied in the dialectic of academic, primarily related to the role of the People’s Consultative Assembly (MPR) in the final decision process of impeachment. Because in a state of law, the judicial decision shall be final and binding.

KARAKTERISTIK, PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN BADAN HUKUM YAYASAN DI INDONESIA Simamora, Y. Sogar
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 2 (2012): August 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pendirian yayasan diawali dengan pemisahan harta kekayaan pendiri untuk dimasukkan sebagai modal awal yayasan. Pemisahan harta kekayaan pendiri ke dalam yayasan tersebut Ɵ dak dapat diberi makna investasi karena secara fi loso fi pendirian yayasan bersifat nirlaba. Dalam prak Ɵ knya terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, kon fl ik antar pengurus serta penyalahgunaan lembaga yayasan. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana prinsip dan aturan hukum dalam pengelolaan yayasan sebagai hukum privat dan bagaimana pengelolaan oleh organ yayasan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan menggunakan metode yuridis norma Ɵ f dapat disimpulkan bahwa berdasarkan cara pendiriannya yayasan tergolong badan hukum privat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan good governance dalam pengelolaan yayasan diperlukan untuk memas Ɵ kan bahwa organ yayasan menjalankan tugasnya semata-mata untuk mencapai tujuan yayasan, selain itu perlu adanya pemeriksaan terhadap yayasan untuk memas Ɵ kan organ yayasan Ɵ dak melakukan pelanggaran hukum dan lalai dalam menjalankan tugasnyaThe founda Ɵ on is a legal en Ɵ ty established to achieve speci fi c goals in the areas of social, religious, and humanitarian. The establishment of the founda Ɵ on begins with the separa Ɵ on of founder(s) assets to be incorporated as the authorized capital founda Ɵ on. Separa Ɵ on founder(s) assets into founda Ɵ ons can not be given meaning as investment, because the founding founda Ɵ ons philosophy is non-pro fi t. In prac Ɵ ce there are devia Ɵ ons in the management of the con fl ict between the board and the abuse of the ins Ɵ tu Ɵ on founda Ɵ on. This paper will examine how the principles and the rule of law in the management of a founda Ɵ on and how management by organs of the founda Ɵ on based on principles of transparency and accountability. By using norma Ɵ ve methods can be concluded that based on the way its establishment, the founda Ɵ on belonging to private legal en Ɵ Ɵ es. Principles of transparency and accountability in achieving good governance in the management founda Ɵ on required to ensure that the founda Ɵ on organ du Ɵ es solely to achieve the purpose of the founda Ɵ on, in addi Ɵ on to the need for an examina Ɵ on of the founda Ɵ on to ensure that the fund did not perform organ o ff ense and negligent in performing their du Ɵ es.

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MINYAK KAYU PUTIH PULAU BURU Karim, Asma; Dayanto, Dayanto
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 3 (2016): December 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Tulisan ini membahas tentang strategi penguatan ekonomi lokal berbasis HKI Melalui perlindungan hukum dan pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis untuk mengkaji strategi penguatan ekonomi lokal berbasis HKI melalui perlindungan hukum dan pengembangan potensi IG Minyak Kayu Putih Pulau Buru serta mengurai faktor-faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan ekonomi lokal yang berbasis pada HKI melalui perlindungan hukum dan pengembangan Indikasi Geografis belum dapat dilaksanakan karena IG belum masuk dalam rencana pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Buru. Hal tersebut disebabkan oleh faktor lemahnya SDM pemerintah daerah yang belum memahami HKI khususnya IG secara baik sehingga perannya memberikan sosialisasi kepada masyarakat juga belum dapat dilaksanakan.This paper discusses the strategy of strengthening the local economy based on IPR through legal protection and the development of potential Geographical Indications, Eucalyptus Oil in Buru Island as well as it’s inhibiting factors.This research used socio-juridical method to find out the strategy of strengthening the local economy based on IPR through legal protection and the development of potential Geographical Indications Eucalyptus Oil in Buru Island as well as it’s inhibiting factors. The results showed that the strategy of strengthening the local economy based on intellectual property rights through legal protection and development of Geographical Indications still could not be implemented, because the IG has not been included in the plan of local economic evelopment in Buru. This was caused by lack of human resources quality in the local governments that do not understand IPR especially IG well enough. Therefore their role on delivering socialization to the community on this matter also still cannot be conducted.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL PADA PEMULIAAN TANAMAN DAN ALAT BERAT Agustine, Oly Viana
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 7, No 1 (2018): April 2018
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Terdapat beberapa putusan MK yang memberikan sinergitas dengan pembangunan ekonomi nasional. Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 dan putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 memberikan kesempatan bagi petani kecil perorangan dan pengusaha alat berat dalam menjalankan usahanya. Dengan diperbolehkannya para petani kecil perorangan dalam melakukan pemuliaan tanaman dan dihapuskannya ketentuan alat berat yang tidak lagi digolongkan sebagai kendaraan bermotor bagi pelaku usaha di bidang alat berat, diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional dari sektor industri kecil di bidang pemuliaan tanaman dan alat berat. Berangkat dari kedua putusan tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana peran putusan MK dalam membangun ekonomi nasional pada pemuliaan tanaman dan alat berat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus putusan MK. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini bahwa melalui putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 dan putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 telah mendukung pembangunan ekonomi nasional dalam bidang pemuliaan tanaman bagi petani perorangan dan industri alat berat. Oleh sebab itu perlu menindaklanjuti putusan MK dan segera diimplementasikan oleh semua adresat dalam putusan MK tersebut.

Page 13 of 37 | Total Record : 365

11 12 13 14 15

Filter by Year

2012 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 2 (2025): Perkembangan Perlindungan Hukum Keamanan Siber Vol 14, No 1 (2025): Penguatan Landasan Hukum Hilirisasi Komoditas Vol 13, No 3 (2024): Peran Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Mewujudkan Produk dan Kepatuhan Hukum Y Vol 13, No 2 (2024): Masa Depan Profesi Hukum di Indonesia Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 12, No 3 (2023): Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Bidang Kelautan dan Kemaritiman Vol 12, No 1 (2023): Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022 Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 11, No 1 (2022): April 2022 Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021 Vol 10, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 10, No 1 (2021): April 2021 Vol 9, No 3 (2020): Desember 2020 Vol 9, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 9, No 1 (2020): April 2020 Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019 Vol 8, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 8, No 1 (2019): April 2019 Vol 7, No 3 (2018): Desember 2018 Vol 7, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 7, No 1 (2018): April 2018 Vol 6, No 3 (2017): Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 6, No 1 (2017): April 2017 Vol 5, No 3 (2016): December 2016 Vol 5, No 2 (2016): August 2016 Vol 5, No 1 (2016): April 2016 Vol 4, No 3 (2015): December 2015 Vol 4, No 2 (2015): August 2015 Vol 4, No 1 (2015): April 2015 Vol 3, No 3 (2014): December 2014 Vol 3, No 2 (2014): August 2014 Vol 3, No 1 (2014): April 2014 Vol 2, No 3 (2013): December 2013 Vol 2, No 2 (2013): August 2013 Vol 2, No 1 (2013): April 2013 Vol 1, No 3 (2012): December 2012 Vol 1, No 2 (2012): August 2012 Vol 1, No 1 (2012): April 2012 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone
+6221-8091908

Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone +6221-8091908

Journal Mail Official jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone
+6221-8091908

Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA