Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional

jrv
Website

Published by Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

ISSN : 20899009 EISSN : 25802364 DOI : http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Rechtsvinding Journal is an academic journal addressing the organization, structure, management and infrastructure of the legal developments of the common law and civil law world.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 365 Documents

13 14 15 16 17

ASPEK HUKUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN LINDUNG PULAU TARAKAN Syaprillah, Aditia
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 2 (2015): August 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kota Tarakan merupakan kota di atas pulau dengan luas daratan hanya mencapai ± 250.80 km², kebutuhan terhadap lahan perkebunan dan pemukiman menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan degradasi kawasan hutan, kondisi ini diperparah dengan semakin pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu melakukan penelitian hukum tentang pemberdayaan masyarakat setempat di sekitar hutan lindung pulau Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) yang menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan lindung Pulau Tarakan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan serta untuk menjaga kelestarian hutan lindung pulau Tarakan, hal tersebut perlu ditunjang dengan perubahan pendekatan melalui pemberian akses dan pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan. Untuk itu disarankan perlu adanya peraturan daerah yang lebih responsif untuk melindungi setiap hak- hak dan jaminan sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di dalam wilayah hutan lindung Pulau Tarakan.Tarakan city is a city on the island with a land area only reached ± 250.80 km², the need for plantations and settlements is one of the causes of forest degradation problems, the condition is exacerbated by the rapid growth of population in the city of Tarakan. Based on the above problems, it is necessary to conduct legal research on empowering communities around protected forests area of Tarakan. This study uses normative method and statute approach that examines regulations related to legal issues that are being addressed. The research showed that the activities of the empowerment of communities around the protected forest area of Tarakan Island has a very strategic role in the prevention and eradication of forest damage and to preserve the protected forests of Tarakan Island, it needs to be supported by a change of approach by providing communities access and involvement in every policy. It is suggested that there needs to be more responsive local regulations to protect every rights and social and economic security of communities in the protected forest area of Tarakan Island.

REFORMULASI METODE KONVERSI SUARA MENJADI KURSI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA Wicaksono, Dian Agung
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 3, No 1 (2014): April 2014
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Salah satu bagian dari sistem pemilihan umum (pemilu) yang terlihat sangat sederhana dan bahkan hampir tidak diperhatikan secara khusus adalah metode konversi suara pemilih menjadi kursi anggota legislatif. Sejatinya pengaturan mengenai metode konversi suara menjadi kursi telah diatur dalam UU, setidaknya sejak tahun 2004. Muncul pertanyaan mendasar bagaimana implikasi perpaduan antara sistem presidensial dan sistem kepartaian multipartai di Indonesia? Bagaimana politik hukum metode konversi suara menjadi kursi dalam sistem pemilu legislatif? Bagaimana evaluasi dan alternatif solusi terhadap penerapan metode konversi terhadap upaya penyederhanaan sistem multipartai di Indonesia? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder. Tentu perdebatan yang dibangun dalam konteks hukum tata negara bukanlah mana yang benar dan mana yang salah, namun lebih pada konteks implikasi yang ditimbulkan dari pilihan kebijakan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks kompleksitas perpaduan sistem pemerintahan presidensial dan sistem kepartaian multipartai, sudah selayaknya apapun pilihan kebijakan yang dibangun dalam kerangka politik hukum sistem pemilu di Indonesia haruslah mendukung terciptanya efektivitas sistem presidensial.The simple part of election system is vote conversion method. The method to convert the total amount of votes into the seats of legislator almost abandoned. Actually, the method should be regulated in 2004 Legislative Election Act. Arise a basic question, how the implication of combination between presidentialism and multiparty system in Indonesia? How the regulation on vote conversion method in legislative election system? And, how the evaluation and solution alternative toward the implementation of vote conversion method in order to simplify the multiparty system in Indonesia? This is a normative legal research that collect secondary data. In the context of constitution law debate whether what is right or what is wrong, but rather in the context of the implications from the legal policy. In the context of complexity of fusion presidentialism and multi-party system, that is proper that any legal policy is built within the framework to support presidentialism effectiveness.

POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK LEGISLASI F. Putuhena, M. Ilham
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 3 (2012): December 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, campur tangan negara atau pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Ɵ dak dapat dihindari. Campur tangan pemerintah dirumuskan dalam bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, sehingga dalam praktek penyelenggaraan negara Ɵ dak dapat lepas dari apa yang disebut kebijakan-kebijakan, yang dirumuskan dalam Legislasi (peraturan perundang-undangan). Permasalahannya adalah bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan efek Ɵ f dalam mendorong poli Ɵ k pembangunan nasional, khususnya dalam aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan metode peneli Ɵ an yuridis norma Ɵ f, dapat disimpulkan bahwa legislasi bukan semata-mata sebagai proses poli Ɵ k, karena bila produk hukum hasil proses tersebut buruk, maka akan selalu dapat berdalih bahwa memang demikianlah poli Ɵ k. Legisprudence melihat legislasi dari dua kaca mata, yaitu poli Ɵ k dan dari kacamata hukum. Hukum yang dibentuk dengan Ɵ dak demokra Ɵ s menunjukkan sebagai ”hukum yang Ɵ dak relasional”. Hukum non-relasional juga bisa terjadi ke Ɵ ka ada yang memaksakan suatu kepen Ɵ ngan/kehendak dalam proses argumentasi, entah karena posisi orang atau kelompok yang mengusulkan, atau entah karena dipaksakan oleh kekuatan fi sik. Kualitas legisasi dapat dilihat dari dua hal, yaitu kualitas materi sebuah undang-undang dan kualitas proses pembentukan sebuah undang-undang.In order to build a prosperous society, na Ɵ on or government interven Ɵ on on various aspects of community life can’t be avoided. Government interven Ɵ on is formulated in the form of laws or regula Ɵ ons that are forcing, so that in prac Ɵ ce the implementa Ɵ on of the state can not be separated from what is called the policies de fi ned in the legisla Ɵ on (legisla Ɵ on). The problem is how to establish a quality legisla Ɵ on to keep the legisla Ɵ on e ff ec Ɵ ve in promo Ɵ ng na Ɵ onal development policy, especially in the aspect of jus Ɵ ce and social welfare. Using norma Ɵ ve research methods, it can be concluded that the legisla Ɵ on is not merely a poli Ɵ cal process, because the law of the process when the product is bad, it will always be able to argue that it is so poli Ɵ cal. Legisprudence see the legisla Ɵ on of two glass eyes, from poli Ɵ cs (which means the context of the law) and the law of the glasses (or more technically known as the law). Formed law undemocra Ɵ c show as "the law does not rela Ɵ onal" (law of non-rela Ɵ onal). Non-rela Ɵ onal law can also occur when there are compelling an interest / desire in the process of argumenta Ɵ on, either because of the posi Ɵ on of the person or group who propose, or whether because enforced by physical force. Legisasi quality can be seen from two things: the quality of the material and the quality of the legisla Ɵ on process of forming a law.

ANALISIS DAMPAK PASAL 34 UNCAC DAN KETERKAITANNYA DENGAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Listiyanto, Apri
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 2 (2016): August 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

UNCAC memiliki arti penting dalam hal meningkatkan kerja sama internasional dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Indonesia merupakan negara pada putaran pertama yang telah dievaluasi implementasi ketentuan UNCAC oleh Inggris dan Uzbekistan pada Tahun 2010 dan 2011. Salah satu hasil gap analysis adalah belum diaturnya ketentuan Pasal 34 UNCAC ke dalam sistem hukum nasional dan hal ini erat kaitannya dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui metode penelitian yuridis normatif ini, dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) berupaya menjawab implikasi penerapan Pasal 34 UNCAC dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan menjawab arah politik hukum kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan adanya Pasal 34 UNCAC. Dari hasil analisa di ketahui bahwa Indonesia telah berupaya memasukan ketentuan Pasal 34 UNCAC ke dalam sistem hukum nasionalnya, tetapi tentu perlu memperhatikan prinsip-prinsip hukum nasional yang ada, dan terhadap tindakan-tindakan yang diambil perlu memperhatikan klasifikasi dampak kerugian. Hal ini telah diupayakan melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Namun dalam ketentuan tersebut masih diperlukan pengaturan lebih lanjut karena masih dimungkinkan terjadinya persoalan hukum yang menyangkut pemutusan kontrak dimaksud.UNCAC has significance in terms of enhancing international cooperation in the handling of corruption. The Indonesian government has ratified the UNCAC and ratified through Law No. 7 of 2006. Indonesia is the country in the first round that have evaluated the implementation of the provisions of UNCAC by the United Kingdom and Uzbekistan in 2010 and 2011. One of the outcomes gap analysis is not the regulation of the provisions of Article 34 of UNCAC into the national legal system and it is closely related to the goods / services of the government. Through normative juridical research method, with approach of law (Statute Approach) and the approach of the case (Case Approach) sought to answer the implications of the application of Article 34 of UNCAC in the process of procurement of goods/services of the government and said the political direction of the law of contract procurement / government services related to their Article 34 of UNCAC. From the analysis to know that Indonesia has sought to incorporate the provisions of Article 34 of UNCAC into the domestic legal system, but it certainly needs to pay attention to the principles of national laws, and the actions taken need to pay attention to the classification of the impact of the loss. This has been attempted through Presidential Decree No. 4 of 2015 which is the fourth amendment of Presidential Decree No. 54 of 2010. But in that provision still further adjustment is necessary because it is still possible to reach a legal matter concerning the termination of the contract in question.

EVALUASI REGULASI DALAM MENCIPTAKAN KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM Taufik, Ade Irawan
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 6, No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, karena selain menyerap paling banyak tenaga kerja, juga kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan domestik bruto. Namun pertumbuhan UMKM belum sesuai yang diharapkan dan terdapat sejumlah hambatan dalam membangun UMKM. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi apakah regulasi yang ada telah menjamin kemudahan berusaha bagi UMKM, yakni terutama regulasi terkait dengan indikator Memulai Usaha. Indikator Memulai usaha merupakan salah satu indikator yang disurvey oleh Bank Dunia untuk mengukur tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussines (EODB)). Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan regulasi yang diterbitkan dapat mendukung kemudahan dalam memulai usaha, namun regulasi tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk turut menciptakan regulasi yang berkesesuaian dengan pemerintah pusat.

MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERBADAN HUKUM DENGAN GAGASAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PEMEGANG SAHAM TUNGGAL Muhammad, Fahrurozi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 7, No 3 (2018): Desember 2018
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kebijakan kemudahan berusaha yang diterapkan oleh Pemerintah diharapkan mampu mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional. Meskipun UMKM memiliki kelebihan, UMKM juga memiliki beberapa kendala khususnya mengenai pembiayaan. Pembiayaan UMKM di Indonesia umumnya terkendala karena bentuk UMKM yang informal sulit untuk mendapatkan fasilitas bantuan atau pinjaman dana. Akibatnya, UMKM di Indonesia umumnya masih bermodalkan harta dan kekayaan pribadi pendirinya. Hal ini jelas mengganggu kelangsungan UMKM. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang efektif, maka UMKM sudah waktunya berbentuk badan usaha formal dalam hal ini Perseoran Terbatas. Dengan metode yuridis normatif, tulisan ini akan berfokus pada pendekatan teoritis terhadap UMKM dan Perseroan Terbatas. Dari analisis kualitatif yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa terdapat ketidakharmonisan antara Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di mana ketentuan untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang mensyaratkan didirikan minimum oleh 2 (dua) orang, dinilai tidak sejalan dengan konsep UMKM yang dapat didirikan dan dijalankan oleh 1 (satu) orang saja. Dari pemahaman di atas, tulisan ini menilai bahwa perlu adanya pembaruan hukum terkait hal tersebut.

KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA Mayasari, Ima
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kebijakan reformasi regulasi menjadi elemen kunci dalam reformasi administrasi publik Indonesia. Reformasi regulasi mengurangi hambatan terhadap daya saing dan keterbukaan pasar serta dinamika pasar untuk memastikan tercapainya kesejahteraan sosial. Implementasi Omnibus Law di Indonesia menjadi daya tarik bagi kalangan pengambil kebijakan, akademisi dan praktisi. Dalam iklim berusaha yang penuh dengan persaingan, kenyataan menunjukkan kondisi regulasi Indonesia sangat banyak (hyper regulation) dan tumpang tindih (overlap) antara satu dan yang lain, serta tidak sesuai lagi dengan keadaan era Revolusi Industri Keempat saat ini. Penelitian ini terfokus pada kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi Omnibus Law di Indonesia, untuk mendeskripsikan implementasi Omnibus Law di Indonesia, sebagai sarana utama dalam penataan regulasi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Omnibus Law penting untuk diterapkan di Indonesia, dan mampu untuk melakukan perubahan terhadap berbagai Undang-Undang dalam satu Undang-Undang.

PEMBATASAN PENGAJUAN PERKARA SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP JAMINAN KEAMANAN NASIONAL Anggono, Bayu Dwi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Muncul perbedaan tajam di publik terhadap Pasal 158 UU Pilkada tentang syarat selisih perolehan suara dengan prosentase tertentu untuk dapat mengajukan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Kelompok pertama berpandangan MK adalah lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan Pasal 158. Kelompok lainnya berpendapat Pasal 158 merupakan UU yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali MK. Tulisan ini akan membahas politik hukum hadirnya Pasal 158, bagaimana MK seharusnya menerapkan Pasal 158, dan implikasi kehadiran Pasal 158 terhadap jaminan keamanan nasional. Pembentuk UU merumuskan Pasal 158 atas pertimbangan mendorong terbangunnya budaya politik yang makin dewasa dalam proses Pilkada. Hadirnya Pasal 158 merupakan upaya untuk mencegah konflik melalui kepastian perkara sengketa yang dapat ditangani oleh MK yang akan berimplikasi kepada terpeliharanya jaminan keamanan nasional. Bersamaan penerapan Pasal 158 harus dibarengi optimalisasi penyelesaian perselisihan/pelanggaran Pilkada oleh lembaga di luar MK secara transparan, akuntabel, tuntas, dan adil. Pihak yang merasa dirugikan dengan pembatasan di Pasal 158 dapat mengusulkan kepada pembentuk UU untuk menghilangkan atau mengubahnya.Sharp differences emerged on the public to Article 158 of the Election Law about certain votes percentage margin requirements to be able to dispute the election results to the Constitutional Court. The first group believes the constitutional court is a judicial institution that is trusted to enforce substantive justice and should not be constrained by Article 158. Another group argues that Article 158 is still applicable law and binding on all the people of Indonesia, including the Constitutional Court. This paper will discuss the legal political of the presence of Article 158, how the Constitutional Court should apply Article 158 and the implications of the law on national security. The formulation of the Article 158 was based on the consideration of promoting the political culture development and to make it more mature in the electoral process. The presence of Article 158 is an effort to prevent conflicts through providing legal certainty on what disputes can be dealt by the Constitutional Court. This will have implication on the maintenance of national security.The application of Article 158 should be done together with optimization of resolution on dispute /election violations by institutions outside the Constitutional Court in a transparent, accountable, thorough, and fair way. Those who feel harmed by the restrictions in Article 158 may propose to the legislature to remove or change them.

ASPEK HUKUM PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGHADAPI LIBERALISASI EKONOMI REGIONAL: MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 Malau, Masnur Tiurmaida
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 3, No 2 (2014): August 2014
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Akselerasi penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di 2015 menuntut upaya-upaya persiapan yang maksimal dari negara- negara anggotanya termasuk Indonesia. Salah satu sendi kehidupan yang penting dipersiapkan yaitu sendi hukum dalam sektor tertentu seperti persaingan usaha dan liberalisasi jasa. Hal ini penting karena dapat menciptakan alur serta panduan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga dapat mengarahkan masyarakat serta perangkat negara lainnya menuju tahap yang ingin dicapai, sehingga pengaturan melalui kebijakan ( policy ) ini merupakan langkah pertama sebagai upaya mempersiapkan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan datang. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pandangan bagaimana kesiapan Indonesia dalam hal peraturan untuk menghadapi liberalisasi jasa dan persaingan usaha. Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis yang menjelaskan dan menganalisis dari sisi hukum berbagai peraturan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam persiapan menuju ASEAN Economic Community 2015. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berusaha mempersiapkan diri melalui berbagai peraturan guna menyongsong ASEAN Economic Community 2015 walaupun dari segi pelaksanaan belum optimal dan belum menyentuh seluruh segi kehidupan bernegara, pemerintah Indonesia harus segera mengoptimalkan usaha guna memperkuat kesiapan Indonesia bersaing dalam ASEAN Economic Community 2015.Towards ASEAN Economic Community 2015 ASEAN member countries including Indonesia need to maximize efforts in preparing. One of the important parts of life which need to prepare is law aspect by some legal instruments in specific aspect such as competition and service liberalization. This is important because legal instruments can create pattern and guidelines for a country to achieve aims and to guide their society and government to achieve path of life that they want, so policy recognize as starting step for countries among ASEAN to move forward towards ASEAN Economic Community. This research doing to give perspective of how Indonesia government’s preparation in regulation towards service liberalization and competition. Approaching methods that using in this research is analyzing descriptive that describe and analyzing what policies that government had taken and how to implement that policies to meet ASEAN Economic Community. Result of this research shows that Indonesian government has done many efforts through some policies towards ASEAN Economic Community 2015 eventough from implementation perspective cannot reach all society’s aspect of life in order to reach that goal Indonesian government should optimize policies to strengthening Indonesia’s competitiveness towards ASEAN Economic Community 2015.

PERADILAN ADAT DAN KEADILAN RESTORATIF Ubbe, Ahmad
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 2, No 2 (2013): August 2013
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v2i2.70

Pemikiran mengenai akses kepada keadilan sejatinya tidak merujuk kepada keadilan yang merujuk pada pemidanaan melainkan merujuk pada kebersaman. Dengan demikian sengketa diselesaikan melalui kesepakatan semua pihak yang terkait sehingga dapat mewujudkan perdamaian, persaudaraan dan upaya mengembalikan masyarakat kepada ketertiban dan ketenteraman sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat yang bersangkutan. Indonesia memiliki khasanah kebudayaan berupa sistem sosial dan hukum tentang peradilan, hakim dan keadilan. Tulisan ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana bentuk mediasi penal dan perlindungan korban dalam restorative justice sistem; bagaimana gambaran hukum adat dan peradilannya di Indonesia; bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan keadilan restoratif dalam hukum adat; serta bagaimana penanganan Pelanggaran Adat dan mediasi penal dalam hukum adat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa peradilan adat menjadi penting dalam kehidupan hukum nasional. Oleh karena itu dibutuhkan trasformasi nilai hukum adat yang hidup di masyarakat tentang hukum, peradilan, hakim dan keadilan, menjadi bagian perangkat sistem hukum nasional. Upaya ini penting dilakukan guna mengahiri dikotomi antar pranata dan pemikiran ”hukum negara” dan lembaga dan pranata ”hukum rakyat”. Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan dan penegakan hukum, merupakan jembatan teoritis dan filosofis, untuk menjadikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sebagai dasar legitimasi pengembangan dan berfungsinya hukum, peradilan dan hakim adat, dalam distribusi keadilan.The idea of access to justice should duly refer to the concept of harmony and not on punishment. Thereby the disputes were settled through agreement of all parties concerned in realizing peace, brotherhood and efforts to restore order and peace in accordance to the community awareness of law. Indonesia has various cultural repertoire of social and legal systems of courts, judges and justice. This paper raises the issue of how to form penal mediation and protection of victims in restorative justice system; overview on how customary law and justice in Indonesia; how alternative dispute resolution and restorative justice in customary law; as well as how to handle violations of Indigenous and penal mediation in customary law. By using normative methods can be concluded that the customary justice become important in the national law system. Therefore, it is necessary to transform the customary law values that live in the community, like the law, justice, judge, and equity, as a part of the national law system. This effort is important in order to end the dichotomy between the institutions and ideas of "state law" and "folk law". Implementation of restorative justice method is important to be the theoretical and philosophical bridge, to make the legal values that live in the community, as a basis for the development and the proper functioning of the legitimacy of customs law, justice and judges, in fairness distribution.

Page 15 of 37 | Total Record : 365

13 14 15 16 17

Filter by Year

2012 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 2 (2025): Perkembangan Perlindungan Hukum Keamanan Siber Vol 14, No 1 (2025): Penguatan Landasan Hukum Hilirisasi Komoditas Vol 13, No 3 (2024): Peran Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Mewujudkan Produk dan Kepatuhan Hukum Y Vol 13, No 2 (2024): Masa Depan Profesi Hukum di Indonesia Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 12, No 3 (2023): Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Bidang Kelautan dan Kemaritiman Vol 12, No 1 (2023): Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022 Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 11, No 1 (2022): April 2022 Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021 Vol 10, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 10, No 1 (2021): April 2021 Vol 9, No 3 (2020): Desember 2020 Vol 9, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 9, No 1 (2020): April 2020 Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019 Vol 8, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 8, No 1 (2019): April 2019 Vol 7, No 3 (2018): Desember 2018 Vol 7, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 7, No 1 (2018): April 2018 Vol 6, No 3 (2017): Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 6, No 1 (2017): April 2017 Vol 5, No 3 (2016): December 2016 Vol 5, No 2 (2016): August 2016 Vol 5, No 1 (2016): April 2016 Vol 4, No 3 (2015): December 2015 Vol 4, No 2 (2015): August 2015 Vol 4, No 1 (2015): April 2015 Vol 3, No 3 (2014): December 2014 Vol 3, No 2 (2014): August 2014 Vol 3, No 1 (2014): April 2014 Vol 2, No 3 (2013): December 2013 Vol 2, No 2 (2013): August 2013 Vol 2, No 1 (2013): April 2013 Vol 1, No 3 (2012): December 2012 Vol 1, No 2 (2012): August 2012 Vol 1, No 1 (2012): April 2012 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone
+6221-8091908

Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone +6221-8091908

Journal Mail Official jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone
+6221-8091908

Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA