cover
Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding
Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id
Phone
+6221-8091908
Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id
Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
ISSN : 20899009     EISSN : 25802364     DOI : http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding
Core Subject : Social,
Rechtsvinding Journal is an academic journal addressing the organization, structure, management and infrastructure of the legal developments of the common law and civil law world.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 392 Documents
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM: PERAN PARALEGAL POS BANTUAN HUKUM DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KEADILAN RESTORATIF M Alfarizzi Nur
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 1 (2026): Pembinaan Kesadaran Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i1.2459

Abstract

Pos bantuan hukum Desa atau Kelurahan menjadi wadah layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat akar rumput. Paralegal sebagai penggerak pos bantuan hukum memiliki peran penting, setidaknya dalam layanan nonlitigasi untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mengetahui dan berperilaku terhadap hukum, tidak terkecuali pada instrumen keadilan restoratif yang saat ini telah menjadi bagian dari hukum pidana modern selepas diberlakukannya KUHP dan KUHAP terbaru.  Dalam konteks ini perlu dilakukan analisis terhadap peran paralegal dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui keadilan restoratif, serta faktor penghambat dalam pelaksanaannya.  Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian normatif yuridis melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran paralegal dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui keadilan restoratif dilalui dengan 2 (dua) pendekatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025, yaitu pendekatan preventif yang dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan dan konsultasi, serta pendekatan responsif yang dilaksanakan melalui forum mediasi antar pihak dengan Paralegal sebagai mediator yang mana hasil perdamaian akan dituangkan di dalam perjanjian perdamaian secara tertulis. Walaupun demikian, terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaanya, seperti faktor perangkat hukum, faktor aparat (paralegal), faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya. 
MAPPING THE LEGAL LANDSCAPE OF LEGAL AWARENESS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ADOPTION: BIBLIOMETRIC ANALYSIS AND SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW Nafis Dwi Kartiko
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 1 (2026): Pembinaan Kesadaran Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i1.2492

Abstract

The integration of artificial intelligence raises complex legal consequences related to accountability and legal awareness. This study maps the intellectual landscape of legal awareness in AI adoption through bibliometric analysis and a Systematic Literature Review. The Bibliometric-Systematic Literature Review method integrates quantitative mapping with qualitative synthesis of 12 articles from the Scopus database. The results show exponential growth in publications after 2018, dominated by computer science perspectives rather than legal disciplines. The findings identify a gap between technological innovation and the development of legal doctrine, creating a normative vacuum. Legal awareness functions as a vital internal control mechanism prior to external regulatory enforcement. This study recommends an adaptive legal framework that emphasizes regulatory literacy and the human-in-the-loop principle. The research provides a foundation for the development of AI governance that is responsive to the dynamics of digital technology.
POLITIK HUKUM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL 2025–2029 DALAM PENGUATAN KEBIJAKAN PEMBINAAN KESADARAN HUKUM NASIONAL indra hendrawan; wicipto setiadi
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 1 (2026): Pembinaan Kesadaran Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i1.2487

Abstract

Kesadaran hukum merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dalam RPJMN 2025–2029, pembangunan budaya hukum ditempatkan sebagai bagian integral dari reformasi hukum melalui penguatan regulasi yang adaptif, perluasan akses keadilan, dan pembentukan masyarakat yang patuh hukum. Di sisi lain, Prolegnas 2025–2029 merupakan instrumen politik hukum dalam lima tahun ke depan yang seharusnya memiliki kebijakan yang searah untuk penguatan pembinaan kesadaran hukum nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pembinaan kesadaran hukum dalam RPJMN 2025–2029 dan arah politik hukum Prolegnas 2025–2029 untuk menunjang kebijakan kesadaran hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPJMN 2025–2029 secara eksplisit menempatkan pembangunan kesadaran hukum dalam Prioritas Nasional 7 melalui strategi reformasi hukum, perluasan akses keadilan, dan pembentukan kepatuhan hukum. Sementara itu, Prolegnas 2025–2029 memiliki potensi mendukung penguatan kesadaran hukum melalui sejumlah RUU strategis, seperti RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU tentang Bantuan Hukum, RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional, dan RUU tentang Pembinaan Ideologi Pancasila. Oleh karena itu, Prolegnas perlu dijadikan sebagai instrumen pembangunan budaya hukum dan dikawal secara konsisten agar legislasi yang dihasilkan benar-benar memperkuat strategi pembinaan kesadaran hukum nasional.
KEDAULATAN DATA DI ERA CLOUD COMPUTING: ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN PUSAT DATA DAN YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL DALAM HUKUM INDONESIA Hendra Simak
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 2 (2026): Administrasi Hukum Dalam Pengelolaan Data Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i2.2616

Abstract

mendisrupsi batas-batas teritorial hukum konvensional. Penelitian ini menganalisis pertentangan paradigmatik antara kebijakan lokalisasi data yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dengan kompleksitas penyidikan tindak pidana siber yang secara inheren bersifat lintas batas. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kedaulatan digital, tulisan ini membedah problematika yurisdiksi di ruang maya. Hasil pembahasan mengungkap bahwa meskipun rezim hukum nasional telah mengadopsi asas ekstrateritorialitas dan mengakomodasi konsep quasi jurisdiction, implementasinya kerap mengalami kebuntuan akibat benturan kedaulatan dan birokrasi Mutual Legal Assistance (MLA) yang tidak selaras dengan volatilitas bukti elektronik. Temuan utama menegaskan perlunya rekonseptualisasi MLA menjadi mekanisme kerja sama antar-agensi yang lebih responsif. Secara praktis dan kebijakan, penelitian ini merekomendasikan penguatan peran strategis institusi penegak hukum seperti Badan Siber dan Sandi Negara dan Polri dalam arsitektur koordinasi formal global, serta urgensi ratifikasi instrumen internasional, guna memastikan penegakan hukum berjalan efektif tanpa mereduksi esensi kedaulatan digital nasional.
KEADILAN PROSEDURAL DALAM ADMINISTRASI PERKARA ELEKTRONIK: PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB DAN PEMULIHAN HAK AKIBAT GANGGUAN E-COURT Maria Acynta Christy; Marcus Priyo Gunarto
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 2 (2026): Administrasi Hukum Dalam Pengelolaan Data Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i2.2590

Abstract

Penggunaan e-Court telah mengubah administrasi perkara dari proses konvensional menuju layanan hukum berbasis elektronik. Transformasi ini meningkatkan efisiensi beracara, tetapi juga menimbulkan risiko baru berupa kesalahan administratif dan gangguan sistem yang dapat menghambat pemenuhan hak prosedural para pihak. Artikel ini mengkaji dampak kesalahan administratif dan gangguan sistem e-Court terhadap keadilan prosedural, serta menawarkan dasar pembagian tanggung jawab dan bentuk pemulihan hak yang lebih proporsional ketika gangguan tersebut menimbulkan kerugian prosedural. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antara pengaturan e-Court, hukum acara perdata, dan prinsip keadilan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan teknis e-Court telah mengantisipasi kemungkinan gangguan sistem, tetapi belum secara memadai mengatur pembagian tanggung jawab, pembuktian gangguan, dan pemulihan hak. Artikel ini mengusulkan pembagian tanggung jawab berbasis sumber kesalahan, dengan membedakan kelalaian pengguna, kesalahan kuasa hukum, kesalahan administrasi pengadilan, gangguan sistem, dan keterbatasan infrastruktur digital. Pemulihan hak perlu diarahkan pada pembukaan kembali akses, perpanjangan tenggat, koreksi data, pencatatan resmi gangguan, dan verifikasi berbasis log sistem.
PUTUSAN BERSALAH TANPA PIDANA: PROBLEMATIKA ADMINISTRASI HUKUM TERHADAP PEMAAFAN HAKIM DALAM KUHP 2023 Patrick Corputty
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 2 (2026): Administrasi Hukum Dalam Pengelolaan Data Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i2.2585

Abstract

Pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun terdakwa terbukti bersalah. Konsep ini menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif. Namun demikian, putusan “bersalah tetapi tidak dipidana” menimbulkan persoalan baru dalam administrasi hukum pidana Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis problematika administrasi hukum terhadap putusan pemaafan hakim serta merumuskan arah reformulasi administrasi hukum yang diperlukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi hukum pidana Indonesia belum memiliki klasifikasi administratif yang jelas terhadap putusan pemaafan hakim, sehingga menimbulkan persoalan terkait pencatatan status hukum, catatan kriminal, residivisme, statistik pemidanaan, dan sinkronisasi data antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi administrasi hukum melalui pembentukan kategori administratif khusus, penyesuaian sistem informasi perkara pidana, dan harmonisasi tata kelola data hukum pidana.
PERBAIKAN TATA KELOLA PENGATURAN KEMUDAHAN IMMIGRATION CLEARANCE DALAM PENINGKATAN KUNJUNGAN KAPAL WISATA YACHT ASING DI INDONESIA Gilar Tyas Sandi Wijaya; Agustina Merdekawati
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 2 (2026): Administrasi Hukum Dalam Pengelolaan Data Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i2.2422

Abstract

This study aims to comprehensively identify the problems arising from the implementation of immigration clearance for foreign yachts in Indonesia and to formulate recommendations for improving regulations to enhance and increase the effectiveness of immigration services for foreign yachts in Indonesia. Presidential Regulation Number 10 of 2025 creates a legal vacuum regarding yachts and violations of the prohibition on commercial yachts, leading to various problems.This study uses a juridical-empirical legal method, combining regulatory analysis, literature analysis, and interviews with immigration officers and harbormasters regarding the implementation of immigration clearance at Marina Benoa and Marina Jakarta. The data were analyzed qualitatively using a legal, sociological, and Regulatory Impact Assessment (RIA) approach to assess the legal implications and formulate immigration clearance policies. Conclusions were drawn using a deductive method to generate more definitive and effective policy recommendations.The research results show that, first, regulations regarding the implementation of immigration clearance for foreign yachts in Indonesia have not been able to provide certainty and fairness in the service and oversight of foreign yacht immigration clearance due to the use of multi-interpretable legal terms and phrases in other related regulations and violations of the prohibition on the commercialization of foreign yachts. This has led to differing interpretations among crew members and passengers regarding stay permits, resulting in the entry of foreign yacht tourists without a secure stay permit. Second, the RIA analysis indicates the need to revise Presidential Regulation Number 105 of 2015 by adding SOPs, appointing Pelindo as marina managers, appointing Harbor Masters as inspection coordinators, and regulating permits for the commercialization of foreign yachts. This can strengthen legal certainty and increase accountability for immigration services for foreign yachts.
REKONSTRUKSI HUKUM ADMINISTRASI KEARSIPAN DIGITAL MELALUI PENERAPAN KONSEP CHAIN OF CUSTODY DALAM MENJAMIN AUTENTISITAS DOKUMEN HUKUM NEGARA Utang Rosidin; Dewi Mayaningsih; Muhammad Yahya Wahyudin
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 2 (2026): Administrasi Hukum Dalam Pengelolaan Data Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i2.2592

Abstract

The authenticity of state legal documents in the digital system constitutes a fundamental prerequisite for legal certainty and governmental accountability. This study aims to analyze the regulatory vacuum in chain of custody standards within Indonesia's digital archival administrative law, examine the urgency and conceptual foundations of chain of custody as an instrument for guaranteeing the authenticity of state legal documents, and formulate a reconstruction model based on chain of custody through the integration of cryptographic and blockchain technologies. This research employs a normative legal method utilizing statute, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal: first, a structurally embedded rechtvacuum exists in Indonesia's digital archival administrative law, wherein none of the six primary legal instruments analyzed explicitly regulates digital chain of custody standards as a mandatory mechanism, reflecting regulatory misalignment that undermines the legal certainty of state documents; second, the chain of custody doctrine requiring five core parameters of documentation continuity, evidence integrity, authentication, expert verification, and corroborative reliability constitutes a conditio sine qua non for authenticity assurance of state legal documents in the digital age; third, this study formulates a Five-Layer Reconstruction Model integrating permissioned blockchain, SHA-256 cryptography, and smart contracts as the techno-normative infrastructure for a national chain of custody system, accompanied by recommendations for amending the Archival Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the issuance of a new Supreme Court Regulation on blockchain-based digital document authentication
TANTANGAN ADMINISTRASI HUKUM PROGRAM BANTUAN HUKUM DI DAERAH KHUSUS JAKARTA: ANALISIS YURIDIS-EMPIRIS ATAS CELAH REGULASI, MEKANISME VERIFIKASI, DAN PENGELOLAAN DATA PROGRAM Evi Zulaikhah; Paksi C.K. Walandouw
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 2 (2026): Administrasi Hukum Dalam Pengelolaan Data Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i2.2599

Abstract

Hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Namun Daerah Khusus Jakarta mencatat akses bantuan hukum bagi korban kejahatan terendah secara nasional sebesar 11,9 persen, meskipun memiliki kapasitas infrastruktur kelembagaan tertinggi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis tantangan administrasi hukum yang mendasari paradoks tersebut melalui metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, berbasis wawancara mendalam dengan 10 informan kunci. Temuan mengidentifikasi lima dimensi yang memerlukan penguatan: pertama, operasionalisasi definisi eligibilitas dalam Pasal 5 UU 16/2011; kedua, mekanisme SKTM yang cenderung berfungsi sebagai filter kapabilitas administratif; ketiga, persyaratan KTP DKI yang perlu dikaji kesesuaiannya dengan Pasal 28H UUD 1945; keempat, dampak tidak terduga sistem Sidbankum; dan kelima, celah regulasi akibat redaksi fakultatif Pasal 19 UU 16/2011. Penelitian ini merekomendasikan penguatan de lege ferenda: operasionalisasi norma eligibilitas, penyederhanaan sistem verifikasi, serta penguatan redaksi Pasal 19 menuju kewajiban yang lebih tegas.
MENGURAI KOTAK HITAM ALGORITMA: ADMINISTRASI HUKUM DATA PERSAINGAN DIGITAL OLEH KPPU Diana Fitriana; Rofiq Maysal
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 2 (2026): Administrasi Hukum Dalam Pengelolaan Data Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i2.2581

Abstract

Dominasi platform digital mengubah karakter penegakan hukum persaingan usaha karena praktik anti-persaingan semakin bertumpu pada penguasaan data, algoritma rekomendasi, dan sistem penentuan harga digital. Persoalan ini menguat karena algoritma platform bekerja sebagai kotak hitam yang menentukan peringkat, rekomendasi, harga, dan akses pasar, tetapi sulit diuji oleh otoritas persaingan usaha. Artikel ini menganalisis problem tersebut dan merumuskan model rekonstruksi administrasi hukum data persaingan digital oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data platform perlu diposisikan sebagai data hukum persaingan digital ketika diminta, diklasifikasi, diaudit, dan digunakan dalam pengawasan serta pembuktian. Rekonstruksi yang disarankan mencakup klasifikasi data, kewajiban pengungkapan data terbatas, audit algoritma berbasis due process, pembentukan unit forensik data digital, dan integrasi data pengawasan ke dalam pembinaan hukum nasional. Artikel ini merekomendasikan penerapan bertahap melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, revisi terbatas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan koordinasi lintas lembaga.

Filter by Year

2012 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2026): Administrasi Hukum Dalam Pengelolaan Data Hukum Vol 15, No 1 (2026): Pembinaan Kesadaran Hukum Vol 14, No 2 (2025): Perkembangan Perlindungan Hukum Keamanan Siber Vol 14, No 1 (2025): Penguatan Landasan Hukum Hilirisasi Komoditas Vol 14, No 3: Aspek Hukum Pengembangan Ekonomi Biru Vol 13, No 3 (2024): Peran Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Mewujudkan Produk dan Kepatuhan Hukum Y Vol 13, No 2 (2024): Masa Depan Profesi Hukum di Indonesia Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 12, No 3 (2023): Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Bidang Kelautan dan Kemaritiman Vol 12, No 1 (2023): Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022 Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 11, No 1 (2022): April 2022 Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021 Vol 10, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 10, No 1 (2021): April 2021 Vol 9, No 3 (2020): Desember 2020 Vol 9, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 9, No 1 (2020): April 2020 Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019 Vol 8, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 8, No 1 (2019): April 2019 Vol 7, No 3 (2018): Desember 2018 Vol 7, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 7, No 1 (2018): April 2018 Vol 6, No 3 (2017): Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 6, No 1 (2017): April 2017 Vol 5, No 3 (2016): December 2016 Vol 5, No 2 (2016): August 2016 Vol 5, No 1 (2016): April 2016 Vol 4, No 3 (2015): December 2015 Vol 4, No 2 (2015): August 2015 Vol 4, No 1 (2015): April 2015 Vol 3, No 3 (2014): December 2014 Vol 3, No 2 (2014): August 2014 Vol 3, No 1 (2014): April 2014 Vol 2, No 3 (2013): December 2013 Vol 2, No 2 (2013): August 2013 Vol 2, No 1 (2013): April 2013 Vol 1, No 3 (2012): December 2012 Vol 1, No 2 (2012): August 2012 Vol 1, No 1 (2012): April 2012 More Issue