cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding
Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id
Phone
+6221-8091908
Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id
Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Published by Badan Pembinaan Hukum Nasional
ISSN : 20899009     EISSN : 25802364     DOI : http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Rechtsvinding Journal is an academic journal addressing the organization, structure, management and infrastructure of the legal developments of the common law and civil law world.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 392 Documents
 36   37   38   39   40 
REKONSTRUKSI TATA KELOLA DOKUMEN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL Ahmad Haris Junaidi; Wicipto Setiadi; Irsyaf Marsal
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 2 (2026): Administrasi Hukum Dalam Pengelolaan Data Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i2.2601

Abstract

Abstrak Pengelolaan dokumen peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dari administrasi hukum yang berfungsi menjamin ketersediaan dan validitas informasi hukum. Dalam praktiknya, pengelolaan dokumen hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain fragmentasi tata kelola, perbedaan standar pengelolaan dokumen, ketidakjelasan sumber resmi (official source), serta belum terintegrasinya mekanisme pemutakhiran status hukum peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan problematika tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan serta merumuskan model rekonstruksi yang mampu menjamin validitas dan integrasi data hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pengundangan, penyebarluasan, dan dokumentasi hukum masih tersebar dalam berbagai rezim hukum sehingga belum membentuk sistem tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan yang terpadu. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi melalui pembentukan Standar Nasional Dokumen Peraturan Perundang-undangan dan penguatan JDIHN menuju Sistem Satu Data Hukum Nasional berbasis single source of truth. Model tersebut diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan dokumen hukum yang valid, terintegrasi, dan mendukung kepastian hukum. Kata Kunci: tata kelola dokumen hukum; JDIHN; peraturan perundang-undangan; satu data hukum nasional; administrasi hukum. Abstract The governance of statutory documents constitutes an essential component of legal administration aimed at ensuring the availability and validity of legal information. In practice, the management of legal documents within the National Legal Documentation and Information Network (JDIHN) faces several challenges, including fragmented governance, inconsistent document management standards, the absence of a clearly defined official source, and the lack of an integrated mechanism for updating the legal status of statutory regulations. This study aims to analyze the regulatory framework and governance challenges of statutory documents and to formulate a reconstruction model capable of ensuring the validity and integration of national legal data. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that regulations concerning promulgation, dissemination, and legal documentation remain dispersed across different regulatory regimes and have not yet formed an integrated governance framework. Therefore, this article proposes the establishment of a National Legal Document Standard and the strengthening of JDIHN towards a National Legal Single Data System based on the principle of a single source of truth. This model is expected to ensure valid, integrated, and reliable legal document governance while enhancing legal certainty.
REKONSTRUKSI JDIHN SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI ADMINISTRASI HUKUM DALAM PENGELOLAAN DATA HUKUM NASIONAL Amanda Nur Amalia; Abdurrahman Malik Karim
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 2 (2026): Administrasi Hukum Dalam Pengelolaan Data Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i2.2582

Abstract

Administrasi hukum dalam pengelolaan data hukum di Indonesia menghadapi fragmentasi sistemik yang berwujud pada tiga lapisan sistem dokumentasi hukum digital yang berjalan secara paralel (peraturan.go.id di bawah Ditjen PP, JDIHN di bawah BPHN, dan JDIH K/L/D yang memiliki variasi sistem dokumentasi berbeda yang dikelola masing-masing instansi. Fragmentasi ini tidak hanya menciptakan inefisiensi, tetapi secara langsung melemahkan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual untuk merumuskan rekonstruksi administrasi hukum melalui proyeksi rekonstruksi JDIHN. Teori sistem hukum Friedman digunakan sebagai instrumen diagnosis dari sisi substansi, struktur, dan budaya hukum. Penelitian ini mengusulkan model federatif di mana JDIHN menjadi otoritas tunggal yang mengintegrasikan peraturan.go.id, JDIH K/L, dan JDIH Daerah dalam ekosistem berformat XML berbasis Akoma Ntoso yang selaras dengan Satu Data Indonesia dengan mengintegrasikan dua kluster: kluster regulasi dan kluster dokumentasi hukum. Proyeksi implementasi membuktikan JDIHN memenuhi elemen kepastian hukum Radbruch secara lebih komprehensif dari sistem manapun yang ada saat ini.

Page 40 of 40 | Total Record : 392

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2026): Administrasi Hukum Dalam Pengelolaan Data Hukum Vol 15, No 1 (2026): Pembinaan Kesadaran Hukum Vol 14, No 2 (2025): Perkembangan Perlindungan Hukum Keamanan Siber Vol 14, No 1 (2025): Penguatan Landasan Hukum Hilirisasi Komoditas Vol 14, No 3: Aspek Hukum Pengembangan Ekonomi Biru Vol 13, No 3 (2024): Peran Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Mewujudkan Produk dan Kepatuhan Hukum Y Vol 13, No 2 (2024): Masa Depan Profesi Hukum di Indonesia Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 12, No 3 (2023): Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Bidang Kelautan dan Kemaritiman Vol 12, No 1 (2023): Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022 Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 11, No 1 (2022): April 2022 Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021 Vol 10, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 10, No 1 (2021): April 2021 Vol 9, No 3 (2020): Desember 2020 Vol 9, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 9, No 1 (2020): April 2020 Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019 Vol 8, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 8, No 1 (2019): April 2019 Vol 7, No 3 (2018): Desember 2018 Vol 7, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 7, No 1 (2018): April 2018 Vol 6, No 3 (2017): Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 6, No 1 (2017): April 2017 Vol 5, No 3 (2016): December 2016 Vol 5, No 2 (2016): August 2016 Vol 5, No 1 (2016): April 2016 Vol 4, No 3 (2015): December 2015 Vol 4, No 2 (2015): August 2015 Vol 4, No 1 (2015): April 2015 Vol 3, No 3 (2014): December 2014 Vol 3, No 2 (2014): August 2014 Vol 3, No 1 (2014): April 2014 Vol 2, No 3 (2013): December 2013 Vol 2, No 2 (2013): August 2013 Vol 2, No 1 (2013): April 2013 Vol 1, No 3 (2012): December 2012 Vol 1, No 2 (2012): August 2012 Vol 1, No 1 (2012): April 2012 More Issue