cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Fahmi
Contact Email
jurnalsostech@gmail.com
Phone
+62895352497063
Journal Mail Official
jurnalsostech@gmail.com
Editorial Address
Greenland Sendang Residence Blok H No. 1, Sendang, Kec. Sumber, Cirebon, Jawa Barat 45611
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Sosial dan Teknologi
Published by Green Publisher Indonesia
ISSN : 27745147     EISSN : 27745155     DOI : 10.36418
Core Subject : Humanities, Social, Engineering,
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Social Technology is a journal published once a month by CV. Syntax Corporation Indonesia. The Journal of Social Technology will publish scientific articles in the broad scope of social sciences and broad technological sciences such as information systems, information technology, and engineering sciences (mechanical, civil, industrial, electrical and others). Published articles are articles from research, studies, lectures or critical and comprehensive scientific studies on important and current issues or reviews of scientific books.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,043 Documents
 100   101   102   103   104 
Analisis Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia atas Implementasi Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) Alif Rahmat Khadafy; Hendro Lukman
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i6.32905

Abstract

Tren adopsi sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) di Indonesia terus meningkat pesat, dari 46 perusahaan pada tahun 2017 menjadi 203 perusahaan per Desember 2025. Namun, peningkatan tersebut memunculkan paradoks empiris karena penelitian terdahulu menemukan bahwa implementasi AEO tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya logistik dan dwelling time. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas perusahaan, yang diproksikan dengan Net Profit Margin (NPM), antara periode sebelum dan sesudah perolehan sertifikasi AEO. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan desain studi peristiwa (event study) terhadap 10 perusahaan publik lintas sektor di Bursa Efek Indonesia yang dipilih melalui purposive sampling. Variabel NPM dibandingkan pada jendela tiga tahun sebelum (t-3 s.d. t-1) dan tiga tahun sesudah (t+1 s.d. t+3) sertifikasi menggunakan Wilcoxon Signed-Rank Test, dengan analisis pendalaman fundamental pada Rasio Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Inventory Turnover (ITO) selama jendela sebelas tahun (t-5 s.d. t+5). Hasil pengujian menunjukkan nilai z sebesar 0,968 dengan probabilitas 0,3329 (> 0,05), sehingga hipotesis nol diterima dan disimpulkan tidak terdapat perbedaan NPM yang signifikan secara agregat. Pendalaman fundamental mengungkap bahwa dampak AEO bersifat asimetris antar-sektor: berhasil mendorong margin pada sektor kertas dan alat berat, tetapi gagal pada sektor tekstil dan logam akibat tekanan makroekonomi, serta terhambat regulasi lintas sektoral pada farmasi. Temuan ini membuktikan bahwa AEO bukanlah penjamin absolut profitabilitas tanpa ketahanan fundamental emiten.
Business Feasibility of LNG Distribution for Nias Gas Power Plants Using MCDM Brama Halilintar; Asep Handaya Saputra; Wisnu Isvara
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i6.32906

Abstract

Nias Island represents an isolated power system in Indonesia that still relies heavily on diesel-based generation, resulting in high operational costs and greenhouse gas emissions amid Indonesia’s national energy transition toward Net Zero Emissions targets. Liquefied Natural Gas (LNG) is considered a transitional fuel to improve energy security and environmental performance in remote regions. This study aims to evaluate the business feasibility and infrastructure selection of LNG distribution for the Nias Gas Engine Power Plant by comparing an onshore terminal and a mini–Floating Storage Regasification Unit (FSRU). A quantitative decision-making approach using Multi-Criteria Decision Making (MCDM) with the Analytic Hierarchy Process (AHP) was applied, integrating technical, economic, and environmental criteria. Economic analysis includes NPV, IRR, and payback period, while environmental assessment follows IPCC 2006 emission guidelines. Findings show both alternatives are financially viable under an LNG price assumption of USD 7/MMBtu, with the FSRU generating higher NPV and IRR, while the onshore terminal demonstrates superior reliability and lower emissions. The study concludes that although both schemes are feasible, the onshore terminal is slightly preferred due to its stronger reliability and environmental performance, making it more aligned with long-term energy transition goals. Policy implications support Indonesia energy transition agenda acceleration
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Setelah Berlakunya KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Kuhap Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) Zuhrah Annafira
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i6.32908

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru, khususnya terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebelum adanya kodifikasi tersebut, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral sehingga menimbulkan ketidaksinkronan norma dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pasca berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP Baru serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif terkait pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun masih terdapat ketidaksinkronan dengan KUHAP Baru khususnya dalam penentuan subjek pertanggungjawaban pidana korporasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi antara KUHP Nasional dan KUHAP Baru serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk memastikan efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.
Pengembangan Buku Petunjuk Teknis Manajemen Sitasi Digital Menggunakan Mendeley Untuk Standardisasi Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Miswar Miswar; Andi Rian Ramadhan; Raden Achmad Mappaesa
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i6.32913

Abstract

Penelitian ini melatarbelakangi tiga masalah utama dalam iklim akademik mahasiswa, yaitu tingginya ketergantungan pada sitasi manual, rendahnya literasi terhadap aplikasi reference manager Mendeley, serta belum tersedianya media instruksional berupa buku panduan resmi di lingkungan kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kelayakan serta efektivitas Buku Petunjuk Teknis Manajemen Sitasi Digital Menggunakan Mendeley sebagai instrumen pembelajaran mandiri dalam mewujudkan standardisasi karya tulis ilmiah mahasiswa prodi ilmu politik. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan menerapkan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Subjek penelitian terdiri dari Ketua GPM, Ketua Prodi Ilmu Politik, dan kelompok mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan kuesioner kelayakan skala Likert dan tes praktik performa penulisan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Validasi Ketua GPM memperoleh persentase skor 92.3% dengan kategori "Sangat Layak"; (2) Validasi Ketua Prodi Ilmu Politik memperoleh persentase skor 93.8% dengan kategori "Sangat Layak"; dan (3) Uji coba implementasi pada mahasiswa menunjukkan respon kepuasan yang sangat positif sebesar 88.4%.  Dapat disimpulkan bahwa Buku Petunjuk Teknis Mendeley ini sangat layak dan efektif digunakan sebagai media penyokong literasi digital demi menaikkan standar mutu publikasi ilmiah di perguruan tinggi.
Penguatan Tata Kelola Perencanaan Penyelenggaraan Statistik Nasional Berbasis Kebutuhan dan Pemanfaatan Data Vony Wahyunurani
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i6.32916

Abstract

Penyelenggaraan statistik nasional memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berbasis data. Namun, proses perencanaan statistik nasional masih menghadapi keterbatasan karena belum sepenuhnya didukung oleh informasi yang memadai mengenai kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tata kelola perencanaan penyelenggaraan statistik nasional serta merumuskan alternatif kebijakan yang tepat untuk memperkuat relevansi dan nilai guna statistik dalam pembangunan. Metode yang digunakan adalah analisis kebijakan dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari regulasi, literatur ilmiah, Survei Kebutuhan Data, serta Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Prioritas masalah dianalisis menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG), sedangkan alternatif kebijakan dievaluasi menggunakan kriteria Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa permasalahan paling strategis adalah belum terintegrasinya informasi kebutuhan pengguna dan pemanfaatan data statistik dalam proses perencanaan. Dari tiga alternatif kebijakan yang dianalisis, penguatan tata kelola perencanaan penyelenggaraan statistik melalui integrasi informasi kebutuhan dan pemanfaatan data memperoleh skor tertinggi. Kesimpulannya, diperlukan pedoman nasional yang terstandar dan berkelanjutan agar statistik yang dihasilkan lebih relevan, bernilai guna, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.
Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi Denia Maharani; Annathasia P Erasashanti
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 7 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i7.32922

Abstract

Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan komite audit sebagai variabel moderasi . Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menganalisis data sekunder dari 41 perusahaan manufaktur yang dipilih melalui purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analyza (MRA) yang diolah dengan program IBM SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan mengenai kemampuan komite audit sebagai variabel moderasi, penelitian ini menemukan bahwa komite audit mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak sedangkan komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
Reconstruction of Notary Responsibility Arrangements in the Preparation of Digital-Based Authentic Deeds to Ensure Legal Certainty in the Era of Technological Transformation Anisa Syamsiah Soraya; Rineke Sara
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 7 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i7.32860

Abstract

This study aims to analyze and reconstruct the regulation of notary responsibilities in the creation of digitally authentic deeds to ensure legal certainty in the era of technological transformation. The Civil Code, Notary Law, and Electronic Information and Transactions Law are reviewed as part of the normative juridical research method, which takes a statutory and conceptual approach, and various related legal doctrines. The results indicate that the current legal construction remains conventional and formalistic, thus incapable of accommodating digitally based notarial practices. It creates a legal vacuum, disharmony of laws and regulations, and unclear boundaries of notary responsibilities in the digital space, which impacts legal uncertainty. Therefore, regulatory reconstruction is needed through a redefinition of the concept of electronically authentic deeds, a reformulation of notary authority in cyber notary practice, and an affirmation of notary legal responsibilities in electronic systems. Furthermore, harmonization of notary regulations and electronic transaction law, as well as the establishment of an integrated digital notary system, are strategic steps to achieve legal certainty and legal protection for all parties.
Reconstruction of Legal Protection for Electronic Land Certificate Holders in The Context of Updating the Digitalbased National Land Law System in Indonesia Muhammad Jeppry Lius; Bambang Soesatyo
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 7 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i7.32861

Abstract

In the context of modernizing Indonesia’s digitally based land law system, this study evaluates and reconstructs the legal protection afforded to holders of electronic land certificates. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The findings demonstrate that although Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions and Government Regulation Number 18 of 2021 provide a legal foundation for electronic land certificates, the existing legal protection remains suboptimal because of regulatory disharmony, the absence of comprehensive data security standards, and limited infrastructure and public readiness. The study identifies several significant challenges, including the absence of specific regulations governing land data security standards and the vulnerability of electronic systems to cyberthreats. Furthermore, the lack of synchronization between the land law regime and information technology law creates normative ambiguity regarding the evidentiary status of electronic land certificates in judicial proceedings. This study proposes a comprehensive legal reconstruction through regulatory harmonization, the strengthening of digital security systems using technologies such as blockchain and multifactor authentication, and the development of a technology-based legal protection model that guarantees legal certainty and social justice. The proposed reconstruction model encompasses the reform of legal norms, the strengthening of digitally based protection systems, the development of integrated institutions and infrastructure, and the incorporation of fundamental legal values. Accordingly, this model provides a framework for reforming Indonesia’s national land law system to ensure that it remains adaptive and responsive to technological developments.
The Criminalization of Polygamy in Indonesia’s New Penal Code: Perspectives of Legal Certainty and Gender Justice M. Johan Pakpahan; Rineke Sara
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 7 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i7.32862

Abstract

This study examines the criminalization of polygamy under Indonesia’s new Penal Code, with particular emphasis on legal certainty and gender justice. The study is grounded in the normative tension between criminal law and marriage law in Indonesia, where polygamy remains conditionally permissible under marriage law but may give rise to criminal liability when legal requirements are violated. This research employed a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of legislation, court decisions, and relevant legal scholarship. The findings indicate that the criminalization of polygamy under the new Penal Code still leaves room for legal uncertainty, particularly regarding the distinction between lawful polygamy and punishable conduct. Moreover, from the perspective of gender justice, the current legal framework has not yet provided optimal protection for women and children as vulnerable parties. Therefore, a comprehensive reconstruction of criminal law policy is required in order to establish a more coherent and human rights-oriented legal framework. Such reform is essential to achieving legal certainty and gender justice in the regulation and practice of polygamy in Indonesia.
Adaptive Sovereignty and Co-Evolutionary Control: State Reconfiguration in Facing Middle Eastern Methamphetamine Networks in the Indian Ocean-Southeast Asia Corridor R. Nurhadi Yuwono; Effendy Lod Simanjutak
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 7 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i7.32863

Abstract

This research analyzes the transformation of state sovereignty in responding to co-evolutionary transnational threats, focusing on methamphetamine networks connecting the Middle East and Southeast Asia via the Indian Ocean corridor. Using the framework of Evolutionary Governance Theory (EGT) and the concept of adaptive sovereignty, this study examined a case study of the uncovering of an international network that smuggled crystal meth in coffins using a drug hardening method, as well as the practice of control delivery that led to the discovery of a methamphetamine laboratory operated by Iranian nationals. This research finds that the state no longer acts as a rigid and territorial entity, but rather as an adaptive actor capable of reconfiguring its control instruments co-evolutionarily alongside the illegal networks it faces. This case demonstrates how the meth-hardening method represents the adaptation of criminal network technology to conventional detection systems, while control delivery shows the state's capacity for policy learning by adopting the network's logic in law enforcement operations. The theoretical implications of these findings indicate that sovereignty in the contemporary era must be understood as an adaptive capacity that continuously evolves through co-evolutionary interactions with transnational actors.

Page 102 of 105 | Total Record : 1043

 100   101   102   103   104 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 8 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 6 No. 7 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 6 No. 5 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 6 No. 4 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 6 No. 3 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 5 No. 11 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 5 No. 10 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 5 No. 9 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 5 No. 8 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 5 No. 7 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 5 No. 6 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 5 No. 5 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 5 No. 4 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 4 No. 12 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 4 No. 11 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 4 No. 10 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 4 No. 9 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 4 No. 8 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 4 No. 7 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 4 No. 5 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 4 No. 4 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 4 No. 3 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 3 No. 12 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 3 No. 11 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 3 No. 10 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 3 No. 9 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 3 No. 8 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 3 No. 7 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 3 No. 6 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 3 No. 5 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 3 No. 4 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 3 No. 3 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 2 No. 12 (2022): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 2 No. 11 (2022): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 2 No. 10 (2022): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 2 No. 9 (2022): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 2 No. 8 (2022): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 2 No. 7 (2022): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 2 No. 6 (2022): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 2 No. 5 (2022): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 2 No. 3 (2022): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 1 No. 12 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 1 No. 11 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 1 No. 10 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 1 No. 9 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 1 No. 8 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 1 No. 7 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 1 No. 6 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 1 No. 5 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 1 No. 4 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 1 No. 4 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH) Vol. 1 No. 3 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Sosial dan Teknologi More Issue