cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nancy Nopeline
Contact Email
widia.sianturi06@gmail.com
Phone
+6285211304551
Journal Mail Official
jurnalpatik@uhn.ac.id
Editorial Address
Jl. Sutomo No. 4A Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Hukum PATIK
Published by Universitas HKBP Nommensen
ISSN : 20864434     EISSN : 27770605     DOI : 10.51622
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum PATIK ini merupakan jurnal ilmiah yang sifatnya terbuka terhadap perkembangan masalah-masalah hukum baik yang terkait dengan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, teknologi dan seni.b Jurnal ini menerima tulisan dari pembaca baik yang berupa hasil penelitian, kajian pemikiran, analisa, maupun opini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 3   4   5   6   7 
ANALISIS PEMIDANAAN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZEEI TANPA MENGGUNAKAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-PRK/2019/PN.MDN) jahya priono nainggolan; Budima NPD Sinaga; Besty Habeahan
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 2 (2019): Edisi Agustus 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bentuk geografis indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sebagian besarnya terdiri dari perairan. Potensi sumber daya perikanan di Indonesia dapat di manfaatkan oleh semua warga negara. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Didalam putusan Nomor 1.Pid/Sus.Prk/2019/Pn.Mdn dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana terdiri dari segi yuridis dan non-yuridis. Hakim memberlakukan dakwaan kesatu yang diajukan penuntut umum di persidangan kepada terdakwa sebab melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa menggunakan surat izin penangkapan ikan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI (STUDI PADA PELAKU USAHA KERAMBA JARING APUNG DI HARANGGAOL HORISON) jeremia saragih; Debora; Lesson Sitohang
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini disusun karena terjadinya perkembangan budidaya ikan KJA (Keramba Jaring Apung) di perairan Danau Toba mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang Antimonopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kepustakaan, studi pustaka dilakukan pada peraturan perundang-undang dan studi pustaka lainnya. Sedangkan, penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai narasumber yakni pelaku usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 1999 yang dilakukan pelaku usaha di Haranggaol Horison antara lain oligopoli, perjanjian penetapan harga, oligopsoni, dan integrasi vertikal. Untuk mencegah bentuk perjanjian yang dilarang perlu dibentuknya Koperasi bagi pelaku usaha ikan keramba jaring apung di Haranggaol Horison untuk mengawasi persaingan usaha, mengarahkan serta menanggulangi dampak dari persaingan usaha tidak sehat.
ANALISIS HUKUM DASAR PERTIMBANGAN HAKI MENJATUHKAN PIDANA MATI KEPADA PELAKU PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN gelora butar-butar; July Esther; Ojak Nainggolan
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah narkotika saat ini menjadi masalah mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika. Permasalahan dalam penulisan ini mengarah pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku perantara jual beli narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman dalam Putusan Nomor: 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam Putusan Nomor : 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati kepada pelaku perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan pertimbangan Hakim secara yuridis dan Non yuridis. Pertimbangan secara Yuridis yaitu alat bukti yang sah berupa Dakwaan, Keterangan saksi, Barang bukti, Alat bukti surat, Keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan. Dasar pertimbangan non yuridis terdiri dari Latar belakang perbuatan, Kondisi diri, Kondisi sosial ekonomi. Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana Narkotika seharusnya lebih mendalami posisi status/keterlibatan terdakwa dalam suatu tindak pidana agar perbuatan tindak pidana yang terdakwa lakukan sesuai dengan hukuman yang ia dapat, sehingga Putusan Majelis Hakim mencerminkan keadilan bagi semua orang khususnya terpidana.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PAILITNYA SEORANG KREDITOR (STUDI PUTUSAN NO. 09/PDT.SUS PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST) theresya sibarani; Roida Nababan; Besty Habeahan
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat memecahkan persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan atau itikad baik untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya dan hak-hak dari kreditor tetap dapat dilindungi. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan upaya hukum yang dilakukan kreditor agar kepentingan hukumnya terlidungi dan wujud perlindungan hukum terhadap kreditor akibat debitor dinyatakan pailit dalam studi Putusan Nomor 09/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. Penelitian ini menggunakan jenis penilitian yuridis normatif dan studi kepustakaan (library research) dengan melakukan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga memutuskan Pailit PT. Tangkuban Parahu Geothermal Power. Legalitas pengajuan pailit oleh PT. Wirana Nusantara Energy yang didasarkan atas sebagian piutang PT. Tangkuban Parahu Geothermal Power yang telah memenuhi unsur-unsur kepailitan yaitu Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU karena diketahui legalitas yang dilakukan PT. Wirana Nusantara Energy dengan pihak lain yaitu PT. Tridaya Sakti Mandiri berdasarkan pelaksanaan perjanjian mengalihkan sejumlah piutangnya, sehingga status kepailitan yang diterima PT Tangkuban Parahu Geothermal Power menyebabkan kehilangan haknya dalam bidang harta kekayaan.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMBANTU ATAU MELAKUKAN PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan) Simamora, Helesven; Siregar, Hisar; Sinaga, Budima NPD
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 2 (2019): Edisi Agustus 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan orang atau biasa disebut human trafficking merupakan perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan diperkerjakan diluar kemauannya seperti pekerja seks, pekerja paksa, atau lainnya. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui BagaimanakahPenegakan Hukum yang dilakukan terhadap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan. Perdagangan Orang disebabkan bukan hanya satu faktor tetapi multi faktor yaitu lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, gaya hidup hedonis, urbanisai, rendahnya kesempatan mengenyam pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Upaya penangulangan kejahatan perdagangan orang yang dapat dilakukan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang dan membongkar sindikat pelaku perdagangan orang kemudian menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya kepada mereka sesuai dengan yang ditentukan dalam UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
KEDUDUKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH WARISAN SAUDARA SEIBU (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw) Cassandra Maria Pasaribu; Jinner Sidauruk; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum waris mana yang berlaku akan tergantung bagi pihak yang meninggal dunia. Dalam kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw, bahwa di atas tanah warisan berdiri bangunan dan bangunan beserta tanah warisan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh tergugat yang merupakan saudara seibu dari penggugat.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan bangunan di atas tanah warisan saudara seibu dan mengetahui cara mengeksekusi tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang berasal dari pewaris yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, selanjutnya analisis yang dikemukan bersifat deskriptif. Bahwa kedudukan bangunan sesuai dengan hukum Perdata merupakan satu kesatuan yang dapat dimiliki secara bersama oleh ahli waris. Menurut hukum adat, kedudukannya adalah milik keturunan perkawinan kedua. Cara melakukan eksekusi sesuai dengan hukum perdata dapat dipakai eksekusi riil. Menurut hukum adat, karena menggunakan asas pemisahan horizontal, obyek sengketa bangunan bisa dinilai dengan uang.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSEKONGKOLAN DAN PERJANJIAN KARTEL DALAM IMPOR BAWANG PUTIH (ANALISIS KASUS PUTUSAN KPPU NO.05/KPPU-I/2013) idola cristin sihombing; Marthin Simangungsong; Rinsofat Naibaho
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi dan peranan KPPU terhadap persekongkolan dan perjanjian kartel dalam impor bawang putih. Dimana setiap tahun persaingan usaha tidak sehat khususnya mengenai perjanjian dan persekongkolan kartel semakin meningkat. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah, “Bagaimana Kedudukan Hukum (Legal Standing ) Pada Perkara Kartel Impor Bawang Putih Terkait Putusan Kppu No.05/KPPU-I/2013”,”Bagaimana Penerapan Hukum Kartel Menurut UU No 5 Tahun 1999 Dan Perarturan KPPU No 4 Tahun 2010 Dalam Putusan Kppu No.05/KPPU-I/2013”.Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu Analisis Yuridis Terhadap Persekongkolan Dan Perjanjian Kartel Dalam Impor Bawang Putih (Analisis Kasus Terhadap Putusan Kppu No.05/KPPU-I/2013) Selain itu, juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan yaitu Peranan KPPU Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai perjanjian dan persekongkolan kartel dalam impor bawang putih. Hasil penelitian ini adalah pertama,KPPU memiliki kedudukan dan peranan hukum yang penting dalam menegakkan hukum persaingan usaha Khususnya mengenai Perjanjian dan persekongkolan kartel impor bawang putih, .Kedua,akibat yang dapat diberikan oleh KPPU kepada pelaku usaha berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DALAM PEMBAYARAN SISTEM TRASNPORTASI ONLINE SESUAI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 jona benedit; Ojak Nainggolan; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (sciences) dan teknologi. Tiadanya penjelasan atas keabsahan penggunaan uang elektronik dalam pembayaran transportasi online, serta ketidakjelasan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dalam pembayaran transportasi online ini tentu akan menimbulkan keraguan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran transportasi online sesuai PBI Nomor 20/6/PBI/2018 dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (e-money) dalam pembayaran transportasi online. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kepustakaan, studi pustaka dilakukan pada peraturan perundang-undang dan studi pustaka lainnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan sampai dengan saat ini, di Indonesia belum memiliki Undang-Undang tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan pembayaran transportasi online dengan menggunakan electronic money. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen antara lain legal arrangements dan perlindungan kerahasiaan data konsumen.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2000 (STUDI DI BREAD LIFE MALL CENTER POINT MEDAN) Maya Sari Butar-butar; Erita Wage Wati Sitohang; Tulus Siambaton
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang rahasia dagang ini pada kenyataannya masih minim informasi tentang apa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini dan berdampak pada para pelaku usaha yang juga tidak memiliki upaya hukum dan kurangnya memberikan perlindungan terhadap resep yang akan dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas resep tersebut. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di toko roti Bread life Mall Center Point Medan dan bagaimana pengawasan yang dilakukan induk perusahaan terhadap anak perusahaan khususnya pada toko roti Bread life Mall Center Point Medan.. Upaya yang layak yang dilakukan dalarn hal melindungi informasi yang dirahasiakan terhadap informasi resep yang tentunya memiliki nilai ekonomis karena berguna bagi kegiatan usaha oleh pemilik rahasia dagang maka informasi tersebut menjadi terlindungi oleh Undang-Undang Rahasia Dagang yang juga menimbulkan hak bagi pemilik rahasia dagang. Pengawasan yang dilakukan oleh induk perusahaan dan anak perusahaan terlihat dari hubungan hukum dalam bentuk pengawaannya dimana bentuk pengawasan yang dilakukan induk perusahaan terhadap anak perusahaan dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMITE SEKOLAH YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG SEHINGGA TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 25/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN) togu oktavianus simbolon; July Esther; Jinner Sidauruk
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime. Pengadaan pembangunan sekolah untuk mendukung infrastruktur pendidikan merupakan salah satu sumber yang dipergunakan oleh oknum-oknum untuk melakukan korupsi yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan suatu Negara. Permasalahan dalam ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana komite sekolah yang menyalahgunakan wewenang sehingga terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Studi Kasus Putusan Nomor : 25/Pid.Sus Tpk/2017/PN.Mdn). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini. Hasil dari penelitian bahwa selaku unsur komite sekolah telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu unsur kesalahan, unsur tidak adanya alasan pemaaf, unsur sifat melawan hukum, dan unsur tidak adanya alasan pembenar.

Page 5 of 8 | Total Record : 77

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021 Vol. 9 No. 3 (2020): Edisi Desember 2020 Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020 Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020 Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019 Vol. 8 No. 2 (2019): Edisi Agustus 2019 Vol. 8 No. 1 (2019): Edisi April 2019 Vol. 7 No. 3 (2018): Edisi Desember 2018 Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018 Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018 Vol. 6 No. 3 (2017): Edisi Desember 2017 More Issue